humas karimun
humas karimun

Keikutsertaan Pejabat Kesbangpol dan Linmas Kepri Seleksi Calon Kepala Perwakilan Ombudsman Dipertanyakan?

Published in TANJUNGPINANG
Written by  28 May 2018
Rate this item
(0 votes)
 
Ket Photo : Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Ketua Ombudsman RI diminta tinjau pansel penerimaan Kepala Perwakilan Kepulauan Riau 2018. foto net.

> Ketua Ombudsman RI Diminta Tuntaskan Carut Marut Pansel Kaper Kepulauan Riau
BATAM, (KT) - Sebagian masyarakat Kepulauan Riau, mendukung sejumlah peserta seleksi calon kepala perwakilan (Kaper) Ombudsman Kepulauan Riau (Kepri), yang melaporkan dan mempertanyakan kinerja panitia seleksi (pansel) yang diduga syarat kecurangan dan maladministrasi. Maka dari itu, Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, diminta menyikapi masukan dan segera mengambil tindakan tegas tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan pansel terhadap peserta seleksi Kaper Ombudsman di Kepulauan Riau tersebut. Sedikitnya sudah dua orang peserta, Ta'in Komari dan Amir Mahmud, yang mengaku kurang puas tentang kinerja pansel yang diduga berat sebelah itu. "Saya tadi kembali melayangkan surat ke Ketua Ombudsman RI, guna menindaklanjuti surat pengaduan/laporan saya tertanggal 25 Mei 2018 terkait dugaan kecurangan dalam seleksi calon kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri. Berdasarkan pengembangan informasi dan hasil investigasi saya tentang dugaan adanya calon titipan dan dugaan kecurangan atau bahkan maladministrasi yang dilakukan pansel KP Ombudsman RI Provinsi Kepri tahun 2018,"kata Ta'in Komari, kepada Karimun Today.Com di Batam, Minggu (27/5/2018) petang. Selain surat resmi ke pusat, Ta'in Komari juga membuat surat terbuka di akun pribadinya. Menurutnya, dalam pengembangan kasus dan hasil investigasi yang dia lakukan, terdapat sejumlah kecurangan Pansel, diantaranya, pada saat registrasi kehadiran peserta untuk mengikuti tes tertulis, tanggal 22 mei lalu, seorang calon Herman Prasetyo, tidak mampu menunjukkan ijazah asli dan menyatakan ijazah yang bersangkutan berada di Jakarta dan tidak mungkin dapat ditunjukan pada hari tersebut. "Logikanya saudara Herman Prasetyo langsung didiskualifikasi karena dalam pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 18 Mei 2018 jelas-jelas peserta diwajibkan menunjukkan KTP asli, Ijazah Asli, SKCK asli dan lainnya pada saat mau mengikuti ujian tertulis tersebut,"ujarnya. Namun, lanjut Ta'in, peserta bernama Herman Prasetyo tetap diperkenankan mengikuti ujian tertulis, bahkan secara hitungan waktu sangat tidak mungkin mampu menunjukkan ijazah asli karena berada di Jakarta, yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian tes tertulis dan berhak mengikuti tes selanjutnya. "Hasil penelusuran yang kami temukan bahwa Saudara Herman Prasetyo adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah 0Provinsi Kepri dengan jabatan Sekretaris kantor Kesbangpol dan Linmas Kepri. Sebuah jabatan yang cukup prestisius dalam karier sebagai ASN karena selangkah lagi dapat menduduki jabatan Kepala Dinas/OPD. Dalam hal pendapatan ‘take home pay’ dapat mencapai 20 sampai 25 juta rupiah perbulan bahkan lebihm,"bebernya. Dijelaskan, hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar bagi peserta lainnya, mengapa Herman Prasetyo yang sudah memiliki jabatan prestise dengan pendapatan cukup besar justru mengikuti seleksi jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri yang pendapatannya jauh lebih kecil berkisar 10 sampai 15 juta perbulan. "Dari pandangan karier sebagai ASN, saudara Herman Prasetyo juga masih memiliki kesempatan meraih jabatan-jabatan struktural lainnya. Sangat rugi jika dibandingkan dengan jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri yang hanya sampai 5 tahun. Jadi apa orientasi Herman Prasetyo ikut dalam seleksi CALON KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI KEPRI sangat patut digali dan pertanyakan lebih dalam..?,"ungkapnya. Ta'in menduga apakah yang bersangkutan benar-benar menginginkan jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman tersebut atau ada maksud lain…? Monggo silahkan, Ketua Ombudsman RI dan Komisioner lainnya menilai sendiri, jika unsur pemerintah yang menjadi Kepala Perwakilan, Ombudsman Provinsi Kepri apakah akan mampu memenuhi ekspekstasi publik dan berjalan sebagaimana mestinya. Lebih jauh Ta'in membeberkan, selain itu pada saat dilaksanakan tes tertulis, beberapa kejanggalan yang seperti disengaja pansel untuk memberikan ruang dan toleransi kepada seorang calon yang melanggar tata tertib ujian. Pansel sebelumnya sudah menyampaikan bahwa peserta dilarang meninggalkan tempat ujian sampai waktu ujian habis, ujian yang dilakukan dua sesi pilian dan isian akan diberikan waktu jedah istirahat selama 15 menit dengan masing-masing ujian 60 menit dan 45 menit. "Peserta yang sudah selesai mengerjakan soal hanya diperbolehkan menyerahkan kepada Pansel dalam waktu kurang dari 5 menit dari waktu ujian berakhir. Kenyataannya menimbulkan kejanggalan, Pansel mempercepat waktu istirahat hanya menjadi 5 menit dari yang semestinya 15 menit sebagaimana pembacaan tata tertib oleh pansel sebelum ujian dimulai,"urainya. Selain itu, ungkap dia, dua peserta mengumpulkan hasil ujian pada hitungan waktu di sekitar 10 menit sebelum waktu ujian berakhir, Lagat Parroha Patar Siadari yang kemudian disusul peserta lainnya, Arham. Maka semestinya keduanya diberikan sanksi diskualifikasi karena melanggar tata tertib ujian yang sudah dibacakan Pansel sebelumnya. "Nyatanya mereka berdua justru termasuk yang dinyatakan lulus tes tertulis dan mengikuti tes selanjutnya. Jadi ada apa dengan Pansel ini?. Penelusuran lebih lanjut ternyata, Saudara Lagat Parroha Patar Siadari siang itu tanggal 22 Mei 2018 harus mengikuti Tes Psikologi seleksi Calon Bawaslu Provinsi Kepri di Mapolda Kepri,"terangnya. Sehingga, lanjut dia, ada kemungkinan Pansel yang memangkas waktu istirahat dari 15 menit menjadi hanya 5 menit dan memberikan toleransi penyerahan hasil ujian 10 menit sebelum waktu habis adalah suatu bentuk bantuan khusus Pansel kepada Lagat Parroha Patar Siadari agar dapat segera pergi ke Mapolda Kepri untuk mengikuti Tes Psikologi seleksi Calon Bawaslu Provinsi Kepri tersebut. "Hal tersebut juga menunjukkan bahwa saudara Lagat Parroha patar Siadari tidak memiliki kemantapan dan keseriusan untuk menduduki Jabatan KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN RI PROVINSI KEPRI, dengan menduakan niat mengikuti seleksi posisi jabatan di kelembagaan lainnya. Di Seleksi Bawaslu, Saudara Lagat juga lulus. Sementara, saudara Azwardi, Ssos. MH, kami belum memiliki referensi apa-apa karena menang tidak mengenal yang bersangkutan lebih dalam,"tukasnya. Ta'in, meminta kepada Ketua Ombudsman RI sesuai dengan surat pengaduan lanjutan sebagai kelengkapan laporan dan pengaduan sebelumnya tertanggal 25 Mei 2018, sehingga sebagai usulan kami dalam surat pengaduan pertama itu dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan melakukan ujian terhadap 10 calon yang sudah lolos seleksi, kecuali tiga nama yang jelas-jelas tidak melanggar dan tidak memenuhi ketentuan dipersyaratkan pansel. Sikap yang diambil Ta'in Komari, ini mendapat dukungan dari sejumlah masyarakat dan netizen, misalnya, Zainal Abidin Kans, dalam akun facebooknya, mengatakan wajib kiranya Ketua Ombudsman RI menanggapi dan segera merekomendasikan agar pansel Kaper ombudsman Kepri mendiskualifikasi calon-calon yang jadi catatan serta mendengar alasan-alasan yang mendasar sudah dijelakan pelapor, Ta'in Komari. "Peliharalah peraturan dan BUDAYA MALU agar bangsa ini dihargai oleh bangsa lain dan dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat. Jangan bertindak seperti juragan kepada para kulinya. Sesungguhnya peraturan dan hukum milik bangsa dan negara, bukan milik pribadi oknum yg sedang berkuasa. Wassalam,"tulisnya. Seperti diberitakan sebelumnya, dilansir dari antara, panitia Seleksi Kepala Perwakilan (Pansel Kaper) Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau meminta masukan kepada masyarakat di wilayah tersebut agar mendapatkan kepala perwakilan yang profesional, integritas, dan berkualitas. "Panitia seleksi kepala perwakilan Ombudsman RI tahun 2018 untuk wilayah Provinsi Kepri menerima 19 berkas yang mendaftar sebagai calon kepala perwakilan," kata Humas Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri, Agung Setio Apriyanto, di Batam, Kamis. Agung mengatakan dari jumlah tersebut yang lulus pada tahap administrasi hanya 10 orang. Peserta yang lulus pada tahap administrasi lanjut Agung telah diumumkan secara resmi pada Jumat (18/5) lalu di website www.ombudsman.go.id. Menurutnya, 10 peserta tersebut mengikuti tes tertulis pada hari Senin tanggal 22 di kantor perwakilan Ombudsman Kepri di gedung Graha Pena. Hasil tes tertulis lanjut Agung langsung diumumkan pada Senin malam dan hanya menyisakan empat orang yang berhak mengikuti seleksi berikutnya. "Keempatnya itu ada bapak Arham, bapak azwardi, bapak Herman Prasetyo, dan bapak Lagat Parroha Patar Siadari," kata dia. Saat ini tambah Agung, keempat peserta yang lulus ujian tertulis akan menjalani tahapan tes profil assessment pada Rabu (23/5) dan Kamis (24/5)."Setelah itu akan dilanjutkan tes wawancara secara langsung dan dihadiri anggota Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei," papar Agung. Agung mengatakan agar mendapatkan kepala perwakilan yang memiliki profesional, integritas, dan berkualitas, Pansel Kaper perwakilan Ombudsman RI tahun 2018 membuka dan menerima masukan dari masyarakat. "Saran dan atau informasi terhadap para peserta bisa disampaikan melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dan hasil hasil akhir seleksi akan diumumkan pada Rabu (6/6) mendatang di website www.ombudsman.go.id. (helmy ridar) editor : helmy ridar
karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30