humas karimun
humas karimun

KPUD Karimun Sosialisasikan Mekanisme Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019

Published in KARIMUN
Written by  09 November 2017
Rate this item
(0 votes)

 

Ket Photo  Ketua KPU Karimun Ahmad Sulton bersama Anggota KPU dan Para Peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Acara Sosialisai Penataan Dapil dan alokasi kursi pemilu 2019 terhadap bakal parpol peserta pemilu 2019 di Hotel Aston Karimun, Kamis, (09/11/17).

 

Karimun,(KT) - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karimun,Provinsi Kepri, menyelenggarakan sosialisasi penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilihan umum tahun 2019 serta simulasi penghitungan alokasi kursi, acara tersebut diselenggarakan di hotel Aston Karimun (09/11/17) yang dihadiri oleh partai politik yang akan menjadi peserta pemilu tahun 2019.

Ketua KPUD Karimun Ahmad Sulton mengatakan, acara ini bukan penetapan daerah pemilihan (dapil), tapi baru sosialisasi tentang tata cara maupun pedoman-pedoman yang akan kita gunakan dalam menyusun dapil untuk pemilu tahun 2019 mendatang, selain itu dalam acara ini juga akan disosialisasikan tahapan-tahapan yang akan dilalui untuk pemilu 2019, ujarnya.

Eko Purwanko, anggota KPU kabupaten Karimun dalam pemaparannya mengatakan, pedoman dalam penetapan dapil berdasarkan data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari kementerian dalam negeri, kemudian berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 penyerahan DAK2 tersebut dilakukan pada tanggal 17 Desember 2017 mendatang, paparnya.

Adapun mekanisme, lanjut Eko, atau garis besar alur dalam penetapan dapil adalah, KPU kabupaten/kota melakukan penyusunan usulan penataapenataa dengan memperhatikan 7 prinsip yakni, kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporscoterminus coterminus, kohesivitas, integralitas wilayah serta kesinambungan dengan pemilu sebelumnya.

Dilanjutkannya, kemudian, dari hasil penyusunan dilakukan uji publik, dari hasil uji publik tersebut, kabupaten/kota menyampaikan usulan penataan dapil kepada KPU Provinsi, kemudian KPU provinsi melakukan rekapitulasi serta menyampaikan rekapitulasi tersebut kepada KPU pusat, kemudian KPU melakukan konsultasi hasil penataan dapil kepada DPR, lalu kemudian KPU menetapkan dapil kabupaten/kota dengan keputusan KPU, tutur Eko.

Sedangkan untuk menentukan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduk dari kabupaten/kota tersebut, alokasi krsi minimal adalah 20 kursi dn maksimalnya 50 kursi, jika jumlah penduduknya 200.001 sampai dengan 300.000 alokasi kursinya adalah 30 kursi, bila jumlah penduduknya 300.001 sampai dengan 400.000 alokasi kursinya 35 kursi, jelasnya.(DS)

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« November 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30