humas karimun
humas karimun

Karantina Pertanian Karimun Sosialisasikan Peraturan Perkarantinaan Kepada Pengguna Jasa

Published in KARIMUN
Written by  18 April 2018
Rate this item
(0 votes)

Ket foto : Kepala SKP TBK Rosleini Purba, Panitia dan pengguna jasa Karantina Pertanian foto bersama usai sosialisasi digelar di Hotel Aston Karimun, (17/04/18)

Karimun, (KT) - Badan Karantina Pertanian melalui Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas II Tanjung Balai Karimun menggelar sosialisasi PP nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)yang Berlaku pada Kementerian Pertanian kepada para pengguna jasa karantina di Karimun Aston Hotel, Selasa,(17/04/18).

 

Dari pantauan, puluhan pengguna jasa karantina hadir dalam sosialisasi tersebut, tidak hanya pengguna jasa yang berada di pulau Karimun besar, tetapi juga dari pulau Kundur yang merupakan Wilayah Kerja SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun. "Ada beberapa yang kita undang dari Moro tetapi tidak dapat hadir," ungkap drh. Purwanto selaku Ketua Panitia.

 

Sementara itu, Kepala SKP Kelas II TBK Rosleini Purba kepada karimuntoday.com saat ditemui usai menjadi narasumber mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang peraturan perkarantinaan yang harus ditaati oleh pengguna jasa maupun masyarakat, ungkapnya.

 

Rosleini menerangkan, selain sosialisasi tentang PNPB, turut disampaikan juga Permentan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang menegaskan bahwa Karantina Pertanian merupakan garda terdepan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

 

Hal ini dikarenakan, lanjutnya, bahwa Karantina Pertanian juga melaksanakan pengawasan terhadap lalulintas media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang masuk ataupun keluar, baik itu antararea maupun antarnegara baik melalui Bandara, Pelabuhan, Kantor Pos maupun Pos Perbatasan. Jadi, pengguna jasa yang akan melalulintaskan hewan, tumbuhan maupun produk turunannya harus memenuhi persayaratan perkarantinaan demi keamanan dan kesehatannya, terang Ros.

 

 

Ditambahkannya, kalau terkait PNBP yang disetor ke Kas Negara oleh pengguna jasa tidak seberapa, hanya berkisar Rp 340-360 juta/tahun, namun substansi tugas kita bukan untuk PNBP, melainkan dari sisi kesehatan hewan, tumbuhan maupun produk turunannya," imbuhnya. (DS)

karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30