humas karimun
humas karimun

Demo Nelayan dan PMII ke BPN Karimun Hasilkan 6 Kesepakatan

Published in KARIMUN
Written by  04 December 2017
Rate this item
(0 votes)

 

Ket Photo :Kepala BPN Karimun Susilawati bersama Kuasa Hukum Nelayan Kuda Laut Edward Kelvin Rambe, SH menunjukkan kesepakatan hasil dialog, Kapolsek Meral AKP Syaiful,PMII,Senin, (04/12/17).

 

Karimun,(KT) - Kisruh lahan pantai dan laut menjadi hak milik perorangan di Kabupaten Karimun tepatnya di kawasan pantai Kuda Laut, Kelurahan Baran kecamatan Meral dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 00051 dan 00052 tampaknya mulai menemukan titik terang, titik terang tersebut dihasilkan setelah puluhan nelayan beserta kuasa hukum nelayan Edward Kelvin Rambe, SH dan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi demo di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karimun, Senin,(04/12/17).

Pantauan dilokasi, peserta demo mendatangi kantor BPN Karimun sekitar pukul 09:00 Wib, sesampainya, peserta demo langsung berorasi, setelah berorasi sekitar 1 jam, Kepala BPN Karimun tidak kunjung jua menemui peserta aksi, hal ini membuat mahasiswa para nelayan dan mahasiswa PMII ingin beramai-ramai memasuki kantor BPN, namun hal itu urung dilakukan setelah kepolisian yang melakukan pengamanan aksi demo mencegah dan menyarankan agar beberapa perwakilan saja dari peserta demo untuk menemui pihak BPN.

 Masih dalam pantauan, kuasa hukum nelayan Edward Kelvin Rambe, SH, perwakilan nelayan, serta perwakilan PMII melakukan dialog didalam kantor BPN yang turut dihadiri Kapolsek Meral AKP Syaiful Badawi serta Camat Meral Irwan Dinovri, dialog berlangsung sekitar 2 jam, sekitar pukul 12:15 Wib, Kepala Badan Pertanahan Nasional Karimun Susilawati menemui peserta demo yang telah menunggu hasil dari dialog tersebut Susilawati mengatakan, ada 6 point yang telah disepakati, pertama, kuasa hukum nelayan mengirimkan laporan resmi ke BPN, kedua, status quo terhadap sertifikat hak milik nomor 00051, ketiga, pihak kepolisian selaku pengamanan menghimbau jangan sampai ada kegaduhan, empat, aktifitas nelayan jangan sampai terganggu, kelima, terhadap sertifikat hak milik nomor 00052 BKN akan melakukan inventarisasi, keenam, diharapkan kepada pihak terkait agar berkoordinasi dengan BPN Karimun, ucapnya.

Dilanjutkannya, hasil dari kesepakatan ini akan kami sampaikan tembusan ke Kanwil Provinsi Kepulauan Riau serta ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, terkait sertifikat itu, diterbitkan pada tahun 1988, saat itu masih di bawah Departemen Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, kami akan mencari data konkritnya terlebih dahulu, nanti akan diinformasikan spesifiknya, ujarnya.

Ditempat yang sama, Kuasa Hukum Nelayan Edward Kelvin Rambe, SH mengatakan, saya akan segera membuat laporan resmi untuk disampaikan ke BPN Karimun, kemudian terkait sertifikat diatas bibir pantai yang akan dilakukan inventarasi akan di lakukan penyesuaiannya, karena diatas bibir pantai tidak bisa dikeluarkan SHM, kedepan, saya serta para nelayan akan terus mengawal, kita minta BPN Karimun agar tegas bersikap terkait permasalahan ini, karena SHM tersebut adalah wewenang BPN, tuturnya.(DS)

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« December 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31