KARIMUN

Bupati Karimun : Penambangan Pasir Darat di Pulau Karimun Besar Ilegal

 

KARIMUNTODAY.COM, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri sampai saat ini belum ada memberikan Izin Pertambangan Rakyat,(IPR) kepada Penambang Pasir Darat di Kecamatan Meral Barat dan Kecamatan Tebing, tetapi pemkab hanya mengeluarkan surat recomendasi dukungan kepada gubernur kepri terkait untuk kebutuhan pasir darat bagi pembangunan di pulau karimun besar.

Hal tersebut dikatakan, Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq ketika dikonfirmasi karimuntoday.com Senin,(22/10/2018), Via Hp selularnya, Ya, dia pernah mengeluarkan surat recomendasi untuk ditujukan kepada gubernur kepri, sebagi dukungan untuk pengurusan izin, karena berdasarkan UU kewenangan Izin tambang saat ini berada di provinsi, bukan di pemerintahan kabupaten, oleh sebab itu dia menegaskan recomendasi yang dikeluarkanya itu bukan berupa izin.

“ Saat ini, aktivitas penambangan pasir darat dilakukan oleh masyarakat di dua kecamatan tersebut adalah illegal bukan legal, karena belum memiliki izin tambang dari provinsi kepri, dan juga recomendasi dikeluarkanya tersebut bukan berupa izin, dia meminta kepada pemilik tambang jangan surat recomendasinya dijadikan tameng untuk meleggalkan aktivitas tambang tersebut,” Pintanya

Ditambahkanya lagi, Dia juga mengakui bahwasanya, recoemandasi tersebut diberikan kepada salah satu koperasi sebagai dukungan untuk mempermudah pengurusan izin IPR dan juga memberitahukan kepada gubernur kepri bahwasanya, kebutuhan pasir untuk membangun di pulau karimun besar sangat banyak,sedangkan sampai saat ini belum ada izin dikeluarkan untuk penambangan pasir darat di pulau karimun besar,” Tutupnya (*)

Laporan   : Lukman Hakim

Editor       : Indra H Piliang


Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close