humas karimun
humas karimun

Komisi I DPRD Karimun,Sesalkan Pernyataan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Kepri

Published in KARIMUN
Written by  21 February 2018
Rate this item
(0 votes)

 

Ket Photo : Reklamasi Pantai dilakukan PT Grace Rich Marine sekaligus Pendalaman Alur di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

 

Karimun,(KT) – Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri sangat menyesalkan pernyataan Pengawas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Provinsi Kepri, terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing di PT Grace Rich Marine yang diperkerjakan oleh 3 Subcontractor,yang berbunyi,jika diwajibkan berbahasa indonesia, ini tentu menganggu investasi.

 

Hal tersebut dikatakan, Sulfanow Putra Sekretaris Komisi I DPRD Karimun kepada karimuntoday.com Rabu,(21/2/2018), Dia sangat menyesalkan pernyataan pegawai pengawas ketenagakerjaan, dari Disnakertrans Provinsi Kepri, yang menyatakan, jika diwajibkan para tenaga kerja asing bekerja di 3 perusahaan tersebut, berbahasa Indonesia, ini tentu menggangu investasi, pernyataan tersebut seakan- akan memberikan peluang kepada tenaga kerja asing non skill untuk bekerja di kabupaten karimun.

 

“ Dari mana Ibu Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, Ria Iswety, mengambil kesimpulan, apabila tenaga kerja asing diwajibkan berbahasa Indonesia akan menghambat investasi, pasalnya tenaga kerja asal tiongkok yang bekerja di perusahaan tersebut tenaga non skill atau tenaga kerja kasar, menjahit karung untuk di isi pasir, sedangkan di karimun sendiri, masaih banyak putra tempatan belum memiliki perkerjaan” Tuturnya

 

 " Adapun 3 Subcontractor Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing di PT Grace Rich Marine Yakni,PT. China Communication Constructions Engeneering Indonesia (PT. CCCEI) kemudian PT. CCC Tianghoang dan PT. The National Global, total TKA dari 3 subcontractor itu memperkerjakan sebanyak 42 orang TKA Asal Tinongkok "

 

Ditambahkanya lagi, Ketika melakukan sidak ke PT Grace Rich Marine beberapa waktu lalu, dia bersama Ketua Komisi I sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan agar melaporkan seluruh dokumen periizinan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ke Komisi I DPRD Karimun, namun, sampai hari ini, dokumen tersebut belum juga di antar oleh pihak perusahaan, untuk itu dalam waktu dekat kita akan memanggil pimpinan perusahaan PT Grace Rich Marine dan instansi terkait dengan surat resmi.

 

Dikatakanya lagi, Selain menyoroti tentang tenaga kerja asing dari tiongkok non skill Komisi I juga mempertanyakan reklamasi dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan dalil pendalaman alur dan sampai saat ini kita belum melihat izin dimiliki oleh pihak perusahaan tersebut, karena kita melihat ada kerancuan terkait pengerjaan reklamasi dilakukan oleh pihak perusahaan, oleh sebab itu dalam pertemuan,(hearing), nantinya akan kita pertanyakan,” Tukasnya

 

Secara terpisah, Drs.Anwar Abu Bakar Ketua Komisi I DPRD Karimun, kepada karimuntoday.com mengatakan, Sampai hari ini pihak perusahaan PT Grace Rich Marine belum melaporkan dokumen periizinan dimilikinya,pasalnya mulai dari hari senin sampai sekarang, Rabu,(21/2/2018), belum terlihat pihak perusahaan tersebut mengantarkan dokumen periizinanya, namun, dia sudah meminta kepada secretariat dewan agar mendatangi disnakertrans provinsi kepri, untuk melakukan koordinasi terkait periizinan dimiliki oleh perusahaan tersebut,” Ujarnya Singkat (red)

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30