JAWA TENGAHNASIONAL

APDESI : Kepala Desa Harus Cermat Dalam Menggunakan Dana Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi Desa

KARIMUNTODAY.COM,BANDARLAMPUNG – Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia APDESI menyoroti banyaknya penyelewengan dana desa (DD) yang banyak menyeret para Kepala Desa (Kades) dan perangkat Desa, dari 2015-2018.

Menurut Ketua Umum APDESI Buyung Suhardi, S.Sos dana desa yag digelontorkan pemerintah pusat sangat bagus untuk pembangunan desa. Akan tetapi, faktanya banyak diselewengkan.

 “Kalau saya lihat sih dana desa ini banyak bocornya, kedepan saya usul ngak perlu banyak-banyak pendamping, cukup satu yang paham seperti pendamping dari PNPM dsn camat, gak perlu banyak-banyak,” ujar Buyung Suhardi (Jumat 15/11/2019).

Menurut Buyung, pada RAPBN 2020 pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun, artinya ada kenaikan sekitar 2,87% dari 2019 yang sebesar Rp 70 triliun. Dana desa tersebut dapat dimanfaatkan desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

“ Artinya dana desa tujuannya untuk kesejahteraan warga di desa,” ungkap Buyung, mantan kepala desa di Kabupaten Tanggamus.

Prakteknya,lanjut dia,  di lapangan masih banyak Kepala Desa maupun perangkat desa yang berbuat curang dengan menyalahgunakan dana desa, sehingga tidak jarang berurusan dengan hukum hingga masuk penjara.

“Hal ini lah yang sangat kita sayangkan, kenapa para kades-kades tersebut tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dana desa, kami sangat sayangkan,” keluhnya.

“ Sejak tahun 2015-2018 pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 186 triliun untuk 74.954 desa. Namun terdapat 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 kasus korupsi yang ditindak penegak hukum sepanjang 2018 dengan kerugian negara yang mencapai Rp 37,2 miliar,” jelasnya

Menurut Buyung, terjadinya kasus tersebut setidaknya ada 8 modus penyelewengan dana desa.  Pertama, yakni membuat rancangan anggaran di atas harga pasar. Kedua, mengklaim pembangunan fisik yang dibangun dengan dana proyek lain sebagai proyek dana desa.

Ketiga, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Kempat, pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan/kabupaten.

Kelima yakni penggelembungan honor perangkat desa dan alat tulis kantor. Keenam, memungut pajak atau restribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. Ketujuh, permainan kongkalikong dalam proyek yang didanai dana desa. Kedelapan, yakni membuat proyek fiktif yang dananya dibebankan ke dana desa.

”Untuk mencegah terjadinya penyelewengan, pemerintah cukup sertakan  pendampingan dari PNPM karena mereka yang paham akan pembuatan perencanaan serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa. Kami APDESI sangat mendukung pemerintah dalam program Dana Desa, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah serta mengurangi kesenjangan ekonomi kota dan desa” ungkapnya.

Ia berharap kedepan para kepala desa di Indonesia, dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, menjalankan program kerja dana desa sesuai dengan juklak dan juknis yang sesuai dengan aturan yang ada.

“Jangan jadikan bancakan korupsi dana desa, karena dana desa ada bukan milik kepala desa, tetapi untuk pembangunan desa,” tegasnya. (*)

Laporan  : Nurulyadi
Editor      : Indra H piliang
 

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
%d blogger menyukai ini: