TANJUNG PINANG

Polres Tanjungpinang Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Pelabuhan Dompak Tanjungpinang Rp5 M, Tetapkan PPK dan Kontraktor sebagai Tersangka

 

KARIMUNTODAY.COM, BATAM – Polres Tanjungpinang berhasil mengungkap kasus dan menentapkan dua tersangka tindak pidana dugaan Korupsi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompak Tanjungpinang. Para tersangka berasal dari kalangan Pemerintah dan pihak swasta. Adapun kedua tersangka yang diduga merugikan negara miliar itu, yakni HR, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dan BR, sebagai penyedia kegiatan yang sekaligus Direktur Cabang PT. Karya Tunggal Mulya Abadi.

“Terhadap para tersangka dikenakan dengan pasal 2 ayat atau pasal 3 Undang-undang (UU) RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55,56 KuHP Pidana,”kata Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi kepada awak media di Pendopo Mapolda Kepri, Kamis (28/9/2018).

Dalam memberikan keterangan, Ucok didampingi Dirresnarkoba Polda Kepri Kombes K. Yani Sudarto, Kabid Humas Polda Kepri Kombes S. Erlangga dan Wakil Direktur Resrse Narkoba Polda Kepri mengatakan, perkara tindak pidana korupsi ini berdasarkan Laporan Polisi : LP- A/20/II/2018/RESKRIM/Tanggal 10 Februari 2018.

Ucok menjelaskan, menjelaskan pada pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Dompak tahun 2015 yang dilaksanakan oleh kantor KSOP kelas II Tanjungpinang, yang sumber pendanaannya berasal dari APBN-P tahun 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp10 miliar, nilai HPS sebesar Rp9.783.700.000. “Dan, nilai kontrak sebesar Rp9.242.350.000, pengguna anggaran adalah direktur jenderal perhubungan laut Kementrian perhubungan dan kuasa pengguna anggaran adalah kepala KSOP kelas II Tanjungpinang Tahun 2015 yaitu Capt Hendri Ginting, MM,”ujarnya.

Sedangkan, lanjut dia, selaku pejabat pembuat komitmen adalah inisial HR (pegawai KSOP kelas II Tanjungpinang), staff teknis adalah Aziz Kasim Djou dan tim PPHP adalah Tamrin selaku ketua. Berdasarkan kontrak nomor: 01/ kontrak-faspel/fsk.dompak/apbnp/ksop.tpi-2015 tanggal 29 september 2015 yang ditunjuk selaku penyedia adalah PT. Karya Tunggal Mulya Abadi dengan direktur cabang inisial BR.

“Perusahaan penyedia beralamat di Kampung Wonosari Gang Lembah Dingin 6 RT002/RW 004 Melayu Kota Piring, Tanjungpinang. Paket pekerjaannya terdiri dari perkajaan persiapan, pekerjaan areal pelabuhan (pekerjaan pagar areal pelabuhan, pekerjaan penerangan areal pelabuhan yang di cco menjadi pekerjaan break water, kubus beton), pekerjaan taman parkir, pekerjaan kelengkapan dan perlengkapan pelabuhan, pekerjaan gerbang pelabuhan/gapura dan pekerjaan finishing,”jelasnya.

Dijelaskannya, pekerjaan dilaksanakan selama 90 hari kelender terhitung dari tanggal 29 september s/d 27 desember 2015.Namun hingga batas akhir kontrak berakhir PT.Karya Tunggal Mulya Abadi selaku penyedia tidak sepenuhnya melaksanakan pekerjaan fisik bahkan perlengkapan dan kelengkapan yang seharusnya diadakan juga tidak diadakan. “Dan, HR selaku PPK menyadari bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan 100%, namun PPK tetap melakukan pembayaran sebesar 100% bahkan untuk dapat dilakukan pencairan sebesar 100% PPK telah memalsukan dokumen PHO dengan cara menscan tanda tangan tim PPHP,”ungkapnya.

memaparkan, setelah dilakukan pengecekan oleh penyidik dan penghitungan oleh BPK RI, ada pengerjaan fisik yang tidak dikerjakan dan pengadaan barang yang tidak dilaksanakan. “Sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5.054.740.904,35. (Lima Miliar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Koma Tiga Puluh Lima Rupiah) sebagaimana dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian negara nomor : 54/lhp/xxi/08/2018,”pungkasnya.

Dalam kasus ini, terdapat dua tersangka yakni HR (Selaku pejabat pembuat Komitmen) dan BR (Selaku penyedia/Direktur cabang PT.Karya Tunggal Mulya abadi). “Dan barang bukti terlampir di dalam daftar barang bukti sebanyak 15 lembar surat perintah penyitaan. Kemudian terhadap para tersangka dikenakan dengan pasal 2 ayat atau pasal 3 UU RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55,56 K.U.H.Pidana,”pungkasnya. (*/r).

laporan : indra helmi

editor : indra h piliang


Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close