humas karimun
humas karimun

BPKP Kepri, Tindak Lanjuti Temuan BPK RI Adanya Selisih Dana DJPL PT BMI di Bank

Published in KARIMUN
Written by  26 August 2017
Rate this item
(0 votes)
Ket Photo : Hasil dari Reklamasi dari PT BMI.
Karimun,(KT) - Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kepri, beserta Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun menindak lanjuti adanya temuan BPK RI, terkait selisih perhitungan Dana DJPL ketika di mulainya produksi dilakukan oleh PT BMI yang di setor ke bank,(uang jaminan),dengan uang yang tersimpan di bank dan juga dana tersebut sebelumnya sudah pernah di cairkan atas permintaan PT BMI yang di recomendasikan oleh Kadis Petambangan kala itu dengan dua orang Kepala Bidang, sehingga, terjadi pencairan uang sebesar, Rp.2,6 milyar rupiah untuk melakukan reklamasi pasca tambang, di pulau kas dan pulau propos.
Hal tersebut dikatakan, R.Hadimi Mantan Sekretaris Dinas Pertambangan Pemkab Karimun ketika dikonfirmasi karimuntoday.com, Kamis,(24/8/2017), Mengatakan, Ya memang benar beberapa hari lalu, dirinya diminta oleh Inspektorat Daerah untuk membantu menjelaskan terkait Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan,(DJPL), Pasalnya saat itu dia yang enyidangkan Ka.Amdal dan AMDAL PT BMI, makanya dia diminta untuk membantu investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Karaimun,dan BPKP serta Inspektorat Daerah telah memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan, salah satunya dari PT BMI.
" Ya, setelah melakukan rapat bersama, kami lansung meninjau kelapangan, ke pulau kas dan Pulau Propos , yang berangkat dari BPKP Kepri, Inspektorat Daerah dan Dia,(R.Hadimi-red), lansung melakukan peninjauan kelapangan terkait reklamasi yang dilakukan oleh PT BMI Pasca Tambang, hasilnya berbentuk notulen sudah di berikan ke BPKP serta Dokumen Pencairan Dana DJPL tersebut," Tuturnya
Ditambahkanya lagi, Sebenarnya ketika pihak perusahaan hendak mengajukan pencairan dana reklamasi harus melalui beberapa tahaan sebelum mendapatkan recomendasi dari pihak berwenang,(Kepala Dinas Pertambangan), An, Pemerintah Daerah Karimun, tahapan yang harus di lalui oleh perusahaan di antaranya, 1, Sebelum perusahaan melakukan reklamasi harus membuat dokumentasi untuk mengetahui zona bentangan wilayah pasca tambang,2. Menetapkan besaran hektar yang akan di reklamasi,3.Proposal rencana kerja dan pembiayaan pelaksanaan reklamasi tersebut. 4.Melaksanakan Kegiatan Reklamasi. 5. Di Evaluasi oleh Dinas Pertambangan antas nama pemkab karimun. 6. Pencairan dana, itulah tahapan yang harus di lalui sesuai mekanisme oleh pihak perusahaan ketika hendak mengajukan pencairan dana jaminan pengelolaan lingkungan, apabila tahapan tersebut tidak di penuhi oleh pihak perusahaan, kepala dinas pertambangan berhak tidak memberikan recomendasi," Ujarnya
Secara terpisah, Kepala Inspektorat Pemkab Karimun, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait adanya temuan BPK RI, adanya selisih perhitungan dana jaminan pengelolaan lingkungan PT BMI yang tersimpan di bank, dengan perhitungan BPK RI, belum dapat dimintai tanggapanya
Secara terpisah, Saiful Rahman SH Praktisi Hukum ketika dimintai tanggapanya terkait temuan BPK RI mengatakan, Dia sangat memberikan apresiasi kepada BPKP Kepri dan Inspektorat Daerah Karimun, yang telah melakukan audit investigasi serta memanggil beberapa pihak yang mengetahui terkait reklamasi dilakukan oleh PT BMI di Pulau Kas dan Propos, dan juga temuan BPK RI ini bisa menjadi pintu masuk bagi pihak ke polisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan," Tukasnya Singkat .(lh)
 
 
karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« December 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31