humas karimun
humas karimun

Iwan Gondrong! Komit Laporkan Dugaan Pengrusakan Lingkungan dan Reklamasi Pantai di Kawasan Costal Area Karimun

Published in KARIMUN
Written by  12 November 2017
Rate this item
(0 votes)

  

Ket Photo : Terlihat Reklamasi Pantai di Kawasan Pesisir Costal Area dan Juga terlihat Hutan Mangrov.

Karimun,(KT) – DPC Lembaga Aliansi Indonesia,(LAI), Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri,sangat komit membawa kasus dugaan pengrusakan lingkungan dan reklamasi pantai di bawa keranah hukum, buktinya kemarin sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan pihak penyidik menganjurkan untuk membuat pengaduan ulang dengan data lebih spesifik lagi, dan saat ini kita tengah menyusun data yang diminta oleh penyidik untuk bahan pengaduan berikutnya.

Hal tersebut dikatakan, Rahmad Kurniawan kepada karimuntoday.com Minggu,(12/11/2017), di Seputaran Complek Padimas mengatakan, Ya kalau mengacu kepada UU Republik Indonesia NO: 1 Tahun 2014, tentang perubahan UU NO: 27 Tahun 2007, Tetantang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta dikuatkan lagi dengan  Peraturan Daerah,(PERDA), Kabupaten Karimun Kepri,Dia menilai pihak yang melakukan reklamasi terkesan melanggar aturan yang di amanatkan oleh UU, dan juga sampai saat ini Perda tentang reklamasi di kawasan pesisir pantai costal area belum ditelurkan oleh dewan yang terhormat. Artinya, dasar hukum membawa kasus ini kepihak penagak hukum cukup kuat.

“ Kawasan Costal Area adalah kawasan konservasi, kawasan terbuka hijau dan tidak termasuk dalam tata ruang sebagai kawasan Eksklusif, bahkan sampai detik ini belum ada aturan maupun perda yang mengatur bahwa dikawasan tersebut di peruntukan untuk kawasan pengembangan dan lain sebagainya, bahkan perda tentang reklamasi saat ini baru tahap pembahasan, belum di syahkan, tetapi kenyataanya dilapangan sudah terlihat dilakukan reklamasi pantai di pesisir costal area,” tukasnya

Ditambahkanya lagi, Dalam UU tersebut di amanatkan setiap orang yang hendak memanfaatkan kawasan pesisir pantai harus mematuhi aturan yang berlaku, andaikata bertentangan dengan kaidah-kaidah yang di berlakukan maka sanksinya adalah pidana, karena di pasal 75 mengatakan, setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebahgian perairan pesisir dan pemanfaatan sebahgian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana di maksud dalam pasal, 16 ayat(1),dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga),tahun dan denda paling banyak, Rp,5oo juta rupiah, dan di Pasal,75A,berbunyi pula,Setiap orang yang memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal,19 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak, Rp. 2 Milyar Rupiah,” Tuturnya

" Itu baru permasalahan UU yang kita buka, belum lagi terkait periizinan kuari tempat pengambilan tanah urug serta AMDAL, dimiliki oleh perusahaan yang melakukan reklamasi, artinya, banyak dugaan ditemukan penyimpangan atas kegiatan tersebut," Imbuhnya (lh)

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« November 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30