humas karimun
humas karimun

Polri Pertaruhkan Kredibilitas Demi Terwujudkan Pilkada Damai 2018

Published in BATAM
Written by  20 June 2018
Rate this item
(0 votes)

Ket Foto : Ketua KPUD Kota Tanjungpinang Robby Patria bersama calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang  pada Pilkada Serentak 2018. foto dok kpu

> Berpesta Demokrasi Sambil Tetap Menjaga NKRI

BATAM, (KT) - Sebagai pimpinan Polri yang bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengharapkan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, dapat berjalan demokratis dan damai di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena Pilkada serentak merupakan sebuah proses demokrasi, dilakukannya pemilihan terhadap kepala daerah baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dalam lingkup wilayah tertentu yang dilakukan secara serentak di tanah air. Pilkada serentak ini merupakan implementasi selama 10 tahun belakangan dimana adanya perubahan sistem pemilu yang dianut. 

Hal ini bermaksud untuk menghadirkan sistem pemilu yang lebih efisien, sehingga dapat mengakomodir semua aspirasi publik sebelum tahun 2005, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Namun, seiring semenjak terbitnya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa Kepala daerah dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat.

Sejak peraturan perundang-undangan itu mulai diberlakukan, maka setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pada tahun 2015 pemerintah mulai melaksanakan pilkada serentak terhadap pimpinan daerah-daerah yang masa kepemimpinan habis di tahun 2015.

Implementasinya adalah diharapkan dengan terselenggaranya pilkada serentak akan bisa lebih menghemat anggaran negara yang digunakan. Selain itu juga, diharapkan ada efektifitas dan efisiensi waktu dalam penyelenggaraannya. Dapat kita bayangkan bukan? dengan wilayah yang luas berapa banyak anggaran yang harus di keluarkan jika pilkada di laksanakan satu persatu.
 
Menurut pengamat Suryo Untoro, pilkada merupakan sebuah pemilu yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Rakyat yang telah memiliki hak pilih yang sah berhak untuk menentukan pilihannya dalam bentuk suara yang diberikan kepada kandidat pilihannya. 

"Dalam pilkada mekanisme pemilihan dilakukan untuk memilih Gubernur/wakilnya, Bupati/Wakilnya, Wali Kota/Wakilnya,"jelasnya.

Sebagaimana diketahui bersama, di Indonesia sendiri Pilkada dilaksanakan oleh sebuah lembaga Independen yakni Komisi pemilihan Umum (KPU). KPU memiliki perwakilan pada setiap daerah sehingga proses pendistribusian surat suara dan kelengkapan lainnya dibantu oleh KPU Daerah (KPUD) setempat.

KPU tidak bekerja tanpa pengawasan, karena untuk meminimalisir adanya pelanggaran yang terjadi maka dibentuklah Panwaslu. Panwaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota memiliki tuga utama dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada mulai dari tahap pengenalan calon, penetapan calon, kampanye hingga proses pemungutan suara berakhir.

Pilkada serentak menjadi sebuah tonggak demokrasi yang baru dan menjadi dampak positif golput . Dalam pelaksanaanya diharapkan berlangsung secara LUBER  (langsung, umum, bebas dan rahasia). Pemilihan kepala daerah serentak yang telah dilakukan sejak tahun 2015 juga telah tercantum secara jelas dan diatur dalam undang-undang (UU) Nomor 32 Tentang pemerintaham daerah. 

Selain itu juga sudah diatur dalam  peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 17 tentang perubahan atas peraturan Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, penggantian dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dan PP pengganti UU Nomor 3 tentang Perpu nomor 3 tahun 2005.

Sepanjang sejarah demokrasi Indonesia, pilkada serentak yang dimulai sejak tahun 2015 telah berhasil berjalan secara sukses dengan terpilihnya kepala daerah dan wakilnya baik yang di usung dari partai politik ataupun jalur independen. Sejarah mencatat pilkada serentak telah dilaksanakan selama dua kali yakni pada tahun 2015 dan tahun 2017 dan insya allah pada tahun 2018 ini. 

Misalnya, beberapa provinsi dan kabupaten yang masuk ke dalam daftar pilkada serentak sebelumnya, sejak tahun 2015 dan 2017. Pada tahun 2015 pilkada serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2015 di 8 provinsi yakni Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Dan pada tahun itu, selain itu pilkada juga diselengarakan dilebih dari 264 Kabupaten dan Kota.

Sedangkan, pada tahun 2017 pilkada serentak di Indonesia dilaksanakan secara bersama pada tanggal 15 Februari 2017 di tujuh provinsi yakni, DKI Jakarta, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. 
Selain itu pilkada serentak juga dilaksanakan dikurang lebih 93 Kabupaten dan Kota. Pengecualian, meskipun masa jabatan Gubernurnya habis pada tahun 2015, namun Provinsi DI Yogyakarta tidak melaksanakan pilkada serentak karena ia merupakan provinsi yang diberikan hak Istimewa di tanah air ini.

Pelaksanaan pilkada serentak memang menjadi salah satu potensi politik yang memanas pada setiap daerahnya. Sebut saja Pilkada DKI yang menyita banyak perhatian publik. Sehingga banyak orang  hanya menyorot ke ibu kota negara saja. Padahal bersamaan dengan itu, ada 6 provinsi dan 93 Kabupaten dan kota yang juga ikut melaksanakan pilkada serentah di tahun yang sama. Ketiak itu,setiap lini berita masa hanya fokus pada pilkada di ibu kota dan sedikit menyorot pilkada di daerah lain.

Pada tahun 2018 ini pemerintah kembali akan menyelenggarakan pilkada serentak pada  17 Provinsi yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,  Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Serta pilkada serentak juga akan dilaksanakan di 83 Kabupaten dan Kota lainnya. 

Jika dilihat seksama pada pilkada 2018 ini merupakan pilkada yang di laksanakan di banyak provinsi. Lebih banyak dari pilkada serentak di 2015 dan 2017. Memasuki awal 2018 ini, kondisi pilkada mulai terasa dengan banyaknya calon yang telah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota. Sebentar lagi Pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni segera dimulai, kita berharap bahwa pilkada serentak di tahun 2018 ini terlaksana dengan kondusif dan aman. 

Tidak ada isu-isu sara, black  campaign, negative campaign atau money politik yang selalu hadir setiap penyelenggaraan pilkada. Semua calon kandidat diharapkan mampu bekerja dan mengabdikan diri kepada masyarakat daerah. Karena bagaimanapun mereka adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Empat pengertian pilkada serentak bagi demokrasi indonesia, tentu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi anda untuk bisa lebih memahami tentang makna demokrasi. Pilihan politik boleh saja berbeda namun, kekondusifan situasi dan kondisi harus tetap berjalan dengan aman. Guna menciptakan pilkada yang bisa memenuhi semua harapan masyarakat daerah.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebagai pemegang kendali keamanan dan ketertiban dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Polri berkewajiban mengawal pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 ini, dapat berjalan secara demokratis dalam suasana damai. Ia mengingatkan pemberitaan media sangat memengaruhi suhu politik di Indonesia karena media berperan besar dalam membentuk opini publik. 

"Di tengah konstetasi politik yang terjadi polarisasi masyarakat dengan perbedaan pilihan, kita mohon media memberitakan dengan melihat dampak pemberitaannya. Jangan sampai konten pemberitaan mengabaikan prinsip jurnalistik. Demi mengejar rating dan berita eksklusif," kata Tito, di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/3/2018) lalu. 

Tito menyebutkan, dalam Undang-Undang Pers pun disebutkan bahwa media wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mengindahkan etika dan moral dalam menyampaikan berita. Menurut dia, jika media memberitakan hal-hal buruk, masyarakat akan terprovokasi, begitu pula sebaliknya. 

"Kita mendorong teman-teman media di tengah kontestasi politik sekarang. Peran media penting, bisa mendinginkan suasana, bisa juga memanaskan suasana. Jika berita tersebut berpotensi memprovokasi suatu pihak, maka perlu dipertimbangkan lagi untuk dipublikasikan. Saya tidak menekan. Saya mengimbau dan saya yakin teman media memiliki idealisme," ujarnya.

Dengan demikian, Tito berharap pelaksanaan pilkada dan pemilu bisa berjalan lancar, tanpa kampanye negatif ataupun kampanye hitam. Dengan menunjukkan Indonesia dewasa dalam berdemokrasi, negara lain akan melihat bahwa iklim di Indonesia aman untuk aktivitas ekonomi. 

Senada juga hal yang sama disampaikan, Karo Penmas Mabes Polri Brigjen (Pol) M. Iqbal ia mengatakan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk membuat sejuk pesta demokrasi melalui cooling system di bidang media, melalui pemberitaan. 

"Kami minta teman-teman (pers) untuk menyampaikan pesan-pesan sejuk. Pemberitaan yang sejuk itu kita lombakan,"kata Brigjen Pol M. Iqbal, Karo  Penmas Mabes Polri, saat berkunjung ke salah satu kantor media nasional, di Jakarta, Rabu (23/5/2018) lalu.


Ciptakan Pilkada Tanjungpinang, Polda Kepri Turunkan 1000 Personel 

Menjalankan intruksi dari Mabes Polri, sejumlah Polda melaksanakan apel persiapan pengamanan pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) seluruh Indonesia. Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hanya satu daerah di Kota Tanjungpinang yang melaksanakan pesta demokrasi.

Ketika itu, diawal pekan pertama Januari 2018, menjelang siang hari, seluruh jajaran Polres Tanjungpinang bersama stake holder lintas aparat menggelar apel kesiapan Pilwako kota Tanjungpinang. Seperti TNI, Satpol PP, Basarnas dan instansi lainya. Karo Ops Polda Kepri Kombes (Po) Haryadi memimpin apel.

"Kita pastikan persiapkan Polres Tanjungpinang sesuai intruksi Mabespolri. Ini adalah konsolidasi terhadap persiapan, ?mulai dari peralatan, para anggota dan intansi terkait," ujar Kombes Haryadi usai menjalankan apel di Kota Tanjungpinang, Jumat (5/1/2018).

Menurutnya, di Polres Tanjungpinang? telah dipersiapkan 330 personel. Selanjutnya akan dibackup oleh jajaran Personel Polda Kepri sebanyak 1000 personel. Seluruh jajaran personel polda Kepri saat ini sebanyak 5000 anggota. Dua pertiga dari seluruh jajaran Polda Kepri akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya Pemilukada Kota Tanjungpinang.

"Seluruh Polres-Polres akan kita ploting untuk melaksanakan pengamanan. Selain itu satu Kompi dalmas juga akan kita kerahkan ke sini (Tanjungpinag)," ujarnya.

Dijelaskan, beberapa titik rawan juga telah dipetakan. Namun secara detail ia tidak menjawab spesifikasi kerawanan yang dimaksud.Apakah itu tahapan yang diselenggarakan KPU ataupun masyarakat pendukung fanatik di tempat-tempat tertentu yang berpotensi terjadinya gesekan.

"Intelegen pihak terkait akan saling bahu-membahu untuk mengantisipasi potensi rawan. Kita bersama-sama untuk mengantisipasi itu," ungkapnya.

Sementara itu Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardyanto Tedjo Baskoro, menuturkan jajaranya terus melakukan persiapan. Di seluruh TPS sebanyak 313 akan diisi oleh seluruh jajaran personel kepolisian dan aparat terkait.

"Nanti Polres-Polres tetangga akan membackup karena memang hanya kita saja. Kita harapkan masyarakat membantu dalam menciptakan kondisi yang aman," kata Ardyanto Tedjo, saat masih menjabat Kapolres Tanjungpinang.

Dilain sisi, pihak kepolsiain seiring dengan popularitas media sosial yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang maupun individu yang mempunyai tujuan untuk bersenang-senang (Having Fun) atau humor, namun juga tidak sedikit dilakukan untuk alat propaganda dalam tujuan politis, misalnya dalam melakukan pencitraan maupun sebaliknya memburukkan seseorang atau kelompok dengan penyebaran berita Hoax.

Dalam dunia digital berita maupun informasi sering ditemui melalui media sosial, sayangnya berita maupun informasi yang didapatkan dari media sosial tidak semuanya berisikan kebenaran melainkan berita Hoax. Hoax adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diplintir dari kenyataan yang sebenarnya terjadi (berita buatan) atau direkayasa untuk tujuan lelucon maupun tujuan tertentu hingga serius (politis).

Dalam dunia media sosial memungkinkan semua orang menjadi publisher atau penyebar berita, bahkan berita yang dibuat sendiri termasuk berita palsu atau Hoax dari sumber yang tidak dapat dipercaya fakta maupun kebenarannya. Untuk mengantisipasi berita Hoax yang banyak beredar dan sangat meresahkan perseorangan maupun masyarakat.

Apalagi pada saat sekarang ini merupakan tahun Politik bagi beberapa wilayah di Indonesia yang sedang memilih pemimpin kepala daerah dalam Pilkada.Salah satu wilayah dalam pemilihan Kepala Daerah adalah Kota Tanjungpinang yang akan memilih Walikota dan Wakil Walikota 5 tahun mendatang.

Untuk menyikapi peredaran berita Hoax, Polda Kepri khususnya Polres Tanjungpinang berusaha semaksimal mungkin untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat dengan memberikan himbauan maupun dengan produk hukum melalui UU ITE agar tidak membuat maupun menyebarkan informasi serta berita bohong maupun Black Campaign ( Kampanye Hitam ) yang dapat menghancurkan kehidupan sosial, beragama,ideologi, berbudaya maupun bernegara.

Polri menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan Hoax, dewasa dalam berpolitik, wujudkan Pilkada serentak 2018 yang berkualitas aman dan nyaman dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2018, karena jarimu merupakan tanggungjawabmu serta masa depanmu dalam Hukum.(*)


penulis : indra helmi
editor  : indra helmi
karimuntoday.com

Cahaya.Asia

 

KALENDER BERITA

« July 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31