humas karimun
humas karimun

Yusril Koto ! Dana PPJU Rp4.732 Miliar Dibegal, Kejari Batam Diminta Usut Tuntas

Published in KARIMUN
Written by  27 June 2017
Rate this item
(0 votes)

 

Ket Photo : Rumah Mewah Mantan Kadispenda Batam.

Batam,(KT) – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Reformasi Gemilang (Barelang) Yusril Koto mengatakan, sebagai warga negara yang telah memenuhi kewajiban membayar Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) seperti di amanatkan dalam pasal 23A UUD 1945, ia berpendapat bahwa bagi-bagi dana sebesar Rp4.732 miliar dengan dalih sebagai upah pungut atau insentif merupakan perbuatan tercela. Karena tidak sesuai rasa keadilan dan menciderai norma dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi sebagai warga negara yang merasa sudah dibebani dengan kenaikan tarif listrik Batam yang selangit. Sementara oknum pejabat dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Batam hanya ongkang-ongkang kaki dapat bagi-bagi dana berpotensi merugikan negara.

“Padahal mereka sadar mereka tak memberikan pelayanan listrik, tidak bekinerja dalam melakukan pemungutan PPJU,” kata Yusril Koto kepada Kritisnews.com, di Batam Center, Selasa (27/6/2017).

Ia meminta agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam mengusut dan periksa serta kembalikan dana tersebut yang bersumber dari masyarakat Batam atas PPJU saat membayar rekening listrik bright PLN Batam termasuk token listrik.

Ket Photo : Rumah Mewah Mantan Kabid Penetapan Dispenda Batam.

“Bagi-bagi dana PPJU yang bukan hasil kinerjanya, itu jelas terindikasi perbuatan melanggar hukum, dan Kejari harus usut tuntas itu,” terangnya.

Ketua LSM Barelang itu mengistilahkan tindakan tersebut merupakan ‘Perampasan’ uang PPJU dengan dalih upah pungut atau insentif yang tak bisa didiamkan, apalagi dianggap hilang dan tak dikembalikan.

“Ya, karena uang itu seharusnya kan masuk ke kas daerah kemudian dikelola sebagai uang negara, dialokasikan untuk pembangunan daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, bukan masuk kantong pribadi untuk memperkaya diri oknum pejabat Pemko dan PNS Dispenda Batam,” ungkapnya.

Seperti diketahui, berdasarkan audit BPK tahun 2016, sekitar Rp4.732 miliar dengan dalih sebagai upah pungut dan insentif dibagi-bagikan kepada PNS Dispenda dan oknum pejabat Pemko lainnya, antara lain, triwulan pertama, mereka dapat insentif Rp668, juga, triwulan kedua, Rp1.143 miliar, triwulan ketiga Rp2.744 milar dan triwulan keempat Rp195 juta.

Bagi-bagi insentif itu tak sesuai ketentuan PP 69/2010 dan Perwako Batam nomor 20/2013 tentang tata cara pemberian dan pemanfataan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. Karena yang melakukan pemungutan PPJU adalah bright PLN Batam bukan pejabat maupun PNS Dispenda Batam.

Dalam audit BPK juga disebutkan, bahwa selama tahun 2016 bright PLN Batam hanya menyampaikan surat hasil pemungutan PPJU sebanyak 2 kali. Pada September 2016 dengan nilai Rp 11.492.835.548 dan Oktober 2016 sebesar Rp11.102.621.870.

Menurut ketentuan itu pihak yang menerima insentif antara lain, Kadispenda Batam, PNS Dispenda, Walikota dan Wakil Walikota serta Sekretaris Daerah (Sekda) Batam. (sumber:kritisnews.com.karimuntoday.com)

 

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30