humas karimun
humas karimun

Ria Iswety, SH : TKA di PT. CCCEI itu Izinnya Lengkap, Apa Yang Dipermasalahkan

Published in KARIMUN
Written by  20 February 2018
Rate this item
(0 votes)

 

Ket Photo : Ria Iswety, SH, Pengawas Ketengakerjaan Disnakertrans Provinsi Kepri Wilayah Karimun, (19/02/18).

Karimun,(KT) - Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri Wilayah Karimun Ria Iswety, SH kepada karimuntoday.com diruang kerjanya Senin, (19/02/18) mengatakan, " saya katakan bahwa TKA itu bukan di PT. Grace Rich Marine (PT. GRM) tapi di PT. China Communication Constructions Engeneering Indonesia (PT. CCCEI) kemudian PT. CCC Tianghoang dan PT. The National Global, total TKA dari 3 subcontractor itu sebanyak 42 orang, ungkapnya

 

Dijelaskannya, sepengetahuan kami, yang memiliki areal itu PT. CCC Tianghoang, perusahaan ini sebagai main contractor yang disubcont kan pekerjaannya kepada PT. CCCEI, PT. The National Global dan juga kepada PT. GRM, namun PT. GRM tidak memiliki TKA, subcontractor lainnya juga PT. Cahaya Karimun Perkasa (PT. CKP) yang mengerjakan penimbunan, ungkapnya lagi.

 

Dilanjutkannya, terkait TKA tersebut, dokumennya lengkap, karena kami dari segi pengawasan mengawasi tentang terlaksananya Undang-undang (UU), UU mengatakan bahwa TKA itu boleh bekerja di Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan, jadi syarat-syarat mereka penuh, IMTA ada, 7 hari setelah memiliki IMTA mereka lapor keberadaan, mereka sudah melapor, lalu DPKK mereka juga ada, kemudian pendamping dan dokumen pendampinyanya juga ada, jadi saat ini kami juga tidak tau apa yang dipermasalahkan, tanyanya.

 

 Terkait penerapan atau pelaksanaan IMTA itu dilapangan, kami pengawas juga sudah melakukan sidak sebelum Komisi I DPRD Karimun sidak, saat kami sidak, kami tidak menemukan TKA itu bekerja tidak sesuai skill IMTAnya, mereka bekerja sesuai izin mereka, terkait bahasa, mereka ada translater, jika diwajibkan berbahasa Indonesia, ini tentu menganggu investasi, katanya.

 

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Karimun Anwar Abu Bakar kepada karimuntoday.com beberapa waktu lalu mengatakan, terhadap perusahaan yang mempekerjakannya, kita meminta selengkapnya mengenai izin TKA tersebut, karena saat sidak, Komisi I menemukan TKA mengerjakan pekerjaan kasar, yang seharusnya masyarakat tempatan bisa mengerjakannya dan juga TKA tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia.(DS)

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30