PAYAKUMBUHSUMBAR

Walikota Payakumbuh Laksanakan Amanat UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 67

KARIMUNTODAY.COM, PAYAKUMBUH — Melalui forum di Sidang Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Walikota Payakumbuh, Riza Falepi, menyampaikan Nota LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) 2018, di gedung rakyat tersebut yang terletak di Jalan Soekarno Hatta kebagarian Koto Nan Ompek,Jum’at (15/3/2019).

Sidang ini dipimpin Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Y.B Dt. Parmato Alam dan tampak dihadiri anggota DPRD, Forkopimda dan undangan. Di awal notanya, Walikota mengatakan, bahwa penyampaian LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD merupakan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Pasal 67 menyatakan, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” ulasnya.

Tambahnya, dalam perspektif amanah dan substansi kepemerintahan, penyampaian LKPJ, di samping sebagai laporan kemajuan (progress report) pelaksanaan tugas atau laporan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran, juga sekaligus merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan Pemerintahan Daerah dan DPRD.

“Dapat kami informasikan bahwa penghitungan anggaran dalam LKPJ yang kami sampaikan ini, masih dalam angka sebelum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,” kata Riza.

Dari target pendapatan daerah Pemko Payakumbuh 2018, sebagaimana tertuang dalam perubahan APBD 2018 sebanyak Rp. 723.204.712.708, terealisasi Rp. 708.532.449.024 atau 97,97%. Nota yang disampaikan Walikota, akan dibahas DPRD dengan Perangkat Daerah terkait. “Sebelumnya akan dibentuk Pansus LKPJ 2018,” kata Ketua DPRD, Y.B Dt. Parmato Alam.(*)

Laporan  : Wahyu Uliadi

Editor      : Indra H Piliang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close