BATAMKEPRI

ASN diduga terlibat memenangkan AA Caleg NasDem

KARIMUNTODAY.COM, BATAM – Seorang Oknum Lurah di Sei Jodoh, Kecamatan Batuampar, diduga terlibat menyalurkan uang untuk memenangkan AA, caleg Partai NasDem. Keterlibatan ASN itu terungkap dari laporan seorang Ketua RT ke Bawaslu.

Partai NasDem di Kota Batam dikenal sebagai partai penguasa, sebab Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam merupakan pimpinan di partai itu pada tingkat provinsi dan kota. Pengendalian kekuasaan terhadap para ASN itu diduga dimanfaatkan oleh AA untuk menyalurkan uang untuk mendapatkan ribuan suara di daerah pemilihan Batuampar dan Bengkong, Kota Batam.

Tudingan itu bukan isapan jempol, sebab pada 10 Mei 2019 lalu, seorang Ketua RT di Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batuampar Kota Batam, Elisman Siboro, melaporkan tindakan AA Bawaslu Kota Batam. Meski Elisman sendiri terlibat dalam penyaluran dana itu, namun Ketua RT itu merasa pihaknya terperangkap dengan modus jual beli suara yang dilakukan oleh AA itu.

‘’Kami telah menyerahkan bukti-bukti politik uang kepada Bawaslu pada tanggal 10 Mei 2019 lalu. Total uang yang disebar caleg bernama Asnawati Atiq mencapai Rp200 juta. Dana itu diserahkan ke warga yang akan turut memilih melalui Lurah, lalu diserahkan ke Ketua RT untuk dibagikan ke warga,’’ ujar Elisman.

Menyikami masalah itu, Presidium Gerakan Aktifis Kepulauan Riau (GRAVIS), Belly Maswara mendesak penyelenggara pemilu segera mendiskualifikasi caleg AA yang terbukti menyuap para pemilik suara. Belly juga meminta aparat kepolisian memeriksa ASN yang terlibat membagi-bagikan uang kepada warga melalui Ketua RW dan Ketua RT.

‘’Sudah bukan rahasia lagi, penguasa ingin memenangkan caleg tertentu dengan cara kotor, yakni memerintahkan ASN turut terlibat dalam membagi-bagikan uang kepada pemilik suara,’’ kata Belly.

Gravis, kata Belly, akan melakukan aksi untuk menghentikan praktik-praktik yang menciderai demokrasi. ‘’Kami tidak ingin Batam sebagai kawasan paling terdepan, yang berhadapan dengan Singapura dan Malaysia, tercoreng dengan catatan hitam demokrasi, akibat praktik money politic. Apalagi pelaku utamanya adalah penguasa,’’ ujar Belly.

Calon legislatif dari yang turut bertarung di Pemilu Legislatif 2019 lalu itu diduga kuat dilindungi oleh pimpinan di institusi pemerintah kota itu. AA merupakan caleg nomor urut 2 di Dapil Batam 2 utk DPRD Kota Batam, yang meliputi Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batuampar. Pada pleno KPU Kota Batam, AA dikabarkan memperoleh 3.355 suara. Posisi tertinggi di Partai NasDem, yang akhirnya diputuskan sebagai peraih 1 kursi yang diperoleh partai itu.

Terkait dengan kasus itu, beredar screen shoot Whatsapp percakapan antara caleg AA dengan lurah Inisial (UM). Dalam percakapan WA tersebut,kecewa karena suara yang diperolehnya hanya mencapai 471 suara, padahal dia telah memberikan uang sebanyak Rp200.000.000 lewat UM. Uang sebanyak itu, tujuannya untuk mendapatkan 2.000 suara dari Kelurahan Sei Jodoh, Batuampar, Batam.

Terkait dengan politik uang itu, sejumlah elemen masyarakat, Senin, 20/05/2019, melakukan unjuk rasa di Kantor Bawaslu Kota Batam. Mereka kecewa sebab begitu banyaknya bukti-bukti, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam mengaku tidak memiliki bukti.yang cukup untuk menindak-lanjuti kasus yang telah dilaporkan oleh salah satu pihak dari pelaku sendiri.

Padahal, pelaku telah melaporkan tindak pidana pemilu, yang sekaligus juga sebuah tindak pidana yang dapat dibawa ke pidana umum. Bawaslu seharusnya tidak tinggal diam atas laporan yang telah diterimanya dari si pelaku sendiri. Harusnya dilakukan penyelidikan, setelah ditemukan indikasi pidana, dapat dilanjutkan ke pihak Kepolisian sebagai penyidik.

Seorang praktisi hukum di Batam, Jacobus Silaban, mengkritisi masalah ini. ‘’Penyuapan yang dilakukan oleh seorang calon anggota legislatif, yang dibuktikan dengan adanya kuitansi pengambilan cek, serta adanya laporan dari warga yang menerima, telah menjadi bukti valid di hadapan hukum. Jika tidak diproses, sama artinya pengabaian hukum,’’ katanya.

Dari segi hukum formil, Bawaslu tidak dapat hanya berpedoman pada Surat Edaran (SE) Bawaslu yang membatasi kasus pelanggaran pemilu hanya berlaku 7 hari. ‘’Ini pidana, dan bukan temuan, tetapi pengakuan dari salah satu pihak yang menjadi pelaku. Kok bisa tidak ditindak-lanjuti, ada apa Bawaslu, apakah ada tekanan dari penguasa,’’ katanya.

Sebuah peristiwa hukum yang diabaikan oleh Bawaslu. Dalam hal ini, kami akan melanjutkan aksi untuk melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), agar peristiwa ini tidak diabaikan begitu saja, serta Bawaslu dan aparatnya dapat diberi sanksi hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Secara terpisah Oknum Lurah di Sei Jodoh Kota Batam sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya (*)

Laporan   : Trimo Saparino/red

Editor       : Indra H Piliang

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
%d blogger menyukai ini: