karimuntoday.com

karimuntoday.com

 

images/081.jpg

Tampak, Pemain Ps.YSK 757 Karimun.

KARIMUN (KT) – Sepak bola di Kabupaten Karimun semakin mantab dan hebat. Hal itu dikarenakan berkat tim kesebelasan andalan diantaranya Ps. YSK 757 Karimun telah melalang buana menjuarai berbegaia tingkatan even di cabang olahraga (Cabor) sepak bola.
Dengan keberhasilan dicapai itu, Kabupaten Karimun menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan
kompetisi Divisi III U-21 Liga Indonesia (LI XVIII) secara nasional, yang dilaksanakan mulai tanggal 9 hingga 15 Desember 2013 nanti.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Yayasan Sepakbola Karimun (YSK), Efendi kepada karimuntoday.com, Jum'at (6/12/2013) mengatakan, terpilihnya sebagai tuan rumah perhelatan bergengsi puteran kedua wilayah Sumatera, secara resmi ditunjuk Badan Liga Amatir (BLA) PSSI Pusat.

"Kabupaten Karimun dipilih sebagai tempat pertama kali digulirkannya kompetisi tersebut. Jadi dari seluruh putaran II secara nasional, kompetisi ini dibuka resmi di daerah kita," ungkapnya Sekjen YSK  Ini kebanggaan sekaligus menjadi tantangan buat kita,” ungkapnya.
 
Menurut Efendi, Kabupaten Karimun sebagai tuan rumah pada even tersebut berdasarkan surat remsi bernomor 118/KPTS-3/XI/2013 dilayangkan BLA PSSI kepada YSK 757 dengan persyaratan mampu menyediakan dua lapangan berstandar nasional.

"Kita mempunyai 2 lapangan sepak bola yakni, Stadion Utama Badang Perkasa dan stadion alternatif Stadion Teluk Air. Dari kedua lapangan tersebut berstandar nasional," tuturnya.

Lebih jauh disampaikannya, pembukaan putaran kedua wilayah Sumatera U-21 kompetisi divisi III U-21 Liga Indonesia XVIII Tahun 2013 menyertakan klub dari Kepulauan Riau, PS YSK 757 Karimun dan PS Tanjung Pinang. Sementara dari Sumatera Utara terdiri dari PS Tasbi Medan dan Medan Soccer. Satu klub lagi dari Lampung.
 
Yang cukup membanggakan, kata Efendi, even pembukaan tersebut akan diliput empat televisi nasional. “Dari pihak PSSI mengajak empat televisi nasional untuk menyiarkan even ini. Ini keuntungan bagi daerah kita supaya lebih dikenal nasional,” tambah Efendi.

Sementara itu mengenai kesiapan tuan rumah menghadapi para pesainnya agar musim depan bisa merangsek ke Divisi II, effendi mengatakan bahwa YSK 757 telah melakukan pemusatan latihan secara intensif di Stadion Badang Perkasa," pungkasnya mengakhiri. (nov.k)

 

images/ABC5656.jpg

Tampak, H.Supratman Khalik SH, Kajari Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

Karimun,(KT) – DPP Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri meminta kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun agar tidak tebang pilih dalam penuntasan kasus korupsi dana hibah pilkada bupati dan wakil bupati karimun yang dikucurkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Tahun 2010,2011 silam, sebab ketika saudari Yeyen setelah ditetapkan sebagai tersangka beberapa bulan kemudian dilakukan penahanan, sedangkan Tiamah selakau Kasubabag TU di KPUD yang sama-sama dijadikan tersangka sampai saat ini masih belum juga dilakukan penahanan masih menghirup udara bebas, oleh sebab itu diharapkan kepada kajari karimun, agar serius menegakan supermasi hukum.

Hal tersebut dikatakan, Azahar MN Ketua Umum DPP Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun, Kepri kepada media ini, jum,at(6/11), via Hp selularnya mengatakan, Pada Prinsifnya dia sangat memberikan apresiasi kepada kajari karimun dalam menuntaskan kasus korupsi dana hibah pilkada bupati dan wakil bupati karimun,namun dalam perjalanan penuntasan kasus tersebut dia menilai masih ada tebang pilih dalam melakukan penahanan terhadap tersangka, oleh sebab itu, dia berharap agar Tiamah untuk secepatnya dilakukan penahanan juga sehingga tidak timbul image jelek ditengah masyarakat luas terhadap institusi kejaksaan karimun.

“ Kajari Karimun diharapakan tidak tebang pilih dalam melakukan penahanan terhadap tersangka korupsi dana hibah pilkada, dan diharapkan agar kajari secepatnya melakukan penahanan terhadap tersangka Tiamah, sebab tersangka yang satu paket dengan Tiamah sudah dilakukan penahanan, kenapa Timah tidak ditahan, oleh sebab itu, agar supermasi hukum dan keadilan dapat ditegakan dengan benar, diminta sekali lagi agar kajari karimun, untuk menahan tersangka Tiamah,” Pinta Azahar

Ditambahkanya lagi, Seandainya Kajari Karimun tidak merespon permintaanya, tidak menutup kemungkinan IPMKK yang dipimpinya akan melakukan Aksi Demontrasi ke Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun, sebab, beberapa kasus dugaan korupsi yang sudah dilakukan penyelidikan oleh kajari sampai sekarang tidak jelas juntrungnya, seperti, Kasus Dugaan SPPD Fiktip dilingkungan Inspektorat Karimun,serta kasus lainya, Pungkas azahar

Sementara itu, H.Supratman Khalik SH Kajari Karimun, Kepri sampai berita ini di unggah belum dapat dimintai tanggapanya terkait permintaan IPMKK agar tersangka Tiamah selaku Kasubbag TU KPUD Karimun untuk secepatnya ditahan, seperti saudari Yeyen yang saat ini sudah mendekam di Rumah Tahanan Negara Tanjungbalai Karimun,sampai saat ini belum dapat dimintai tanggapanya.(lh)

 


images/091.jpg

Tampak, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun, H.T.S. Arif Fadillah.

KARIMUN (KT) - Selama dua hari berturut-turut belakangan ini, pemberitaan  mengenai banjir terjadi kembali menjelang akhir tahun 2013 ini di media massa selalu diangkat.

  Sebab, disetiap wilayah Pulau Karimun besar yang memiliki 4 kecamatan, yakni Kecamatan Karimun, Meral, Meral Barat dan Tebing sedikitnya ratusan rumah warga berada didataran rendah terendam air (banjir) hingga sepinggang orang dewasa.

Bukan hanya rumah warga, banjir yang datang juga melumpuhkan aktifitas belajar maupun mengajar di SMPN 003 dan SD 006 (Satu Atap) Meral Kota, Kecamatan Meral. Hampir ruangan yang ada disekolah tersebut terendam air, sehingganya siswa serta murid yang sudah datang kesekolah untuk belajar akhirnya pulang kerumah masing-masing.

Terjadi banjir kembali melanda daerah yang berlandaskan beberapa azam ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karimun, H.T.S. Arif Fadillah sangat heran.

"Pada tahun 2013 banyak sekali proyek pembangun saluran drainase berada yang dikerjakan Dinas PU. Akan tetapi, mengapa banjir tetap terjadi,'' heran Arif saat ditemui karimuntoday.com, Jum'at (6/12/2013).

Sementara itu adanya tudingan masyarakat mengenai kinerja Dinas PU sangat lambat dalam mempersiapkan saluran drainase memadai yang sedang tahap pengerjaan sebagai antisipasi banjir, Sekda Karimun sedikit membenarkan.

''Mungkin juga apa yang dikatakan masyarakat itu. Namun menurut Arif, lahan yang akan dibangun saluran drainase dari pemilik lahan sendiri tidak mengizinkannya, dan itulah salah satu faktor kendalanya,'' katanya.

''Seperti laporan dari Dinas PU, sebelum dibangun saluran drainase baru (lebar dan dalam) saluran lama dibongkar harus dulu, setelah itu dilaksanakan pembangunan jalan baru lagi,'' kata Arif Lagi.

Terkait tentang jalan Poros yang saat ini mengalami kondisi buruk (hancur serta berlubang).''Sebenarnya dari pemerintah daerah mengharapkan kucuran bantuan dari Provinsi Kepri karena itu termasuk jalan Provinsi (protokol). Jika memang 2014 nanti tidak juga diperhatikan Provinsi, maka Pemkab Karimun tetap merehabnya,'' ucapnya.

Disamping itu ditanya soal kondisi jalan poros sebagai akses jalan menuju Kantor Bupati Karimun yang saat ini sangat kotor, Arif mengakuinya.

"Sayapun lihat sendiri, jalan poros saat ini terdapat tanah merah tebal, sehingga jika turun hujan tanah itu mengotori badan jalan poros," tuturnya.

Maka dari itu diharapkan semua instansi pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar maupun ruas jalan yang ada," harap Arif mengakhiri. (nov.k)

 

 

images/073.jpg

Tampak, Bupati H. Sukarmis saat menyampaikan permasalahan PETI dihadapan Muspida Riau. (photo. ktc )

Kuansing, (KT) – Kapolda Riau, Brigjen ( Pol ) Condro Kirono menilai persoalan penambangan emas tanpa izin ( PETI ) di Kuansing merupakan permasalahan serius. Karena itu Kapolda menyarankan dilakukan pencegahan dini melalui pendekatan persuasif sehingga tidak muncul kegiatan-kegiatan PETI baru yang semakin bertambah.

   “ Supaya jumlah PETI tidak bertambah, pencegahan dini sangat perlu dilakukan,”ujar Kapolda.

 Hal ini dilontarkan Kapolda menanggapi penyampaian masalah PETI dan solusinya oleh Bupati Kuansing H Sukarmis saat acara Rakor Forkompimda Riau yang dipimpin Pj Gubri Djohermansyah Djohan, Rabu ( 4/12/2013 ) di Pekanbaru.

  Bahkan tegas Kapolda, usai seluruh tahapan Pilgubri dirinya akan mengerahkan kekuatan besar untuk menangani persoalam PETI di Kuansing. Namun sebelunm itu, Kapolda menyarankan supaya Pemkab Kuansing melakukan pendekatan-pendekatan kepada semua elemen masyarakat dan mensosialisaskan bahan PETI yang merusak lingkungan tersebut.

 Hal yang sama dikatakan Pj Gubernur Riau, Djohermansyah Djohan. Menurut Djoharmansyah Djohan, persoalan PETI tidak bisa dibiarkan merajalela. Untuk menertibkan, menurutnya, memang harus ada tindakan. "Kita dari Pemprov Riau tidak akan angkat tangan dengan persoalan ini, dan persoalan ini tidak bisa dibiarkan," katanya.

 Sebelumnya, Bupati Sukarmis dalam kesempatan itu menyampaikan makin  maraknya aktivitas di daerah yang dipimpinya. Karena itu Sukarmis meminta solusi terhadap persoalan PETI di Kuansing. Pasalnya, aktivitas yang merusak lingkungan ini sudah sangat marak di Kuansing dan dibutuhkan perhatian dari Pemprov Riau untuk menyelesaikan persoalan ini. 

Menurut Sukarmis, saat ini setidaknya ada sekitar 845 unit kapal PETI yang beroperasi di sepanjang Sungai Kuantan. Melihat maraknya aktivitas PETI ini, diharapkan Pemprov Riau beserta muspida membantu pihaknya untuk menertibkan dan mencarikan solusi terhadap persoalan ini.

"Kita minta Pemprov Riau beserta muspida membantu mencarikan solusi terhadap persoalan PETI di Kuansing, seperti apa solusi yang terbaik," ujar Sukarmis.

 
Ditegaskannya, upaya penertiban yang telah dilakukan selama ini oleh pihaknya sudah maksimal, mulai melakukan himbauan secara lisan, tulisan, pendekatan persuasif hingga melakukan tindakan keras, seperti membakar, mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal yang digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut.

Namun upaya Pemkab itu ujar Sukarmis tidak selalu berjalan mulus, contohnya saat penertiban PETI di wilayah Hulu Kuantan. Pihaknya bersama aparat yang pada saat itu melakukan penertiban dengan cara membakar, justru mendapat perlawan dari sejumlah masyarakat. "Jadi, sekarang kita minta solusinya seperti apa," ujarnya.(sumber, ktc/kt)

Thursday, 05 December 2013 19:09

Bupati Lingga Hadiri Turnamen Sepakbola(Futsal)

 

images/074.jpg

Tampak, Bupati Lingga, Drs.H.Daria  Menghadiri Acara Turnamen Sepakbola di dampingi Ketua DPRD Lingga, H.Kamaruddin Ali SH.(berita photo/Rusli)

 

 

LINGGA (KT)- Bupati Lingga H Daria berjanji akan membangun lapangan futsal. Mengingat di Kabupaten Lingga saat ini belum memiliki lapangan futsal.
Hal ini disampaikan Daria pada acara  pembukaan turnamen futsal DPRD Cup I Lingga di lapangan futsal Bukit Cening, Selasa, (3/12).  Menurut Daria, dengan olahraga tentu badan akan terasa sehat dan akan membawa dampak yang sangat positif dalam berfikir.

"Mari kita sama-sama doakan, agar ke depan kita bisa membangun lapangan futsal yang layak dan nantinya dapat dimanfaatkan secara baik oleh anak-anak muda dalam menyalurkan bakat olahraga sepeka bola futsal," ungkap Daria.

Ketua pelaksana turnamen DPRD Cup I Saparuddin, mengatakan di ibu kota Kabupaten Lingga,  belum ada lapangan olah raga futsal yang memadai. Sehingga panitia melaksanakan kegiatan turnamen di lapangan yang sederhana dan apa adanya. Yakni berlantaikan semen dan dipasang jaring di sekeliling lapangan tanpa atap.

Menurutnya, sudah sepantasnya ibu kota Kabupaten Lingga memiliki lapangan olahraga futsal yang memadai sebagai penunjang peningkatan pembangunan dibidang jasmani.
"Saya menyampaikan usulan ini sebagaimana yang diutarakan oleh teman-teman, bahwa meminta kepada pemerintah untuk membangun lapangan futsal yang lebih memadai lagi," ungkapnya.

Dikatakannya, turnamen futsal DPRD Cup I memperebutkan piala komisi I, II, dan III yang diikuti oleh sebanyak 40 tim.

Merespon sambutan ketua panitia dan melihat kondisi lapangan olahraga futsal yang terdapat di Bukit Cening,  Bupati Lingga H Daria menyampaikan apresiasi terhadap digelarnya perlombaan tersebut. Karena pembangunan dibidang jasamani perlu untuk menghindari generasi muda dari perbuatan negatif.
"Kita perjuangkan, tapi tidak janji. Nanti disampaikan ke DPRD,"ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Daria juga menyerahkan bantuan dana kepada panitia. Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Lingga Kamaruddin Ali, menyambut baik atas niat Daria selaku kepala daerah untuk memperjuangkan pembangunan fasilitas olahraga futsal yang memadai di ibu Kota Daik, Lingga karena popularitasnya sudah semakin baik.

"Karena itu kita diskusikan dengan dinas terkait untuk mempersiapkan DED-nya, agar olah raga tersebut tetap berkembang,"ungkapnya.
Menurutnya, bahwa melalui persatuan dan kesatuan olah raga terus membangun jasmani, begitu juga futsal yang berorientasi kemajuan. Maka sudah selayaknya lapangan futsal di ibu kota.

"Kalau perlu standardlah, dengan angaran 2-3 M, " ungkapnya.

Dikatakan, perencanaan lebih lanjut dengan kepala dinas terkait. Untuk mendukung pengembangan pembangunan olahraga, terang politisi partai Golkar ini,(Rusli)

 

 

 


images/079.jpg

Tampak, Bupati Karimun, Nurdin Basirun menyerahkan 1 unit mesin genset kepada perwakilan warga (Abu) di Pulau Karimun Anak Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, pada kunjungannya untuk menetapi janji seperti diucapkan saat kunjungan dipulau tersebut belum lama ini, Kamis (5/12/2013).

KARIMUN (KT) Bupati Karimun, DR.H. Nurdin Basirun kembali mendatangi Pulau Karimun Anak, Desa Pongkar Kecamatan Tebing, Kamis (5/12/2013).

Kehadiran orang nomor satu tersebut dalam menetapi janjinya kepada warga yang bertempat tinggal di Pulau Karimun Anak, saat melakukan kunjungan belum lama ini.

Kedatangan kali ini berbeda dengan waktu lalu (hanya jalan-jalan), akan tetapi Bupati Karimun membawa beragam bantuan untuk kebutuhan warga berkisar 13 Kepala Keluarga (KK) di pulau tersebut.

Adapun bantuan yang diserahkan berupa paket sembako untuk 10 KK diantaranya seperti beras,  gula, minyak goreng. Selain itu, juga ada penyerahan bantuan 1 unit mesin ganset untuk penerangan, serta membawa tim medis lengkap dengan obat-obatan.

Dalam kunjungan ini turut ikut serta Asisten Deputi BNPP bidang pengelolaan batas wilayah laut dan udara, Kolonel Rahman Ibrahim, Sekda Karimun, H.T.S. Arif Fadillah, Kepala Dinas Kesehatan Karimun, Sensissiana, Kabag Humas dan Protokol Setdakab Karimun, Muhd. Yosli dan Camat Tebing, M. Syahruddin.

Ketika dintanya mengenai kunjungannya kali ini untuk menetapi janji seperti yang diucapkan kepada salah soerang warga di Pulau Karimun Anak belum lama ini,"Saya tidak pernah berjanji, kedatangan saya ini adalah tugas dan kepedulian pemerintah terhadap warganya," kata Nurdin usai menyerahkan bantuan saat ditemui karimuntoday.com

Disinggung pembangunan sekolah menginggat penghuni Pulau Karimun Anak juga terdapat banyak anak-anak yang akan memasuki usia sekolah, "Tidak Mungkin pemerintah membangun sekolah jika hanya muridnya 3 sampai 4 orang saja. Transportasi dari Pulau Karimun Anak dengan Pulau Karimun besar tidak jauh hanya beberapa menit saja," katanya lagi.

Nurdin menyebutkan, persoalan masyarakat tidak dapat diselesaikan sekedip mata, perlu tahapan-tahapan dan melalui proses mulai dari jangka pendek hingga panjang.

"Pemerintah daerah akan selalu membantu masyarakatnyaa, akan tetapi pemerintah tidak mau melihat bantuan yang dikucurkan membuat masyarakat menjadi malas dan manja," ucapnya. (nov.k)


 

images/075.jpg

Tampak, Asisten Deputi BNPP bidang pengelolaan batas wilayah laut dan udara, Kolonel Rahman Ibrahim menyerahkan miniator speed boat surveyor/pengawasan batas negara wilayah untuk BPPD Kabupaten Karimun, yang diterima Bupati Karimun,DR.H. Nurdin Basirun didampingi Sekda Karimun serta Kepala Badan Perbatasan karimun.

KARIMUN (KT) - Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Karimun menerima bantuan tranportasi berupa satu unit speed boat surveyor/pengawasan batas negara wilayah laut dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bertempat di Gedung Nasional Tg Balai Karimun, Kamis (5/12/2013) sekitar pukul 10.30 WIB.

Serah terima operasional ini dihadiri Bupati Karimun, Nurdin Basirun, Sekda Karimun, H.T.S. Arif Fadillah, Sekretaris BNPP Triyono Budisasoko diwakili oleh, Asisten Deputi bidang pengelolaan batas wilayah laut dan udara, Kolonel Rahman Ibrahim, unsur FKPD dan SKPD Kabupaten Karimun.

Laporan Kaban Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Karimun, Suwedi menyampaikan, menerima bantuan tersebut di tahun ini atas usulan yang diajukan pada tahun 2012 lalu.

Perlunya transportasi berupa speed boat, menginggat sebagai sarana pendukung survey dan pemeliharaan batas-batas negara wilayah maritim berbasis titik dasar (Base Point) di pulau-pulau terluar serta kecepatan akses transportasi laun untuk mebilisasi/demobilisasi BPPD Kabupaten Karimun," ujarnya.

Disampaikannya, pembangunan speed boat itu dilaksanakan berdasarkan kontrak nomor 03/BPPD/TP-APBN/VIII/2013 tanggal 30 Agsutus 2013 terhitung selama 90 hari kalender dan berakhir pada 20 November 2013, bertempat di di galangan kapal Jl. Raya Pulau Cangkir, KM. 25 Kronjo, Tanggerang-Banten, yang dilaksanakan oleh PT. Makmur Berkat Bahari sebagai pemenang kontrak, sedangkan kontrak pengawasannya dari CV. Dimnesi Dwi Beringin.

Sedangkan, sumber dana pembangunannya berasal dari APBN/DIPA lingkup Asisten Deputi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara pada Deputi bidang pengelolaan batas wilatah negara (Asdep II Deputi 1) Sekretariat tetap BNPP tahun 2013 dengan pagu sebesar Rp 2.100.000.0000, dan nilai kontraknya Rp 1.842.720.000," jelasnya.

"Perlu adanya transoptasi laut berupa speed boat, yang diperuntukan survey dan kontrol aspek Hankam di perbatasan laut. Selain itu, mewujudkan implementasi kebijakan pengelolaan penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan batas negara wilayah laut, serta mewujudkan kemitraan koordinasi, integrasi dan sinergi satkholder terkait," tutur Suwedi mengakhiri laporannya.

Sementara itu, Bupati Karimun, Nurdin Basirun dalam sambutannya mengatakan, menyampaikan kepada pihak Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bahwasanya hingga saat ini kondisi wilayah perbatasan selalu keadaan aman dan kondusif. Hal itu karena kerjasama yang baik antara aparat terkait maupun masyarakat.

"Dengan adanya bantuan operasional berupa speed boat surveyor/pengawasan batas negara wilayah laut dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dapat dijaga, pelihara serta dirawat dengan sebaiknya. Dan paling terpenting lagi, bantuan tersebut dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya," harap Nurdin.

Usai serah terima, Sekretaris BNPP Triyono Budisasoko, melalui Asisten Deputi bidang pengelolaan batas wilayah laut dan udara, Kolonel Rahman Ibrahim saat ditemeui karimuntoday.com menyebutkan, speed boat surveyor/pengawasan batas negara wilayah laut memiliki mesin sebanyak 3 unit, yang mana setiap mesin berkuatan 200 Pk.

Sedangkan tambahnya lagi, jumlah kapasitas (muatan) maksimal 20 orang, dengan panjang 12 meter dan lebar sekitar 3 meter, dan dilengkapi sara navigasi serta sensor kedalam lautan," papar Rahman Ibrahim.

Pada kesempatan acara ini dilaksanakan penyerahan pelakat dari BNPP kepada Sekda Karimun, H.T.S. Arif Fadillah disaksikan, dan miniator speed boat kepada Bupati Karimun. Kemudian acara diteruskan dengan kunjungan ke Pulau Karimun Anak dan Tokong Hiu mengunakan speed boat yang baru diserahkan terimakan. (nov.k)

 

images/898.jpg

Tampak, Terlihat di ruas jalan depan Stadion Badang Perkasa banjir mencapai sepinggang orang dewasa, yang terjadi pada, Kamis (4/12/2013) semalam.

KARIMUN (KT) - Sedikitnya ratusan rumah warga di Tanjung Balai Karimun dari 4 Kecamatan, yakni Kecamatan Karimun, Meral, Meral Barat dan Tebing terendam air (banjir) mulai dari selutut hingga sepinggang orang dewasa.

Adapun titik wilayah dari 4 Kecamatan yang terkena banjir diantaranya, Kelurahan Sungai Lakam, Teluk Air, Gg Awang Nor (Baran), Jelutung/Darussalam, ruas jalan disekitar Stadion Badang Perkasa dan Pangke Barat.

Bencana alam itu terjadi berawal turunnya hujan deras pada, Selasa (3/12/2013) malam sekitar pukul 22.00 WIB disertai air laut pasang dalam atau masyarakat sering menyebut pasang keling diakhir tahun. Berhentinya hujan membuat kebanjiran pada rumah warga berhenti keesokkan harinya, Rabu (4/12/2013) berkisar pukul 07.00 WIB pagi.

Kepala Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Pendi kepada karimuntoday.com, Kamis (5/12/2013) mengatakan, sebanyak 49 rumah warga yang berada didataran rendah mengalami banjir. Dari kesemua rumah terkena musibah itu, barang-barang elektronik mengalami kerusakan total, sedangkan barang lainnya banyak juga terendam air.

Namun lanjutnya, rumah-rumah warga yang dimasuki air itu (korban banjir) segera mendapat bantuan dari pemeritah desa dan juga 2 perusahaan yang beroperasi diwilayah Desa Pangke Barat, yakni PT. Bukit Alam Persada (BAP) serta PT. Riau Alam Anugerah Indonesia (RAI).

Pemerintah Desa Pangke Barat dibantu 2 perusahaan itu mendirikan posko penanggulangan bencana banjir. Bagi warga terkena musibah diberikan nasi bungkus, air mineral. Kemudian, dari perusahaan tersebut juga membantu berupa sembako, kasur, dan lori air untuk membersihkan rumah-rumah terkena banjir," ungkapnya.

"Didirikan posko penanggulangan itu untuk mengantisipasi datangnya kembali banjir. Soalnya cuaca belum menutup kemungkinan banjir serupa melanda lagi," ucap Pendi.

Disamping itu dihari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB, Pendi kembali menginformasikan kepada media portal ini, dari 49 rumah terkena banjir sudah dibersihkan. Yang mana dalam pembersihan pasca banjir seperti sampah maupun lumpur dibantu oleh warga setempat," tuturnya.

Dalam kejadian ini, beberapa orang warga yang terkena banjir menyalahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Karimun. Warga tersebut menilai lambannya dinas terkait membuat saluran drainase yang memadai dalam mengantisapi banjir.

"Banjir seperti ini bukan hanya terlihat diakhir tahun, akan tetapi selalu terjadi. Itu dikarenakan adanya saluran drainase yang tidak berfungsi secara optimal, ironisnya dinas terkait tidak mau mengatasinya," kata Tina usai membersikan rumahnya terkena banjir.

Sementara itu Kabid Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Karimun, Dodi ketika dikonfirmasi melalui handpone celuler (hp) menyebutkan, banjir yang melanda bukan dikarenakan saluran drainase, tapi kejadian itu adalah bencana alam.

"Banjir sekarang ini bertepatan dengan air laut pasang, jadi ambil aja fotonya. Nanti, setelah air laur surut kalau masih ada rumah warga serta ruas jalan yang masih tergenang air juga (banjir), foto aja lagi," kata Dodi mengakhiri. (nov.k)

 

 

 

images/098.jpg

Tampak, Kadishub Lingga, Munzamil.

LlNGGA, (KT)- Pertemuan antara pengusaha speed kecil dengan pengusaha speed Ummi Transport, Rahmat Jaya yang difasilitasi Dishubkominfo Lingga sampai saat ini  belum ada kata sepakat diantara kedua belah pihak, terkait line speed Dabo-Tanjung Buton, Tanjung Buton- Dabo.

Rapat yang digelar di ruang kantor Dishubkominfo Kabupaten Lingga, Senin (2/12)  pihak speed kecil dari Tanjung Buton dan Jagoh, meminta pihak Ummi Transport dan Rahmat Jaya tidak boleh lagi mebawa penumpang ketika mereka sudah antar penumpang dalam satu line.

Misalnya Ummi transport yang antar penumpang dari Tanjung Buton sampai ke Dabo, tidak boleh lagi bawa penumpang dari Dabo ke Tanjung Buton dan begitu juga dengan pihak speed Rahmat Jaya.

"Itu permintaan dari pihak pengusaha speed kecil. Kemudian mereka boleh bawa penumpang lagi, tapi home basenya harus di pelabuhan Daik. Itu usulan mereka," ungkap kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo) Kabupaten Lingga, Muzamil Ismail usai memimpin pertemuan tersebut.

Dikatakan Muzamil, pihak speed Ummi Transport dan  Rahmat Jaya menawarkan solusi bahwa pihak mereka yang awalnya mempunyai dua unit sekarang ganti satu unit. Artinya mereka berdua sistem silang, dari Dabo satu unit dan dari Tanjung Buton satu unit.

Hanya saja, lanjut Muzamil, ketika ini diterima, pihak speed kecil meminta agar pihak Ummi transport dan pihak Rahmat Jaya harus lapor ke mereka.

Namun, lanjut Ismail, kalaulah usulan pihak speed kecil tadi dipenuhi, maka pihak speed Ummi Transport dan Rahmat Jaya mereka akan stop.
"Kami belum bisa memutuskan. Kalau untuk kebijakan, saya laporkan dulu kepada Kepala Daerah," ungkapnya.

Menurut Muzamil,  sebagai kepala Dishubkominfo Kabupaten Lingga ia hanya memfasilitasi masyarakat.
"Kami perwakilan dari Pemda, untuk kepentingan bersama masyarakat. Kami tidak mau cuci tangan,"ungkapnya.

Ketika ditanya soal pemilik speed kecil yang  sebagian tidak memiliki izin, Muzamil menjawab bahwa speed kecil tidak mau diatur. Hanya saja pihaknya selalu menghimbau agar pengusaha speed kecil untuk menciptakan transportasi aman untuk masyarakat. Serta menyiapkan SKK dan Pas kecil serta alat pemadam kebakaran.

Menurut Muzamil juga, persoalan ini dampaknya kepada masyarakat terutama pengguna jasa angkutan dari Tanjung Buton-Dabo. Sesuai aturan,lanjutnya pihak speed tidak layak. Namun dalam hal ini ketika aturan diterapkan akan ada yang tidak terima. "Sekarang kita serahkan ke masyarakat, mereka pilih yang mana, speed kecil atau yang besar," ungkapnya.

Yang jelas, lanjut Muzamil, ia akan laporkan hal ini ke Bupati terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah kebijakan yang tidak merugikan salah satu pihak. Ungkapnya.(RS)

 

 

images/071.jpg

Tampak, Kantor Walikota Batam, Kepri.

BATAM(KT) –  : Kejaksaan Negeri Batam dikabarkan sedang melirik dugaan korupsi mark up anggaran dana publikasi yang ada di Humas Pemerintah Kota Batam yang nilainya mencapai Miliyaran rupiah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini dari berbagai sumber, Kabag Humas Pemko Batam, Ardiwinata minggu lalu mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Batam yakni diruangan seksi intel yang berada di lantai 3. Belum diketahui pasti maksud dan tujuan kedatangan Ardiwinata menemui Jaksa yang ada seksi intel Kejari Batam.

Salah seorang narasumber media ini mengaku bahwa pada minggu lalu ia menyaksikan langsung Ardiwinata sedang berada di lantai III kantor Kejari Batam.

Kasi Intel Kejari Batam, Dedi Aritonang ketika berupaya dikonfirmasi terkait kebenaran adanya pemanggilan terhadap Ardiwinata tidak bersedia memberikan komentar. Ketika dihubungi melalui pesan pendek SMS Dedi tidak memberikan jawaban.

Sementara itu Kabag Humas Pemko Batam, Ardiwinata ketika dikonfirmasi membantah adanya pemanggilan dari pihak Kejaksaan Negeri Batam terkait dugaan mark up anggaran dana publikasi Humas Pemko Batam.

“Nggak bener tu,” ujar Ardi singkat membalas pesan pendek SMS awak media ini, Selasa(3/12/2013) malam ini.

Untuk diketahui dugaan penyelewengan anggaran dana publikasi di Humas Pemko Batam diduga dilakukan dengan modus memotong sebanyak 20 hingga 30 persen dari nilai kontrak kerjasama dengan beberapa media lokal yang ada di Batam yakni berupa biaya kegiatan penyebarluasan informasi seperti berita, pemasangan publikasi, gallery foto, profil dan iklan yang nilai kontraknya mencapai Rp 400 hingga Rp 500 juta per media.

Untuk memuluskan aksi perampokan uang rakyat tersebut, dalam laporannya Humas Pemko Batam diduga sengaja menutupi mark up anggaran dana publikasi dengan menyesuaikan kwitansi dan invoice yang diserahkan oleh media massa yang ada dengan realisasi anggaran yang terserap dari kontrak kerjasama tersebut(.Sumber, swarakepri.com)

Canggai Putri

KALENDER BERITA

« July 2014 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
DISPENDA KARIMUN