karimuntoday.com

karimuntoday.com


images/599.jpg

Tampak, Azahar MN Ketua Umum Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun, Kepri.

KARIMUN (KT) - Ketua Umum Ikatakan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun (IPMKK), Provinsi Kepri Azhar mengatakan masyarakat dan nelayan di pulau-pulau yang ada di Kabupaten Karimun tidak pernah mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari Pemkab Karimun.

"Hasil investigasi IPMKK dilapangan, masyarakat dan nelayan dipulau-pulau tidak pernah merasakan BBM bersubsidi," ungkap Azhar.

Disebutkannya, tidak pernahnya masyarakat dan nelayan mendapatkan BBM bersubsidi, diduga penyalur (APMS dan SPBU) menjual BBM tersebut ke kapal isap produksi timah (KIP).

"Sangat menyedihkan sekali masyarakat pulau-pulau sampai saat ini tidak pernah mendapat BBM bersubsidi. Sementar itu sudah menjadi hak masyarakat mendapatkan.
Jadi pertanyaannya, BBM dari Pertamina yang dibeli itu apakah untuk Karimun saja atau untuk se-Kabupaten Karimun," tanya Azhar dengan tegas.

Lanjut Azhar, hasil invetigasi IPMKK  dilapangan BBM lagi, berrsubsidi dipulau-pulau berubah menjadi non-subsidi. Jadi tidak menutup kemungkinan di Kabupaten juga melakukan hal serupa. Pasalnya, masih  banyak ditemukan  pelangsir BBM di SPBU Karimun," ucapnya.

Mengenai Wakil Bupati  Karimun, Aunur Rafiq merasa heran di tahun 2013 lalu  bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sering mengalami kelangkaan di pulau-pulau yang ada di Kabupaten Karimun, Azhar mengatakan itu sangat wajar.

Sebab, pemaparan dari Bidang Perekonomian Pemkab Karimun sewaktu rapat di ruang Cempaka Kantor Bupati Karimun lantai II kemarin, kouta BBM untuk ketiga jenis premium, solar dan minyak tanah tahun 2013 lalu masih berlebih.
 
"Pengawasan dilakukan tim evaluasi dan monitiring BBM bersubsidi sangat diragukan. Buktinya mafia BBM ilagal hingga saat ini masih merajalela, jadi bagaimana bentuk pengawasan yang dilaksanakan tim tersebut," cetusnya mengakhiri.

Sementara itu, ketua tim evaluasi dan monitoring BBM bersubsidi Karimun, Aunur Rafiq yang juga Wakil Bupati Karimun, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya seputar adanya masyarakt dipulau-pulau tidak menikmati BBM Bersubsidi dari Pemerintah Daerah Karimun.(nov.k)

 

images/598.jpg

Tampak, Terlihat 2 mesin penyedot air dari waduk Dang Merdu mengisi ke waduk PDAM milik Perusda Karimun, yang sudah hampir kering total.(photo/Nov/K)

"Air di waduk Dang Merdu selain bau amis, juga kotor," Rini, salah seorang warga"

KARIMUN (KT) - Hampir sekitar setengah bulan waduk  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik Perusda Kabupaten Karimun hampir mengalami kekeringan total. Kekeringan itu terjadi, disebabkan musim kemarau melanda daerah berazam ini hampir 4 bulan.

Kekerignya waduk yang terletak di Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing itu, penguna atau konsumen mengunakan air PDAM sangat mengeluhkan, soalnya sulit mendapatkan air bersih digunakan sehari-hari.

Salah seorang konsumen di Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun kepada karimuntoday.com, Sabtu (15/6/2014) mengatakan, sudah sebulan lebih saluran air dari PDAM milik Perusda Karimun tidak berjalan (macet).

"Selama macetnya air yang dialirkan PDAM itu dengan terpaksa kita membeli untuk mendapat air bersih dari lori air. Meskipun harga yang diterapkan pengusaha lori air sangat tinggi dari biasanya, dengan terpaksa pula membelinya," ungkapnya mengeluh.

Sementara itu pantauan karimuntoday.com dilapangan, dipinggir waduk Dang Merdu sudah ada 2 unit mesin penyedot yang mengalirkan air ke waduk PDAM.

Masih dalam pantauan, pipa penyedot yang dipasang mengisi air ke waduk PDAM berukuran 4 inci dengan panjang berkisar 50 meter.

"Pipa yang digunakan dalam penyedotan sebesar 4 inci, dengan panjang hampir 50 meter. Penyedotan sudah dimulai selasa 11 Maret sore kemarin, itupun baru 1 unit mesin. Selanjutnya pada keesekan harinya ditambah lagi 1 mesin. Dan hari ini, Sabtu 15 Maret 2014 ditambah kembali 1 unit mesin lagi, jadi total mesin penyedot digunakan 3 unit," ujar seorang petugas lapangan dari Perusda Karimun yang tidak mau menyebutkan namanya.

Ditempat terpisah, Rini (35) pedagang sarapan pagi yang berjualan didepan restoran Dang Merdu ketika ditemui karimuntoday.com menyebutkan, besarnya air hasil sedotan mengisi ke waduk PDAM tidak maksimal, pasalnya sangat kecil.

"Saya tidak sangup mengambil air di waduk Dang Merdu untuk dikonsumi, walaupun hanya untuk mandi. Sebab, selain bau amis dikarenakan banyak warga memancing, didalam waduk itu banyak terdapat lumut hijau dan kotoran lainnya," katanya singkat

Sementara itu, Ibu Jumi salah seorang warga kampung tengah,kepada media ini sabtu(15/3), Mulai tadi malam sampai sekarang air leding sudah mulai lancar mengalir kerumah warga, terutama kerumahnya, tidak sepertri hari-hari sebelumnya, walaupun kondisi air masih agak kurang bersih, tapi dari pada gak ada air, yah, biar ajalah dulu, nanti kalau udah hujan tentu bersih kembali, dan juga beberapa hari ini kalau mau mandi terpaksa beli air galon, dan alhamdulilah pagi tadi gak lagi, Ujar Ibu Jumi(Novel/K)

 

 images/549.jpg

Tampak, Suasana Musyawarah Agak Tegang.

Grobogan,(KT) - Sejumlah warga berusaha menghadang puluhan warga lain yang hendak membokit musyawarah desa di kantor balai desa nampu,grobogan. Mereka tidak terima jika hak tanah makam dimenangkan oleh warga yang telah menempati tanah makam. Sejumlah warga berusaha mengejar dan menghentikan puluhan warga lain yang berusaha memboikot musyawarah desa di kantor balai desa Nampu kecamatan Karangrayung, Grobogan,Jawa Tengah.  Puluhan warga nampu ini tidak terima jika kasus sengketa tanam makam yang berada dipinggir desa dimenangkan oleh keluarga narni.

Warga yang hendak memboikot ini akhirnya kembali ketempat duduknya setelah diberi pengarahan oleh warga lainnya. Sengketa tanah makam ini bermula ketika keluarga narni yang telah menempati tanah tak bertuan selama dua puluh lima tahun diketahui telah memiliki surat tanah leter-c. Namun setelah diperiksa pihak desa dan kecamatan. Narni hanya memiliki surat  ketetapan pembayaran iuran pembangunan daerah atau ipeda.” Pihak yang menempati hanya mempunya bukti ipeda,gak ada leter c desa, kami nersama warga meminta tanah itu diserahkan ke desa,” ucap Supar Ali warga Nampu

Sengketa terjadi sejak enam bulan lalu,yang mana warga tidak terima jika tanah makam seluas empat sengah hektar di klaim oleh narni. Sementara nani tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang syah. Menurut pihak kecamatan, dalam undang-undang pertanahan,narni berhak memiliki sertifikat karena telah menempati tanah tak bertuan tersebut selama lebih dari lima belas tahun.

Menurut,anak narni,suwastono,pihak keluarga dan warga telah membuat kesepakatan yang dibubuhkan dalam surat bermaterai bahwa keluarganya telah memperoleh setengah dari luas tanah makam, namun warga ternyata menolak kesepakatan dan hanya memberikan sepertiga dari luas tanah tersebut.”Sebetulnya kita gk terima, ya mau gimana lagi mas, rela gak rela harus disepakati karena kemauan warga begitu,dan ibu menyetujui ya kita terima,” ucap suwastono anak narni

Keluarga narni rencana akan membawa ke lajur hukum karena telah memiliki dasar hukum yakini surat perjanjian yang sudah mereka pegang.  Namun rencana itu mereka batalkan,narni bisa pasrah jika ini adalah keinginan seluruh warga,bukan sekelompok warga. Rencananya tanah makam ini akan digunakan oleh warga desa untuk pembangunan mushola atau penghijauan.(nur)


images/548.jpg

Bertempat di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Datuk Timbalan Setia Amanah Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Karimun, yang juga sebagai Wakil Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq membuka secara resmi musyawarah daerah (Musda) LAM ke III dalam pemilihan ketua baru periode 2014-2019, Jum'at (14/3/2014) sekitar pukul 10.30 WIB.

KARIMUN (KT) - Bertempat di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Datuk Timbalan Setia Amanah Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Karimun, yang juga sebagai Wakil Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq membuka secara resmi musyawarah daerah (Musda) LAM ke III dalam pemilihan ketua baru periode 2014-2019, Jum'at (14/3/2014) sekitar pukul 10.30 WIB.

Laporan ketua panitia Amirullah menyampaikan, musyawarah daerah (Musda) LAM ke III dalam pemilihan ketua baru periode 2014-2019, berlangsung sejak tanggal 14 sampai 15 Maret 2014.

Sementara peserta yang mengikuti Musda ke III tahun ini sebanyak 24. Dengan rincian peserta, utusan dari Kecamatan Karimun 2 orang, Meral 2, Tebing 2, Meral Barat 2, Buru 2, Kundur 2. Kundur Utara 2, Kundur Barat 2, Moro 2, Durai 2, LAM Karimun 2. dan 2 orang dari LAM Provinsi Kepri," terangnya.
 
Lanjut Amirullah, tujuan diselenggarakannya Musda untuk memeilih ketua LAM Kab Karimun baru periode 2014-2019. Sebab, ketua diperiode yang lama sudah berkahir pada tahun 2013 lalu," ujarnya.

Ketua LAM Kab Karimun Drs. Hamid mengharapkan, dengan dilaksanakan Musda ini membawa berkah dan amanah melestarikan dan mempertahankan budaya melayu, jadi pada intinya Melayu harus bangkit dan berada diperingkat atas.

"Di Kabupaten Karimun banyak sekali terdapat organisasi yang mengatas namakan Melayu. Jadi marilah bersama-sama bersatu dan bangkit dalam memajukan budaya melayu yang telah ada di daerah ini sampai terpecah belah dan mudah terpengaruh yang akan menghancurkan masyarakat Melayu," harapnya.

Sementara itu Ketua LAM Provinsi Kepri H. Abdul Razak menyebutkan, persatuan dan kesatuan masyarakat Melayu merupakan cita-cita bersama dan sebagai bagian dari kesatuan nasional.

"Melihat perkembangan Melayu akhir-kahir ini kebersamaan dan keakraban antar sesama mulai rapuh. Dengan adanya hal tersebut harus segera diatasi untuk mengatasi perpecahan di masyarakat Melayu itu sendiri," ungkapnya.
 
Disamping itu pula Datuk Timbalan Setia Amanah LAM Kabupaten Karimun, yang juga sebagai Wakil Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq dalam arahannya, berpesan Musda dapat dilaksanakan berjalan dengan baik, kemudian ketua LAM yang terpilih untuk periode 2014-2019 dapat menjalankan tugas serta amanahnya sebaik mungkin.

Rafiq mengatakan, LAM adalah sebuah institusi, wadah dan organisasi didamana didalamnya terdapat tokoh-tokoh Melayu yang sangat memahani adat istiadat Melayu. Dengan adanya tokoh-tokoh tersebut, tentunya memberikan konstribusi bagi daerah khususnya menciptakan kemitraan dengan pemerintah daerah.

"LAM Kabupaten Karimun sebagaimana lambang dapat memayung negeri, dan pemimpin yang diberikan amanah hendaknya dipayung dengan kelembagaan adat itu sendiri," tuturnya.

Tambah Rafiq, kemitraan, hubungan atau kesejajaran memang sudah diatur yang tertuang didalam surat ederan Mendagri RI, yang mana memposisikan diri ketua LAM tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota ditempatkan sejajar dengan FPKD. Jadi, siapapun yang menduduki sebagai ketua LAM tentunya memiliki kredibilitas serta kemampuan, sehingganya dapat menyatukan semua komponen masyarakat Melayu yang ada didaerah itu. (nov.k)


images/301.jpg

Tampak, H. Aunur Raqik Wakil Bupati Karimun yang juga sebagai ketua tim evaluasi dan monitoring BBM bersubsidi Karimun,Kepri.

KARIMUN (KT) - Rapat lanjutan evaluasi dan monitoring tim bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Kabupaten Karimun tertunda. Tertundanya rapat tersebut disebabkan Pemkab Karimun terfokus persiapan untuk mensukseskan MTQ ke V Provinsi Kepri 2014, yang dilaksanakan pada 21-27 April mendatang.

Terhentinya sejenak rapat tim yang menangani masalah BBM bersubsidi tersebut akibat mendekatnya pelaksaan MTQ ke V Provinsi Kepri, diakui Wakil Bupati Karimun yang juga sebagai ketua tim evaluasi dan monitoring BBM bersubsidi Karimun, Aunur Rafiq.

"Sebenar 1 minggu setelah dilaksanakan rapat pada bulan Februari kemarin, dilanjutkan rapat lanjutan kembali yang menghadirkan seluruh pengusaha APMS dan pihak SPBU, dikarenakan MTQ Provinsi Kepri sudah sangat dekat pelaksanaan, jadi ditunda untuk sementara waktu, soalnya Kabupaten Karimun terpilih sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan musabaqah itu," ungkap Rafiq ketika ditemui karimuntoday.com, Jum'at (14/3/2014).

Rafiq menyebutkan, kouta BBM bersubdi dari Pertamina untuk Kabupaten Karimun sangat-sangat cukup. Tetapi, sering terjadinya kelangkaan BBM yang berlaku pada waktu kemarin sangat mengherankan sekali.

"Kita sudah menegaskan kepada seluruh APMS dan SPBU untuk tidak menjual (pendistribusian) BBM sembarangan kepada penggecer yang ada. Dengan demikian, tidak akan terjadi lagi kelangkaan maupun tingginya harga, serta takaran BBM yang dilakukan oleh pengecer," pintanya.

Disampaikannya lagi, setelah kita minta kepada camat se Kabupaten Karimun untuk mendata kios-kios pengecer dimasing-masing wilayah kerjanya, pada saat rapat yang digelar kemarin tercatatlah 170an pengecer sudah memiliki izin.

Lanjut ketua tim evaluasi dan monitoring BBM bersubsidi Karimun itu, mengenai pengawasan tim dilapangan terus menerus dilakukan. Jadi, apabila ada pengecer yang sudah mengkantongi izin namun menjual BBM diluar dari harga ditetapkan (HET) maupun bermain ditakarannya, maka izinnya akan dicabut," ucapnya.

"Meskipun belum dilakukan rapat lanjutan seperti yang sudah dijadwalkan, saya sudah meminta kepada Asisten II bidang perekonomian untuk melayangkan surat kepada seluruh APMS maupun SPBU untuk lebih selektif dalam menjual BBM," katanya Rafiq lagi mengakhiri. (nov.k)

images/123.jpg
Tampak, H.Aunur Rafik, Wakil Bupati Kabupaten Karimun, Kepri.

KARIMUN (KT) -  Pemkab Karimun berwacana akan memberikan pagar keliling  diwaduk PDAM, terletak di Sungai Bati Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing pasca terjadinya seorang murid kelas 4 SD 007 Sungai Bati, Alexander Deni Lorukan alias Deni (11) anak dari pasangan Baron (Ayah) dan Mariana Nona. N alias Enji (Ibu) tenggelam hampir 11 jam diwaduk tersebut, pada 11 Maret 2014 kemarin.

Wacana yang akan dipasang di waduk PDAM sudah hampir mengalami kekeringan total sekitar 1 minggu itu, dikatakan Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat ditemui karimuntoday.com, Jum'at (14/3/2014) usai membuka acara di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun.

"Atas nama Pemkab Karimun musibah yang merenggut nyawa salah seorang anak disekolah dasar turut prihatin, diharapakan kepada orang tua korban banyak bersabar dari apa yang telah terjadi. Namun, Pemkab Karimun sudah memikirkan mengatasi jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali dengan berwacana memberikan pagar keliling di waduk PDAM," ujarnya.

Disampaikan Rafiq, dalam pelaksanaan pembangunan pagar itu tentunya mengunakan biaya terbilang besar, sebab luas waduk cukup besar. Maka dari itu sebelum dilaksanakan, kita akan bekoordinasi dengan Peruda Karimun soal anggarannya.

Lanjutnya, pemerintah setempat wajib melindungi, menjaga serta mengamankan waduk PDAM. Hal itu dikarenakan, waduk tersebut merupakan salah satu aset bagi pemerintah daerah," ungkap Rafiq.

"Setelah adanya kejadian ini, diminta kepada seluruh orang tua agar selalu memantau serta mengawasi anak-anaknya saat bermain dimanapun itu tempatnya," tegasnya.

Ketika ditanya mengenai musim kemaru yang masih melanda Kabupaten Karimun, Rafiq menyebutkan kemarau yang terjadi kali ini sangat luar biasa (hampir 4 bulan) dibandingkan sebelumnya.

"Pemkab Karimun sudah mengambil langkah dalam mengatasi keluhan air dirasakan masyarakat, dan hari ini koneksi dari waduk Dang Merdu menyalur kerumah warga diwilayah Karimun-meral sudah berfungsi. Namun jalannya air hanya 30 liter perdetik (separuh dari normal)," kata Rafiq mengakhiri. (nov.k)

 

images/567.jpg

Tampak, Para Tangan yang Doyan Pungli,(photo.net)

" PRAKTEK PUNGLI DILADANG AKTE "

Karimun,(KT) Terhitung mulai 1 Januari 2014 Pemerintah akan membebaskan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian. Pemerintah mengingatkan, aparat yang masih memungut biaya diancam dengan pidana 2 tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp 25 juta. "Kalau masih ada yang memungut biaya, maka itu pungli (pungutan liar),” tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Gedung Sasana Bakti, Kemendagri, Jakarta, Kamis (21/11) pagi.

Mendagri menjelaskan, semua penerbitan dokumen kependudukan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Karena itu, warga tidak perlu lagi ke pengadilan hanya untuk mendapatkan Akta Kelahiran. “Akta Kelahiran yang menerbitkan Dinas Dukcapil. Jadi, tidak perlu lagi ke pengadilan yang membutuhkan waktu satu tahun untuk pembuatannya,” kata Gamawan.

Revisi RUU Mendagri menjelaskan, pembebasan biaya administrasi kepentudukan ini merupakan hasil dari revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang telah disepakati baik oleh Komisi II DPR maupun mendagri. Selain pembebasan biaya, RUU baru ini justru mengancam pengenaan biaya dengan pidana. Salah satu pasal menyebutkan penarik biaya diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya dua tahun atau denda seberat-beratnya Rp 25 juta.

Sementara itu di Kabupaten Karimun masih ditemukan praktek pemungutan biaya dalam proses pengurusan administrasi kependudukan baik dari Kelurahan, Kecamatan dan Capil (Catatan Sipil). Selain ada pemungutan biaya, seperti proses pengurusan akte juga memakan waktu lama bahkan ada yang mencapai hingga satu bulan.

Contohnya Agnes (28), warga Kelurahan Sungai, Kecamatan Meral, beberapa bulan lalu hendak mengurus Akta Kelahiran, padahal semua syarat dan data yang dibawa sudah sesuai prosedur dari keterangan RT dan Kelurahan, ketika mau mengurus ada saja yang kurang kata seorang pegawai Capil Karimun. "Katanya harus membawa KTP dukun beranak, lantas saye menjelaskan bahwa dukun beranak itu sudah meninggal kak beberapa tahun yang lalu, tapi pegawai capil tersebut tidak berani katanya nanti marah Bapak Capil sama saya mbak, kalau mau jumpai dulu Bapak Capil/Bapak Pandi, kalau di boleh kan baru saya proses kak," ujar agnes.

Akte Kelahiran merupakan kebutuhan bagi setiap warga negara. Negara wajib untuk memberikan hak pelayanan publik yang baik kepada warga negaranya, terlebih lagi dalam urusan administrasi kependudukan. Pelayanan publik yang buruk, menunjukkan salah satu indikator kegagalan pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Apalagi sampai menjadikan masyarakat pemohon akte kelahiran sebagai ATM berjalan.

Sementara itu, Drs. Muhd.Tahar Kepala Dinas Kependudukan dan Capil didampingi oleh Pandi salah seorang Kabagnya ketika dikonfirmasi media ini diruang kerjanya jum,at(14/3) mengatakan, Semenjak dia menjabat sebagai Kadisduk yang dilantik beberapa bulan silam, sudah hamper 5000 akte yang diterbitkan, namun, tidak satu rupiahpun dia meminta uang atau melihat uang dari terbitnya akte tersebut, dan mengenai adanya keluhan warga tentang pelayanan disduk capil terhadap masyarakat, dia membantah dengan keras.

  Dia beserta seluruh stafnya adalah pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani, oleh sebab itu jauh hari telah dicamkan kepada para kabid maupun stafnya jangan memeprlambat atau mempersulit masyarakat, artinya kalau dokumen masyarakat sudah lengkap pasti akan kita proses dan tidak dipungut biaya seperserpun. Apabila ada satp maupun kabid saya meminta uang segera laporkan kepada saya,” Imbuhnya

Ditambahkanya lagi, mengenai saudara Angnes , seandainya dukun beranak telah meninggal dunia, anda bisa meminta surat recomendasi dari kelurahan, artinya,tidak terfokus  ke dukun beranak tersebut, dan apabila surat recomendasi sudah didapat segeralah datang ke kantor disduk capil jangan lewat calo maupun sebangsanya, ujar Tahar.(kci/kt)

 

 

images/566.jpg

Tampak, Aji Agung yang terkena Infeksi Kulit, Butuh Uluran Tangan Para Dermawan, sebab Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jateng, sampai saat ini kurang peduli terhadap warganya.

Grobogan(KT) ,- Seorang anak di desa Tlogorejo,kecamatan tegowanu,Grobogan,Jawa Tengah, terpaksa putus sekolah lantaran penyakit infeksi kulit yang dideritanya sejak tiga tahun lalu yang hingga kini tak kunjung sembuh. Suwarti (32) sang ibu pun hanya bisa pasrah merawat Aji Agung Prasetyo (16) sendirian karena sang suami Joko (35) meninggal dunia setahun sejak anaknya menderita sakit.

Aji Agung Prasetyo,menderita penyakit infeksi kulit dibagian leher dan kaki kirinya hingga mengakibatkan kaki kirinya luka cukup serius dan tidak bisa berjalan. Aji yang saat itu kelas eman sekolah dasar pun terpaksa putus sekolah karena derita penyakit yang dialaminya.

Menurut Suwarti,ibu Aji,penyakit yang diderita Aji ini berawal dari penyakit kulit seperti bisul pada bagian tengkuk dan kaki. Namun bisul itu semakin membesar dan menyebabkan timbulnya luka dibagian leher dan semakin membesar." Waktu itu timbul bisul di tengkuk,lama-lama menyebar sampai timbul luka dibagian leher," ucap Suwarti

Suwarti pun kemudian memeriksakan anaknya ke rumah sakit,pihak dokter rumah sakit mengatakan bahwa anaknya terkena infeksi kulit. Karena keterbatasan biaya suwarti pun hanya bisa memeriksakan anaknya dengan rawat jalan. Sejak ditinggal suaminya, Suwarti, ibu dua anak kini tinggal di rumah ibunya di desa Tlogorejo dusun Tlogo tanjung rt 4 rw 4 kecamatan tegowanu,grobogan,jawa tengah.

Suwarti,wanita yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani ini berharap, ada uluran tangan dari para dermawan maupun pemerintah untuk meringankan beban hidupnya demi kesembuhan anaknya sehingga anaknya bisa melanjutkan sekolah lagi seperti anak-anak seusianya.(Nur)

 

images/563.jpg

Tampak, Wakil Komandan Satpol PP Karimun, R. Azli sedang mengintrogasi remaja yang berhasil ditangkap berada sekamar didalam kamar Hotel Alisan nomor 2017 yang terletak di Jl Kapling Kecamatan Tebing, sekitar pukul 17.00 WIB, Kamis (13/3/2014)

KARIMUN (KT) - Belum lama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karimun berhasil menjaring 4 orang pelajar saat menggelar razia di jam sekolah, satuan yang menegakkan Perda itu kembali menangkap remaja tanggung dan dibawah umur saat berada sekamar didalam kamar hotel.

Wira, salah seorang anggota Satpol PP Karimun yang ikut dalam pengrebakan mengatakan, ditemukan remaja tersebut ketika sekamar dalam kamar nomor 207 Hotel Alisan yang terletak di Jl Kapling, Kecamatan Tebing sekitar pukul 16.55 WIB, Kamis (13/3/2014).

Dijelaskannya, dari kesemua remaja yang diamankan itu adalah Astrawinanda (laki-laki), alamat Kpg Harapan kelahiran 1993, Ardiansyah (laki-laki), alamat Kolong Atas kelahiran 1994, dan Risky Arya Pangestu (laki-laki), alamat Kolong kelahiran 1996," terangnya.

Selain itu hasil tangkapan lainnya, Sri Purwati (perempuan), alamat Sungai Raya kelahiran 1998 status mantan pelajar SMAN 3 Karimun, Ica (perempuan), alamat Kundur kelahiran 1997 status pelajar di SMKN Batu 14 Pulau Kundur, Ayu Sulastri (perempuan), alamat Telaga Riau, kelahiran 1997 mantan pelajar SMAN 3 Karimun, terakhir Vivi Trisna Andriya (perempuan), alamat Tanjung Batu, kelahiran 1997 mantan pelajar SMA 4 Kundur," terang Wira kembali.

"Dari hasil pengebrekan kita ini,  2 remaja tanggung dan 1 sudah dewasa. Sedangakan berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang, 3 diantaranya mantan pelajar tingkat SMA, untuk 1 nya masih berstatus pelajar SMKN Batu 14 Pulau Kundur," jelas R. Azli, Wakil Ketu Satpol PP Karimun saat ditemui karimuntoday.com usai mendata.

"Beberapa orang anggota kita yang ketepatan berada dihotel tersebut mencurigai sejumlah remaja masuk kedalam kamar hotel. Berkisar 5 menit, anggota kita meminta bantuan kepada karyawan hotel untuk membuka kamar yang diambil remaja itu, setelah dibuka ditemukan remaja belum berstatus resmi menikah sekamar didalam kamar hotel yang kelihatannya tidak melakukan perbuatan mesum, dan usai dintograsi dilokasi banyak yang masih dibawah umur," ucapnya.

Disampaikan Azli, setelah semua hasil pengrebekan ini didata, kemudian dipanggil masing-masing orang, dan yang masih berstatus pelajar selain itu orang juga diminta hadir kepala sekolahnya, baru diperbolehkan pulang kerumah.

"Mereka semua kita data dan orang tuanya diminta hadir, barulah kita perbolehkan pulang kerumah. Sedangkan untuk 1 orang yang bertatus sekolah dari Pulau Kundur itu, belum dibenarkan pulang, kita tetap menunggu kedatangan orang tuanya yang kabar besok ke Kantor Satpol PP," tegasnya.

Sementara itu Agustiawarman, selaku kepala personalia Hotel Alisan mengakui kelalaiannya dalam bekerja. Namun menurutnya, yang mengambil dengan nomor 207 itu sudah berstatus dewasa bukan remaja dibawah umur.

"Yang mengambil kamar pertama atas nama Astrawinanda (laki-laki), alamat Kampung Harapan kelahiran 1993. Jadi kita tidak pula mengawasi teman-temannya yang datang masuk kekamar tersebut. Jadi, apa yang menjadi temuan Satpol PP ini memang kelalaiannya saya," katanya.

Disamping itu Astrawinanda saat ditemui karimuntoday.com, menyebutkan dirinya mengambil kamar di Hotel Alisan sekitar pukul 13.00 WIB.

"Saya ngambil kamar seharga Rp 130 ribu hanya membantu 2 orang teman itu sebab mereka belum punya KTP. Namun, tiba-tiba tanpa saya sadari sekitar pukul 15.00 WIB datang seorang perempuan, kemudian menyusul lagi tiga perempuan tidak saya kenal lagi. Begitu kami semua ngumpul sekamar, lalu datang petugas Satpol PP kami semua langsung kaget," ucapnya dengan kepala tertunduk.

Ditempat yang sama, Sekretaris Disdik Karimun, Bakri Hasyim juga datang kekantor Satpol PP.

Ketika ditanya mengapa dirinya hadir di kantor Satpol PP, Bakri mengatakan menerima informasi bahwasanya remaja dibawah umur berstatus pelajar ketangkap saat berada sekamar didalam kamar hotel dengan jumlah cukup banyak.

"Ternyata tidak semuanya yang masih berstatus pelajar, hanya satu orang saja, sedangkan sisanya mantan pelajar namun masih dibawah umur. Untuk yang pelajar itu kita serahkan kepada pihak sekolah untuk menyelesaikan permasalahan ini kepada orang tuanya dalam mengambil keputusan apa yang mau dilakukan melihat kejadian ini, " pungkas Bakri. (nov.k)

 

images/562.jpg

Tampak, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas II Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepri, Drs. Syarifuddin Saragih ketika diwawancara wartawan usai acara.

KARIMUN (KT) - Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas II Tanjung Balai Karimun, Provinsi KepriKantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kelas II Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepri menggelar pertemuan lintas porgram dan lintas sektor dibidang surveilans epidemiologi, di meeting room lantai II Hotel Aston Karimun, Kamis (13/3/2014) sekitar pukul 10.20 WIB.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekjend pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan (P2PL RI) , Dr. H. M. Subuh, M. PPM, KKP kelas I Batam, dan unsur FKPD Kabupaten Karimun.

Ketua panitia pelaksana, Imelda Indripurnama menyampaikan, peserta mengikuti pertemuan lintas porgram dan lintas sektor dibidang surveilans epidemiologi, disejalankan dengan penyambutan dan perkenalan Kepala KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun ini sebanyak 25 orang.

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini, untuk meningkatkan kemitraan bidang surveilans epidemiologi sehingga memberikan manfaat bagi instansi sebagai amanat yang tertuang didalam international hair revolucion (IHR) tahun 2005. Sementara biaya pelaksanaan kegiatan ini dari DIPA KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun," ujarnya.

Bupati Karimun, Nurdin Basirun sekaligus membuka acara mengatakan, bentuk penyakit beragam-ragam yang terjadi pengaruh hubungan dan komunikasi antara manusia serta produk barang mengandung wabah penyakit.

Nurdin mengakui, di Kabupaten Karimun pelabuhan penumpang maupun barang sangat banyak, sehingga tercatat terpadat dari Kota Batam. "Tidak tidak ada kenyamanan, penyakit akan menular. Jadi harus dicegah, didetiksi dan mengatasinya," ungkapnya.

Drs. Syarifuddin Saragih, M.Kes menyebutkan, serah terima jabatan Kepala KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun berlangsung pada 20 Februari 2014, yang pelantikanya kemari di Jakarta. Dan sebelum dipindah tugaskan, saya menjabat sebagai Kasubag TU KKP Kelas I Medan.

"Tanggal 24 kemarin saya mau silaturahmi dengan Bupati Karimun dikantor, akan tetapi Bupati pada saat itu sedang tidak berada ditempat, akhirnya diterima oleh Asisten III. Selain itu, saya juga sudah melakukann koordinasi dengan Kepala KSOP Kelas II Karimun, Kapolres, PT. Pelindo I Karimun, Kadinkes Provinis Kepri, serta unsur instnasi terkait," ucap Syarifuddin dalam memperkenalkan dirinya.

Sementara itu Kepala KSOP kelas II Karimun, Capt Barlet menyampaikan, pelabuhan adalah pintu gerbang arus barang dan arus penumpang kapal yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri. Jadi saya mengharapkan kepada Kepala KKP kelas II Tanjung Balai Karimun yang baru dapat kerjasama serta berkoordinasi yang baik sesama instansi terkait," harapnya.

"Kepala KKP kelas II Tanjung Balai Karimun dapat cegah tangkah, dapat mensosialisasikan dan pengarahan mengenai kesehatan didaerah ini, sehingga jenis-jenis penyait yang akan muncul sudah diketahui oleh masyarakat," pinta Barlet.

Disamping itu pula, Sekjend pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan (P2PL) , Dr. H. M. Subuh, M. PPM mengatakan, di Direktorat P2PL RI belum lama ini melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran, yang mana sebanyak 127 pejabat terdiri dari eselon III maupun IV, salah satunya Kepala KKP kelas II Tanjung Balai Karimun.

Disampaikannya, Dirjen P2PL Kemenkes RI memiliki KKP berkisar 270 unit untuk Kabupaten/Kota yang tesebar di seluruh Indonesia.

"Untuk Provinsi Kepri sangat istimewa dibandingkan Provinsi lainnya sebab tercatat 3 KKP, yakni di Tanjung Balai Karimun, Batam dan Tanjung Pinang. Keistimewaan tersebut juga ada di Aceh, sementara yang lainnya paling banyak hanya 2 KKP," tuturnya.

Sebagai amanah didalam UU Karantina Laut, Wabah dan Kesehatan diberikan kewenangan dari Kemenkes  untuk menjaga kedaulatan NKRI dalam hal penyakit. Dalam menjalankan tugas yang sudah diamanah dalam UU tersebut terbagi dua, yakni tugas cegah dan tangkal.

 "Untuk tugas cegah ialah mencegah penyakit baik orang maupun virus serta bakteri. Seentara tangkal, dengan arti mencegah penyakit masuk dari luar negeri kedalam negeri," pungkasnya mengakhiri. (nov.k)

Canggai Putri

KALENDER BERITA

« October 2014 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
DISPENDA KARIMUN