humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: June 2016

 

 
Ket Photo : 
Pasiter Kapten Arh Busono,membagikan takjil kepada ratusan pengguna jalan yang melintasi jalan di jalan Penawangan Purwodadi, Provinsi Jawa Tengah.(nur).

 

Grobogan(KT),- Kodim 0717 Purwodadi bersama anak-anak Pramuka asuhan Kodim Saka Wira Kartika  membagikan takjil kepada ratusan pengguna jalan yang melintasi jalan di jalan Penawangan Purwodadi dan sebaliknya tepatnya depan Makoramil 06 Penawangan. Kegiatan yang dipimpin langsung Kasdim 0717  Mayor Inf Drs Arif Isnawan, Pasiter Kapten Arh Busono dan Danramil 06 Kapten Inf Martin Surugalang langsung membagikan Takjil kepada pengguna jalan.

 

Menurut Kasdim pembagian takjil ini adalah wujud kepedulian Kodim 0717 Purwodadi dan Saka Wira Kartika  kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan yang tidak sempat berbuka puasa di rumah bersama keluarga.”Kegiatan ini bentuk kepedulian Kodim terhadap para pengguna jalan yang tidak sempat berbuasa di rumah,” ujar Kasdim

 

Ditambahkannya, dengan kegiatan tersebut sebagai momentum untuk selalu berbagi kepada sesama dan mengambil hikmah yang terkandung di dalam bulan suci ramadhan sehingga dengan saling berbagi semoga itu semua bisa bermanfaat bagi sesama. ”Dengan kegiatan ini smeoga bisa menjadi hikmah untuk selalu berbagi kepada sesama,” tambah Kasdim

 

Ratusan takjil yang distribusikan dalam kegiatan sosial ini merupakan sumbangan sukarela dari Koramil 06 Penawangan, Kodim 0717 Purwodadi dan Saka Wira Kartika. (nur)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Proposal Mengatas Namakan DPD Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun, Kepri, yang beredar saat ini di tengah Pemerintahan maupun swasta, jangan diberikan bantuan, proposal tersebut Ilegal, ungkap Azhar.

 

Karimun,(KT) – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri menghimbau kepada Instansi Pemerintah maupun Pengusaha untuk tidak memberikan bantuan hari raya, apabila ada proposal yang masuk mengatas namakan Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun, Kepri, sebab, saat ini DPD Ikatan Pemuda Melayu Karimun, sudah dibekukan kepengurusanya.

 

Hal tersebut dikatakan, Azhar MN Ketua Umum DPP Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri kepada karimuntoday.com kamis,(29/6), Dia mendapatkan informasi bahkan bukti adanya proposal yang beredar dilingkungan Pemerintah kabupaten karimun, serta dilingkungan para pengusaha mengatas namakan DPD Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun, Kepri, oleh sebab itu selaku Ketua DPP IPMKK Provinsi, dia menghimbau andaikata ada proposal menatasnamakan DPD IPMKK jangan dilayani atau dibantu, sebab, proposal tersebut ILEGAL,kapan perlu laporkan ke aparat penegak hukum.

 

“ Pihak Pemerintah Kabupaten Karimun,maupun para Penguasaha sekali lagi jangan dibantu andaikata ada proposal minta bantuan atas nama DPD IPMKK, sebab, saat ini kepengurusan DPD IPMKK sudah dibekukan di Kesbang Linmas, andaikata ditemukan proposal bantuan tersebut pihak pemerintah daerah maupun pengusaha, bisa melaporkan ke aparat penegak hukum,” Cetusnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia berharap agar oknum-oknum yang masih membawa nama IPMKK untuk kepetingan pribadi, agar berhati-hati sebab, dia selaku Ketua Umum, tidak segan-segan untuk melaporkan ke aparat penegak hukum, dan masalah adanya proposal bantuan tunjangan hari raya idul fitri  mengatas namakan DPD IPMKK sudah saya miliki untuk menjadi barang bukti, tinggal melaporkan saja ke polisi,” Imbuhnya (lh)

Published in KARIMUN

 

 

 Ket Photo : Warga Antusias membaca Al.quran.(nur).

 

Grobogan,(KT) - _Berbagai kegiatan dilakukan ummat muslim dalam memeriahkan bulan suci Ramadan. Seperti dilakukan oleh Aziz (35) seorang pemilik konter handphone “La Celluler” di jalan raya Godong-Semarang (29/6)membagi-bagikan voucer paket data internet senilai 11 giga kepada para pelangggan. Paket data ini diberikan secara gratis kepada para pelanggannya selama bulan ramadhan. Namun sebelum voucer paket data tersebut diberikan pelanggan diwajibkan intuk membaca al-quran sebanyak satu juz dikonternya.

 

Menurut Aziz, kegiatan yang dilakukannya tersebut terinspirasi dari pengusaha spbu yang memberikan bensin gratis satu liter kepada para pengendara setelah membaca satu juz al-quran. Karena dirinya hanya memiliki paketan data yang bisa dia sedekahkan pada bulan ramadhan,dirinya memberikan paket data gratis senilai 30 ribu rupiah kepada para pelangganya setelah membaca satu juz al-quran. “ Ya saya kan hanya punya paketan data,saya berikan secara gratis dengan syarat pelanggan ngaji dulu sayu juz,” ucapnya

 

Aziz menambahkan,kegiatan ini dilakukan selain untuk memperbanyak sedekah pada bulan suci,kegiatan ini dilakukan untuk menggugah semangat ummat islam agar gemar mengaji.”dengan kegiatan ini semoga bisa menambah semangat ummat Islam untuk mengaji apalagi di bulan ramadhan ini,” terang Aziz sembari memberikan paket data gratis kepada pelanggan setelah selesai mengaji.

 

Sementara itu,Alif(30) salah seorang pelanggan mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Disamping banyak teman,dengan kegiatan mengaji satu juz tersebut juga bisa memotivasi para generasi muda untuk senang membaca al-quran.”Alhamdulillah disamping dapat pahala,dapat juga bonus paket internet gratis,”ucapnya

 

Hingga tujuh hari ini sudah sekita 40 pelanggan dan  40 paket internet gratis senilai 30 ribu rupiah dia berikan kepada para pelanggan. Rencananya jika masih banyak peminatnya/kegiatan ini akan terus dilakukan hingga ramadhan usai.(nur)

Published in KARIMUN

  

Ket Photo : Kuncus Simatupang Ketua LSM ICTI-NGO Kepri.

Tanjungpinang,(KT) - Pada saat apel pagi, dibulan Januari 2013, salah seorang Staf Ahli Bapak H. HS, tidak lama kemudian menjadi ( Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang),dan sekarang menjabat kepala dinas Bappeda Kota Tanjungpinang, berpidato tentang Pemko akan bekerjasama dengan STIA LAN untuk membuka S2 kelas jauh di Tanjungpinang. Beliau katanya sudah berhubungan dengan pihak STIA LAN. Kabar ini bagi beberapa pejabat yang juga menjadi Dosen di beberapa perguruan Tinggi Negeri atau swasta sebagai informasi yang keliru dan salah. Kampus jauh dilarang apalagi untuk PNS. Titik. H HS bukan Dosen, tapi yang tidak habis pikir adalah STIA LAN kok mau ya menjual namanya untuk buka kelas jauh…

Hal tersebut dikatakan, Kuncus Simatupang Ketua LSM ICTI -NGO Kepri kepada karimuntoday.com.ketika itu, Eh ternyata informasinya keliru 180 derajat. Bukan STIA LAN tapi STIA YAPPAN, hampr mirip namanya tapi beda kualitas dan beda status. Rupanya ada aroma bisnis pribadi. Setiap mahasiswa yang daftar (perorang untuk program S2 sampai selesai Rp. 30 juta), disenyalir, H HS dapat 20% dari Rp. 30 juta. Weleh weleh….rupanya salah seorang peserta adalah Kabid di BKD Pemko Tanjungpinang Inisial,(SD), yang harusnya tau aturan tentang PNS Tidak Boleh kuliah kelas jauh dengan nama atau dalih apapun. Aturan mengenai larangan bagi PNS yang melanjutkan kuliah atau ijin belajar jarak jauh memang ada. Menteri pendidikan melarang PNS untuk  melakukan ijin belajar/kuliah secara jarak jauh. Pertimbangan nya tentu pada kualitas, karena dengan kelas jarak jauh dicurigai PNS hanya mengejar gelar (ijazah) bukan pada kualitas ilmu yang mereka dapatkan.

“  Anehnya, Mendiknas mengkemaskan Universitas Terbuka saja yang boleh membuka kelas jarak jauh. Dan PNS kuliah di Universitas Terbuka dikecualikan dari aturan larangan kuliah/ijin belajar jarak jauh.” Imbuhnya

Ditambahkanya lagi, Selain kuliah di UT, maka seorang PNS harus kuliah di kampus terdekat dari tempat kantornya. Terdekat di sini dibatasi jarak 60 Km atau waktu tempuh 1,5 jam/2jam.

Batasan jarak 60 km atau waktu tempuh ini sudah saya cari kemana-mana nggak ketemu aturan tertulisnya. Namun, sumbernya adalah dari BKN, bisa jadi aturan jarak ini adalah aturan internal BKN dalam menyelesaikan usulan kenaikan pangkat pencatuman gelar.” Pungkasnya

 Selain jarak, kuliah PNS di luar kedinasan juga tidak boleh menggunakan metode pemadatan misal kelas sabtu/minggu atau kelas yang dalam satu minggu hanya 2/3 hari saja perkuliahannya.

 

Kasihan juga ya bagi rekan rekan PNS Pemko Tanjungpinang yang sudah kena tipu dari kuliah STIA LAN tapi yang didapat STIA YAPPAN.Hebatnya sekarang mereka bisa membuat penyesuaian ijazah dari sarjana S2nya. Kok bisa ya, LSM ICTI-NGO Kepri  akan terus mengupas tuntas agar kebenaran dan aturan ditegakkan  di NKRI,” Tuturnya.(red)

Published in TANJUNGPINANG

 

Ket Photo : Wakil Bupati Lingga, M.Nizar ketika memberikan sambutan pada safari ramadhan di Desa Sungai Besar.

LINGGA.(KT) -  Setelah Berkeliling di setiap Desa yang ada di lingga sampailah giliran Desa Sungai Besar yang di kunjungi Wakil Bupati Lingga untuk mengadakan Safari Ramadhan Sungai Besar adalah Desa terakhir untuk safari Ramadhan Tahun ini.dalam kesempatan ini Wakil Bupati Lingga menyerahkan Tiga Puluh Paket Sembako untuk Masyarakat kurang mampu,paket sebako inii diserahkan oleh Bapak Sanusi yang sekaligus mewakili Kapolsek Dailk dan di saksikan Wail Bupati Lingga M.Nizar dan Kepala Desa Sungai Besar Selasa (28/6).

Dalam sambutannya M.nizar menyampaikan pesan dari bapak Bupati Lingga bahwa awal Juli DI desa sungai besar akan di adakan panen raya untuk itu kita berhara semua agar panen ini Bukanlah Panen yangterahir . program kita bukan hanya di desa sungai Besar saja yang kita jadikan tempat percetakan sawah tetapi beberapa tempat telah kita persiapkan seperti di Desa Panggak Darat dan Senayang.untuk mencapai target tiga ribu Hektar pada tahun 2017 nanti jelasnya.

Sebelom Berbuka Puasa diisijga dengan Ceramah Agama yang di sampaikan Bapak Ustad M.Zahit dari Kantor Kemenag Kabupaten Lingga.DalamCeramanya M.Zahit mengajak semua masyarakat untuk selalu bersukur kerna dengan bersukur Allah pasti akan menambah nikmatnya kepada kita. Dan marilah kita berlomba lomba menambah amalan di Bulan Suci Ramadhan ini karna bulan ini adalah bulan pengampunan bagi semua ahmbanya yang ingin bertaubat dan mari kita ber Do,a agar Ramadhan tahun depan kita bisa ketamu lagi Aminn Yarabbal alaminn.(Rusli)

Published in LINGGA

 

 

Ket Photo :  Muklansyah Ketua LSM RIAU CORRUPTION WATCH RCW KEPRI.

 

Karimun,(KT) – Fathul Mujib.SH.MH, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Provinsi Kepri, mengabulkan permohonan Kuasa Hukum MS.Sudarmadi Mantan Rektor Universitas Karimun terdakwa dalam kasus penipuan izin prodi universitas untuk bepergian keluar kota, sebab, sebelumnya terdakwa dilakukan penahanan kota, terhitung tanggal, 1juni s/d 30 juni 2016. Pemberian izin oleh Ketua Pengadilan tersebut, sekaligus bertindak selaku hakim ketua yang menyidangkan kasus MS.Sudarmadi  Terdakwa penipuan Izin Prodi UK, patut di “ CURIGAI “.

 

Hal tersebut dikatakan, Muklansyah Ketua LSM RIAU CORRUPTION WATCH RCW KEPRI kepada karimuntoday.com selasa (28/6), Dia sangat menyayangkan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, juga selaku Hakim Ketua menyidangkan kasus penipuan izin prodi, sangat berbaik hati dengan terdakwa MS.Sudarmadi Mantan Rektor Universitas Karimun, saat ini masih menjabat sebagai kepala dinas pendidikan karimun, kepri, meizinkan untuk bepergian keluar kota, kononya ke Surabaya dalam rangka mengikuti kuliah jarak jauh S3, padahal masa tahanan kota yang bersangkutan bakal berakhir pada tanggal, 30 juni 2016, sedangkan MS.Sudarmadi berangkat tanggal, 29 Juni 2016, celakanya, andaikata terdakwa di Surabaya selama tiga hari, statusnya tentu dipertanyakan, artinya, Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Provinsi Kepri tersebut tentunya patut di “ CURIGAI “.

 

“ Selayaknya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun,kepri, tidak memberikan izin kepada yang bersangkutan, sebab, ancaman hukuman terhadap terdakwa MS.Sudarmadi cukup fantasis, 10 tahun penjara serta denda 1 milyar rupiah, sebab, apabila terdakwa melarikan diri, taruhannya tentu sangat berat bagi ketua pengadilan,berkemungkinan jabatanya bakal dicopot, pertanyaanya, kenapa ketua pengadilan begitu enteng memberikan izin, jawabanya hanya tuhan serta ketua pengadilan yang tau,” Imbuhnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia berharap agar kasus ini menjadi perhatian serius bagi Mahkamah Agung,serta Komisi Yudisial(KY),dan Komisi Pemberantasan Korupsi,(KPK), karena dia melihat dari sudut pandangnya persidangan kasus penipuan izin prodi UK ini bak drama “OPERA”, artinya, keputusan finalnya (vonis), sudah diketahui wujudnya,” Pungkas Mulkan

 

Secara terpisah, Fathul Mujib SH.MH,Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Provinsi Kepri, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait sentilan salah satu LSM di kepri kepada dirinya, belum dapat dimintai konfirmasinya.(lh)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Net.

 

Karimun,(KT) – Pasca  Kemendagri Republik Indonesia mengumumkan beberapa Peraturan Daerah di Provinsi,Kota dan Kabupaten di cabut, salah satunya berimbas ke Perda di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, diantaranya, Perda Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akta Cacatan Sipil, Perda Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan,Perda Pajak Daerah dan Perda Retribusi Daerah, membuat pemerintah kabupaten karimun, kepri terperangah, sebab, perda yang dihapus tersebut salah satu penompang pemasukan pendapatan asli daerah,(PAD).

 

Drs.HM.Firmansyah M.Si. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun, Kepri ketika dikonfirmasi karimuntoday.com via hp selularnya selasa,(28/6), mengatakan, Bahwasanya dia sudah melakukan koordinasi/konsultasi dengan Ditjen Otonomi Dearah di Jakarta terkait beberapa Perda yang di hapus oleh Kemendagri, dan ternyata bukan dihapus tetapi di revisi.

 

“ Ya memang ada di dalam Perda beberapa pasal direvisi, salah satunya tentang retribusi golf, dan itu tentunya tidak menjadi masalah, sebab, dikarimun tidak memiliki lapangan golf, sedangkan pasal tentang HO dan Telekomunikasi tidak dicabut hanya di revisi pasalnya, artinya, pajak retribusi dan pajak lainya tidak ada masalah,” Imbuhnya

 

Ditambahkanya lagi, Produk Revisi Pasal tersebut nantinya Ditjen Otonomi Daerah nantinya menyerahkan ke Biro Hukum Depdagri, selanjutnya menyurati Gubernur Kepri tentang hal tersebut,” Ujarnya(lh)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : HM.Asyura Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.(dok).

 

Karimun,(KT) – Kondisi di DPRD Kabupaten Karimun,Provinsi Kepri kian memanas pasca mosi tidak percaya digelar oleh para anggota DPRD Karimun terhadap Ketua DPRD.HM.Asyura sehingga berbuntut pada dikuncinya ruangan kerja ketua DPRD siapa menguncinya tak seorangpun yang buka mulut , sehingga membuat HM.Asyura Meradang.

 

HM.Asyura ketika dikonfirmasi beberapa wartawan mengaku, dia sudah menyakan lansung ke Sekwan, H.Usman Ahmad namun, jawaban dari yang bersangkutan dinilai sangat ketus serta tidak memuaskan.

 

“ Dia mendapat informasi ruangannya sudah dikunci sejak hari kamis,(23/6), dan terakhir dia memasuki ruangan kerjanya pada hari senin,(20/6).ketika menerima kunjungan para rekan-rekan wartawan,” Imbuhnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia kembali menanyakan kepada Sekwan prihal ruangan kerjanya dikunci, dan sekwan mengatakan,tidak tahu, namun, setelah itu sekwan berkata katanya ada oknum anggota dewan yang mengunci ruanganya, kuncinya dibawa, namun, tidak tahu siapa oknum anggota dewan tersebut,” seharunya sekwan mengetahui hal tersebut, karena memang tugas dia sebagai sekretaris dewan,” Ujar HM.Asyura dengan mimic geram.

 

Dari pantauan dilapangan, dengan terkuncinya ruangan kerjanya, HM.Asyura terpaksa ketika melaksanakan tugas sebagai ketua dprd karimun menumpang diruangan Fraksi Partai Golkar, dimana dia berasal.

 

Secara terpisah, H.Usman Sekretaris Dewan ketika dikonfirmasi via hp selularnya mengatakan, Memang benar ruangan kerja Ketua DPRD Karimun terkunci, mengenai siapa yang melakunya, dia tidak mengetahui, namun, dia mendapatkan informasi salah seorang anggota dewan yang menguncinya, ketika ditanya siapa oknum anggota dewan tersebut,H.Usman tidka mengetahuinya,” Imbuhnya

 

Bhakti Lubis SH, Wakil Ketua DPRD Karimun, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya,seputar ruangan kerja Ketua DPRD HM.Asyura dikunci, belum dapat dimintai konfirmasinya. (*)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Kuncus Simatupang Ketua LSM ICTI-NGO Kepri. 

Tanjung Pinang,(KT)  – Terkait investasi jangka pendek (deposito berjangka,red) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada sejumlah Bank pada tahun 2012 sebesar 130 Milyar dan tahun 2013 sebesar 95 milyar sebagaimana LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2014.

Disinyalir mantan Bupati Kepulauan Anambas, mantan Kabag Keuangan dan mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah turut menerima gratifikasi dari pihak Bank berupa hadiah langsung sesuai keinginan nasabah dalam bentuk barang yang besarnya porsentase hadiah tergantung nominal penempatan dan jangka waktu blokir dana.

Demikian dalam keterangan Persnya, Kuncus, Ketua Umum DPP LSM ICTI NGO Provinsi Kepulauan Riau, membeberkan dugaan gratifikasi ini dari hasil Investigasi Lembaganya beberapa waktu lalu. Menurut Kuncus, adalah Bank Syariah Mandiri, dalam program BSM Pesta Hadiah, atas penempatan Dana di tabungan atau giro dan di blokir, nasabah manerima hadiah langsung.

Demikian halnya atas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas karena terkait Investasi Jangka Pendek, deposito berjangka, pihak Bank Syariah Mandiri memberi hadiah langsung 1 (satu) unit Mobil Fortune, untuk mantan Bupati Anambas, Drs. T. Mukhtaruddin, hadiah lainya 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, untuk mantan Kabag Keuangan, Ipan,SE.MT dan hadiah 20 (dua puluh) unit motor kendaraan roda dua, untuk mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Surya Darma,SE.

Menurut Kuncus, untuk memberi pemahaman apakah hadiah yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri, termasuk dalam kategori gratifikasi, harus dilihat dari aspek yuridisnya sebagaimana gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

“Jelas dari kaca mata Yuridis, Pemberian Hadiah oleh Pihak Bank Syariah Mandiri termasuk gratifikasi, karena diberikan kepada oknum aparatur sipil negara dan tidak dijadikan aset daerah, tapi dikuasai menjadi milik pribadi. Ini jelas Korupsi, kita akan Laporkan dan kita minta di usut tuntas, kita minta seret saja mantan Bupati dan kroninya yang menerima gratifikasi tersebut.“ tegas Kuncus geram.

Masih menurut Kuncus, sesuai pasal 12 B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, tentang TindaK Pidana Korupsi, bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan sesuai Pasal 12 UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

“Mantan Bupati Kepulauan Anambas dan kroninya bisa didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar karena terbukti menerima gratifikasi, “ papar Kuncus mengutip pasal-pasal pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dari hasil Investigasi lembaganya, jelas Kuncus, Mobil Fortuner yang dikuasai mantan Bupati Kepulauan Anambas, Drs.T. Mukhtaruddin, keberadaanya di Jakarta dan dijadikan mobil operasional kedinasan Bupati dengan status disewakan jika Bupati bertugas di Jakarta, informasi terakhir telah di jual kepada sohibnya, pengusaha asal Tarempa yang tinggal di Jakarta.

Sementara mobil toyota Avanza dikuasai sepenuhnya dan menjadi miliki pribadi mantan Kabag Keuangan, Ipan, SE. MT, terakhir ditukar tambah dengan mobil Honda Brio. Sementara 20 unit motor kendaraan roda dua, di jual mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Surya Darma, SE di salah satu dealer di Kijang.

Menurut sumber media ini, salah satu oknum pegawai PTT di Kantor Penghubung Pemda Kepulauan Anambas di Tanjung Pinang, yang namanya tidak mau disebutkan, mengaku ikut membantu Surya Darma, mengantar dan menjualnya.

Sementara itu terkait hadiah yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri, yang tidak di jadikan aset daerah, tetapi di kuasai menjadi milik pribadi, menurut Kuncus, hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, juga bertentangan dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Rangka berperan serta dalam program pemberantasan Korupsi, Kuncus juga berharap tidak hanya BSM, pihak perbankan lainnya seperti Bank Riau Kepri, BNI, BRI, Mandiri, dan bank lainnya, yang Pemerintah Daerah telah melakukan Investasi, baik Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Daerah maupun Investasi jangka pendek, mereka pihak Perbankan harus berani terbuka dengan terang benderang atas hadiah yang telah di keluarkan dan kita akan klarifikasi dengan Bagian Aset Daerah, dijadikan aset daerah atau di kuasai menjadi milik pribadi.

“Kasus Anambas ini menjadi pintu masuk untuk di lakukan klarifikasi menyeluruh terhadap Pemda dan instansi pemerintah lainnya yang ada di Propinsi Kepulauan Riau, bahkan Indonesia, ini modus yang belum dijamah oleh penegak hukum, kita minta pihak perbankan berani membuka secara terang benderang dalam upaya pemenberantasan Korupsi. “ujar Kuncus berharap.

Pada sisi lain papar Kuncus lebih lanjut, seharusnya Pihak Perbankan dalam rangka menjalankan misi bisnisnya tidak melanggar tatanan hukum yang berlaku, kenyataannya pihak perbankan sengaja menabrak rambu hukum yang ada dalam rangka mengembangkan sayap bisnisnya, dengan cara lobi-lobi sambil mengiming-iming hadiah untuk pribadi oknum aparatur negara, yang keterkaitan dengan pengelolaan keuangan di daerah. Bukan mustahil Bendahara, Bagian Keuangan, Sekda, Pejabat Penataan Keuangan Daerah dan Petinggi Daerah lainya termasuk Bupati pun bakal main mata dengan pihak perbankan.

“Persoalannya sederhana saja seharusnya atas Investasi Pemerintah Daerah pihak Perbankan mengeluarkan Hadiah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, ternyata yang terjadi sebaliknya hadiah dikeluarkan untuk oknum tertentu atas Investasi Pemerintah Daerah. Kita minta periksa itu semua termasuk pihak perbankan, “ tegas Kuncus serius.

Ketika dihubungi awak media ini untuk diminta tanggapannya berkaitan dengan hadiah yang telah dikeluarkan Bank Syariah Mandiri, Selvia, mantan kepala KCP Bank Syariah Mandiri Tarempa, yang sekarang bertugas di KCP Bank Syariah Mandiri di Taluk Kuantan, Propinsi Riau, membenarkan bahwa saat bertugas di KCP BSM Tarempa mengeluarkan hadiah atas Deposito berjangka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Benar, dan itu Program BSM Pesta Hadiah, “jelas Selvia menjawab media ini via phone seluler dengan singkat, sambil pamitan karena buru-buru hendak berangkat ke Pekanbaru. Dicoba di hubungi kembali untuk diminta keterangannya, Selvia tidak mau menjawab dan bahkan mematikan phone selulernya.

Terpisah, mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Surya Darma,SE, yang sekarang menyandang status tahanan dan sudah berstatus sebagai Narapidana dalam kasus lain dan di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjung Pinang, ketika disambangi awak media ini beberapa waktu lalu, membenarkan dan mengaku pasrah. Pria berkaca mata ini yang kesehariannya di kenal sahaja, ceria, senantiasa tersungging senyum dibibirnya, kini tampak lemas dan pasrah. Tampak berewokannya dulu tertata rapi sekarang acakan dibiarkan tak terurus.

“Saya pasrah sajalah, saya tidak tutupi, kejar juga Kabag Keuangan dan Bupati (mantan Bupati, red), mereka dapat mobil, “ pungkas Darma, yang mengaku saat ditahan tidak ada perhatian sama sekali dari Pejabat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepadanya.

Tidak cukup hanya sampai di Kuasa Bendahara Umum Daerah, awak media ini juga coba menghubungi Ipan, SE. MT, mantan Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, dihubungi via Phone Selulernya, Ipan tidak mau menjawab. Media ini coba menyambangi ke rumah kediaman pribadinya di jalan Kolong Enam, Kijang. Awak media ini berhasil menemui rumah megah, dengan halaman yang luas, rumah kediaman Ipan.

Di halaman belakang rumah tampak terparkir mobil Honda Brio, yang diduga mobil hasil gratifikasi yang ditukar tambah dari mobil avanza ke mobil honda Brio. Ipan yang sekarang bertugas di Kabupaten Tangerang, Banten, dan terkadang harus bolak balik Jakarta-Tanjung Pinang, karena kerap diperiksa dan diminta keterangan terkait berbagai kasus korupsi yang menjerat para pejabat di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ipan kelihatan gugup dan terkejut ketika diminta konfirmasi terkait Gratifikasi yang diterimanya.

“Saya akan jawab tertulis, ya “ mintanya.

Tampak raut gusar di wajah Ipan, karena awak media ini berhasil menyambangi rumanya dan berhasil mendapatkan nomor phone selulernya. Ketika dicecar kembali dengan pertanyaan hadiah Mobil Toyota Avanza yang diterimanya dari Bank Syariah Mandiri, Ipan terdiam dan mencoba mengalih pembicaraan.

“Nanti saya jelaskan tertulis saja “ jawabnya gugup.

Sampai berita ini ditulis, Ipan, SE. MT, mantan Kabag Keuangan Pemkab Kepulauan Anambas, tidak memberi klarifikasi sedikit pun terkait gratifikasi yang diterimanya dan hanya menjelaskan dalam surat klarifikasinya berkaitan dengan deviden Bank Riau Kepri saja. Dihubungi via Phone Selulernya, phone selulernya selalu aktif tapi tidak pernah diangkatnya.

Sementara itu Mantan Bupati Kepulauan Anambas, Drs.T. Mukhtaruddin, disambangi di rumah kediamanan pribadinya di Jalan Siantan, Sei Jang, Tanjung Pinang, tidak berada di tempat, rumah besar dengan nomor 52 ini kelihatan lengang dan tidak berpenghuni. Sementara di hubungi via phone selulernya, selalu tidak aktif. Pria yang berperawakan besar dan parlente ini jarang pulang di rumah kediamananya di Tanjung Pinang semenjak kalah dalam laga Pilkada di Kabupaten Taluk Kuantan Provinsi Riau beberapa waktu lalu.

Dari catatan yang dimiliki DPP LSM ICTI NGO Provinsi Kepulauan Riau, untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Daerahnya melakukan investasi jangka pendek, dalam bentuk deposito berjangka pada semua bank yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk tahun 2014 misalnya, sebagaimana Laporan Realiasi APBD nya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat tambahan dana segar dari hasil pendapatan bunga deposito sebesar Rp 14 Milyar, dengan rincian, deposito pada bank BNI Pemda mendapat bunga deposito sebesar Rp 4 Milyar, pada Bank BRI Pemda mendapat bunga deposito sebesar Rp 4 Milyar, pada Bank Riau Kepri Pemda mendapat bunga deposito sebesar Rp 4 Milyar dan pada Bank Syariah Mandiri Pemda mendapat bunga deposito sebesar Rp 2 Milyar.

Terkait Investasi Permanen maupun Investasi jangka pendek Pemerintah Daerah, LSM ICTI NGO Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan kepada pihak penegak hukum, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Propinsi Kepulauan Riau, untuk mendapat perhatian serius dengan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena dapat dipastikan semua Bank dalam produk perbankannya mengeluarkan hadiah untuk nasabahnya.

“Tidak hanya Bank Syariah Mandiri, semua bank dapat dipastikan mengeluarkan hadiah pada setiap produk perbankannya. Dan khusus terkait deposito atas nama Pemerintah Daerah, pertanyaan kita, kemana hadiah tersebut dan siapa yang menerima? “ tanya Kuncus, seraya berharap banyak kepada Penegak Hukum agar mampu menyeret oknum Aparatur yang terlibat tanpa pandang bulu. (Red/KT)

Published in TANJUNGPINANG

 

 

Ket Photo : MS.Sudarmadi Mantan Rektor Universitas Karimun, saat ini masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Karimun, serta HM.Taufik Mantan Ketua Yayasan Tujuh Juli duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri TBK, beberapa waktu lalu, sidang penipuan izin prodi UK.(KT).

 

Karimun,(KT) – Sidang Penipuan Izin Prodi Universitas Karimun, Provinsi Kepri ditunda, pasalnya saksi yang bakal dihadirkan Jaksa Penuntut Umum(JPU), berhalangan hadir, akibatnya sidang kembali di gelar pada tanggal, 13 Juli 2016 mendatang.

Sinta Olivia Saksi pelapor kepada karimuntoday.com senin,(27/6), mengatakan, dia sangat menyayangkan para saksi tidak dapat hadir dipersidangan,sehingga sidang ditunda, kedepan dia berharap agar JPU untuk bersikap tegas terhadap para saksi, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir dipersidangan.

 

“ Dia berharap agar Jaksa Penuntut Umum agar lebih tegas sedikit kepada para saksi, agar para saksi tidak bisa berkelit ketika dihadirkan di meja persidangan, kapan perlu dilakukan pemanggilan  secara paksa,apabila masih  mangkir,” Imbuhnya

Ditambahkanya lagi, Dia berharap agar persidangan ini cepat dituntaskan,sehingga dia bakal tahu secepatnya akhir dari drama persidangan ini,” Pungkasnya

 

Dari pantauan di pengadilan negeri tanjungbalai karimun, provinsi kepri, majelis hakim sempat meminta kepada JPU, agar sidang berikutnya saksi diminta untuk dihadirkan oleh JPU, dengan mimic agak kecewa,”

Secara terpisah, Bendry Almy SH Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun,Provinsi Kepri ketika dikonfirmasi via hpnya terdengar nada tidak aktif, sehingga sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait para saksi yang bakal dihadirkan tidak dapat dihadirkan dimuka persidangan.(lh)

Published in KARIMUN
Page 1 of 8

KALENDER BERITA

« June 2016 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30