KARIMUNKEPRIKUNDUR

SE Bupati Karimun Terkait Pembatasan Jam Buka Berjualan Tidak Berpihak kepada Masyarakat Ekonomi Lemah

KARIMUNTODAY.COM, KARIMUN – Pasca untuk mengantisipasi penyebaran virus covid- 19 Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri (Bupati-red) membuat kebijakan dengan memberlakukan jam malam  melalui Surat Edaran Nomor :300/Bakesbangpol-covid19/IV/01/2020 tertanggal 2 April Tahun 2020 patut di tinjau ulang, pasalanya SE tersebut sangat berdampak kepada para pedagang yang membuka daganganya pada malam hari hingga subuh dan selayaknya Bupati Karimun meninjau Ulang SE tersebut.

Hal tersebut dikatakan, Abdul Rasyid Baharuddin Salah Seorang Pengamat Sosial di Karimun kepada karimuntoday.com, Minggu (5/4/2020), Ya saya sudah membaca Surat Edaran bupati tersebut, saya menilai didalam SE tersebut sangat berlebihan karena ada satu point yang dinilai keliru yakni adanya pembatasan masyarakat membuka toko warung dan lainya hingga pukul, 20, 30 WIB.

“ Beberapa waktu lalu ada himbauan agar para pedagang tidak melayani pembeli makan di tempat itu pun sudah merugikan para pedagang ditambah lagi dengan diterbitkanya SE ini, tentu menambah derita para pedagang pasalnya, dengan adanya himbauan masyarakat sudah pada riskan untuk pergi makan minum, tentu sangat merugikan para pedagang,lihat saja ruas jalan pada lengang,” Ucapnya

Ditambahkanya lagi, Dia juga heran bupati sebelum mengeluarkan SE tersebut apakah sudah memikirkan secara matang, karena dampaknya sangat luas, ini menyangkut ekonomi masyarakat lemah (kampung tengah), andaikata mereka dibatasi untuk berdagang apakah penghasilanya mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya serta biaya lainya seperti membayar kontrak rumah dan lain sebagainya, artinya dia menilai kebijakan bupati tersebut tidak berpihak kepada masyarakat,” tukasnya

Secara terpisah, Salah seorang Pedagang Kuliner di Costal Area kepada karimuntoday.com mengatakan, Sejak diberlakukan kebijakan bupati karimun berjualan hingga pukul, 20.30 WIB pendapatan sangat menurun sekali ditambah lagi dengan kondisi sepi masyarakat sudah enggan keluar rumah, bisa abang lihat sendiri ruas jalan pada legang hanya sekali-sekali dilintasi oleh kendaraan.

“ Kalau begini terus, kami mau makan apa dan bagaimana kami bisa membayar kontrak rumah serta tanggungan yang lain, kalau kondisinya seperti ini, tolonglah bapak bupati agar dikembalikan seperti semula, agar kami dapat menafkahi keluarga kami,” Pintanya degan mimic sedih

Secara terpisah, Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya terkait adanya permintaan agar SE Nomor :300/Bakesbangpol-covid19/IV/01/2020 tertanggal 2 April Tahun 2020, agar ditinjau ulang karena dinilai pengamat sosial tidak berpihak kepada masyarakat lemah, belum dapat dimintai tanggapanya.

Adapun Surat Edaran Nomor : 300/Bakesbangpol-covid19/IV/01/2020. Tertanggal 2 April 2020 yang dikeluarkan Bupati Karimun Aunur Rafiq berisi 4 point diantaranya :

  1. Seluruh camat se Kabupaten Karimun agar dapat menyampaikan imbauan kepada warga masyarakat di wilayahnya masing-masing untuk tidak melakukan aktivitas dan kegiatan di luar rumah diatas pukul 20.30 WIB sampai dengan 04.00 WIB. Kecuali, untuk keperluan yang sifatnya mendesak dan penting.
  2. Menyampaikan imbauan dan pemberitahuan kepada seluruh toko, warung, kedai kopi atau warung sejenis yang sifatnya menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk kegiatan kumpul-kumpul yang tidak penting dan mendesak agar tidak menyediakan layanan makan atau minum di tempat, namun dibungkus dengan melakukan pembatasan terhadap aktivitas perdagangan sampai batas waktu pukul 20.30 WIB.
  3. Kepada satuan Gugus Tugas Pengamanan dan Penegakan Hukum Covid-19 agar dapat menindaklanjuti surat edaran dengan melakukan pemantauan atau monitoring dari tingkat kabupaten, kecamatan dan lurah/desa agar saling bersinergi melakukan kegiatan patroli secara berkala diatas pukul 20.30 WIB.
  4. Bagi masyarakat yang masih melakukan aktivitas atau kegiatan diluar waktu pemberlakuan jam malam yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka dapat dilakukan dengan pembinaan oleh Tim Gugus Tugas Pengamanan dan Penegakan Hukum Covid-19 Kabupaten Karimun.

Surat edaran tersebut akan diberlakukan hingga adanya surat edaran selanjutnya. (*)

Editor   : Lukman Hakim

Loading...
 

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
%d blogger menyukai ini: