BATAMTANJUNG PINANG

Herman Rozie Diduga Lalai, Kurang Tanggap dan Enggan Komentari Lebel Armada Pengangkut Sampah Kota Batam

 

KARIMUNTODAY.COM, BATAM – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Herman Rozie, diduga lalai, terkesan kurang tanggap dan enggan mengomentari tentang lebel ratusan armada pengangkut sampah yang masih menggunakan dinas lama, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Batam.

Padahal, mantan Camat Lubuk Baja dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertaman (Perkimtan) Kota Batam ini sudah lumayan lama menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sejak ditunjuk jadi Pelaksana Tugas (Plt) tahun lalu dan dilantik jadi Kepala Dinas defenitip sejak enam bulan lalu. Ia mengantikan Dendi Purnomo, Kadis DLH Sebelumnya yang terjaring kasus OTT Polda Kepri.

Naibnya, walau sudah sempat dua kepala dinas yang memimpin dinas tersebut, hingga pekan ini masih saja terlihat di tengah masyarakat, bahwa ratusan armada penganggut sampah di kota pulau berbentuk kala jengking ini masih saja menggunakan dinas lama, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Anehnya, sudah tiga kali didatangi ke kantornya, Herman Rozie selalu tidak berada di tempat.

Sempat dikonfirmasi ke stafnya, mengatakan bawah pimpinan dalam keadaan sibuk dan banyak beraktifitas di luar kantor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Herman Rozie, terkesan kurang tanggap dan enggan memberikan pernyataan tentang kelalaian dinas yang ia pimpin saat dikonfirmasi media ini. Tidak kunjung direspon, lantas dikonfirmasi ke pimpinannya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tentang permasalahan lebel dinas pada kendraan operasional yang tidak kunjung diganti. Bahkan oleh Adc Wali Kota merespon dan mengatakan sudah difoward ke Herman Rozie.

“Sudah difoward bang, ke kadis DLH. Atau temui Kadis DLHnya,”kata salah seorang Adc Walikota kepada Karimun Today.Com, beberapa hari lalu.

Herman Rozie dilantik Wali Kota Batam, HM. Rudi, sebagai Kadis DLH Kota Batam bersama dua orang lainnya yakni Kasi Status Anak, Pewargaan dan Kematian Disduk Capil Abdullah Zain dan Kasi Identitas Penduduk Disduk Capil Kota Batam Safrianto, di lantai IV Kantor Walikota Batam, (26/3/2018).

Herman Rozie usai pelantikan mengatakan bahwa dengan definitifnya jabatan sebagai Kadis DLH bisa lebih konsen dan lebih intens. Begitu juga dengan penataan personil bisa dilakukan secara penuh. Karena sebelumnya dengan dua jabatan yang diembannya waktunya terbagi untuk memimpin di dua dinas tersebut.

“Namanya Plt kewenangan terbatas, sekarang sudah definitip seluruh kewenangan sudah ada. Dulu bukan berarti ragu-ragu dalam mengambil tindakan tapi takut salah, takut menyalahgunakan kewenangan,” ujar Herman, ketika itu.

Kini dengan jabatan barunya itu ia akan fokus untuk penindakan terhadap pengrusakan lingkungan. Misalnya terhadap pihak yang melakukan aktifitas cut and fill (pematangan lahan) akan ditindak jika lahan yang sudah dipotong namun tidak dibangun. “Saya akan lebih intens memberikan penindakan terhadap pengrusakan lingkungan. Sudah ada beberapa aktifitas pematangan lahan yang kita hentikan, ada sekitar lima titik. Baru-baru ini yang di Kaliban, Nongsa,” tegasnya.

“Namanya Plt kewenangan terbatas, sekarang sudah definitive seluruh kewenangan sudah ada. Dulu bukan berarti ragu-ragu dalam mengambil tindakan tapi takut salah, takut menyalahgunakan kewenangan,” ujar Herman.

Kini dengan jabatan barunya itu ia akan fokus untuk penindakan terhadap pengrusakan lingkungan. Misalnya terhadap pihak yang melakukan aktifitas cut and fill (pematangan lahan) akan ditindak jika lahan yang sudah dipotong namun tidak dibangun. “Saya akan lebih intens memberikan penindakan terhadap pengrusakan lingkungan. Sudah ada beberapa aktifitas pematangan lahan yang kita hentikan, ada sekitar lima titik. Baru-baru ini yang di Kaliban, Nongsa,” tegasnya, dikutip dari webside DLH Batam.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam yang merupakan gabungan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) dan Dinas Kebersihan dan Perataman (DKP) Kota Batam. (*)

laporan : indra helmi

editor : indra h piliang


Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close