ANAMBASBATAMBINTANINDRAGIRI HILIRJAWA TENGAHKARIMUNKUANSINGLINGGANATUNANUSANTARAPEKANBARUPERISTIWARIAUSUMATERA UTARASUMBARTANJUNG PINANG

Dewan Pers Ingatkan Pentingnya Uji Kompetensi Wartawan dan Verifikasi Media

 

KARIMUNTODAY.COM,BATAM – Dewan Pers Republik Indonesia mendorong dan mengingatkan pentingnya penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan verifikasi perusahaan media guna memastikan pemenuhan standarisasi profesionalitas.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan uji kompetensi bagi wartawan dan verifikasi perusahaan media adalah sarana untuk mengukur terpenuhnya pers sehat dan bertanggungjawab di Indonesia. “Citra profesi kita bisa tercoreng, akibat ulah oknum yang tidak kompeten dalam menjalankan praktik kewartawanan,”kata Yosep saat sosialisasi dan workshop Bakti untuk Negeri tentang penguatan dan pemberdayaan ekosistem Pers melalui ketersediaan insfrastruktur telekomunikasi dan informasi di Indonesia, di lantai XII Hotel Nagoya Hill, Batam, baru-baru ini.

Pria yang kerap disapa Stanley ini mengatakan, dewan Pers berharap UKW dilaksanakan seobyektif mungkin sehingga wartawan yang dinyatakan kompeten dijamin menjunjung tinggi Undang Udang Pers Nomor 40 dan kode etik jurnalistik. “Seseorang yang tidak kompeten diimbau mengakhiri kiprah sebagai pekerja pers. Masih banyak pekerjaan lain yang menjanjikan,”ingatnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris PWI Provinsi Kepri Saibansyah Dardani mengatakan mengatakan dewan kehormatan PWI pusat mengapresiasi program uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan media. “PWI pencetus uji kompetensi wartawan yang dideklarasikan di Palembang, Sumatera Selatan tahun 2010 lalu,” kata pria yang kesehariannya Pemred media online Batamtoday.com.

Menurutnya, seseorang yang menjalankan profesi kewartawanan secara rutin tentu tidak akan menemui kendala dalam mengikuti uji kompetensi. Namun yang ragu atau tidak percaya diri menjalani uji kompetensi berarti kewartawannya dipertanyakan.

“Wartawan anggota PWI yang bersertifikat 9.300-an orang. Jumlah anggota PWI di Indonesia sekitar 15.000-an termasuk anggota muda. Sedangkan total wartawan kompeten di Indonesia sekitar 13.000 an dari 100.000 lebih wartawan yang ada di Indonesia,”ungkap Saiban, dalam paparan dihadapan sejumlah Pemimpin Redaksi media cetak, eletronik dan online serta para kabag Humas dan DPRD Kabupaten/kota se Kepri.

Mengapa wartawan harus kompeten?, Saiban menjelaskan karena sesuai dengan peraturan Dewan Pers No.01/DP/II/2010, tertanggal 2 Februari, tentang keharusan wartawan memiliki Sertifikasi Kompentensi Wartawan (SKW). “Mengacu kepada kesepakatan Palembang tanggal 9 Februari 2019 tentang perusahaan pers wajib mempekerjakan wartawan yang bersertifikasi SKW. Serta deklarasi Jambi tanggal ( februari 2012 tentang diberlakukan kesepakatan Palembang,”ujarnya.

Dijelaskannya, dalam peraturan dewan pers No. 1/peraturan-DP/II/2010 tentang standar kompetensi wartawan dewan pers disebutkan, bahwa diperlukan standar untuk dapat menilai profesional wartawan. “Bahwa belum terdapat standar kompetensi wartawan yang dapat digunakan oleh masyarakat pers. Hasil rumusan hari Pers nasional (HPN) tahun 2007 antara lain mendesak agar dewan pers segera memfasilitasi perumusan standar kompetensi wartawan,”urai pria yang kerap dipanggil Cak Ban dikalangan wartawan itu.

Selain itu, lanjut Saiban, bahwa demi kelancaran tugas dan fungsi dewan pers dan untuk memenuhi permintaan perusahaan pers, organisasi wartawan dan masyarakat pers. Maka dewan pes mengeluarkan peraturan tentang standar kompetensi wartawan.

“Tingkat kompetensi wartawan itu ada tiga yaitu, muda merupakan wartawan yang bertugas di lapangan. Madya adalah redaktur dan editor yang bertugas mengedit berita wartawan di lapangan serta Utama, adalah redaktur pelaksana, Wapemred dan Pemred yang bertanggung jawab pada produk bagian redaksi,”jelasnya.

Lebih jauh dikatakannya, wartawan muda harus menjalani profesi tiga tahun untuk bisa ikut ujian MADYA. Sedangkan wartawan Madya dapat mengikuti ujian UTAMA setelah memiliki sertifikat dua tahun. “Namun Dewan Pers dapat memberikan sertifikat wartawan UTAMA kepada wartawan yang telah mengabdi dalam bidang jurnalistik minimal 25 tahun,”ungkapnya.

Ia memaparkan materi uji kompetensi wartawan, diantaranya, untuk wartawan Muda harus lulus 9 mata uji yang fokusknya pada kompetensi menulis berita. Mata uji tingkat muda ini tahun 2018 akan ditambah 1 mata uji lagi, yaitu Kode Etik Jurnalistik. “Untuk wartawan MADYA, harus lulus semua mata uji yang fokusnya pada menulis FEATURE dan investigasi reporting. Sedangkan mata uji untuk wartawan Utama, harus lulus semua mata uji yang fokusnya pada menulis Tajun Rencana,”beber Saiban.

Dalam kesempatan sebagai pembicara ketiga,Saiban juga membahas jumlah media terverifikasi se Indonesia. Menurut data dewan pers 2018, media terverifikasi fatual berjumalh 2.812 media. Sedangkan yang terverikasi administrasi berjumlah 10.763 media.

Diterangkannya, ragam media online/cetak dibagi ke dalam 4 kuadran yaitu ciri-cirinta; Kuandran I memiliki status jelas (terverifikasi di Dewan Pers), ada penanggungjawab dan alamat redaksi, memenuhi syarat UU dan peraturan Dewan Pers.

“Media Kuadran pertama ini dikelolah oleh wartawan yang berkompeten. Isinya menaati kode etik jurnalistik (KEJ), membela kepentingan umum dan menjalankan fungsi pers secara benar,”paparnya.

Ia melanjutkan, media kuadran II, bercirikan, seperti status kurang jelas (belum memenuhi syarat badan hukum), sebagian terdaftar di dewan pers. Tetapi isinya menaati Kodek Etik Jurnalistik (KEJ) dan menjalankan fungsi pers secara benar, menjalankan fungsi jurnalistik dengan benar. Sebagian memiliki penanggungjawab dan mencantumkan alamat redaksi.

“Untuk kuandran ketiga, status tidak jelas (juga tidak terdaftar di dewan pers), tidak mencantumkan penanggungjawab dan alamat redaksi. Bermuatan negatif, beritanya berisi kebohongan dan memutar balik fakta dan mengumbar isu SARA,”tukasnya.

Terakhir ragam media masuk kategori Kuandran IV, kata Saiban, status medianya tidak terdaftar atau terverifikasi di dewan pers, tapi secara konten (isi) tidak sesuai dengan standar jurnalistik dan banyak melanggar kode etik jurnalistik (KEJ). “Jadi dapat disimpulkan, media kuadran pertama terverifikasi dan terpercaya/posifif. Kuadran kedua tidak terverikasi, kuadran ketiga bermuatan (kepentingan) dan kuadran keempat tidak bisa dipercaya dan negatif,”pungkasnya.

Dewan Pers bekerjasama dengan BP3TI mengadakan kegiatan workshop dan sosialisasi program bertajuk “Bakti Untuk Negeri” tentang penguatan dan pemberdayaan ekosistem pers melalui ketersediaan insfrastruktur telekomunikasi dan informasi di Indonesia yang diselenggarakan di 34 provinsi.

Kegiatan bertajuk bakti untuk negeri yang dimoderatori Marganas Nainggolan (CEO Batam Pos dan Ketua SPS Kepri), dengan tiga narasumber yakni, Ketua dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Mantan Wakil Ketua dewan Pers yang juga Pemimpin Redaksi Tempo Bambang Harymurti dan Sekretaris PWI Kepri Saibansyah Dardani.

Sebelumnya Dewan Pers mengundang 35 Pemimpin Redaksi, 13 Koresponden TV, 2 kabag pemberitaan RRI dan TVRI, berserta dinas Kominfo dan sebanyak 17 Kabag Humas terdiri dari Kabag Humas Pemprov, Pemko, Pemkab dan DPRD yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.(*)

penulis : indra helmi

editor : indra h piliang


Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close