humas karimun
humas karimun

Kabid Humas Polda Riau! Terkait Tunjangan Perumahan Ketua DPRD Kuansing, Praktisi Hukum Laporkan dulu ke Polres

Published in KARIMUN
Written by  11 November 2017
Rate this item
(0 votes)

 

Ket Photo : Rumah Dinas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

 

Kuansing,(KT) – Beberapa kali diberitakan oleh media ini, terkait tunjangan perumahan yang diberikan kepada, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kuansing berdasarkan Perbup yang dikeluarkan oleh Mantan Bupati Kuansing, padahal Ketua dan Wakil Ketua DPRD sudah memiliki rumah dinas, seharusnya, apabila sudah dibangunkan rumah jabatan dianggarkan dalam APBD, para wakil rakyat tersebut tidak lagi menerima tunjungan perumahan.

 

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Riau melalui Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo ketika dikonfirmasi karimuntoday.com Jum;at (10/11/2017), mengatakan, Andaikata ditemukan adanya kerugian Negara tindak pidana tipikor dalam pemberian tunjangan perumahan tersebut, selayaknya aktivis hukum yang menjadi narasumber di karimuntoday.com melaporkan dulu ke polres kuansing.

 

“ Masyarakat di daerah apabila hendak melakukan pelaporan ada aturan mainya antara lain Laporan itu harus berjenjang, dari polres dulu, baru ke polda, namun, kalau untuk koordinasi yahh, boleh-boleh aja,” Tuturnya

 

Temuan ini mulai terungkap ketika sekian tahun setelah dibangun perumahan, bupati, wakil bupati dan sekda,serta ketua dprd, wakil ketua dprd,tidak di huni, namun, setiap bulanya mereka masih menerima dana tunjangan perumahan, untuk ketua dprd sebesar Rp.16 juta perbulan.

 

Disamping itu juga,Praktisi Hukum Kuansing, Zubirman SH, ketika dikonfirmasi karimuntoday.com Sabtu,(11/11/2017),Menilai, pemberian tunjangan perumahan kepada ketua dprd satu bulanya sebesar 16 juta rupiah, bisa dikatakan tidak mengacu asas kepatutan, pasalnya, sepengetahuan dirinya, mulai dari tahun 2011 s/d tahun 2015, dia tidak pernah mendengar ada kontrak rumah sebesar itu di kabupaten kuansing, provinsi riau, apalagi ketiga unsure pimpinan dewan tersebut, sudah dibangunkan rumah dinas menggunakan APBD Kuansing dan terkesan telah terjadi pemborosan anggaran.

 

“ Dia menilai penetapan tunjangan perumahan yang dianggarkan dalam APBD Kuansing untuk Pimpinan Dewan tidak melalui mekanisme yang ada,sehingga terjadi adanya dugaan pembengkakan anggaran, karena tidak sesuai dengan harga pasar, ditambah lagi rumdis yang dibangun tersebut sangat layak ditempati,jadi tidak ada alasan mereka tidak menghuninya,” Tuturnya

 

Ya, saat ini dia sedang melengkapi berkas (dokumen-red), pendukung, apabila sudah dilengkapi sebagai bahan laporan, maka dia segera melaporkan ke pihak penegak hukum,” Tukasnya (lh/roder)

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« November 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30