humas karimun
humas karimun

DPP Laskar Bunda Melayu : Bupati Lingga Harus Tindak Oknum ASN Bermain Proyek

Published in LINGGA
Written by  10 January 2018
Rate this item
(0 votes)

 

Ket Photo : Ketua Umum DPP Laskar Bunda Melayu, Hairul Anwar, Rabu (10/1) 

Lingga,(KT) - Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang untuk terlibat dalam usaha konstruksi yang berasal dari anggaran pemerintah, baik anggaran APBN ataupun APBD.

“Larangan tersebut sudah jelas disebutkan oleh peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang displin PNS pada pasal 4 ayat 2 terdapat 15 poin yang berisi larangan bagi PNS yang memanfaatkan APBD atau APBN, PNS dilarang sama sekali main proyek,” ujar Ketua Umum DPP Laskar Bunda Melayu Hairul Anwar, Rabu (10/1) kepada karimuntoday.com.

Ia mengatakan, bahwa dalam PP tersebut bahkan juga menyebutkan adanya sanksi. “Untuk sanksi terberat mulai penurunan tidak dinaikan pangkat selama 3 tahun, pembebasan dari jabatan dan diberhentikan dari PNS,” katanya.

Ia menambahkan, ada laporan masyarakat kepada Laskar Bunda Melayu terkait oknum PNS di kabupaten Lingga yang turut bermain dalam proyek pembangunan. “Kami sebagai LSM merasa miris mendengar laporan masyarakat ada oknum PNS inisial,(SF), mendapat Fee 10% sebagai makelar proyek untuk mendapat proyek pengadaan barang dan jasa dan kami memiliki voicenya terkait oknum yang bermain tersebut,” ujar Hairul.

 Kegiatan ini katanya dapat menyebabkan timbulnya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). “Tindakan ini pula yang dapat menjadi penyebab persaingan usaha yang tidak sehat jika adanya makelar proyek” katanya.

Terkait kemungkinan keterlibatan oknum PNS bermain proyek dari anggaran APBN atau APBD, Hairul meminta Bupati Kabupaten Lingga menindak tegas oknum tersebut sesuai peraturan yang ada dan dalam waktu dekat dia akan memberikan data-data kongkrit kepada bupati serta penegak hukum terkait adanya oknum ASN inisial (SF), menjadi makelar proyek.

“Karena jelas melanggar aturan yang ada, kita minta bupati mengambil tindakan tegas. Penegak hukum juga diharapkan dapat mengambil langkah tegas, ini agar tidak terjadi KKN di lingkungan pemerintahan kabupaten Lingga. Upaya ini perlu dilakukan karena kita sangat mencintai kabupaten Lingga,” terang Hairul

Secara terpisah, Bupati Lingga, H.Alias Wello sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, terkait adanya temuan Laskar Bunda Tanah Melayu, tentang adanya ASN dilingkungan Pemkab Lingga menjadi Makelar atau bermain proyek, belum dapat dimintai tanggapanya.(lh)

 

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« May 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31