humas karimun
humas karimun

Sssttt! Lahan Pantai dan Laut Jadi Milik Pribadi, Nelayan di Karimun Berencana Demo BPN

Published in KARIMUN
Written by  20 November 2017
Rate this item
(0 votes)

 

Ket Photo : Puluhan Nelayan Kuda Laut, Baran, Meral bersama Edward Kelvin Rambe, SH, selaku Kuasa Hukum Nelayan berkumpul di lahan pantai yang dilakukan sita eksekusi PN Karimun, Senin, (20/11/17).

 

 

Karimun,(KT) - Kedatangan Petugas Juru Sita pengadilan Negeri (PN) Kabupaten  Karimun,Provinsi Kepri, ke lahan yang ditempati puluhan nelayan tradisional di Kuda Laut, Baran, Meral pada hari Jum'at, (17/11/17) lalu mengundang tanda tanya dibenak nelayan setempat,puluhan nelayan tradisional kuda laut yang telah menempati lokasi tersebut selama puluhan tahun merasa heran dan berencana menyampaikan protes dan penolakan terkait klaim seseorang terhadap tanah, pantai serta laut tempat mereka tinggal dan mengais rezeki.

 

Rencana protes tersebut disampaikan Aziz, Ketua Koperasi Usaha Bersama (KUB) Baran Sejahtera bersama puluhan nelayan kuda laut serta didampingi Edward Kelvin Rambe SH, yang dipercaya sebagai kuasa hukum mereka (nelayan -red), Aziz, dengan tetesan air mata pada kesempatan itu mengatakan, kami, nelayan kuda laut akan mengajukan protes ke pemkab Karimun terkait eksekusi lahan yang dilakukan PN Karimun, jika tidak diindahkan, kami akan berunjuk rasa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengeluarkan sertifikat kepemilikan, ujarnya.

 

Dilanjutkan Aziz, beberapa waktu lalu, saya sudah menanyakan bukti-bukti kepemilikan kepada seseorang berinisial (A) yang mengklaim kepemilikan atas tempat ini, namun beliau tidak mau untuk menunjukkanya, bahkan ia mengatakan kepada saya, tanya saja ke BPN, katanya, ucap Aziz menirukan, yang kami tau, bibir pantai ini milik negara, ada aturannya, selama kami menempati ini sekitar 35 tahun tidak ada masalah, ketika pihak pengadilan datang kami terkejut, tuturnya.

 

Sementara itu, Edward Kelvin Rambe, SH selaku Kuasa Hukum Nelayan mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No 2 tahun 1962 tentang cara peletakan sita, sita eksekusi harus dilakukan pencocokan terhadap bidang tanah ataupun batas-batas, namun aneh bahwa pada saat eksekusi penyitaan petugas pengadilan hanyak duduk-duduk saja dipantai, karena apa, karena itu laut, laut itu milik negara, karena berdasarkan Perpres No. 51/2016 menyebutkan 100 meter dari bibir pantai,ke darat tidak bisa dijadikan hak milik, kenapa masyarakat bisa, karena disebutkan boleh digunakan apabila sudah secara turun temurun demi kepentingan umum jelasnya.

 

Saat ditanyakan terkait langkah hukum yang akan dilakukan terhadap sita eksekusi, Kelvin mengatakan, kita mungkin akan mengajukan perlawanan, kita daftarkan pengaduan masyarakat ke pengadilan, namun diluar konteks itu, kita akan meminta pertanggung jawaban dari Badan Pertahanan Nasional, kita sudah sepakat untuk melaporkan ke Kanwil Kementerian Agraria, karena hal ini sepihak, tidak melibatkan masyarakat, mereka seperti memiliki kompetensi absolut tanpa mengikuti aturan perundang-undangan, tukasnya.

 

Secara terpisah, Ketua Pengadilan Tanjungbalai Karimun dan Kepala BPN Karimun, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya.(DS)

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« December 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31