JAWA TENGAH

Asosiasi Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK) Mendukung Kebijakan Pemerintah Dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal

 

KARIMUNTODAY.COM,KUDUS,- Ketua Asosiasi Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK) Agus Sarjono mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan peredaran rokok dan cukai ilegal yang beredar dipasaran luas. Karena keberadaan rokok dan cukai ilegal tersebut sangat merugikan industri rokok legal dan tentu saja akan mengurangi pendapatan negara dari cukai rokok.

Hal tersebut dikatakannya saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi publik tentang “Maraknya Peredaran Rokok Ilegal dan Bagaimana Solusinya” yang digelar Lembaga Swadaya Masyarakat  Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara Republik Indonesia (LI-TPK-ANRI) Jateng di hotel Griptha Kudus.Kamis(15/11).

Selain Agus,diskusi juga mendatangkan dua narasumber lain, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Kudus, Imam Prayitno, serta Pengamat Ekonomi Universitas Muria Kudus Joko Utomo. Acara juga dihadiri oleh perwakilan LSM,mahasiswa dan tokoh masyarakat.

Menurut Agus, Kabupaten Kudus merupakan sentra produksi rokok yang sekaligus penyumbang penerimaan cukai rokok terbesar nasional. Namun keberadaan rokok ilegal di Kudus sangat merugikan pertumbuhan industri rokok serta merugikan negara dari sektor penerimaan bea cukai. Karena umumnya rokok ilegal menggunakan pita cukai palsu.

“ Yang jelas, satu, keberadaan rokok ilegal ini sangat merugikan industri rokok  legal. Kedua, keberadaan rokok dan cukai ilegal merugikan negara karena target pendapatan cukai rokok negara berkurang,” ungkapnya.

“Pemerintah harus tegas dalam penegakan hukum terkait dengan maraknya rokok dan cukai ilegal ini,” tegasnya

Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Kudus, Imam Prayitno mengatakan bahwa dari data Kementrian Keuangan,pemerintah berencana akan menaikkan target penerimaan cukai tembakau pada tahun 2019 menjadi 158,8 Triliun. Meningkat sekitar 10,6 triliun dari target yang diperoleh pada tahun 2018 yang sebesar 148,2 triliun. Target tersebut tidak akan tercapai jika masih marak rokok dan cukai ilegal di pasaran.

Menurut Imam, terkait maraknya rokok dan cukai ilegal tersebut,pihaknya telah melakukan sosialisasi di pasar modern dan  tradisional di berbagai daerah. Baik di Kudus,Jepara maupun Pati. Demikian juga pihaknya juga telah dilakukan penindakan terhadap produsen rokok dan cukai ilegal.

“ Upaya sosilasasi sudah kita lakukan, bahkan sudah ada yang kita proses. Kita komitmen akan lakukan penindakan dari hulu ke hilir ” jelasnya.

Sementara itu, menurut Joko Utomo,Pengamat Ekonomi Universitas Muria Kudus,dalam paparannya mengatakan, gagasan pemerintah dalam menaikkan pendapatan negara melalui cukai rokok memang diperlukan. Namun juga diperlukan kesadaran bersama baik,pemerintah,produsen rokok legal, masyarakat untuk menanggulangi peredaran rokok dan cukai ilegal.

“ Harus ada kesadaran bersama untuk menanggulangi peredaraan rokok dan cukai ilegal dengan membuat mou yang jelas,baik antar penegak hukum, dan produsen rokok,” jelasnya(*)

Laporan     : Nurulyadi

Editor         : Indra H Piliang


Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close