humas karimun
humas karimun

Korupsi! Mantan Sekda Anambas Dituntut Selama Empat Tahun Enam Bulan Penjara

Published in TANJUNGPINANG
Written by  27 February 2017
Rate this item
(0 votes)

 

Ket Photo : Terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal (baju pink) usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Senin (27/2)(snw).

Tanjungpinang,(KT) - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Anambas Radja Tjelak Nur Djalal dituntut dengan hukuman selama empat tahun dan enam bulan penjara.

Terdakwa ini dituntut dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mess/asrama mahasiswa Anambas di Tanjungpinang tahun 2010 sebesar Rp 5 miliar.

Tuntutan tersebut diterima terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Senin (27/2). Sidang sendiri dipimpin majelis hakim Elyta Ras Ginting.

Tidak hanya dituntut dengan hukuman badan, terdakwa juga dituntut membayar denda senilai Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga dikenakan hukuman membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara senilai Rp 1,4 miliar.

“Jika Uang Pengganti tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman selama dua tahun dan enam bulan penjara,” papar jaksa Fahmi dan Rusli dari Kejati Kepri membacakan tuntutannya.

Jaksa menilai terdakwa terbukti secara sah menyakinkan bersalah melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas tuntutan jaksa tersebut, terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis melalui kuasa hukumnya, Bastari Majid pada sidang yang akan datang.

Tidak hanya Radja, mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Anambas, Zulfahmi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini dituntut jaksa.

Zulfahmi yang menjalani sidang terpisah dituntut jaksa dengan hukuman selama empat tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan.

Meski dikenakan hukuman badan dan denda, Zulfahmi tidak dikenakan tuntutan hukuman membayar UP. Sebagaimana Radja, Zulfahmi juga akan mengajukan pembelaan pada sidang mendatang.

Sebagaimana diketahui, dalam dakwaan yang dibacakan jaksa memaparkan jika dalam proyek tersebut Radja Tjelak Nur Djalal bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Sedangkan, Zulfahmi bertindak sebagai Sekretaris Panitia Pembelian Mess dan Sekretaris Tim Verifikasi Mess. Keduanya diangkat menjadi tim pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati (SK) Bupati Anambas Nomor 164 tahun 2010.

Berdasarkan SK tersebut, dengan alokasi dana yang ada kemudian Sekda melaksanakan pengadaan tiga mess mahasiswa yang lokasinya berada di Tanjungpinang.

Alokasi dana digunakan untuk membeli tiga rumah sebagai mess yakni rumah pertama senilai Rp 1,6 miliar, kedua Rp 1,8 miliar dan ketiga Rp 1,3 miliar, sehingga total dana yang digunakan senilai Rp 4,2 miliar.

Dalam proyek pengadaan, sebagaimana dalam dakwaan jaksa, menyebutkan dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar Rp 1,4 miliar dengan dugaan modus mark up anggaran yang tidak sesuai dengan nilai NJOP bangunan saat dilakukan pembelian dari pemilik rumah.

Terdakwa Zulfahmi, masih dalam dakwaan jaksa, jika dalam lelalng dalam proyek pengadaan disebut dinilai tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai sekretaris untuk melakukan verifikasi terhadap kelayakan bangunan, kelayakan harga sesuai dengan NJOP atau harga pasaran setempat.

Serta tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen atau surat-surat tanah dan bangunan untuk memastikan bahwa objek tersebut tidak dalam agunan atau sengketa dalam pihak lain. (snw/kt)

KALENDER BERITA

« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31