NATUNA

Bupati Natuna : Rapat Koordinasi diharapakan Dapat Menjadi Bahan evaluasi perkembangan pelaksanaan program kerja setiap OPD

KARIMUNTODAY.COM, NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna, menggelar Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal serta dihadiri seluruh Asisten, staf ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, senin (18/02) lalu.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal ketika membuka rapat tersebut menjelaskan bahwa moment ini hendaknya benar-benar dapat dijadikan media koordinasi sekaligus evaluasi perkembangan pelaksanaan program kerja setiap OPD secara berkala.

Dok. Humas

Adapun beberapa arahan yang ditekankan kepada seluruh pimpinan OPD kali ini diantaranya :

1. Meminta segera dilakukan proses pengadaan barang dan jasa dimasing-masing OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Proses tersebut diatas mesti dilakukan secara benar , tertib administrasi sesuai dengan aturan dan sistem yang baru

3. Keberadaan TP4 D dimanfaatkan secara maksimal untuk mengawal kegiatan

4. Kepala OPD harus akurat mengawal kegiatan masing-masing OPD

Pada kesempatan yang sama Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Allazi melaporkan bahwa sejauh ini sudah 42 persen OPD yang sudah berhasil mengentry data Rencana Umum Pengadaan (RUP). Hal ini sangat penting untuk menjadi perhatian sebagai salah satu tahapan dasar bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Dok. Humas

Terlebih lagi pelaksanaannya diwajibkan menggunakan aplikasi pengadaan barang dan jasa versi baru yang harus disosialisasikan terlebih dahulu agar dalam pengisiannya tidak mengalami kesalahan yang akan berpengaruh pada tahapan pelaksanaan berikutnya.

Rapat ditutup oleh Sekretaris Daerah, Wan Siswandi yang juga menekankan tentang capaian serapan Dana Alokasi Khusus yang harus dipertahankan oleh Kabupaten Natuna untuk terus mendapatkan hak intensif pada setiap tahunnya.

Hal ini menjadi penting mengingat DAK merupakan salah satu sumber modal berupa program kerja pendukung pembangunan daerah yang bersumber dari APBD. (Humas)

 

Laporan : Merni Lasmita
Editor     : Indra H Piliang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close