KUANSING

Praktisi Hukum : Minta Direskrimsus Polda Riau Ekspos Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan Dewan Kuansing

KARIMUNTODAY.COM, TELUK KUANTAN – Polda Riau melalui Direskrimsus  sampai saat ini belum juga mengespos ke public terkait perkembangan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua dprd kuansing pada tahun 2013 s/d tahun 2016 silam,apakah sudah sampai ketahap penyidikan atau belum, pasalnya kasus tersebut sudah dilidik sejak tahun 2018 silam.

Hal tersebut dikatakan, Zubirman SH Praktisi Hukum di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau kepada karimuntoday.com, Via HP Selularnya, Kamis (7/2/2018), Ya, Dia sangat memberikan dukungan kepada Direskrimsus Polda Riau yang telah melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan korupsi tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua dprd kuansing, bahkan beberapa waktu lalu telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui lansung proses pemberian tunjangan perumahan tersebut, namun sangat disayangkan sampai saat ini belum terdengar Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kuansing diperiksa untuk dimintai keterangan.

“ Itu tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua DPRD Kuansing sudah menjadi temuan BPK Perwakilan Provinsi Riau, selayaknya kasus tersebut bisa cepat terungkap oleh direskrimsus polda riau, pasalnya dalam SK yang diterbitkan oleh Bupati Kuansing kala itu, nominal pemberian tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua DPRD Kuansing cukup besar yakni, Rp. 18 Juta perbulan, sedangkan menurutnya pada tahun 2013 s/d tahun 2016 tidak ditemukan adanya kontrak/sewa rumah semahal itu,” Imbuhnya

Ditambahkanya lagi, Selain kontrak. Sewa rumah yang disenyalir mark’up juga telah terjadi dugaan pemborosan anggaran yang merugikan keuangan daerah, pasalnya, jelang beberapa tahun lalu, pemerintah daerah sudah membangunkan rumah dinas untuk ketua dan wakil ketua dprd kuansing, namun, Rumdis tersebut tidak pernah ditempati, tetapi uang tunjangan perumahan tetap diterima, selayaknya, apabila rumdis sudah dibangunkan, ketua dan wakil ketua dprd kuansing tidak dibenarkan lagi menerima tunjangan perumahan, rumdis tersebut baru ditempati ketika gencarnya pemberitaan di media massa online,” Tukasnya

“ Dia berharap agar kasus ini secepatnya dinaikan ketahap penyidikan,agar ada pihak yang dijadikan tersangka,pasalanya kalau dihitung kerugian daerah nominalnya sangat besar, apalagi, perbuatan  korupsi sangat merugikan masyarakat serta kejahatan yang sangat luar biasa, dan dia sangat yakin Polda Riau Khususnya Direskrimsus secepatnya menuntaskan kasus tersebut, serta menetapkan tersangka,” Ujarnya Optimis

Secara terpisah, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol. Gidion Arif Setiawan, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, terkait permintaan salah seorang praktisi hukum dikuansing, agar kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua dprd kuansing perkembanganya untuk di ekspos ke public serta meminta agar secepatnya menetapkan tersangka, sampai saat ini belum dapat dimintai tanggapanya.(*)

Laporan   : LH/Red

Editor       : Indra H Piliang

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
%d blogger menyukai ini: