humas karimun
humas karimun

LSM minta Kejari, Periksa Kabag Umum Setda Kuansing, terkait SPJ Fiktip Biaya Makan Minum di RM Bunguar Indah

Published in KARIMUN
Written by  13 April 2018
Rate this item
(0 votes)

 

 Ket Photo : Aswirmanto Ketua DPC LSM Clean Governance, Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.

 

Kuansing,(KT) – Lembaga Swadaya Masyarakat,(LSM), Clean Governance Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, meminta kepada Kejaksaan Negeri Kuansing, untuk melakukan pemanggilan terhadap Kabag Umum Setda Kuansing untuk dimintai keterangan pasca ditemukan adanya SPJ Fiktip dari hasil audit BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,(LKPD), Tahun 2017 silam.

 

Hal tersebut dikatakan, Aswirmanto Ketua DPC LSM Clean Governance kepada karimuntoday.com, Jum’at.(13/3/2018), Dia sangat menyayangkan kasus korupsi di kuansing sudah masuk fase mengkwahtirkan, mulai dari petinggi dilingkungan pemkab kuansing sampai ketingkat bawah,(kabid-red) dan para staf, dan saat ini kembali ditemukan adanya SPJ Fiktip untuk biaya makan minum di Rumah Makan Bunguar Indah yang nilainya ratusan juta rupiah,temuan tersebut dari hasil audit BPK, diminta kepada kejari kuansing untuk mengusut kasus tersebut.

 

“ Kejari Kuansing diminta pro aktif terkait kasus-kasus korupsi di kabupaten kuansing, khusunya di pemerintah daerah, salah satunya agar mengusut adanya temuan BPK terkait SPJ Fiktip di Bagian Umum Setda Pemkab Kuansing yang nominalnya ratusan juta rupiah,” Pintanya

 

Ditambahkanya lagi, Dia sudah membaca dibeberapa media online, bahwa SPJ tersebut sudah diperbaiki dan tidak ada permasalahan lagi,stetmen dari Kabag Umum tersebut memperkuat adanya SPJ Fiktip yang dilakukan untuk biaya makan minum di Rumah Makan Bunguar Indah, dan sudah bisa menjadi pintu masuk bagi penyidik kejaksaan untuk melakukan penyelidikan,” Tukasnya

 

“ Dengan memperbaiki SPJ Fiktip menjadi tidak fiktip, disebabkan adanya temuan BPK, tentu sangat dramatis sekali, pasalnya, andaikata tidak menjadi temuan BPK, tentunya SPJ Fiktip tidak diketahui dan oknum pejabat tersebut sudah mendapatkan keuntungan dari hasil SPJ Fiktip tersebut, artinya, Mens Rea atau Niat Jahat dalam teori hukum pidana sudah ditemukan untuk melakukan tindak pidana korupsi,” Tutupnya (*)

 

 

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30