KUANSINGRIAU

Aktivis Pencinta Alam Apresiasi Polres Kuansing Amankan Pelaku Kejahatan Satwa Dilindungi

KARIMUNTODAY.COM, TELUK KUANTAN – Aktivis Pencinta Alam, Jan F Butar-butar mengapresiasi kinerja Polres Kuantan Singingi (Kuansing) dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang telah mengamankan pemburu burung rangkong (Bucheros sp) yang sempat viral di media sosial. Gerak cepat aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus ini memang patut diajungi jempol. Meski saat ini petugas masih memburu seorang tersangka lainnya, setidaknya komitmen untuk menindak para pelaku kejahatan satwa di lindungi memang terlihat.

Perlu diketahui, selain berjasa dalam kelestarian hutan, rangkong merupakan burung yang masuk dalam keluarga Bucerotidae (julang, enggang, dan kangkareng). Khusus Indonesia, ada 13 jenis rangkong yang tersebar di Nusantara yang 3 jenisnya merupakan endemik Indonesia yaitu 2 jenis di Sulawesi; julang sulawesi (Ryhticeros cassidix) dan kangkareng sulawesi (Rhabdotorrhinus exarhatus); serta 1 jenis di Pulau Sumba yakni julang sumba (Ryhticeros everetti).

Bila dilihat peta persebarannya, Sumatera berada di urutan pertama untuk persebaran keragaman rangkong yaitu sembilan jenis yang diikuti Kalimantan dengan delapan jenis, lalu Wallacea empat jenis dan Jawa hanya tiga jenis.

Kasus kejahatan satwa liar termasuk salah satu kejahatan terbesar di Indonesia. Kasus ini menduduki peringkat ke 3 setelah Narkoba dan perdagangan manusia. Kasus-kasus kejahatan satwa liar juga masuk dalam kategori extraordinary crime (kejahatan luar biasa).

Keuntungan yang menggiurkan dan kurangnya akses mengenai satwa di lindungi nampaknya menjadi alasan yang mendasar mengapa kejahatan satwa liar masih banyak dijumpai. Bayangkan saja, bagian tubuh atau organ dilindungi seperti gading gajah, sisik trenggiling dan paruh burung rangkong dihargai jutaan rupiah di pasar gelap. Cina, Thailand, Vietnam dan negara-negara asia lainnya menjadi pasar empuk bagi sindikat perdagangan satwa di lindungi.

Permintaan yang tinggi di pasar gelap, semakin menyuburkan praktik ilegal ini. Untuk itu, negara harus hadir dan mengambil tindakan jika kita masih mau melihat hewan-hewan endemik dan di lindungi tetap lestari.

Selain itu, ternyata di lapangan masih ada masyarakat yang belum mengetahui jenis-jenis satwa di lindungi. Akses yang kurang memadai dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan instansi terkait jadi salah satu penyebabnya.

Bukan itu saja, Undang-Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dinilai sudah terlalu ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi untuk menghadapi situasi yang mengancam perlindungan dan pelestarian satwa di Indonesia. Bagaimana tidak, dalam UU tersebut pelaku kejahatan satwa liar hanya di denda maksimal Rp 100 juta. Denda tersebut sangat tidak relevan dengan keuntungan yang diperoleh dari praktik kejahatan satwa liar yang bisa mencapai miliaran rupiah.

Untuk itu, harus ada perubahan secara holistik dalam memberantas praktik kejahatan satwa di lindungi. Negara tidak bisa hanya mengandalkan petugas untuk mengungkap kejahatan satwa. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam praktiknya di lapangan. Masyarakat jangan takut untuk melaporkan ke petugas jika ada menemukan praktik kejahatan satwa.(r)

Laporan    : Roder
Editor        : Indra H Piliang

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close