KEPRILINGGA

LAMI Kepri Dorong Penegak Hukum Usut Mangkraknya Pembangunan Kios Bumdes Desa Tinjul di Lingga

KARIMUNTODAY.COM, LINGGA – Proyek Pembangunan 3 (tiga) Unit Bumdes di Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, Tahun Anggaran 2018 sampai saat ini terlihat Mangkrak padahal sudah masuki pertengahan Tahun 2019 belum terlihat  pembangunan kios tersebut akan dikerjakan hanya terlihat pondasi saja oleh sebab itu diminta kepada penegak hukum, Kejaksaan atau Kepolisian untuk melakukan penyelidikan.

Hal tersebut dikatakan, Agus Ramhdah selaku Wakil Ketua LSM LAMI Provinsi Kepri, kepada karimuntoday.com, Minggu,(7/7/2019), Ya, sebagai LSM social control dia sangat prihatin dengan terbengkalainya proyek pembangunan 3 (tiga) unit kios tersebut, sedangkan anggaranya sudah dialokasikan senilai, Rp. 200 Juta rupiah dan terlihat dilapangan hanya dibangun sampai setakat  pondasi saja

“ Dia mendorong agar penegak hukum, seperti kejaksaan atau kepolisian untuk melakukan penyelidikan atas terbengkalainya pembangunan tiga unit kios bumdes tersebut, pasalnya alokasinya menggunakan anggaran dana desa tahun 2018 silam,” Imbuhnya

Ditambahkanya lagi, Dia mendapatkan informasi dari pihak kecamatan singkep barat, bahwasanya pihak kecamatan telah memberikan ultimatum kepada kepala desa untuk mencari uang sebanyak 200 juta  membangun kios tersebut dan diberikan tenggang waktu selama satu setengah bulan dan apabila tidak selesai juga  menimal setengah dari bangunan kios bumdes dalam masa yang diberikan maka mereka tidak bisa berbuat apa lagi alias lepas tangan,” Imbuhnya

“ Dia juga menunggu niat baik dari kepala desa tinjul untuk menyelesaikan tiga kios bumdes tersebut dan apabila dalam waktu satu setengah bulan diberikan oleh pihak kecamatan singkep barat ternyata kios tersebut tidak juga dibangun, maka dirinya akan melaporkan kasus tersebut kepihak kejaksaan atau kepolisian,” Tutupnya

 Sementara Kepala Desa Tinjul,  Rustam Efendi kepada karimuntoday.com beberapa bulan lalu, Minggu,(10/3/2019), mengatakan, Via Hp selularnya,” Memang benar bahwa proyek pembangunan satu unit dengan tiga pintu kios di Desa yang Ia pimpin sampai saat ini belum rampung dikerjakan, pasalnya, Anggaran Dari Dana Desa pencairan secara bertahap, Tahap I, II dan Tahap III, keterlambatan pembangunan kios tersebut disebabkan anggaran dana desa untuk Tahap III baru bisa di cairkan pada tanggal, 23 Desember 2018.

“ Itu Dana Desa Tahap III baru bisa dicairkan pada tanggal, 23 Desember 2018, sebanyak seratus juta lebih, setelah dilakukan kordinasi dengan Pihak Pendamping serta Camat Singkep Barat, diputuskan lanjutan pembangunan kios tersebut pada tahun 2019 ini, karena kondisi waktu yang mempet di tahun 2018,” Imbuhnya

Ditambahkanya lagi, Tentu masyarakat bertanya kenapa sudah memasuki bulan ke tiga tahun 2019 ini, pengerjaan kios tersebut belum juga dilanjutkan, karena untuk mencairkan dana tersebut memiliki mekanisme, harus menunggu APBD Kabupaten Lingga di Syahkan dulu, setelah APBD di syahkan baru bisa dilanjutkan kembali pengerjaan tersebut, seperti itu aturanya,” Ujar Kepala Desa

Dikatakanya lagi, Dia berharap dengan adanya klarifikasinya dimedia ini, dapat kiranya masyarakat mengetahui secara jelas, karena berkemungkinan masyarakat selama ini mendapatkan informasi sepotong-potong, akibatnya menimbulkan praduga yang negative, untuk itu kedepanya, apabila masyarakat butuh kejelasan terkait  penggunaan anggaran dana desa, lansung tanyakan saja kepada dirinya, dia sangat terbuka untuk menjelaskan kepada masyarakat.

“ Dia juga tidak mempermasalahkan apabila masyarakat mengkritik kinerjanya, kalau kritikan tersebut sifatnya membangun, karena dia berpendapat, kritikan tersebut sebuah motivasi terhadap dirinya agar lebih baik lagi kedepanya,” Tutup Kades

Secara terpisah, Kejari Lingga maupun Kapolres Lingga sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya terkait permintaan LSM LAMI Kepri untuk melakukan pengusutan terkait belum rampungnya pekerjaaan pembangunan tiga unit kios bumdes desa tinjul tahun 2018 silam menggunakan dana desa belum dapat dimintai konfirmasinya. (*)

Laporan   : Trimo Saparino/Redaksi

Editor       : Indra H Piliang

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close