KARIMUNKEPRI

Dirut PT Karimun Granit Akui Nunggak Pajak Capai 7,9 Miliar Ke Bapenda

KARIMUNTODAY.COM, KARIMUN – Direktur Utama PT Karimun Granit mengakui bahwasanya melakukan tunggakan pajak Daerah ke Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), namun tunggakan pajak tersebut telah di angsurnya beberapa bulan lalu.

Hal itu terungkap ketika karimuntoday.com melakukan konfirmasi kepada, Agus Budiluhur Dirut PT Karimun Granit usai menghadiri hearing di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Selasa(10/3/2020),  Ya perusahaan PT Karimun Granit menunggak pajak sekitar, Rp. 7,9 Miliar dan beberapa bulan terakhir sudah kita cicil, ketika ditanya berapa nominal cicilan pajak setiap bulan dibayar ke Bapenda, Dirut PT Karimun Granit mengatakan, Tanya dengan Pak Lazi Ka BAPENDA,” Ucapnya

Sementara itu, Ka. Bapenda Karimun, Kamarulazi sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, berapa besaran cicilan angsuran setiap bulanya pajak atas tunggakan PT Karimun Granit yang dibayarkan belum dapat dimintai tanggapanya.

Secara terpisah, Rahmad Kurniawan Salah seorang Aktivis di Karimun ketika dimintai tanggapanya mengatakan, Sebenarnya tidak ada alasan PT Karimun Granit menunggak pajak retribusi daerah, pasalnya selaku produsen PT Karimun Granit ketika menjual batu split, abu batu, grouded stone kepada konsumen sekian persen pajak daerah sudah dikeluarkan, artinya dia menduga ada unsure kesengajaan dari PT Karimun Granit tidak menyetorkan pajak tersebut.” Kata Iwan

” Bapenda Selayaknya lebih intens menagih pajak tertunggak jangan mau tunggakan pajak tersebut dicicil, pasalnya kondisi keuangan daerah saat ini tengah galau harus memiliki ketegasan dan regulasinya di ubah sehingga ruang untuk nunggak pajak bisa diperkecil,” Ucap Iwan

Sementara itu, Salah seorang Konsumen yang enggan di sebutkan namanya kepada karimuntoday.com mengatakan, Bahwa setiap dia hendak membeli  batu split, abu batu, grouded stone sebelum tongkangnya merapat ke Dermaga perusahaan granit Dia terlebih dahulu harus membayar PPN 10% dari harga Person sebesar Rp. 12.000 ribu perton nya di setor Ke Bapenda untuk pajak daerah, kecuali dia membeli Quary waste baru tidak kena PPN 10%,”mengenai adanya pajak lain yang harus dibayarkan oleh pihak Produsen ke Pemerintah Daerah (Bapenda) dia tidak mengetahuinya,” Ucapnya. (*)

Editor   : Lukman Hakim

Loading...
 

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
%d blogger menyukai ini: