KEPRILINGGA

Kabar Pembayaran Upah Pekerja Tidak Sesuai, Ini Klarifikasi TPK Desa Kerandin

KARIMUNTODAY.COM, LINGGA -Tim Pengelola Keuangan (TPK) Desa Kerandin dikabarkan tidak membayarkan Upah Tukang dan Pekerja tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Terkait dengan kabar itu, Tim Pengelola Keuangan (TPK) Desa Kerandin memberikan klarifikasi.

“Mohon maaf saya sangat kaget, Tidak seperti apa yang dituduhkan, kami sesuai dengan Surat Pertanggungjawab yang telah kami sampaikan ke BPMD,” kata Mujiono anggota TPK Desa Kerandin ketika dikonfirmasi Karimuntoday, Minggu (5/1/2019) malam.

Mujiono mengungkapkan dirinya telah mendudukkan permasalahan ini dengan beberapa pihak diantaranya kepala tukang, Pembantu tukang dan disaksikan langsung oleh Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kepala Dusun I, Badan Permusyawaratan Desa serta beberapa orang tokoh masyarakat maupun masyarakat setempat yang telah diketahui Publik.

Dari pertemuan yang dilakukan, diketahui bahwa terjadi miskomunikasi (kesalahan dalam pengertian).

“Barusan kami melakukan pertemuan untuk membicarakan perihal berita yang dimuatkan sebelumnya. Hasilnya kesalahan dalam pengertian saja, tidak perlu diperpanjang,” ujar Mujiono

Mujiono melanjutkan Upah tukang dan pekerja yang diberikan kepada Pekerja merupakan kesepakatan antara TPK dengan pihak Pekerja.

“Ya kitakan lakukan penawaran dari semula Rp. 20 Juta kita minta turunkan jadi Rp.18 Juta, kemudian tukangnya minta naikkan lagi harga upahnya kita sepakatilah menjadi Rp. 19 Juta, mungkin pak abdul kadir lupa. Tidak masalah bagi saya karena beliaukan orang tua, kadang sering lupa tidak usah kita perpanjangkan masalah ini, ” ungkapnya

Dia menambahkan, surat pertanggung jawaban kegiatan saat ini sudah disampaikan ke BPMD Kabupaten Lingga sesuai dengan nominal yang disepakati.

“Ya telpon saja langsung BPMD semisalkan tidak percaya kepada kami,” terangnya

Secara terpisah Abdul Kadir, Kepala Tukang Pembangunan Rumah Panggung Lapangan Volly menyampaikan permohonan maafnya.

“Saya minta maaf, bukan maksud hati saya ingin buat gaduh. Saya merasa uang Rp. 1 Juta itu sangat berharga, makanya saya tak terima. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Pihak TPK lewat pertemuan malam ini baru saya mengerti seperti itu aturan SPJnya. Sebelumnya saya mengira saya harus tanda tangan kwitansi langsung Rp. 19 Juta sebagai kepala tukang, makannya saya tak terima, sebab seingat saya tidak mendatangani kwitansi apapun yang nilainya seperti itu,” ungkapnya

Menurutnya, pihak TPK kedepannya harus menjelaskan kepada tukang maupun pekerja seperti pertemuan hari ini supaya tidak terjadi miskomunikasi dalam pembangunan berikutnya.

“Iya sayakan tidak paham pak, makanya dijelaskan secara baik-baik kepada saya, supaya saya mengerti. Maklum kita orang tua ini tidak seperti waktu muda dulu daya ingatnya. Tapi sudahlah, kedepan kita berbenah saja untuk yang terbaik buat kampung kita ini,” ujar Kadir

Sementara Kurniawan Haryadi, akrab disapa Iwan merupakan tokoh masyarakat Desa kerandin menyayangkan pertemuan ini karena tidak dihadiri langsung oleh Kepala Desa Kerandin dan Bendahara TPK.

“Petinggi-petinggi desa harus datang mendengarkan aspirasi masyarakat, jangan seperti sembunyi tangan. Diakan Kuasa Pengguna Anggaran, harusnya juga mengetahui duduk permasalahan ini, ” cetusnya

Iwan menyampaikan dirinya sangat kecewa dengan TPK karena tidak melibatkan BPD dalam penawaran upah tukang dan pekerja

“Jujur, saya benar-benar kecewa pak, libatkan BPD semestinya. Tdi dalam rapat, BPD menyampaikan tidak dilibat pada penawaran harga. Mestinya libatkan masyarakat karena merekakan perwakilan kita. Selain itu juga dari penyampaian tukang, tidak ada berita acara kesepakatan penawaran harga antara pekerja dan TPK, semestinya buat saja berita acara itu supaya jelas. Tapi ini tidak ada berita acaranya. Nah ini kedepannya mesti di evaluasi, masyarakat desa kitakan tidak bodoh, “tegasnya

Ia melanjutkan, Pemerintah Desa Kerandin dalam melaksakan Pembangunan Desa harus merealisasikan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.

“Semua harus sesuai RAB. Seperti baru-baru ini pembuatan lapangan Voly Dusun I Desa Kerandin, timbunnya pakai puing-puing bangunan mesjid lama seingat saya. Setau saya dananyakan ada untuk timbunan itu kenapa ambil material yang tidak sesuai,” ungkapnya

Selain itu, iwan juga menyoroti Badan Permusyawaran Desa Kerandin yang dinilai tidak aktif dalam mengawasi Pemerintah Desa Kerandin.

“BPD itu jangan menunggu laporan saja, harus aktif dalam pengawasan. Tufoksinya jelas dalam UU Desa. Baca Undang-undang itu jangan mencla-mencle ucapannya kepada masyarakat. Merekakan juga dipilih oleh masyarakat. Jaga amanah masyarakat itu, terus awasi pemerintah desa sebagai wakil masyarakat biar baik kampung kami ini, merekakan pada hakikatnya dipilih untuk itu pak, “tutup iwan

Iwan berharap dalam waktu dekat pihak desa mengundang dirinya dan masyarakat desa kerandin untuk menjelaskan pembangunan yang tidak sesuai penggunaan materialnya seperti pembangunan lapangan bola voly dusun I Desa Kerandin.(*/r)

Laporan   : Amri/kontributor
Editor       : Lukman Hakim
Loading...
 

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
%d blogger menyukai ini: