KEPRILINGGA

DPRD Kabupaten Lingga Gelar Rapat Paripurna Tahun 2020

 KARIMUNTODAY.COM, LINGGA – Pada Hari Selasa tanggal 11 Februari Tahun 2020 Di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lingga Kecamatan Lingga Dengan Agenda “Penyampaian/Penjelasan Tentang Ranperda-Ranperda Oleh Bupati Lingga” Turut hadir, Wakil Bupati Lingga Bpk,Muhammad Nizar S.sos -Asisten I Pemerintahan Bpk,H.Rusli Ismail -Asisten III Administrasi Umum Bpk,H.Siswandi -Ketua DPRD Kabupaten Lingga Bpk.Ahmad Nashiruddin, Sekertariat DPRD Kab-Lingga Bpk.Drs.Saat, Kasatpol PP dan Damkar Kab-Lingga Bpk.Said Rudi Fallo, Ketua KPPAD Kabupaten Lingga Bpk.Encek Afrizal.

Danramil Lingga Diwakili Oleh Peltu Yunus ,Kapolsek Daik Lingga Bpk.AKP Tasriadi ,Kepala BPS kab-Lingga Bpk.Sumarmono, Kepala Perangkat Daerah serta seluruh pimpinan OPD pemerintah se-kabupaten Lingga ,Para Camat se-kabupaten Lingga , Para Lurah se-kabupaten Lingga,Para Kades se-kabupaten Lingga, Para BPD se-kabupaten Lingga, Kepala Bank Riau pimpinan cabang Daik Lingga Bpk.Abdul Rohim,Toga,Tomas Todat,Dan Tamu undangan

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lingga dengan tiga ranperda yakni (1).Ranperda tentang penyelenggaraan ibadah haji (2). Ranperda tentang pembentukan kecamatan sekanah (3). Ranperda tentang pembentukan kecamatan pesisir.

Sambutan wakil bupati lingga terhadap ranperda-ranperda kabupaten lingga oleh Muhammad Nizar S.Sos, Adapun ranperda tetang penyelenggaraan ibadah haji di daerah kita tahu bahwa agama merupakan urusan pemerintahan yang absolut yang penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan secara nasional namun tanggung jawab tidak berada di pemerintah pusat saja namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji khususnya kabupaten lingga.

Ranperda tentang pembentukan kecamatan lingga pesisir pembentukan kecamatan lingga pesisir dikarenakan jarak rentang kendali akses ibukota kecamatan yang jauh sehingga menggunakan biaya yang tinggi sehingga pelayanan masyarakat terhambat dan berdasarkan keinginan masyarakat yang berkembang didua kecamatan yakni kec.lingga utara dan lingga timur yang mana 4 desa berasal dari kec.lingga timur. Dan kecamatan dari lingga utara yakni 3 desa.

Ranperda tentang pembentukan kecamatan sekanah.Diikarenakan jarak rentang kendali akses ibukota kecamatan yang jauh sehingga menggunakan biaya yang tinggi sehingga pelayanan masyarakat terhambat dan berdasarkan keinginan masyarakat yang berkembang diwilayah kecamatan singkep barat.Pembentukan suatu kecamatan bukan hal yang gampang ini membutuhkan kerja sama antara legeslatif dengan pemerintah daerah untuk itu hajat keinginan dari masyarakat kita begitu besar jadi peran legeslatif dan eksekutif harus lebih erat lagi.

Untuk itu Kami berharap kata kunci adalah DPRD pemerintah daerah yaitu Eksekutif dan masyarakat harus bersatu untuk mewujud mimpi kita bersama. Barangkali kita tidak menuggu lama kami berharap setelah di sampaikan berkaitan dengan rancangan peraturan daerah dari eksekutif kepada legeslatif dapat di kerjakan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten lingga.

Pandangan umum praksi-praksi tehadap 3 Ranperda, Pandangan umum partai Nasdem Bpk.Said Parman terhadap 3 Ranperda Sbb, Praksi partai nasdem bepandangan Bahwa pemekaran wilayah kecamatan sudah menjadi tugas pemerintah daerah mengingat dan menimbang bahwa ini telah menjadi kebutuhan dasar untuk mendukung lajunya pembangunan danbperekonomian disuaru wilayah dengan ini praksi partai nasdem mendukung upaya pemekaran ini dengan catatan bahwa telah sesuai dengan keinginan masyarakat setempat yang akan dimekarkan sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak dikemudian hari.

Praksi partai nasdem mendukung tentang pembentukan kecamatan sekanah menjadi dua bagian mengingat luas wilayah rentang kendali yang sangat luas.Selanjutnya tentang penyelenggaraan ibadah haji praksi partai nasdem bepandangan sangat penting dan perlu kita buat dalam rangka meningkatkan pelayanan calon jemaah haji karena setiap tahunnya jumlah calon jemaah haji terus mengalami peningkatan.Dari tiga ranperda tersebut praksi partai nasdem dapat menerima dan menyetujui ranperda ini untuk dibahas menjadi peraturan daerah.

 Pandangan umum fraksi partai Golkar Ibu.Seniy,SE terhadap 3 Ranperda Sbb, Penyelenggaran ibadah haji yang merupakan rangkaian kegiatan pelaksanan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah yang harus dikelola berdasarkan asas keadilan, profesional dan akuntabilitas agar berjalan dengan baik tiap tahunnya.

Untuk itu ranperda penyelenggaraan ibadah haji perlu segera secepatnya disahkan agar pemerintah daerah bisa secara optimal melaksanakan tugas. Praksi partai Golkar memandang pemekaran wilayah kecamatan lingga pesisir dan kecamatan sekanah merupakan bagian penataan wilayah di kabupaten lingga yang diatur secara yuridis dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.praksi golkar menegaskan untuk melakukan kajian dan kesimpulan tidak hanya pada kelengkapan administrasi semata.Hal ini penting agar tujuan pembentukan kecamatan yang baru tidak kontraproduktif dengan substansi yang ingin dicapai.

Pandangan umum praksi partai Demokrat Bpk.Jimmi AT,SE terhadap 3 Ranperda Sbb, Pada umumnya kami dari praksi partai Demokrat menyetujui agar perubahan rancangan peraturan daerah tersebut disahkan menjadi peraturan daerah.

Pembentukan kecamatan baru harus memenuhi syarat administrasi dan teknis agar ranperda tersebut memenuhi harapan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten lingga.Pembentukan kecamatan tidak semata berdasarkan kelengkapan administrasi perlu juga ada kajian komprehensif pad aseluruh aspek termasuk soal penetapan lokasi ibukota kecamatan.

Untuk penyelenggaraan ibadah haji di daerah di harapakan praktek nya harus perlu diperhatikan sehingga masyarakat merasakan manfaat dari peraturan daerah mantinya.Dan harus memberi kemudahan bagi jemaah haji diharapkan juga kepada panitia penyelenggara haji dapat memberikan perhatian lebih kepada calon jemaah haji.

Untuk itu setelah disahkan nya ranperda tersebut menjadi perda organisasi perangkat daerah harus meningkatkan kualitas kinerja sebagai penyelenggara didalam memberikan pelayanan masyarakat.

 Pandangan umum praksi partai Keadilan Pembangunan Bpk.Anwar.Amd.Ro terhadap 3 Ranperda Sbb, Pandangan kami menyambut baik atas ranperda karena penyelenggaraan pemerintah daerah dikabupaten lingga akan lebih baik kalau ditopang peraturan daerah.Maka dari itu dibutuhkan peraturan-peraturan yang baru serta diperbaharui,diperbaiki sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi dikabupaten lingga saat ini.

Saran praksi keadilan pembangunan terhadap ranperda ini yakni keinginan praksi pembangunan agar pemerintah daerah lebih teliti dan hati-hati dalam menyampaikan poin-poin ranperda tentang ibadah haji.Ranperda tersebut berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemda dalam melaksanakan ibadah haji tiap tahun.

Tentang kecamatan bahwa pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar hal itu tentu saja bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.Tapi perlu kajian yang mendalam pada seluruh aspek termasuk penetapan lokasi ibukota kecamatan hal ini penting agar tidak pro kontra.Besar harapan kami agar penyelenggaraan pemerintah dikabupaten lingga benar-benar terwujud konsitensinya atas perundang-undangan.

 Tanggapan Bupati lingga terhadap pandangan umum praksi-praksi partai terhadap 3 Ranperda diwakili oleh Wakil Bupati Lingga Bpk,Muhammad Nizar S.Sos,Untuk penyampaian tanggapan bupati lingga terhadap pandangan umum praksi kami seluruh nya mengucapkan terimakasih kepada praksi-praksi di DPRD Kab-lingga yang telah menyampaikan pandangan umumnya atas rancangan peraturan daerah semoga ini nanti nya dapat dilakukan pembahasan bersama ditingkat pansus.

Atas segala saran dan kritik ini mudah-mudahan nanti kepada bagian hukum dan OPD Teknis agar dapat berkoordinasi dengan pansus,dengan DPRD,dengan provinsi dan dengan Kementerian untuk ranperda pemekaran kecamatan sekanah kemudian ranperda ke.lingga pesisir dan penyelenggaraan ibadah haji untuk itu kami mengharapkan setelah melaui proses bersama dengan eksekutif dan legislatif melaui pansus dapat disegerakan mungkin untuk dapat dijadikan peraturan daerah yang lebih lanjut yang tentunya mengharapkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Titik Tekan nya salah satu yang mungkin harus dicermati pada persoalan pemekaran kecamatan.Untuk itu saya berpesan kepada bagian hukum pemkab lingga beserta OPD Teknis dan Beserta teman-teman DPRD Kab. lingga melaui pansus untuk lebih hati-hati dan teliti karena kita tidak mau ketika penempatan ibukota kecamatan dengan wilayah yang kecil kemudian makin lama makin berkembang sehingga menimbul masalah yang baru diwilayah kecamatan yang kita mekarkan ini.

Saya yakin dan percaya kegiatan paripurna ini yang sudah kita lalui dan ini bagian daripada penutup untuk menyampaikan tanggapan dari bupati lingga saya yang mewakili mudah-mudahan ini dapat berjalan sesuai harapan kita semuanya,” Ucap Wakil Bupati Lingga (*/rls)

Laporan   : Amri
Editor       : Lukman Hakim

 

 

Loading...
 

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
%d blogger menyukai ini: