humas karimun
humas karimun

Pengesahan MD3! FOKKERMAPI se- Indonesia Tuding"DPR NGAWUR"

Published in KARIMUN
Written by  15 February 2018
Rate this item
(0 votes)

 

Ket Photo Niko Ardian selaku Ketua Umum FOKKERMAPI,(baju putih), bersama Masyarakat.

 

Pekanbaru,(KT) - Pengesahan Undang-Undang tentang MPR,DPR,DPD,DPRD dalam Rapar Paripurna DPR senin,(12/2/2018) yang lalu menuai protes dari Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Se-Indonesia (FOKKERMAPI). Satu jam setelah disahkan nya UU MD3 Niko Ardian selaku Ketua Umum FOKKERMAPI langsung merespon dengan berkoordinasi dengan seluruh kampus yang tergabung dalam ke anggotaan FOKKERMAPI yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia untuk segera melakukan kajian terhadap poin-poin revisi yang ditelah di sahkan dalam Paripurna DPR (senin/12/2/2018).

 

FOKKERMAPI mengkritik beberapa poin revisi, diantaranya : “Kewenangan DPD dalam evaluasi dan pemantauan Ranperda/Peraturan daerah” FOKKERMAPI menilai poin ini akan bertabrakan dengan UU Pemerintah daerah yang telah memberikan kewenangan kepada jajaran eksekutif, Sehingga akan berpotensi merugikan rakyat yang sudah menaruh harapan kepada kepala daerah yang sudah dipilihnya.

 

DPD itu mitra pemerintah pusat bukan mitra pemerintah daerah harusnya DPD fokus saja terhadap program-program pusat untuk masyarakat daerah yang diwakilinya, jangan terlalu jauh masuk kedalam ranah yg bukan kewenangannya. kemudian, poin selanjutnya tentang “ DPR bisa mengambil langkah hukum apabia seseorang, sekolompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR “ FOKKERMAPI menilai DPR harus menejelaskan batasan-batasan apa saja yang dianggap merendahkan sehingga ini tidak terkesan jadi alat pembungkaman dalam mengemukakan pendapat.

 

 “ DPR itu penyambung lidah rakyat. harusnya DPR terbuka terhadap kritikan dan masukan dari rakyat bukan malah sibuk membuat undang-undang yang mempersempit ruang dalam berpendapat bahkan menjadi lembaga anti kritik yang menghilangkan kepercayaan masyarakat” tegas Niko Ardian.

 

FOKKERMAPI mengingatkan kepada DPR agar Dalam setiap pengambilan keputusan supaya lebih mempertimbangkan undang-undang yang ada atau peraturan sebelumnya agar hukum tidak tumpang tindih dalam menjaga stabilitas dalam bernegara karena selama ini dinilai NGAWUR,” Tuturnya (red/rls)

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« May 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31