BATAMKEPRI

Pajak Online Jadi Percontohan, DPRD Serdang Bedagai Kagumi PAD Batam

KARIMUNTODAY.COM, BATAM – DPRD Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengagumi pendapatan asli daerah (PAD) kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang jauh lebih tinggi pencapaian targetnya ketimbang di daerahnya.

Demikian diungkap anggota Komisi C DPRD Serdang Bedagai, Hari saat melakukan kunjungan kerja bersama rekannya ke DPRD Kota Batam, belum lama ini. “Menarik di Batam, banyak sumber PAD dario industri. Kami minder PAD hanya Rp1,4 triliun PAD hanya tercapai 10 persen saja dari ABPD.

Makanya kami butuh informasi soal pajak hiburan, seperti restoran dan perhotelan,”ujarnya. Ia mengakui, pemasangan program tapping box saja sering tidak diterima masyarakat di Sergang Bedagai. Apalagi, katanya, pemasangan inovasi pajak online lainnya.

“Pemasangan tapping box saja kami letakkan di satu restoran tapi begaduh dulu sama si tukang jualan. Mungkin kalau ada KPK mensosialisasikan baru mereka takut,”ungkap Hari.

Ditempat yang sama, Kabag Humas dan Protokol DPRD Kota Batam, Taufik. R menyampaikan PAD di kota Batam cukup signifikan disumbang dari beberapa sektor pajak, seperti BPHTB sebanyak Rp240 an Miliar.

Selain itu, juga ada PBB, Hotel dan Restoran dan lainnya seperti pajak parkir dan hiburan.

“Dalam rangka mengenjot dan meningkatkan PAD dari sektor pajak, Batam ini sudah ditetapkan sebagai Pilot Project KPK sekitar 7 bulanan lalu untuk penerapan pajak online. Tetapi sistem monitoringnya dibangun dibawah pengawasan KPK. Mekanismenya diwajib pajak ada alat monitor semua transaksi objek pajak,”kata Taufik dihadapan anggota DPRD Sergang Bedagai.

Dijelaskannya, Batam menggandeng KPK untuk sosialisasi kepada wajib pajak yang ada di Batam. KPK juga menegaskan, kata Taufik, kewajiban pajak tidak bisa ditawar-tawar.

“Terakhir dicanangkan pajak online ini sudah dilauching oleh KPK. Upaya selanjunya mengekstensifikasi wajib pajak. Validasi data objek pajak agar selalu update data. PBB ada namanya bulan panutan PBB. Tingkat kecamatan melakukan sosialisasi dan melakukan pembayaran PBB pada saat itu,”tutupnya. (*/adv).

Laporan/editor : indra h piliang

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close