humas karimun
humas karimun

DPD Perpat Karimun Minta Pemkab Terbitkan Perda Wajibkan TKA Berbahasa Indonesia

Published in KARIMUN
Written by  17 February 2018
Rate this item
(0 votes)

 

Ketua DPD Perpat Karimun, Gatot Hariyanto.

 

Karimun.(KT) – Dalam Rangka Membentengi Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dari serbuan Tenaga Kerja Asing,(TKA), selayaknya Pemerintah Daerah saat ini mulai merancang Peraturan Daerah,(PERDA), dengan bersinegi dengan Dewan Perwakilan Rakyat,(DPRD), tentang aturan mewajibkan  setiap perusahaan memperkerjakan tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia dan sanksi bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing yang non skill serta tidak memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.

 

Hal tersebut dikatakan, Ketua DPD Perpat Karimun, Gatot Hariyanto kepada karimuntoday.com Sabtu,(17/2/2018), Ya’ Dia sangat memberikan apresasi kepada Ketua Komisi I DPRD Karimun beserta rombongan ketika melakukan sidak di PT Grace Rich Marine menemukan puluhan tenaga kerja asing non skill (pekerja kasar), dan tidak bisa berbahasa Indonesia, dan tentunya diminta kepada ketua komisi I DPRD Karimun, untuk mengusut tuntas temuan tersebut dengan melakukan hearing dengan Pihak Disnaker Kabupaten, Koordinator Pengawasan Tenaga Kerja serta Pihak Perusahaan untuk membuktikan apakah puluhan tenaga kerja asing tersebut sudah memiliki Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing,(IMTA).

 

Disamping itu juga, Dia berharap agar pihak Eksekutif dan Legislatif agar membuat satu Peraturan Daerah,(PERDA), tentang, diwajibkannya tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia, transfer skill kepada pekerja local dan larangan bagi tenaga kerja asing yang non skill, walaupun pada dasarnya aturanya sudah ada di UUD Ketenagakerjaan,artinya, dengan memiliki perda tersebut tentunya akan dapat menghambat masuknya tenaga kerja asing yang tidak memiliki kompentensi serta memberikan peluang kepada tenaga kerja local (tempatan),untuk bekerja.

 

“  Selayaknya Pemerintah Dearah Karimun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menelorkan Perda tentang larangan tenaga kerja asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia serta tenaga kerja kasar,(non skill), bekerja di perusahaan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sehingga kesempatan bekerja bagi tenaga kerja local dapat terpenuhi,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia melihat fungsi pengawasan dari Disnaker Provinsi Kepri masih terlihat lemah, pasalnya masih ditemukan adanya tenaga kerja kasar non skill serta tidak bisa berbahasa Indonesia bekerja di perusahaan di karimun, dampaknya, terhadap tenaga kerja local, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bekerja, karena sudah di isi oleh tenaga kerja asing, oleh sebab itu, kedepanya diminta kepada pegawai pengawas ketenaga kerjaan dari provinsi agar lebih jeli dan gesit melakukan pengawasan sehingga tidak kecolongan,” Pintanya (lh)

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30