karimuntoday.com

karimuntoday.com

 images/1567.jpg
Keterangan foto berita :  Salah satu tim bola (regu putra) yang bertanding didalam turnamen antar SKPD "Coastal Area Cup II" tahun 2104 dalam rangka menyambut HUT Kabupaten Karimun ke- 15 yang jatuh pada tanggal 12 Oktober mendatang.

KARIMUN, (KT) - Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga (Kakanpora) Kabupaten Karimun, Umar, S.Pd, MM, Pub mengatakan, turnamen bola voli antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Karimun "Coastal Area Cup II" yang dimulai sejak, Kamis (11/9/2014) kemarin dijadwalkan akan ditutup besok, Rabu (24/9/2014) sore.

" Turnamen dalam rangka menyambut HUT Kabupaten Karimun ke- 15 yang jatuh pada tanggal 12 Oktober tahun 2014 mendatang tersebut, direncanakan akan ditutup langsung oleh Bupati Karimun, Nurdin Basirun," ungkap Umar ketika dikonfirmasi karimuntoday.com, Selasa (23/9/2014).

Umar mengatakan, pada saat penutupan turnamen yang terpusat dilapangan bola volly Coastal Area Tanjung Balai Karimun, akan dilaksanakan pertandingan final (regu putra dan putri) dalam merebut gelar juara satu dan dua.

" Ada dua tim bola voli yang melaju ke babak penentu besok, yakni  tim Satpol PP vs Disduk dan Capil (regu putra). Kemudian tim Setda vs Kanpora (regu putri)," terangnya.

Disampaikannya lagi, sebelum bertandingnya tim-tim gelar juara satu dua, pada hari ini Selasa (23/9/2014) juga digelar pertandingan juara tiga serta empat.

" Dalam pertandingan mencari juara tiga dan empat, regu putra yang bertanding antara tim Disdik vs Kanpora. Sedangkan regu putri antara tim Diskop, UKM dan Perindag vs Bukit Selembak," terang Umar lagi kepada karimuntoday.com.

Dintanya mengenai hadiah dan uang pembinaan yang akan didapat tim bola voli keluar sebagai juara, Umar menuturkan untuk juara I menerima uang pembinaan senilai Rp 6 juta, juara II Rp 5 juta, juara III Rp 4 juta, dan juara IV Rp 3 juta.

" Tim-tim bola voli juara dalam turnamen antar SKPD tahun ini selain diberikan uang pembinaan, juga diserahkan piala dan piagam," paparnya.

Seperti pemberitaan karimuntoday.com sebelumnya, turnamen antar SKPD "Coastal Area Cup II" diikuti sebanyak 24 tim bola volly, dengan rincian 16 putra, dan 8 putri.

Sementara tujuan dilaksanakan turnamen, untuk memberikan motivasi, menanamkan semangat nasionalisme, kesatun dan persatuan serta memiliki persamaan persepsi terhadap olahraga dalam mempertahankan eksistensinya.(nov.k)


images/1566.jpg

Keterangan foto berita : Kasat Lantas Polres Karimun, Ajun Komisaris Polisi (AKP) I Ngurah Joni.

KARIMUN, (KT) - Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Mapolres Karimun menggelar kegiatan donor darah, Selasa (23/9/2014) yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Kegiatan sosial dilaksanakan tersebut, dalam memperingati hari ulang tahun (HUT) Polantas Republik Indonesia yang ke-59, yang diperinggati setiap tanggal 22 September.

Kasat Lantas Polres Karimun, Ajun Komisaris Polisi (AKP) I Ngurah Joni saat ditemui karimuntoday.com mengatakan, pelaksanaan donor darah yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) mengingat kebutuhan darah atau yang memerlukannya masih sangat tinggi.

" Kita masih melihat yang membutuhkan darah masih terbilang tinggi. Untuk mewujudkan rasa saling tolong menolong antar sesama, melalui HUT Polantas tahun ini digelar kegiatan donor darah," ungkapnya.

Disampaikan Joni panggilan akrabnya, kegiatan donor darah hanya dilangsungkan satu hari. Sementara, dalam pengumpulan darah diikuti (peserta) seluruh jajaran dilingkup Mapolres Karimun, Dishub Karimun dan juru parkir.

" Target dalam kegiatan bisa mengumpulkan sebanyak 60 kantong darah. Darah yang terkumpul akan disumbangkan ke PMI Kabupaten Karimun," terangnya.

Sebelum pelaksanaan donor darah lanjutnya, bertepatan dengan HUT Polantas ke-59 tanggal 22 September kemarin sudah diselenggarakan perlombaan dorong mobil, yang diikuti jajaran di Satlantas Polres Karimun.

Lebih jauh diutarakannya, selain dua kegiatan tersebut, masih ada lanjutan rangkaian kegiatan lainnya. Adapun kegiatan lanjutan itu ialah, pembangian helm untuk anak-anak, Rabu (24/9/2014). Kemudian, Sabtu (27/9/2014) dilangsungkan perlombaan polisi cilik yang pesertanya diikuti pelajar tingkat SD se-Pulau Karimun.

" Seluruh kegiatan dalam memperingati HUT Polantas ke-59 tahun ini memberikan hiburan khususnya kepada jajaran Satlantas Polres Karimun. Selain itu, juga sebagai mempererat tali silaturahmi, dan mendekatkan diri kepada masyarakat," pungkasnya.(nov.k)


images/1565.jpg

Keterangan foto berita : Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karimun, MS. Sudarmadi menyampaikan kata sambutan saat membuka penguatan kinerja kepala sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Karimun, Senin (22/9/2014) malam di di meeting room Hotel Alishan Jl. Raja Usman Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

KARIMUN, (KT) - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karimun, MS. Sudarmadi mengatakan, kepala sekolah (Kepsek) adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk mengelola dan memimpin keseluruhan proses dan subtansi manajemen pendidikan di sekolah.

Dan, hal itu sebagaimana yng dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas RI) Nomor 13 tahun 2007, tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi kepsek.

" Hampir tidak ada sekolah bermutu tanpa kepsek yang bermutu. Dalam meningkatkan mutu sekolah, harus dimulai dengan pembenahan kepsek, pengawas sekolah dilanjutkan pembenahan guru," ungkap Sudarmadi dalam membuka penguatan kinerja kepala sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Karimun, Senin (22/9/2014) malam di di meeting room Hotel Alishan Jl. Raja Usman Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.

Dikatakan Sudarmadi, kepemimpinan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepsek. Banyak model yang dapat dianut dan diterapkan, namun model kepemimpinan yang paling cocok untuk diterapka di sekolah adalah, kepemimpinan pembelajaran.

" Kepsek mempunyai tugas yang sangat penting didalam mendorong guru untuk melakukan proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan berpikir krirtis, inovatif, cakap menyelesaikan masalah, dan bernaluri kewirausahaan bagi siswa produk suatu sistem pendidikan," ungkapnya lagi.

Lanjutnya, program penguatan kinerja kepsek sangat penting, mengingat peran strategis kepsek didalam proses peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, program tersebut untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan.

Pada kesempatan ini Sudarmadi menyebutkan, kegiatan yang dilaksanakan ari 22 sampai 25 September, diikuti sebanyak 72 orang kepsek tingkat SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Karimun. Sementara tujuannya, untuk membentuk SDM, kemampuan kepsek yang berkualitas, kompetitif, madiri dengan jasmani dan rohani serta berakhlak mulia.

Lebih jauh diutarakannya, untuk mengoptimalkan kegiatan penguatan kinerja kepala sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Karimun, telah mengahdirkan 2 orang narasumber, yakni Drs. Tri Harsono Udjianto bersasal dari LP2KS Solo, serta Narta dari PPPTK Bidang Bisnis dan Pariwisata.

" Diharapkan melalui kegiatan ini, kepsek mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tupoksinya. Oleh sebab itu, diharapkan juga kepsek untuk mengikuti perkembangan kompetensi tentang manajemen kepemimpinan dalam meningkatkan mutu di sekolahnya, sehingga mengahsilkan lulusan yang cerdas," pinta Sudarmadi mengakhiri.(nov.k)


images/068.jpg

Kadinkes Kabupaten Karimun,Kepri.

KARIMUN, (KT) - Bertambahnya angka kematian terkena penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Karimun sampai saat ini tercatat 5 orang dari 255 kasus, membuat DPD Laskar Melayu Bersatu (LMB) menjadi berang atau sangat marah.

Ketua DPD LMB Kabupaten Karimun, Datuk Panglima Muda Azman Zainal saat ditemui karimuntoday.com mengatakan, kinerja yang dilaksanakan Dinas Kesehatan dibawah kepemimpinan Sensissiana selain dinilai lalai dan lembek, juga tidak berjalan.

" Bupati Karimun, Nurdin Basirun wajib menganti Kepala Dinas Kesehatan. Kadinkes tersebut harus bertanggung jawab telah adanya korban (Meninggal Dunia-red) dalam kasus DBD," pinta Azman Zainal dengan tegas, Selasa (23/9/2014).

Disampaikan Azman, Bupati Karimun sudah salah menempatkan Sensissiana pada jabatan saat ini. Buktinya, penyakit DBD awalnya berstatus waspada sudah berubah menjadi kejadian luar biasa (KLB), tentunya semakin mengkhawatrikan.

Lanjutnya, Pemkab Karimun melaui Dinkes selalu meminta masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat, menciptakan lingkungan sehat, serta melaksanakan kegiatan 3 M. Untuk melaksanakan permintaan tersebut, harus memerlukan apa yang menjadi penunjangnya.

" Pemerintah setempat hanya bisa ngomong. Pemerintah sudah mengetahui angka kemiskinan didaerahnya masih tinggi. Jadi, bagaimana masyarakat bisa menerapkan apa yang diminta tersebut. Sebab, untuk mencari makan sehari-hari saja masih sulit," cetus Azman.

Mengenai tingginya penyakit DBD tercatat hampir 90 % dari 255 kasus berlaku di 3 Kelurahan yang ada di Kecamatan Karimun, yaitu Kelurahan Sei Lakam Barat, Sei Lakam Timur dan Kelurahan Teluk Air, menurut Azman itulah bukti kesalahan dan kegagalan kinerja dari Dinas Kesehatan setempat.

Dari beberapa Kelurahan tersebut kata Azman, diantaranya Kelurahan Sei Lakam Barat, dan Timur  sejak dari dulu memerlukan perhatian serius mengenai kebersihan lingkungan dari Pemerintah melalui Dinkes.

" Dinkes sering mendatangi dua kelurahan itu, dan masyarakatnya sudah berupaya menciptakan lingkungan bersih. Namun, Dinkes tidak ada memberikan perangsang dalam mendorong masyarakat agar rutin membersihkan lingkungannya. Melihat tidak  becusnya Sensissiana dalam beekrja, Bupati Karimun sudah wajib mengantinya, apalagi kalau melihat latar belakang pendidikan sensis memang tidak layak ditempatkan di Dinas Kesehatan" Ujar  Azman mengakhiri.(nov.k)

images/1564.jpg

Ket Photo, salah seorang masyarakat lingga, melakukan atraksi pencak silat, menyambut kedatangan Kajati Kepri di Bandara Udara Dabo Singkep didampingi oleh, Bupati Lingga, H.Daria serta Kajari Lingga.

LINGGA, (KT) - Dalam lawatan kunjungan kerja, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Syafwan AR, kunjungi tempat sejarah di Daik Lingga yakni Situs Istana Damnah, Replika Istana  Damnah dan Museum Linggam Cahya, Senin (22/9) Bersama Bupati Lingga H Daria, terlihat juga, Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten  Lingga M Ikhsan Fansyuri.

Syafwan Ar beserta rombongan sempat meninjau kondisi Situs Istana Damnah  yang sudah di pugar sehingga bentuk-bentuk situs yang sudah pugar terkesan tidak  menunjukkan keaslian.

"Ini sangat disayangkan, tidak ada kesan keasliannya," ujar Syafwan sekilas saat  menyentuh tiang-tiang bekas Istana Damnah yang disemen tersebut.

Setelah meninjau istanan Damnah, Syafwan AR, beserta rombongan juga memgunjungi  replika istana Damnah yang letaknya tidak jauh dari Situs Istana Damnah.

Lepas itu, rombongan Kejati Kepri tersebut, juga berkunjung ke Museum Linggam  Cahaya. Melihat benda-benda sejarah yang ada di Museum. Salah satunya mata uang  lama yang ada pada zaman Soekarno.

"Dalam rangka kunjungan kerja. Melihat wilayah baru berkembang," katanya. Syafwan  AR, mengatakan sangat terkesan dengan tempat tempat peninggalan sejarah yang ada di  Daik Lingga. Begitu juga dengan bekas-bekas Kerajaan Sultan Lingga Riau yang berjaya  pada masanya.

Banyak harapan masyarakat Lingga dengan kedatangan Kejati Kepri ke Lingga supaya  dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan di Lingga, terutama dengan persoalan-
persoalan yang bersentuhan langsung dengan hukum. (RS)

images/1563.jpg

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) periode 2014-2018 Kabupaten Karimun, Eko Riswanto.
 
KARIMUN, (KT) - Kabupaten Karimun terpilih sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kepulaua Riau (Porprov Kepri) ke III, yang dimulai dari 08 sampai 15 Oktober tahun 2014.

Pada pelaksanaan Porprov Kepri ke III tersebut, khususnya di cabang olahraga (Cabor) panjat tebing, tuan rumah (Kabupaten Karimun) akan menurunkan sebanyak 20 orang atlet untuk semua kategori.

"  Kita turunkan 20 atlet panjat tebing. Meskipun nantinya tidak meraih juara umum, setidaknya dapat membentuk mental atlet-atlet kita," ungkap Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) periode 2014-2018 Kabupaten Karimun, Eko Riswanto saat ditemui karimuntoday.com, Senin (2/9/2014).

Disampaiaknnya, harapan besar bisa memperoleh emas pada Porprov Kepri ke III di cabor panjat tebing sangat tipis. Belum ada keyakinan dapat meraih prestasi tersebut dikarenakan, tempat atihannya baru selesai dibangun satu bulan yang lalu.

" Atlet-atlet panjat tebing belum latihan secara optimal, sebab sarananya baru selesai dibagun. Apalagi dari kesemua Kabupaten/Kota yang akan tampil nanti, dari Kota Batam dan Tanjungpinang untuk ci cabor panjat pinang masih kuat, jadi yang menjadi target ialah perunggu," ucapnya.

Pada kesempatan ini Eko juga menyebutkan, sewaktu digelarnya open turnamen panjat tebing se-Sumatera yang dilaksanakan FPTI Provinsi Kepri kemarin, Kabupaten Karimun tidak berhasil memperoleh medali apapun.

Hanya saja sambungnya, dari Pengprov FPTI Kepri selaku pelaksana kegiatan membuat peringkat, sehingga atlet panjat tebing Kabupaten Karimun juga mendapatkan beberapa penghargaan.

" Pengprov FPTI Kepri membuat peringkat. Hasil dari peringkat itu, satu orang atlet kategori umum meraih perak, kemudian pada kategori speed spider kids memperoleh emas," kata Eko mengakhiri.(nov.k)
 


images/1562.jpg

Camat Meral, Eko Riswanto sedang membuka sosialisasi penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), di aula Kantor Kelurahan Sungai Raya, Jl Letjen Soeprapto, Senin (22/9/22014) dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

KARIMUN, (KT) - Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mengelar sosialisasi penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tahun 2014.

Sebagaimana telah diketahui, PATEN adalah suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, dimulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat (meja atau loket pelayanan), sebagaimana yang tertuang didalam Permendagri No 4 tahun 2010,

Kegiatan berlangsung satu hari tersebut, dilaksanakan di aula Kantor Kelurahan Sungai Raya, Jl Letjen Soeprapto, Senin (22/9/22014) dimulai sekitar pukul 09.00 WIB menghadirkan satu orang narasumber, yakni Kabag Tapem Pemkab Karimun, Dwi Yandri.

Camat Meral, Eko Riswanto dalam sambutannya sekaligus membuka acara mengatakan, sosialisasi penerapan PATEN yang sudah tertuang  diikuti sebanyak 165 terdiri orang RT dan RW se-Kelurahan Sei Raya se-Kecamatan Meral.

Sementara itu lanjutnya, tujuan dilaksanakan sosialisasi ini untuk pemahaman PATEN lebih baik dan mendalam, agar terciptanya pelayanan publik yang prima khususnya di Kecamatan Meral," ungkapnya saat ditemui karimuntoday.com.

Disampakan Eko, sebagaimana diamanatkan dalam PP No 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, PATEN untuk memberikan aksilasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Disamping itu juga, untuk mengoptimalisasi peran kecamatan dalam membangun akses meningkatkan mutu pelayanan sehingga menjadi cepat, mudah terjangkau dan profesional.

" Dalam pelaksanaan sistem PATEN terdapat 4 loket pelayanan. Adapun keempat loket dimaksud (1) untuk pelayanan administrasi kependudukan, (2) pelayanan administrasi perizinan dan pembangunan, (3) pelayanan administrasi pertanahan, (4) pelayanan administrasi kesejahteraan sosial," terang Eko.

Lebih jauh diutarakannya, sistem PATEN di Pulau Karimun besar, sudah berjalan Kecamatan Karimun. Sedangkan untuk Kecamatan Meral, peresmian dalam melaksanakan sistem PATEN akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

" Meskipun sudah ada kecamatan yang diresmikan melaksanaan sistem PATEN, namun dalam penerapannya belum bisa berjalan 100 %. Hal itu dikarenakan masih menunggu Standard Operating Procedure (SOP) atau perintah kerja yang diputuskan melalui Peraturan Bupati (Perbut)," ucapnya Eko mengakhiri.(nov.k)


images/1561.jpg

Salah seorang Peserta yang mengikuti Simulasi Ujian CPNS dengan Sistem CAT di Kabupaten Lingga,Kepri.

Lingga( KT)- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lingga, Sabtu (20/09/2014)  melaksanakan simulasi ujian CPNS dengan sistem CAT (Computer Asisted Tes), di  Kantor Telkom Setajam Dabo Singkep, simulasi tersebut diikuti oleh ribuan peserta.

Kepala BKD Kabupaten Lingga, Syamsudi, mengatakan, Sumulasi dilakukan agar  nantinya pesertadapat memahami dengan sistem yang digunakan dalam ujian  CPNS nantinya, sistem ujian CPNS dengan CAT ini merupakan yang pertama yang  diselenggarakan untuk Kabupaten Lingga.

Syamsudi, berharap, kesiapan yang dilakukan BKD Lingga dapat optimal, adanya  sistem CAT ini merupakan upaya meminimalisir terjadinya kecurangan, sekaligus  suatu keharusan untuk sumberdaya manusia di daerah dapat berkompetisi dalam  secara profesional didalam ujian untuk CPNS tersebut.

Sementara itu, Jaswir , salah seorang yang mengikuti simulasi CAT tersebut,  mengaku, pentingnya dilakukan simulasi tersebut, ribuan peserta yang ada, tidak  menghalangi keinginannya untuk bersaing mengikuti ujian CPNS.

Fuji yang merupakan sarjana ilmu gizi tersebut, berharap, ujian CPNS dengan  sisten CAT setidaknya dapat menghilangkan upaya kecurangan atau KKN dalam  penerimaan CPNS yang dilakukan.(Rs)


images/1560.jpg

Pantai Pulau Benan di Kabupaten Lingga,Kepri, setiap tahunya dilakukan Tour Wisata oleh Pemkab Lingga lewat Dinas Pariwisata, namun, sangat disayangkan, anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pemasukan, sehingga terkesan mubazir.

Lingga,(KT)- Bupati Lingga H Daria secara resmi membuka Tour Desa Wisata Benan  Sabtu (20/09/2014), dari tahun ke tahun Benan sudah tertata namun masih banyak  upaya yang harus dilakukan termasuk keritik maupun saran agar Pulau Benan  semakin baik dari tahun ke tahun, sehingga tercapai manfaat pariwisata yang salah  satunya untuk membangun dan menunjang ekonomi masyarakat dan terksean sampai saat ini masih dinilai pemubaziran anggaran.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lingga, M  Asward, mengharapkan Pulau Benan tumbuh dan berkembang sebagai gerbang  wisata Lingga, Tahun depan model Tour De Benan tidak seperti ini lagi Kita bekerjasama dengan agen travel, diawal-awal kita memeng perlu melakukan  promosi wisata, Sedangkan kita berangan-angan wisata ini bisa menghasilkan PAD,  namun disisi lain kegiatan seremonial untuk promosi itu pula telah banyak menyerap  anggaran daerah, ungkap M Asward.

Sementara itu salah seorang pemuda yang mengaku berasal dari kecamatan  Senayang Kabupaten Lingga, mustapa, menyayangkan agenda pariwisata yang  dari tahun ketahun tidak terlihat berdampak nyata bagi peningkatan perekonomian  masyarakat setempat, menurutnya tour de benan selama ini baru sebatas kegiatan  seremonial yang banyak menyedot anggaran daerah dan tidak secara nyata menjadi  pundi-pundi penambahan Pendapatan Asli Daerah, wisatawan yang datang kebenan  hanya saat mengikuti acara Tour de Benan saja itupun karna di fasilitasi, untuk itu  diharapkan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata harus memiliki program yang lebih  efisien dan efektif dalam memajukan Pariwisata di Kabupaten Linnga.(Rs)

images/541.jpg

Hotel Satria di Kabupaten Karimun,Kepri.(photo.Nov.K)

Penulis. Novel Kartino.

" Pak Gubernur Kepri, Kabupaten Karimun Bertuan, Kenapa Tidak Anggap. Jangan Suka Tanda Tangani Izin" Ketua DPD LMB Karimun, Azman Zainal.

KARIMUN, (KT) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Melayu Bersatu (DPD LMB) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dengan tegas meminta Dinas Pariwisata Seni dan Budaya menutup Hotel Satria.

" Disparsenibud Kabupaten Karimun diminta segera tutup Hotel Satria dan cabut izin yang dimiliki. Jika dinas tersebut tidak berani menutup, LMB yang akan menutupnya dalam waktu dekat ini," tegas Ketua DPD LMB Karimun kepada karimuntoday.com, Senin (01/9/2014).

Azman Zainal menyampaikan, Hotel Satria yang terletak di Jl. A. Yani tepatnya didepan lahan parkir Swalayan Indo A. Yani, Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun belum layak dijadikan sebagai hotel berbintang. Karena, hotel tersebut  tidak memenuhi persyaratan fisik sebagai hotel berbintang, salah satunya lahan parkir.

" Status sebagai hotel hanya kedok saja. Melihat dari perkembangan, Hotel Satria sebenarnya dijadikan sebagai tempat hiburan malam (THM). Dan diduga kuat adanya
prostitusi terselubung di hotel itu," kata Azman.

Terkait izin ditetapkan Hotel Satria sebagai hotel berbintang yang ditanda tangani Gubernur Kepri, HM. Sani, menurut Azman panggilan akrabnya, Gubernur Kepri terkesan sengaja mau menghancurkan Karimun yang sudah dikenal beberapa azamnya, diantaranya "Azam Iman dan Taqwa".

" Kan Gubernur Kepri yang tanda tangani izin status hotel berbintangnya. Jadi, Hotel Satria tempatkan saja di samping atau depan rumah Gubernur Kepri yang dinilai tidak menganggap Kabupaten Karimun tidak bertuan," katanya lagi.

" Gubernur Kepri harus bertanggung jawab dan segera meninjau ulang kembali. Sebab pemilik Hotel Satria sudah menyalahi izin yang diberikan. Dalam waktu dekat ini LMB Karimun akan gelar demo meminta Hotel Satria ditutup," sambung Azman.

Lebih jauh disampaikannya, Disparsenibud Karimun sebagai dinas yang memiliki tanggung jawab untuk mencabut rekomendasi izin terhadap hotel yang dinilai melanggar ketentuan, justru sengaja mendiamkan.

" Mengapa Disparsenibud tidak berani bertindak. Sedangkan dinas tersebut belum ada sama sekali mengeluarkan rekomendasi untuk perubahan status Hotel Satria. Jangan takut untuk bertindak hanya karena izinnya di tanda tangani Gubernur Kepri. Dengan tidak adanta tindakan, diduga kuat Disparsenibud dan instansi terkait lainnya sudah terima jatah setiap bulannya dari pemilik Hotel Satria," tuturnya.

Pada kesempatan ini Azman juga meminta dukungan dari LSM, Ormas dan OKP yang ada untuk bersatu-padu untuk menegakkan kebenaran di Kabupaten Karimun.

" Kehadiran Hotel Satria sangat berpengaruh besar, kemudian sangat berdampak perkembangan masa depan generasi muda di Karimun," cetusnya mengakhiri.(nov.k)

 

Gubernur Kepri di Tuding, Pandang Sebelah Mata Pemkab Karimun, Pemberian Izin Hotel Satria

KARIMUN (KT) - Hingga saat ini belum ada tindakan baik itu dari Disparsenibud atau Satpol PP Kabupaten Karimun dalam menangani permasalahan mengenai dikeluarkan izin Hotel Satria, Jl. A yani Kecamatan Karimun menjadi status hotel bintang I.

Pasalnya, kuat dugaan tidak beraninya dua instansi dijajajran Pemkab Karimun itu dikarenakan, pemilik Hotel Satria sudah mengantongi izin sebagai hotel bintang I dari Gubenur Kepri, HM. Sani, yang kabar sudah selama satu tahun.

"Banyak persyaratan untuk menyandang status hoten berbintang, salah satunya tempat parkir kendaraan. Sementara Hotel Satria tidak memiliki fasilitas itu, jadi mengapa Hotel Satria bisa masuk kriteria hoten bintang I," ungkap Ketua DPD Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kabupaten Karimun, Azman Zainal saat ditemui karimuntoday.com, Selasa (18/3/2014).

Azman panggilan akrabnya menyebutkan, Gubernur Kepri HM. Sani dalam memberikan izin Hotel Satria sebagai menjadi hotel bintang I, tidak lagi melihat apakah layak atau tidak diberikan status tersebut.

"Gubernur Kepri asal-asalan saja dalam memberikan izin bagi Hotel Satria. Dan Gubernur Kepri terkesan tidak menganggap daerah Karimun ada pemerintahnya," katanya dengan tegas.

Lanjutnya, seharusnya Gubernur Kepri harus melakukan tinjauan kembali sebelum menyetujui dalam memberikan izin seperti untuk Hotel Satria sebagai hotel bintang I. Sudah diketahui secara umum, Hotel Satria tidak memiliki tempat atau lahan parkir, jadi bagaimana bisa diberikan menjadi hotel berbintang.

Selain itu tambah Azman, sebutan sebagai hotel hanya sebagai kedok belaka. Jelasnya, Hotel Satria lebih fokus melaksanakan usaha hiburan malam.

"Di Hotel Satria hanya menyediakan 5 unit kamar untuk menginap bagi tamu, yang banyak itu vip roomnya ditambah 1 ruangan hold on karaoke. Selain permasalahan tempat parkir kendaraan, kriteria lainnya untuk menyandang status hotel bintang I belum dipenuhi bagi Hotel Satria, tapi mengapa bisa izin hotel bintang I dikeluarkan Gubernur Kepri," katanya lagi.

Pada kesempatan ini Azman juga menyanyangi Satpol PP selaku satuan dalam penegakan peraturan daerah (Perda) tidak berani melakukan tindakan kepada pemilik Hotel Satria yang diduga menyalahgunaan izin itu.

"Bupati Karimun harus menutup Hotel Satria, karena dianggap telah berani menggangkangi pemimpin disuatu daerah. Kepada Satpol PP harus berani bertindak, jangan hanya karena izin dikeluarkan dari Gubernur Kepri didiamkan saja," tegas Azman mengakhiri. (nov.k)

Hotel Satria Karimun, Diduga Salahgunakan Izin

Karimun, (KT)- Persoalan hotel berstatus bintang satu tetapi belum standar seperti yang disampaikan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Kepri mendapat perhatian dari kalangan LSM. Bahkan LSM Kiprah menduga keberadaan Hotel Satria di Jl.A.Yani No.1 Tanjungbalai Karimun telah disalahgunakan menjadi tempat hiburan malam.

“Kita semua tahu Hotel Satria disebut hotel berbintang satu tetapi  dalam kenyataannya hotel itu tidak beroperasi layaknya sebuah hotel tetapi lebih cendrung disebut sebagai tempat hiburan malam berkedok hotel,” ucap Jhon Saputra Ketua LSM Kiprah, di Morning Bakeri Kolong, Kamis (6/3).

Jhon menjelaskan, jika Satria dikatakan sebuah hotel tentunya memenuhi persyaratan sebuah hotel sesuai dengan peraturan dan persyaratan sebuah hotel bintang satu yakni minimal memiliki kurang lebih 15 kamar hotel dengan luas kamar standar minimum 20 m2, satu kamar suite room, dan restaurant.

Kemudia ada fasilitas tambahan yang tersedia di hotel bintang satu yakni memiliki taman, tempat parkir, fasilitas olahraga, meeting room, laundry/ruang binatu, gudang, dan food & beverage.

“Bisa di chek, setahu kami jumlah kamar di Hotel Satria tidak ada sampai 15 kamar, malah yang banyak jumlah kamar vip room untuk fasilitas karoeke nya yang banyak. Kemudian tidak ada restoran disana dan tidak mempunyai lapangan parkir yang layak. Hotel itu tidak layak mengantongi status hotel bintang satu,” ujar Jhon heran.

 Dikatakan Jhon, yang lebih mengherankan lagi, nyatanya justru Hotel Satria bisa mendapatkan bintang satu dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pusat yang ditandantangani oleh Ketua Umum PHRI Pusat Wiryanti Sukamdani dan Gubernur Kepri HM Sani.

“Kok bisa Hotel Satria mengantongi ijin dari PHRI Pusat sementara daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dan PHRI Kabupaten dan Provinsi Kepri mengaku tidak pernah memberikan rekomendasi untuk Hotel Satria. Prosedurnya tentu dari daerah baru ke pusat.  Bisa saja bintang satu untuk Hotel Satria  disalahgunakan untuk bisnis tertentu,” ujar Jhon.

Jhon menduga keberadaan bintang satu untuk Hotel Satria tidak lebih untuk bisa dimanfaatkan agar hal tertentu seperti bisa buka dihari-hari besar keagamaan dengan alasan fasilitas hotel dan untuk kepentingan bisnis hiburan malam semata.

“Ini tentunya tidak bisa dibiarkan, kategori bintang satu untuk Hotel Satria perlu ditinjau ulang dan jika menyalahi aturan dan ketentuan tentunya perlu diberikan sanksi atau dicabut ijinnya dan dijelaskan statusnya apakah hotel atau tempat hiburan semata,” ucap Jhon.

Jhon juga sangat mendukung upaya dan sikap dari Pemerintah Kabupaten Karimun yang menutup semua tempat hiburan pada saat pelaksaan MTQ 4 Provinsi Kepri yang akan dilaksanakan di Kabupaten Karimun akhir bulan ini Sementara Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun, Drs Syuryaminsyah membenarkan,  ada hotel berbintang di Karimun yang pencantumannya tidak melalui daerah.

"Status hotelnya memang berbintang. Tetapi, pemberian status bintang tadi langsung oleh pusat. Artinya, pemerintah daerah maupun PHRI tidak tahu. Dan itu kita anggap ilegal," tukas Syuryaminsyah di Rumah Dinas Bupati Karimun, Minggu (2/3).

Apakah pencantuman status bintang pada suatu hotel untuk memanfaatkan fasilitas yang ada agar tidak ditutup pada malam besar keagamaan? Pria yang akrab disapa Wak Min ini  menegaskan,  itu wewenang kepala daerah sementara pihaknya hanya sebatas mengawasi.

Disamping itu juga Jhon menyinggung soal masih banyak hotel maupun tempat hiburan malam di Kabupaten Karimun yang belum mengantongi izin lengkap dari pemerintah kota. Terutama izin penjualan minuman beralkohol (minol) klasifikasi A.

“Semua hotel berbintang harus mendapatkan izin minol klasifikasi A. Mulai dari bintang satu hingga bintang empat akan tetapi untuk hotel jenis melati tidak dapat diberikan izin,” jelasnya.

Seperti diberitakan persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Kepri mengakui masih banyak hotel di Kabupaten Karimun yang belum standar sesuai status bintang yang diberikan pada suatu hotel.

“Ada hotel berstatus bintang satu namun dalam kesehariannya tidak mencerminkan sebagai hotel bintang satu, malah justru lebih menonjol sebagai sebuah tempat hiburan semata. Bahkan status hotel bintang satu nya pun kita ragukan,” ucap Tantimin SH, Wakil Ketua II PHRI Provinsi Kepri, Senin (3/2)

Tantimin SH menegaskan, untuk pencantuman status bintang pada suatu hotel tetap melibatkan PHRI. Artinya, PHRI bersama pemerintah melalui Dinas Pariwisata terlebih dahulu menilai kelayakan pemberian status berbintang.

"Untuk proses pemberian status bintang untuk suatu hotel itu, memang wewenang pemerintah daerah malui dinas terkait. Tetapi masukkan PHRI juga menjadi pertimbangan. Karena kalau belum layak, mengapa harus dipaksakan. Apalagi aturannya sudah jelas," kata Tantimin.

Tantimin SH menjelaskan, persyaratan fisik hotel bintang satu yakni memenuhi persyaratan dinas tata kerja/ pekerjaan umum dan mudah dicapai untuk menjamin kenikmatan, tamu dihindarkan dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh suara bising, bau tidak enak, debu, dan asap.

Seluruh atau sebagian bentuk bangunan dekorasi mencerminkan budaya Indonesia. Jumlah kamar sekurang-kurangnya 10 kamar diantaranya satu kamar tunggal. Kemudian tersedia tempat parkir dengan kapasitas satu mobil untuk setiap 5 kamar tidur, tersedia lapangan rumput yang terpelihara dengan baik, dan tersedia pintu masuk terpisah untuk tamu dan barang keperluan hotel. (sumber.haluankepri.com)

Dasril , Hotel Satria Belum Layak Dijadikan Hotel Berbintang, Status Hotel Hanya Kedok

KARIMUN (KT) - Permasalahan mengenai penyalahgunaan izin status atau kriteria Hote Satria, sampai saat ini masih menjadi buah bibir dikalangan masyarakat banyak, pada umumnya di Tanjung Balai Karimun. Sejumlah LSM sudah mengeluarkan kritikan keras di berbagai Media Massa, kali ini Kabid Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) Satpol PP Karimun yang berbicara.

Kabid Tramtib Satpol PP Karimun, Dasril M.AP menyebutkan, Hotel Satria yang terletak di Jl. A. Yani tepatnya didepan lahan parkir Swalaayan Indo A. Yani, Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun belum layak dijadikan sebagai hotel bintang I (Hotel Berbintang).

"Hotel Satria tidak ada kriteria hotel bintang 1, sebab tidak memenuhi persyaratan fisik sebagai hotel bintang 1. Dan, status sebagai hotel hanya kedoknya, justru Hotel Satria sebenarnya khusus dijakdikan sebagai tempat hiburan malam (THM)," ujar Dasril kepada karimuntoday.com, Minggu (16/3/2014) melalui telepon genggamnya (Hp).

Disebutkan Dasril, Hotel Satria yang tidak memiliki lahan atau tempat parkir salah satu persayatan fisik mejadi hote l bintang I itu, pemiliknya terkesan tidak mengindahkan pemberitaan miring yang disejumlam media massa baru-baru ini, dikarenakan pemilik tempat usaha tersebut kabarnya sudah mengkantongi izin menjadi hotel bintang I dari Gubernur Kepri, HM. Sani berkisar selama 1 tahun.

"Saya tidak tahu pasti apakah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Karimun atau Provinsi yang menguruskan rekomendasi izin hotel berbintang untuk Hotel Satria, yang jelas pemiliknya sudah memiliki izin sebagai hotel bintang I yang ditanda tangani Gubernur Kepri. Sementara saat dipertanyakan kepada Disparsenibud Karimun, belum ada sama sekali mengeluarkan rekomendasi untuk perubahan status hotel tersebut," katanya.

Sewaktu mengetahui belum adanya Disparsenibud yang dipmpin oleh Drs. Suryaminsyah selaku Kepala Dinas (Kadis) mengenai belum pernah mengeluarkan rekomendasi perubahan status Hotel Satria menjadi hotel bintang I, disampaikannya Dasril, saat ini Disparsenibud terkesan buang badan dalam menanggapi permasalahan ini.

Lanjutnya, Hotel Satria hanya memiliki 5 unit kamar, di hotel selain menyediakan banyak vip room juga ada Hold Onnya, kemudian Hotel Satria banyak sekali mempekerjakan perempuan dari berbagai daerah sebagai pelayan di THM mereka.

"Diduga kamar yang ada itu dipergunakan untuk show time bagi tamu yang sudah mabuk berat dalam melakukan hubungan seks bersama teman wanitanya. Dan dugaan lainnya, pemilik Hotel Satria sudah menyalahgunakan izin yang dimiliki. Jadi seharusnya Disparsenibud bertindak dengan tegas, sebab ini dibawah tupoksi kerjanya," tutur Dasril denga nada tinggi.

Sambung Dasril, kita sangat mengharapkan ketegasan dan tindakan dari Disparsenibud dalam menyikapi permasalahan status di Hotel Satria ada. Dengan demekian Satpol PP selaku satuan yang menjalankan peraturan daerah (Perda) bisa ikut membantu. Sebab, kami (Satpol PP) tidak mau dinilai masyarakat tidak menjalan Perda yang sudah ada itu dari kejadian ini," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dikutip karimuntoday mengenai peraturan yang diterapkan PHRI persyaratan fisik hotel menjadi sebagai bintang 1, terdiri dari memenuhi persyaratan dinas tata kerja (Dinas PU), mudah dicapai untuk menjamin kenikmatan, tamu dihindarkan dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh suara bising, bau tidak enak, debu serta asap.

Selain itu, seluruh atau sebagian bentuk bangunan dekorasi mencerminkan budaya Indonesia, jumlah kamar sekurang-kurangnya 10 unit (diantaranya 1 kamar tunggal), tersedianya tempat atau lahan parkir dengan kapasitas 1 mobil untuk setiap 5 kamar tidur, tersedianya ruang umum (lobby lounge, ruang makan).

Selanjutnya, tersedianya lapangan rumput, tersedia pintu masuk terpisah untuk tamu dan barang keperluan hotel, tersedia tempat untuk menerima tamu, penerangan, pembayaran, penitipan barang berharga dan ruang penitipan koper, kemudianya tersedia toilet umum yang (pria dan wanita).

Sementara itu Kadis Parsenibud Kabupaten Karimun, Drs. Suryaminsyah ketiak dihubungi karimuntoday.com untuk melakukan konfirmasi melalui Hp, sayangnya berkali-kali ditelepon Hp pria yang kerap disapa Wak Min itu tidak dapat dihubungi, sampailah berita ini diunggah. (nov.k)

Canggai Putri

KALENDER BERITA

« December 2014 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
DISPENDA KARIMUN