BATAM

GRAVIS Akan Laporkan ASN Yang Terlibat Politik Uang Dalam Pileg 2019

KARIMUNTODAY.COM, BATAM – Presidium Gerakan Aktivis Kepulauan Riau (GRAVIS), Belly Maswara, menyatakan akan melaporkan keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) yang diduga turut aktif melakukan money politic memenangkan caleg. Kuat dugaan ASN tersebut didukung oleh pimpinannya di Pemerintahan Kota Batam.

‘’Kami akan segera melaporkan keterlibatan ASN dalam menebarkan uang untuk memenangkan calon anggota legislative. Ini sebuah pelanggaran serius, dan dapat membahayakan demokrasi, sebab ASN, bukan saja dilarang melakukan politik uang, tetapi juga dilarang terlibat dalam mendukung partai atau caleg tertentu,’’ kata Belly, kepada wartawan, Kamis, 23 Mei 2019.

Laporan terhadap keterlibatan ASN, yakni seorang lurah berinitial UM, di Kelurahan Sei Jodoh, Kota Batam, akan disampaikan ke Komisi ASN. Saat ini pihak GRAVIS sedang berkordinasi dengan kuasa hukum untuk memastikan bahwa laporan yang akan disampaikan memenuhi persyaratan.

Kumpulan dari sejumlah wadah mahasiswa di Batam itu, selain mendesak penyelenggara pemilu segera mendiskualifikasi caleg AA, juga pemerintah, melalui Komisi ASN dapat memberhentikan ASN yang diduga terlibat. Oknum ASN telah terbukti turut melakukan penyuapan.

Belly juga meminta aparat kepolisian memeriksa ASN yang terlibat membagi-bagikan uang kepada warga melalui Ketua RW dan Ketua RT. ‘’Sudah bukan rahasia lagi, penguasa ingin memenangkan caleg tertentu dengan cara kotor, yakni memerintahkan ASN turut terlibat dalam membagi-bagikan uang kepada pemilik suara,’’ kata Belly.

Itu sebabnya Lurah di Sei Jodoh, Kecamatan Batuampar, Ulik Mulyawan, yang diduga terlibat menyalurkan uang untuk memenangkan AA, sudah sepantasnya langsung diproses oleh aparat yang berwenang.

Sebagaimana diketahui, Partai NasDem di Kota Batam dikenal sebagai partai penguasa, sebab Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam merupakan pimpinan di partai itu pada tingkat provinsi dan kota. Pengendalian kekuasaan terhadap para ASN itu diduga dimanfaatkan oleh AA untuk menyalurkan uang untuk mendapatkan ribuan suara di daerah pemilihan Batuampar dan Bengkong, Kota Batam.

Tudingan itu bukan isapan jempol, sebab pada 10 Mei 2019 lalu, seorang Ketua RT di Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batuampar Kota Batam, Elisman Siboro, melaporkan tindakan AA Bawaslu Kota Batam. Meski Elisman sendiri terlibat dalam penyaluran dana itu, namun Ketua RT itu merasa pihaknya terperangkap dengan modus jual beli suara yang dilakukan oleh AA itu.

‘’Kami telah menyerahkan bukti-bukti politik uang kepada Bawaslu pada tanggal 10 Mei 2019 lalu. Total uang yang disebar caleg bernama Asnawati Atiq mencapai Rp200 juta. Dana itu diserahkan ke warga yang akan turut memilih melalui Lurah, lalu diserahkan ke Ketua RT untuk dibagikan ke warga,’’ ujar Elisman.

Calon legislatif dari yang turut bertarung di Pemilu Legislatif 2019 lalu itu diduga kuat dilindungi oleh pimpinan di institusi pemerintah kota itu. AA merupakan caleg nomor urut 2 di Dapil Batam 2 utk DPRD Kota Batam, yang meliputi Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batuampar. Pada pleno KPU Kota Batam, AA dikabarkan memperoleh 3.355 suara. Posisi tertinggi di Partai NasDem, yang akhirnya diputuskan sebagai peraih 1 kursi yang diperoleh partai itu.

Terkait dengan kasus itu, beredar screen shoot Whatsapp percakapan antara caleg AA dengan lurah Ulik Mulyaman (UM). Dalam percakapan tersebut, WA kecewa karena suara yang diperolehnya hanya mencapai 471 suara, padahal dia telah memberikan uang sebanyak Rp200.000.000 lewat UM. Uang sebanyak itu, tujuannya untuk mendapatkan 2.000 suara dari Kelurahan Sei Jodoh, Batuampar, Batam.

Terkait dengan politik uang itu, sejumlah elemen masyarakat, Senin, 20/05/2019, melakukan unjuk rasa di Kantor Bawaslu Kota Batam. Mereka kecewa sebab begitu banyaknya bukti-bukti, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batam mengaku tidak memiliki bukti.yang cukup untuk menindak-lanjuti kasus yang telah dilaporkan oleh salah satu pihak dari pelaku sendiri.

Padahal, pelaku telah melaporkan tindak pidana pemilu, yang sekaligus juga sebuah tindak pidana yang dapat dibawa ke pidana umum. Bawaslu seharusnya tidak tinggal diam atas laporan yang telah diterimanya dari si pelaku sendiri. Harusnya dilakukan penyelidikan, setelah ditemukan indikasi pidana, dapat dilanjutkan ke pihak Kepolisian sebagai penyidik.(*)

 

Laporan : Trimo Saparino
Editor     : Indra H Piliang
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
%d blogger menyukai ini: