humas karimun
humas karimun

Pemkab Karimun dan Pebisnis Bicarakan Ditutupnya Impor Komoditi Pangan

Published in KARIMUN
Written by  22 February 2018
Rate this item
(0 votes)

 

 Ket Photo : Bupati Karimun dan Wakil Bupati Karimun, FKPD foto bersama dengan Pelaku Bisnis di Karimun, Rabu, (21/02/18).

 

Karimun,(KT) - Pemkab Karimun menggelar rapat koordinasi dan konsultasi dengan pelaku bisnis baik importir dan eksportir di Kabupaten Karimun terkait ditutupnya kran impor bahan pokok seperti beras, gula dan berbagai komoditi lainnya atau penertiban impor beresiko tinggi yang diberlakukan pemerintah pusat sejak bulan Juli 2017, Rabu,(21/02/18) di Rumah Dinas Bupati Karimun.

 

 Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan, ditutupnya kran impor bahan pokok ke Karimun menimbulkan masalah ekonomi karena kita di wilayah perbatasan, jadi kita berharap ada kebijakan khusus oleh pemerintah pusat terkait hal ini, jadi kita membicarakan itu dengan pelaku usaha, ucapnya.

 

"Memang hal ini tidak mudah, namun tadi kita mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi, pertama, kita akan menyurati Gubernur apa yang kita bicarakan hari ini, serta menyuratinya juga untuk dapat memfasilitasi Kabupaten/kota agar persoalan impor ini menjadi pembicaraan pusat, misalnya rapat dengan kementerian perdagangan," harapnya.

 

Selain itu, sambung Rafiq, kita adalah wilayah FTZ, saat ini untuk wilayah FTZ mendapatkan kuota impor adalah Batam, kita mengharapkan kuota impor Batam ditambah sehingga didalamnya ada untuk Karimun, sehingga distributor kita bisa mendapatkan itu yang tentunya membayar kewajiban-kewajiban, harapnya lagi.

 

Dalam pertemuan itu, Kakanwil DJBC Khusus Kepri Rusman Hadi didaulat sebagai narasumber terkait impor beresiko tinggi itu, diwawancara wartawan Rusman Hadi mengatakan, kebijakan itukan berlaku secara nasional, namun di daerah memiliki kekhasan tersendiri, oleh sebab itu kita mencari solusi yang akan kita sampaikan, karena aturan itu disana, katanya.

 

"Kita berkumpul saat ini adalah dalam rangka membantu pengusaha, karena kami bukan pembuat aturan, jadi kami meminta pelaku usaha agar mengurus perizinan ke pemerintah pusat, nanti kita dan pemda akan sama-sama mengawal pengurusan itu",tuturnya.

 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karimun Dwi Untung saat diwawancara awak media mengatakan, bila Kanwil BC dan pemda sudah mau membantu saya rasa tidak akan susah, pasti ada jalan keluarnya, mudah-mudahan kedepannya ekonomi Karimun membaik, untuk saat ini kita minta untuk sembako dulu, terkait perizinannya, kita pengusaha juga segera berusaha untuk mengurusnya, terangnya. (DS)

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30