humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: October 2016

 

 

Ket Photo : Ketua Dewan Pers Yosep Adi Pasetyo.

 

Cirebon,(KT) – Ketua Dewan Pers Yosep Adi Pasetyo mengatakan mulai Februari 2017, pihaknya akan memverifikasi media massa di Indonesia tanpa pungutan biaya. Langkah tersebut sebagai upaya perbaikan kualitas media. Namun konsekuensinya, hanya media-media yang telah terverifikasi saja yang bisa meliput secara resmi. “Setiap instansi hanya melayani media yang terverifikasi,” kata dia di Hotel Aston, Cirebon, Sabtu, 29 Oktober 2016

Menurut Yosep, perbaikan tidak hanya akan menyasar media. Tetapi, para wartawan yang berada di setiap media harus mengikuti perubahan ke arah peningkatan kompetensi. Ia mendorong wartawan melakukan uji kompetensi guna mendapatkan sertifikat menjadi wartawan yang berkompeten dengan profesinya.

 

Yosep mencatat tingkat kompetensi wartawan di Indonesia masih rendah. Ia mencatat dari sekitar 80 ribu wartawan, yang mengikuti uji kompetensi baru sekitar 10 ribu. Menurut dia, ke depan wartawan tidak hanya ditanya perihal identitas. Tetapi sudah mengacu pada kompetensi melalui kartu kompetensi yang telah dimiliki.

Yosep mengatakan masih ada sekitar 4 bulan untuk mempersiapkan wartawan mengikuti uji kompetensi dan verifikasi terhadap perusahaan pers. Ia mengatakan nantinya wartawan yang telah memiliki kompetensi akan mendapat kartu berisi perusahaan tempat kerja, foto, dan identitas tersebut akan muncul di Dewan Pers. 

Yosep mengatakan akan ada kerjasama antara Dewan Pers dengan dua lembaga negara yaitu TNI dan Kepolisian. Ia mengatakan mulai Februari 2017, Jenderal TNI akan mengeluarkan surat edaran bahwa instansinya hanya akan melayani wartawan yang berkompetensi. Begitu pula dengan Kepolisian. “Enggak ada berbagi informasi kepada orang yang tidak kompeten,” katanya. 

Yosep mengatakan salah satu kriteria media yang terverifikasi adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal pers. Misalnya media tersebut menerbitkan berita secara rutin dan berbadan hukum. (sumber: TEMPO.CO/KARIMUNTODAY.COM)

Published in KARIMUN

 

 

DEMAK,(KT) -Puluhan anak di Demak,Jawa Tengah,Sabtu soare (29/10) mengikuti pawai khitan. Puluhan anak ini diarak keliling dengan menaiki becak sebelum dihitan sebagai tanda memasuki usia dewasa. 

 

Pawai khitan,tradisi unik dilakukan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin,Pilangwetan,Demak,Jawa Tengah.Dengan mengenakan baju muslim lengkap,sekitar 24 anak yang akan dikhitan ini dinaikkan becak yang diberi hiasan diarak keliling sejauh tiga kilometer. Selama arak-arakan pawai khitan ini berlangsung,anak-anak dimintakan doa restu kepada kyai-kyai masjid dan musholla. Ada sebanyak lima kyai masjid dan satu kyai musholla yang dimintakan doa restu untuk keselamatan anak-anak yang akan dikhitan.

 

Menurut Kyai Haji Masykuri,pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin,Pilangwetan mengatakan, tradisi yang rutin diadakan dua tahun sekali ini dilakukan untuk mengenalkan anak-anak pondok pesantren tentang pentingnya pendidikan agama,” kegiatan ini kita lakukan dua tahun sekali  untuk mengenalkan pendidikan agama anak agar anak-anak yang dikhitan nantinya menjadi anak yang soleh,” ucapnya 

 

Masykuri menambahkan,peserta khitan yang gratis ini selain anak-anak sekitar pondok,juga anak-anak yang belajar di sekolah dan pondok pesantren yang dikelolanya.”Alhamdulillah tanpa promosi,banyak anak-anak yang ikut khitanan masal,” imbuhnya.

 

Sementara itu,Arjuna,peserta pawai khitan,mengaku senang bisa mengikuti khitan masal. Walau dinaikan becak sebelum dikhitan,dirinya tidak malu mengikuti pawai khitan.”saya senang bisa ikut khitan,dan tidak malu dinaikkan becak,” katanya

 

Selain pawai khitan,pada malam harinya pihak pondok pesantren juga mengadakan kegiatan pemberian santunan kepada sebanyak 43 anak yatim piatu.(nur)   

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq.

 

Karimun,(KT) – Aparatur Sipil Negara,(ASN), di Lingkungan Pemkab Karimun, Provinsi Kepri bakal mendapat sanksi tegas dari bupati karimun, apabila tertangkap tangan melakukan pungli kepada masyarakat, sanksi tegas tersebut berupa pemecatan sebagai pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak bagi honorer apabila melakukan Pungutan Liar,(PUNGLI).

 

Hal tersebut dikatakan, H.Aunur Rafiq Bupati Karimun, Provinsi Kepri kepada wartawan beberapa waktu lalu, Dia berharap mulai dari tingkat terendah sampai ketingkat lebih tinggi dilingkungan pemkab karimun agar tidak melakukan pungli kepada masyarakat yang hendak melakukan pengurusan surat-surat maupun dokumen lainya, dan apabila masih ada ditemukan serta adanya laporan dari masyarakat adanya praktek pungli dia tidak akan segan-segan memecat oknum yang melakukan pungli tersebut.

 

“ Jangan coba-coba melakukan pungli bagi ASN serta Honorer dilingkungan pemkab karimun terhadap masyarakat, ketahuan pemecatan dan jeruji besi menanti,(penjara-red), pasalnya, dia berkomitmen pemkab karimun, bebas dari namanya pungli kepada masyarakat,” Imbuhnya

 

Ditambahkanya lagi, Untuk saat ini dia tidak akan membentuk Satgas Pungli, karena dari instruksi bapak presiden RI, agar memberikan kewenangan kepada inspektorat, untuk melakukan pengawasan, artinya, kedepan diminta kepada inspektorat untuk lebih pro aktif lagi dalam melakukan pengawasan, dan dia berharap agar ASN maupun tenaga honorer untuk bekerja sesuai dengan aturan,” Pintanya

Dikatakanya lagi, Beberapa SKPD yang berpotensi pungutan liar saat ini sedang dipantau dan juga dia sudah memerintahkan kepada wakil bupati karimun, untuk turun lansung ke kelurahan maupun ke kecamatan untuk melakukan sosialisasi agar para ASN dan tenaga kontrak tidak melakukan pungli,” Pungkasnya

 

Dikatakanya lagi, Beberapa waktu lalu dia sudah mendapatkan laporan dari salah seorang kabid, tentang adanya praktek pungli kepada masyarakat yang hendak mengurus kelengkapan untuk mencari pekerjaan, dan dia berharap kedepan hal tersebut tidak terjadi lagi, andaikata masih ada ASN maupun tenaga kontrak nakal, maka dia akan mengambil tindakan tegas,” Tuturnya (redaksi)

Published in KARIMUN

 

 

Ket Photo : Bupati Karimun, H.Aunur Rafiq.

 

Karimun,(KT)  - Para Pejabat Eselon II di Pemprov Kepri ke depan boleh was-was.

 

Pasalnya, akan ada wajah-wajah baru yang akan bersaing menduduki jabatan Kepala SKPD dilingkungan Pemprov.Kepri di Dompak.

 

Gubernur Kepri Nurdin Basirun tidak hanya membawa mantan Sekda Karimun TS Arif Fadillah, tetapi juga akan membawa gerbong besar untuk menduduki jabatan setingkat kepala dinas alias eselon II.

 

Saat ini, ada enam nama pejabat eselon II dari Pemkab Karimun menunggu panggilan untuk pindah. Mereka sudah menjalani assesment, akhir pekan lalu.

 

Enam orang itu adalah Kepala Disperindag, Koperasi dan UKM Muhammad Hasbi, Kepala Dishub Aryandi, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Hazmi Yuliansyah, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Amjon, Kadis PU Abu Bakar, Asisten III Setdakab Syamsuardi dan satu orang eselon III, Aris Wujeng.

 

Adapun, Enam nama tersebut diungkapkan sendiri oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq saat melantik 45 pejabat seselon di lingkungan pemkab karimun, Senin (24/10).

 

"Hari ini dia bakal menerima pemberitahuan dari pemprov kepri perihal hasil assesment mereka ini secara tertulis," Ujar Rafiq.

 

Sementara di Karimun sendiri, untuk mengisi kekosongan sejumlah posisi pejabat Eselon II tersebut, sementara akan diisi oleh sekretaris masing-masing SKPD sebagai Plt.

 

Kalau tidak ada aral melintang, pelantikan Kepala SKPD terpilih berdasarkan assesment di pemkab karimun, akan dilakukan pertengahan Desember 2016 mendatang.(*)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Terlihat Kasie Intel Kejaksaan Karimun,Aji Satrio Prakoso serta Kasta Rizalta dari Dinas Pendidikan Karimun melihat Kondisi Ruang Kelas.

Karimun,(KT)  - Kejaksaan NegeriKarimun melakukan peninjauan ke sejumlah Sekolah DasarNegeri di Kecamatan Buru yang mendapatkan bantuan pembangunan fisik.

Sekolah yang ditunjau di antaranya pembangunan dua ruang kelas di SD Negeri 008 Kampung Baru, Desa Tanjungbatu Kecil dan pembangunan gedung perpustakaan SD Negeri 002 Buru, Selasa (25/10/2016).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Karimun, Aji Satrio Prakoso, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tugas dari Kejari untuk melakukan pengawalan proyek fisik yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan.

Beberapa proyek fisik itu tengah dilaksanakan di Pulau Karimun, Pualu Kundur, Kecamatan Buru dan Kecamatan Moro.

"Rata-rata pembangunan menggunakan DAK (Dana Alokasi Khusus) dan program Block Grant. Dua ruang kelas di SDN 008 mendapatkan bantuan anggaran sebesar Rp 298,6 juta dan pembangunan gedung perpustakaan SDN 002 Buru alokasi anggarannya senilai Rp 160 juta lebih," katanya sebagai Ketua Tim selaku tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Pengawalan yang dilakukan dari Kejari Karimun ini disebutkan Aj, setelah beberapa waktu lalu Bupati Karimun dan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun menandatangani MoU mengenai TP4D.(sumber: tribunnews.com/karimuntoday.com)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Wakil Bupati Karimun, H.Anwar Hasyim.

Karimun,(KT) -  Tenaga Kontrak,(Honorer), dilingkungan Pemkab Karimun, di Kantor Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, dan mereka saat ini bekerja sebagai karyawan di PT Saipem TBK.

Hal tersebut dikatakan, Umar S.Pd kepada karimuntoday.com rabu (26/10), ya beberapa bulan lalu sebanyak 5 orang tenaga kontrak atau honorer di Kanpora Karimun telah mengundurkan diri, mengenai pengunduran diri mereka berlima sudah dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah,(BKD). Dari informasi didapat kelima mantan tenaga kontrak tersebut saat ini bekerja di PT Saipem TBK.

“ 5 Orang Tenaga Kontrak (honorer), di Kantor Pemuda dan Olahraga,(Kanpora), telah mengundurkan diri, dan sudah di laporkan ke Badan Kepegawaian Daerah, artinya, semenjak mereka mengundurkan diri, mereka tidak lagi menerima gaji dari pemerintah kabupaten karimun, provinsi kepri,” Imbuhnya

Ditambahkanya lagi, Dengan mundurnya lima orang tenaga kerja kontrak tersebut, tentunya secara normative bisa juga menghambat pelayanan public, karena dengan keberadaan 5 orang mantan tenaga kontrak tersebut selama ini sangat membantu,” Pungkasnya

Wakil Bupati Karimun, H.Anwar Hasyim kepada karimuntoday.com beberapa waktu lalu mengatakan, akan mendata ulang seluruh tenaga kerja kontrak(honorer-red), dilingkungan pemkab karimun, karena dia mendapatkan informasi banyak para tenaga kerja kontrak mengundurkan diri, mulai dari SKPD maupun dari tenaga pengajar, dan dia telah mengintruksikan kepada Badan Kepegawaian Daerah,(BKD), untuk mendata ulang,” Cetusnya (redaksi)

 

 

Published in KARIMUN

 

 

Ket Photo : Hariyadi salah seorang Mantan Mahasiswa Angkatan Pertama Tahun 2008 silam, Jurusan Penjaskes, memperlihatkan ijazah didapatnya dari Universitas Karimun pada Tahun 2014 silam.

 

Karimun,(KT) – LSM Pendidikan Karimun,(PIK),bakal melaporkan,Abdul Latif Mantan Rektor Universitas Karimun,Provinsi Kepri ke Kemendikti Republik Indonesia, pasalnya, ketika menjabat sebagai rector universitas karimun telah melakukan transfer nilai terhadap mantan mahasiswa jurusan Penjaskes angkatan pertama tahun 2008 silam, ketika mereka melakukan perkulihaan ulang, sedangkan jurusan penjaskes mulai dari tahun 2008 s/d tahun 2011, belum memiliki izin dari kemendikti, baru sekitar akhir tahun 2011 izin prodi penjaskes serta 4 prodi lainya di terbitkan, adapun saat ini mantan rektor tersebut sedang menjalani hukuman karena tersandung kasus korupsi.

 

Hal tersebut dikatakan, Hendri Bawole Ketua LSM PIK Kepada karimuntoday.com rabu(26/10), Ya secepatnya kasus ini akan kita laporkan ke kemendikti di Jakarta, karena dari kesaksian mantan mahasiswa dipengadilan negeri tanjungbalai karimun, provinsi kepri, senin (24/10), terkait menjadi saksi meringankan atas terdakwa, MS.Sudarmadi Mantan Rektor UK tahun 2008 silam serta HM.Taufik Mantan Ketua Yayasan Tujuh Juli, ketika Jaksa Penuntut Umum mencecar pertanyaan kepada Khairul saksi mantan mahasiswa Universitas karimun, terkait kuliah ulang, dan mempertanyakan apakah, nilai ketika melakukan perkulihaan dari tahun 2008 sampai dengan keluarnya izin dari dikti, di transfer oleh pihak rektorat, khairul dengan tegas mengatakan, iya, ada beberapa mata pelajaran,(jurusan-red), yang ditransfer, pernyataan khairul tersebut sempat dipotong oleh ketua majelis hakim, namun, Jaksa Penuntut Umum kembali menanyakan kepada saksi, dan saksi mengatakan sekali lagi, ya benar dilakukan transfer nilai.

 

“ Ya dalam waktu dekat dia melaporkan Mantan Rektor Universitas Karimun, Kepri serta Dekan Universitas Karimun ke Kemendikti di Jakarta, pasalnya, akibat transfer nilai tersebut, sehingga adik-adik mahasiswa angkatan pertama di wisuda pada tahun 2014 silam,akibatnya kedepan tentu akan merugikan para mahasiswa/wi tersebut, padahal dari keterangan Saksi Ahli Ibu.Ir.Midiawati dari Kopertis X Padang, ketika bersaksi dipengadilan negeri tanjungbalai karimun mengatakan, Mahasiswa Melakukan Perkulihaan sebelum prodi keluar  dianggap illegal atau tidak diakui, pertanyaanya, kenapa pihak rektorat universitas karimun saat itu, berani melakukan transfer nilai, sedangkan izin prodi  saat itu belum keluar dari dikti,” Imbuhnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia juga sangat menyesalkan ketika sidang kemarin, senin,(24/10), pihak panesahat hukum terdakwa,MS.Sudarmadi dan HM.Taufik menghadirkan tokoh masyarakat karimun sebagai saksi meringankan, dia berharap hal serupa tidak terulang lagi dimasa akan datang, artinya, jangan dibawa-bawa orang tua kita,(tokoh masyarakat-red), bersaksi dalam perkara pidana, sebab, sebagai  yang dituakan tugas mereka bukan untuk itu,karena menurutnya, bisa beliau berdua di hadirkan ketika perkara ini belum sampai keranah hukum, untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang berseteru,agar melakukan perdamaian,” Tuturnya

 

" Keabsahan Ijazah di keluarkan oleh Universitas Karimun pada tahun 2014 ditanda tangani oleh Rektor.H.Abdul Latif serta Dekan Dirneti.M.Pd , dimiliki oleh mantan mahasiswa angkatan pertama atas 5 prodi belum memiliki izin dari dikti patut dipertanyakan, sebab, dengan adanya transfer nilai,apalagi ijazah tersebut telah digunakan untuk penyesuaian untuk kenaikan pangkat," Cetusnya

 

Secara terpisah, Dirneti.M.Pd Dekan Universitas Karimun, Kepri ketika dikonfirmasi via hp selularnya terkait, adanya transfer nilai para mahasiswa angkatan pertama pada tahun 2008 silam, yang izin prodinya belum keluar,namun pada tahun 2014 mereka diwisuda mengatakan, Dia tidak bisa memberikan penjelasan karena itu bukan bidangnya, nanti takut salah ngomong, sebab yang membidangi tentang hal tersebut adalah bidang akademik, anda (wartawan-red), silahkan ke rektorat untuk konfirmasi lebih lanjut,” ungkapnya singkat (redaksi).

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Ilustrasi.

 

Karimun,(KT) – Seperti diberitakan oleh media ini beberapa hari lalu terkait mantan sekdakab.karimun, Tengku Arif Fadillah saat ini menjabat sebagai sekdaprov.kepri yang belum mengembalikan mobil dinas ke bagian perlengkapan, akhirnya terjawab sudah.

 

Kabag Perlengkapan Pemkab Karimun, Fadjar kepada karimuntoday.com,selasa (25/10),mengatakan, bahwasanya mobil dinas yang diperuntukan kepada sekdakab.karimun sudah dikembalikan, dari tiga yang di invetariskan dua sudah dikembalikan dan satu unit mobil inovva yang mana mobil tersebut untuk operasional secretariat belum dikembalikan, karena mantan sekda mengajukan pinjam pakai.

 

“ Ya dua unit mobil dinas sudah dikembalikan ke bagian perlengkapan pemkab karimun, sedangkan satu unit lagi dipinjam pakai, namun, apabila mobil tersebut dibutuhkan tentu akan kita tarik, karena mobil tersebut untuk operasional secretariat,” Cetusnya

 

Ditambahkanya lagi, Kedua mobil tersebut nantinya akan diperuntukan kepada sekdakab.karimun yang baru, dan mobil tersebut saat ini dalam pengawasan bagian perlengkapan,artinya, sampai saat ini Plt.Sekdakab, belum ada tanda-tanda untuk menggunakan kedua mobil tersebut, apabila Plt.Sekdakab tersebut ingin menggunakan mobil tersebut segera kita serahkan, Tuturnya (redaksi)

Published in KARIMUN

 

 

Ket Photo : Wakil Bupati Karimun,H.Anwar Hasyim dan HM.Firmansyah Plt.Sekdakab,Karimun.

 

Karimun,(KT)  - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Karimun  dimutasi Bupati Karimun, Provinsi Kepri, Aunur Rafiq.

 

Kadishub karimun  sebelumnya dijabat Aryandi dimutasi menjadi staf ahli Bupati Karimun.

 

Hampir serupa juga dialami Kadinkes Karimun sebelumnya yakni Sensissiana dimutasi ke Asisten Sekretaris Daerah Karimun,sedangkan, Ir.Abu Bakar MT,sebelumnya menjabat sebagai Kadis PU juga di Mutasi sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, begitu juga dengan Hazmi Yuliansyah sebelumnya menjabat sebagai Kadis Perikanan, di Mutasi menjadi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Sekretariat Dearah pemkab Karimun.

 

Ke empat posisi Kepala SKPD  tersebut masih lowong.

 

Sedangkan, Rosmawati sebelumnya menjabat sebagai kepala badan Pemberdayaan Perempuan di Mutasi menjadi, Kepala Badan Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Karimun.

 

Bupati Rafiq mengatakan masih menunggu hasil assessment dan direncanakan pelantikan akan digelar pertengahan Desember mendatang.

 

Hal itu diketahui setelah Rafiq mengambil sumpah jabatan dan pelantikan pejabat Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama), Eselon III (administrator) dan Eselon IV (pengawas) dan pengambilan sumpah PNS di lingkungan Pemkab Karimun, Senin (24/10/2016) pagi sekitar pukul 10.00 WIB di kantor buapti karimun, jalan Poros.

 

"Ini mutasi hal yang biasa, ingat jabatan bukan hak tapi amanah, apabila ke depannya tidak efektif, bisa saja dilakukan mutasi di kemudian hari," ujar Rafiq dalam sambutannya. (red)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Mahasiswa Angkatan pertama, Hariyadi saksi meringankan kedua terdakwa,memperlihatkan ijazah SI nya, didapat di Universitas Karimun, pada tahun 2014 silam.(f.kt).

 

Karimun,(KT) – Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun,Provinsi Kepri kembali menggelar persidangan dalam perkara penyelenggaraan pendidikan tanpa izin di universitas karimun pada tahun 2008 silam dengan dua orang terdakwa, MS.Sudarmadi Mantan Rektor Universitas Karimun saat ini masih menjabat sebagai kepala dinas pendidikan karimun, serta HM.Taufik Mantan Ketua Yayasan Tujuh Juli Karimun, Sidang dipimpin lansung oleh Hakim Ketua, Fathul Mujib,SH,MH, dan dua orang Hakim Anggota, adapaun agenda persidangan, senin(24/10), masih mendengarkan keterangan para saksi yang meringakan kedua terdakwa yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum kedua terdakwa.

 

Kali ini kuasa hukum terdakwa menghadirkan 5 orang saksi meringankan, dua diantaranya adalah, tokoh masyarakat karimun, yaitu, Abu Samah, Ketua Lembaga Adat Melayu,(LAM), Sarjan Ketua Forum Pembahruan Karimun, serta 3 orang mantan mahasiswa dari jurusan penjaskes.

 

Abu Samah,Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Karimun,Kepri ketika dicecar pertanyaan oleh majelis hakim terkait sejauh mana dia mengetahui tentang yayasan maupun universitas karimun, Abu Samah mengatakan, Dia mengetahui adanya universitas karimun pada tahan 2009 silam, dan ketika hakim menanyakan apa nama yayasan yang menanungi universitas karimun, abu samah mengatakan, yayasan 757, pernyataan abu samah tersebut sempat membuat majels hakim serta pengujung yang menghadiri sidang tersebut sempat tersenyum, karena yayasan tersebut bukan yayasan 787, tetapi yayasan tujuh juli.

 

Ketika hakim menanyakan lagi, apakah dengan keberadaan universitas karimun, sangat membantu, Abu Samah mengatakan, Ya dengan adanya universitas karimun, sangat membantu sekali, karena sebelum adanya universitas karimun, para orang tua mengirim anaknya kuliah keluar dari karimun, tapi dengan adanya universitas karimun, maka sangat membantu sekali, bahkan sepengetahuan dirinya, yang kuliah di universitas karimun, bukan saja anak tempatan, tetapi juga dari daerah lainya, seperti dari kabupaten meranti, provinsi riau.

 

Ketika hakim ketua mempertanyakan terkait adanya permasalahan di Universitas Karimun, sehingga berujung ke pengadilan, Abu Samah dengan sigap menanggapinya, seharusnya masalah ini tidak sampai kepengadilan, andaikata dilakukan musyawarah dan mufakat dan diselesaikan dengan arif serta bijaksana, tentu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan,” Ujarnya mengaku sudah tiga tahun menjabat sebagai Ketua LAM karimun.

 

Begitu juga dengan, Sarjan Ketika di cecar pertanyaan oleh hakim ketua terkait sejauh mana dia mengetahui yayasan serta universitas karimun, kesaksian sarjan tidak jauh beda dengan ketua lam karimun, mengatakan, bahwasanya keberdaan universitas karimun, sejak izin prodi dikeluarkan secara keseluruhan sangat membantu masyarakat karimun, khususnya para orang tua, namun, sangat disayangkan hakim ketua serta dua orang hakim lainya, tidak menanyakan subtansi atas perkara tersebut,kepada kedua orang saksi.

 

Ketika Hariyadi Mantan Mahasiwa Universitas Karimun mengaku sudah di Wisuda ketika tahun 2014 silam, dicecar pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Juan,B.Manurung,” sejauh mana dia mengetahui tentang universitas karimun, Hariyadi mengatakan, dia adalah angkatan pertama pada tahun 2008 silam, dan dia juga mengetahui adanya gejolak para rekan-rekan mahasiwa pada tahun 2011 silam, terkait lima prodi yang belum ada izin dari dikti, namun, dia secara pribadi tidak  ikut-ikutan dalam masalah tersebut, sehingga ketika izin prodi penjaskes keluar pada tahun 2011 silam, dia melakukan pendafaptaran ulang, dan melakukan proses perkulihaan kembali,sehingga pada tahun 2014 dia mendapatkan gelar sarjana SI,(Wisuda-red), dan alhamdullah gelar sarjana disandangnya, dia bisa melakukan penyesuian ijazah dari pangkat golongan, II/B, sekarang menjadi Golongan, III/A,” Imbuhnya

 

Namun, ada yang membuat heboh, ketika JPU bertanya kepada saksi berikutnya, Mantan Mahasiwa Universitas Karimun, terkait proses perkulihaan, sehingga berlanjut ke wisuda,pada tahun 2014 silam, ternyata dari keterangan mantan mahasiswa tersebut, bahwasanya, sebahgian nilai ditransfer ketika melakukan perkulihaan mulai dari tahun, 2008 s/d tahun 2011 silam, pernyataan mantan mahasiswa tersebut, sempat membuat JPU Kaget, begitu juga dengan para pengunjung sidang, dan terlihat majelis hakim, sempat berbisik-bisik, karena sebelumnya pada persidangan terdahulu, ketika JPU menghadirkan saksi ahli dari kopertis x, Ibu,Ir.Midiwati, mengatakan, bahwasanya,” MAHASISWA UNIVERSITAS KARIMUN MELAKUKAN PERKULIHAAN SEBELUM PRODI KELUAR DIANGGAP ILEGGAL ATAU TIDAK DIAKUI “,pertanyaanya, bagaimana dengan mahasiswa angkatan 2008 silam, yang telah diwisuda pada tahun 2014 silam, namun, pihak rektorat melakuan transfer nilai terhadap para mahasiswa/wi, yang melakukan pendaftaran ulang,(kuliah ulang-red), sehingga mereka diwisuda, bahkan, ijazah dimilikinya sudah terlanjur di pergunakan.

 

Secara terpisah, Sinta Olivia Saksi Pelapor sangat menyayangkan kehadiran kedua orang tokoh masyarakat karimun menjadi saksi meringankan kedua terdakwa, pasalnya, seharusnya tokoh tersebut berpihak kepada mereka,karena dialah serta rekan-rekanya yang terzolomi, akibat perbuatan kedua terdakwa, dia, sangat menyesalkan sekali, Ujarnya Singkat. (redaksi).

Published in KARIMUN
Page 1 of 4

KALENDER BERITA

« October 2016 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
DISPENDA KARIMUN
DISPENDA KARIMUN