humas karimun
humas karimun

LSM RCW Kepri Pertanyakan Dana Jaminan Pasca Tambang PT Bukit Merah Indah di Karimun

Published in KARIMUN
Written by  14 February 2018
Rate this item
(1 Vote)

 

 Ket Photo : Muklansyah Ketua LSM RCW Kepri dan Andri Sufandi Ketua LSM Payung Makota Karimun.

 

Karimun,(KT) – Lembaga Swadaya Masyarakat,(LSM), RCW Kepri mempertanyakan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang PT Bukit  Merah Indah ketika tidak lagi menambang bauksit di Pulau Kas, Peropos dan Pulau Ngal Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, setelah pemerintah melarang ekspor mineral mentah per 6 Mei 2012. 

 

Pasalnya, tutupnya PT BMI meninggalkan dampak lingkungan yang cukup parah Pulau yang semula hijau dengan pepohonan kini terlihat gundul dan meninggalkan lubang bekas penambangan selama hampir dua setengah tahun, dan terlihat Pulau tersebut  gundul tanpa direboisasi kembali serta lubang yang menganga  karena belum dilakukan direklamasi dan sampai saat ini belum diketahui oleh public seberapa banyak dana jaminan pasca tambang yang di setor oleh perusahaan tersebut.

 

Dari informasi di dapat, PT Bukit Merah Indah sudah melaksanakan Reboisasi dan Reklamasi di pulau tersebut, dengan menghabiskan anggaran kurang lebih, 2,6 milyar, tetapi kenyataan dilapangan, hanya terlihat puluhan batang pepohonan yang nampak hidup, bahkan sudah menjadi temuan BPK RI dan ditindak lanjuti oleh BPKP Kepri serta inspektorat kabupaten karimun, bahkan kedua institusi tersebut sudah melakukan investigasi kelapangan, namun, hasil dari ibestigasi tersebut, sampai saat ini belum terekspos ke public.

 

“ Selayaknya temuan BPKP Kepri dan Inspektorat karimun ketika melakukan investigasi kelapangan di beritahukan ke public, sehingga masyarakat mengetahui apakah memang ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan reboisasi tersebut, atau merecomendasikan ke penegak hukum untuk dilakukan penyeldiikan,” Tuturnya

 

Secara terpisah, Andri Sufandi Ketua LSM Payung Mahkota kepada karimuntoday.com mengatakan, Permasalahan di PT Bukit Merah Indah sebenarnya bukan hanya terkait dengan dana jaminan reklamasi pasca tambang saja, tetapi masih banyak yang belum terungkap ke public dan dia memiliki bukti otentik beberapa oknum ikut menikmati dana dari perusahaan bauksit tersebut, dia sudah memberikan data-data tersebut kepada beberapa orang dilingkungan pemprov kepri, dan dia siap memberikan dokumen temuan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila diminta.” Tuturnya Singkat

Dikutip dari Tribunews Batam, Kepala Inspektorat Daerah Karimun, Dedi Hardiman membenarkan pihaknya melakukan audit DJPL, salah satunya PT BMI. Audit dilakukan 14 Agustus-20 September 2017.

Hanya saja, Dedi mengaku tidak tahu terkait pencairan DJPL PT BMI sebesar Rp 2,6 miliar tersebut pada 2009. Ia menyebut pernah mendengar tapi tidak pernah melihat dokumennya.

Meski begitu, Dedi sempat menanyakan hal tersebut ke Dinas ESDM (dulu Dinas Pertambangan, red) tapi tidak dokumennya sudah diserahkan ke provinsi.

“Saya dengar pernah tapi dokumennya saya tidak lihat, saya tanyakan ke Dinas Pertambangan, katanya mereka sudah tidak tahu lagi karna sudah lama, timnya juga sudah bubar,” kata Dedi Hardiman di ruang kerjanya, kemarin.

Perihal hasil tim  audit di sejumlah lokasi bekas penambangan perusahaan bauksit asal Tanjungpinang itu, Dedi juga mengaku sudah menyerahkan ke Pemprov Kepri berikut jumlah dana DJPL yang ada yakni sekitar Rp 9 miliar.

“Kesimpulan kami reklamasi pasca  tambang tidak dilakukan perusahaan, kalau pun pernah dilakukan dokumen laporannya. Kami sudah minta tapi sampai saat ini, tidak diserahkan, kami menganggap tidak pernah dilakukan," jelas Dedi.(kt/trbn)

 

 

 

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« May 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31