humas karimun
humas karimun

Pasca Ditetapkannya Bupati Anambas Tersangka, PT KJJ Nyatakan 9 Sikap. Inilah Pernyataannya?

Published in ANAMBAS
Written by  26 April 2018
Rate this item
(0 votes)
 
Ket Photo : Abdul Rahman, SH Kuasa Hukum PT KJJ.
 
TANJUNGPINANG, (KT)
- Sehubungan dengan penetapan Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dan mencermati pemberitaan atau isu yang sedang berkembang. Maka penasehat hukum PT. Kartika Jemaja Jaya (PT.KJJ) Abdul Rahman mengaku sangat perlu mengklarifikasi beberapa hal sehingga tak menjadi satu isu-isu liar di tengah masyarakat. "Dengan harapan bahwa penjelasan ini nantinya dapat menjadi pertimbangan kepada siapapun yang ingin mengeluarkan pendapat tentang masalah di atas,"kata Abdul Rahman, SH, dalam rilisnya yang diterima Karimuntoday.com, Kamis (26/4/2018). Ia memaparkan, bahwa PT KJJ memiliki pemahaman tentang penetapan Bupati Anambas itu, adalah sesuatu proses hukum biasa. Karena katanya, Indonesia adalah negara hukum, maka pihaknya (PT. KJJ) akan menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan. "Dalam hal ini PT KJJ memiliki hak sebagai investasi asing/PMA untuk dilindungi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor. 25 Tahun 2017 tentang penanaman modal, pasal (3) menyebutkan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban memberikan kepastian hukum dan kenyamanan investasi,"jelasnya. Menurutnya, bahwa investasi perkebunan karet yang akan dikembangkan oleh PT.KJJ di Pulau Jemaja adalah investasi legal yang memiliki perizinan dari pusat sampai ke daerah lengkap dan sudah sesuai dengan rencana Tata Ruang, Rencana Tata Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang. "Bahwa sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewajiban seorang kepala daerah adalah menjalankan ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam pemahami kami, Bupati Wajib menjalankan perda No. 3 tahun 2013 tentang rencana tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas,"urainya. Ia mengatakan, kegiatan investasi perkebunan karet di pulau Jemaja sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan apapun dan bisa dilakukan oleh perusahaan manapun, termasuk PT. KJJ, asalkan memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "PT KJJ melaporkan Bupati Kepulauan Anambas adalah upaya yang sangat terakhir kami lakukan. Setelah berbagai proses mediasi kami lakukan tetapi tidak mendapat respon apapun. Dan, bahkan alat berat kami dibakar oknum yang mengkordinir aksi pembakaran seperti, Samsul Bahri, Kusnadi, Nevi, War, Indrus, Anis dan Saiful sehingga perusahan mengalami kerugian ratusan miliar. Dan, kami akan segera meminta polisi menangkap para pelaku,"bebernya. Rahman mengatakan, dalam mediasi di Kantor Menkopolhukam, tanggal 23 Desember 2017, dimana perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diwakili Sekda, Camat Jemaja, Camat Jemaja Timur dan dari Kementerian Pariwisata secara jelas dan lugas memberikan petunjuk kepada Sekda, bahwa sekiranya Bupati ingin menjadikan semua kawasan Pulau Jemaja sebagai kawasan usaha Pariwisata, kewajiban pemerintah merubah RT/RW sebelum membuat satu kebijakan, apalagi melarang investasi satu perusahaan yang sudah memiliki perizinan. "Berhubungan dengan penelitian IPB yang menjadi dasar Bupati melarang investasi PT.KJJ, karena menurut kami hasil kajian IPB yang dilakukan 10 hari tersebut sangat bertentangan dengan Perda No. 3 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang Kepulauan Anambas,"urainya. Selain itu, menurut Rahman, hasil kajian tersebut dengan menggunakan mata anggaran kajian potensi kabupaten Kepuluan Anambas, tetapi kesimpulannya sangat subjektif dengan menyatakan, PT KJJ tidak cocok berinvestasi perkebunan karet di Jemaja. Sehingga hasil kajian ini, lanjut dia, dalam pemahamannya dijadikan bupati sebagai alat kejahatan/alasan untuk menutup PT. KJJ. "Pemerintah hanya menggunakan Amdal sebagai rujukan satu kajian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sehingga apabila bupati menggunakan hasil kajian IPB untuk menutup PT KJJ adalah merupakan salah satu kesalahan besar yang tidak di ingatkan oleh para pendukungnya, atau hasil kajian IPB untuk menutup PT. KJJ adalah merupakana kesalahan besar yang tidak diingatkan oleh para pendukungnya, atau hasil kajian IPB bukan Undang-undang yang dapat dijadikan dasar bupati menutup PT. KJJ,"terangnya panjang lebar. Dalam perkembangan kehidupan berdemokrasi, kata Rahman, adalah sangat bijaksana apabila Bupati membantu masyarakat tetapi apakah bantuan tersebut sesuai dengan Undang-undang. Apabila tidak sesuai undang-undang maka masyarakat yang mencelakakan Bupati. "Bahwa selama ini ada pihak- pihak yang menuduh perusahaan klainnya, hanya ingin melakukan ilegal logging, di Kepulauan Anambas, dengan tegas pihak yang menuduh PT.KJJ hanya ingin melakukan ilegal logging. Dengan tegas kami menolak karena izin kami adalah usaha perkebunan karet dan belum pernah bekerja lebih jauh di Pulau Jemaja tersebut,"pungkasnya. (r/helmy ridar) editor : helmy ridar
karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« May 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31