BINTANKARIMUNKEPRIKUNDURTANJUNG PINANG

Bupati Karimun Tandatangani Nota Kesepakatan Audiensi HIMK Tanjungpinang – Bintan

KARIMUNTODAY.COM, KARIMUN – Pada hari sabtu, 07 Maret 2020 Himpunan Mahasiswa Kundur (HIMK) Tanjungpinang – Bintan mengadakan audiensi bersama pemerintah Kabupaten Karimun di rumah dinas bupati karimun,Provinsi Kepri.

Audiensi ini dihadiri oleh Bupati Karimun H. Aunnur Rafiq S. Sos., M. Si beserta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karimun. Audiensi ini merupakan langkah lanjutan dari silaturahmi dan observasi yang telah dilakukan oleh pengurus HIMK Tanjungpinang – Bintan di Pulau Kundur saat Libur Kuliah satu bulan yang lalu. “ujar Hamdi Ketua HIMK”.

Ketika liburan kemaren, pengurus HIMK telah melakukan observasi terkait permasalahan apa saja yang dialami oleh setiap desa dan Kelurahan. Hasilnya ternyata ditemukan banyak masalah yang berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan dan keagamaan masyarakat pulau Kundur.

Setelah observasi selesai dilaksanakan, pengurus himk melakukan diskusi untuk mengumpulkan fakta, aspirasi dan asumsi dari berbagai masalah yang telah didapatkan dari lapangan. Diskusi tersebut menghasilkan kajian ilmiah yang kami kerucutkan menjadi dua permasalahan pembangunan di Pulau Kundur yaitu sarana jalan dan air bersih.

Karena memang kedua hal tersebut merupakan permasalahan krusial yang membutuhkan penyelesaian secepatnya. Maka dari itu, sebagai langkah penyelesaian masalah tersebut, HIMK Tanjungpinang – Bintan mengadakan audiensi bersama bupati karimun selaku kepala daerah yang bertanggungjawab atas segala permasalahan yang terjadi di daerahnya, terkhusus Pulau Kundur.

Karena berdasarkan UUD 1945 pasal 18 ayat 1 tentang otonomi daerah dan dipertegas kembali melalui uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan begitu, pemerintah kabupaten Karimun memiliki kewajiban menyelesaikan permasalahan dan melaksanakan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan. Pada saat audiensi, Himpunan Mahasiswa Kundur (HIMK) Tanjungpinang – Bintan yang diwakilkan oleh 7 orang, menyampaikan hasil kajian, mengajukan pertanyaan dan mempertegas tuntutan yang harus dijalankan secara progresif dan konsisten oleh pemerintah kabupaten karimun.

Karena kedatangan kami ini murni atas dorongan aspirasi masyarakat dan tuntutan keadaan pulau Kundur, karena ini adalah salah satu tanggungjawab kami sebagai organisasi yang berbasis kedaerahan untuk mengabdikan diri terhadap kampung halaman. UngkapHamdi

Setelah berdiskusi panjang antara mahasiswa dengan pemerintah daerah, akhirnya audiensi ini menghasilkan 8 Nota Kesepakatan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dalam rangka membenahi permasalahan jalan dan air bersih di Pulau Kundur yaitu : 1. Pemerintah Kabupaten Karimun melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) akan memperbaiki jalan rusak di Pulau Kundur yang berstatus kabupaten dan melengkapi sarana jalan secara bertahap demi keamanan dan keselamatan masyarakat.

2. Pemerintah Kabupaten Karimun melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) bersama badan usaha milik daerah (BUMD) akan mengatasi permasalahan distribusi air bersih di pulau kundur dengan cara merelokasi waduk perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Karimun cabang kundur yang berada di Desa Lubuk ke kelurahan sawang.

3. Pemerintah kabupaten Karimun melibatkan himpunan mahasiswa kundur (HIMK) Tanjungpinang – Bintan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kabupaten karimun setiap tahunnya. Keterlibatan HIMK di dalam musrenbang adalah untuk memastikan segala permasalahan pembangunan di pulau kundur masuk dalam apbd setiap tahunnya.

4. Pemerintah Kabupaten Karimun melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) akan segera membangun kembali jalan rusak yang berada di Desa Kundur dan pembangunan akan dimulai dalam kurun waktu satu minggu kedepan. 5. Pemerintah kabupaten karimun melalui dinas perhubungan akan memperbaiki traffic light di kelurahan tanjungbatu kota yang tidak beroperasi sebagai solusi mengurangi angka kecelakaan di pulau kundur.

6. Pemerintah kabupaten Karimun melalui dinas perhubungan bersama pemerintah kecamatan akan segera membenahi lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi dan menambah jumlah lampu jalan sebanyak 70 titik di Pulau kundur.

7. Bupati Karimun harus mendorong kepala desa agar proaktif menggunakan dana desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dan air bersih di setiap daerah secara tepat. 8. Sebagi bentuk tanggapan progresif dari kajian yang telah disampaikan, pemerintah kabupaten Karimun akan memasukkan permasalahan jalan dan air bersih yang ada di Pulau Kundur sebagai agenda prioritas dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) untuk dimasukkan di dalam apbd tahun 2021.

Apabila nota kesepakatan audiensi ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Karimun, maka himk Tanjungpinang – Bintan akan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor bupati karimun.

Muslim Hamdi selalu ketua HIMK berharap nota kesepakatan ini dijalankan sungguh-sungguh oleh pemerintah kabupaten karimun agar pemerataan pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya pulau kundur.

Untuk selanjutnya, kita akan terus mengawal progres pemerintah daerah dalam menyikapi berbagai permasalahan di pulau kundur dan memperjuangkan pembangunan Kundur dalam musrenbang tingkat kabupaten karimun Tahun 2020 pada 11-13 maret nanti.

Karena forum tersebut merupakan langkah yang konstitusional dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah. Hamdi juga mengajak masyarakat pulau Kundur untuk bersama – sama mengawal pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya Nota kesepakatan tersebut agar percepatan pembangunan di pulau kundur bisa terwujud.

Karena pada intinya pembangunan daerah harus dilakukan secara kolektif oleh seluruh elemen masyarakat melalui peran dan porsinya masing-masing. Dengan begitu inklusifitas pembangunan di pulau Kundur dapat terealisasi, Ucap Hamdi Ketua HIMK (*/r)

Laporan  : Iklas Chaniago
Editor      : Lukman Hakim
Loading...
 

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
%d blogger menyukai ini: