humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Sunday, 15 October 2017

Penulis Adalah : (Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP Unv. Bung Karno Jakarta)

 

Jakarta,(KT) - Desa adalah sebuah wilayah kecil dari pembagian jumlah kependudukan dan batasan teritorial yang telah terbagi secarakualifikasi wilayah dalam pembagian disetiap kecamatan. Menurut ahlidari berbagai sumber, Kata “Desa” berasal dari Bahasa Sangsekertayakni “Dhesi” yang artinya tanah kelahiran atau tempat dilahirkan. Istilah Dhesi telah digunakan sejak tahun 1114 M yang ketika itu di Indonesiahanya terdiri beberapa kerajaan saja. Sehingga saat ini desa menjadikata idaman dan kerinduan dalam benak hati disetiap elemenmasyarakat, apalagi disaat puncaknya hari raya untuk berkumpulbersama keluarga.

 

Interaksi sosial dan budaya masyarakat desa pun tak lekang olehwaktu dan zaman. Kerifan lokal dan menjunjung tinggi nilai adat menjadi tanggung jawab dalam setiap aspek aktivitas sosial, bahkan sampai saat ini pun masih terasa hangat dirasakan. Bahkan para ahli berpendapat bahwa desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermatapencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

 

Maka penulis berharap Adapun tanggung jawab bangsa dan negara dalam tata kelola desa yang semestinya harus dapat memiliki rasa menjaga dalam kecintaan terhadap perkembangan desa yang menjadi urat nadi negara dalam setiap aktivitas kesejahteraan sosial masyarakat.

 

Dalam essensi rasa memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan desa dalam aktivitas sosial dapat diartikan berupa instrumen untuk dapat turut serta dalam pembangunan dan pemberdayaan, sehingga rasa memiliki akan wujud dalam diri kita untuk peduli akan tanah kelahiran. Misalnya, Seorang pengusaha sukses di kota besar yang dulu semasa belajar dan merintis sewaktu muda berjualan kue pukis keliling di kampung halamannya, ketika pulang kampung akan berupaya memberikan kontribusi turut serta dalam pemberdayaan masyarakat desa.

 

Maka upaya tersebut pun akan dinanti nanti masyarakat desa pada umumnya. Akan tetapi nyatanya masih sedikit langkah tersebut apabila kita lirik dengan seksama. Terlepas dari hal tersebut, pemerintah pusat hingga daerah pun telah berupaya membuat kebijakan dalam bentuk regulasi agar masyarakat desa dapat menikmati kesejahteraan.

Kestabilan sosial, ekonomi hingga budaya di tingkat desa akan sangat berpengaruh di tingkat nasional. Dikatakan bahwa desa sebagai urat nadi dari negara. Apabila kerentanan sosial, ekonomi dan lain sebagainya terjadi ditingkat desa maka akan sangat berpengaruh besar dalam tatanan nasional.

 

Rumusan ini sangat nyata dirasakan apabila kita perhatikan secara eksplisit polemik yang terjadi saat ini. Misalnya terjadinya urbanisasi besar besaran sehingga berdampak pada putaran ekonomi yang tidak stabil. Selain itu, menurut pengamat mengatakan mulai dari kemacetan, tata kota yang semrawut, kepadatan penduduk, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi.

Disparitas pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota sangat besar, hal itu dari dampak akibat kestabilan dan tatakelola desa yang kurang baik dan tidak merata.

 

Maka dalam hal ini, penulis merisaukan bagaimana peran mahasiswa dan pemuda dalam menghadapi atas isu tersebut? Seluruh elemen masyarakat kini sedang menyoroti penegasan dalam regulasi yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, namun pada konteks realisasi dalam penerapan masih jauh dalam kenyaatan. Tidak sedikit para aktivis hingga pengamat mengomentari atas hal tersebut.

 

Disebabkan semenjak terbitnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang desa dan juga dipertajam dengan PP No 60/2015 tetapi masalah krusial terus dihadapankan masyarakat desa. Misalnya, Dalam rilis ICW (Indonesian Corruption Watch) Berdasarkan catatannya dari 2016 hingga pertengahan 2017, terdapat 110 korupsi anggaran desa yang telah diproses oleh penegak hukum dan diduga melibatkan 139 pelaku. Sehingga ICW dapat menyimpulkan bahwa Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan bisa mencapai sedikitnya Rp 30 miliar.

 

Dalam polemik tersebut penulis dapat memberikan pandangan, : (1.) Hilangnya rasa memiliki Kecintaan terhadap desa dan tanah kelahiran, (2.) Korupsi akan terus ada, dikarenakan ekonomi di tingkat desa tidak stabil, (3.) Kurangnya pengawasan dari kementrian desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, (4.) Perlunya dibentuk KPK (Khusus Desa). Dan (5.) Peran mahasiswa Dan Pemuda Sebagai Tim Khusus pendampinga KPK (Khsus Satgas Desa) agar sekalian belajar dalampemberantasan korupsi.

 

Jika diuraikan pandangan penulis dari kelima point tersebut dilihat dari penyebab, akibat, indikator, langkah gerak dan penajaman. Sebab saat ini pembedahan yang sudah terjadi hanya terjadi genangan pada lembaga saja, namun langkah terobosan secara darurat tak pernah terjadi. Dalam peninjauan kembali menurut ahli dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang

Desa pun memiliki hak asal-usul sebagai self governing community ataupun self local government melalui penerapan asas rekognisi dan subsidiaritas.

 

Dan saat ini pun pendamping desa dirasa kurang efektif dalam peranisasi yang semestinya. Maka hal tersebut perlu dibedah secara akurat demi kemaslahatan masyarakat desa. Perlu adanya diketahui bahwa pengeluaran terbesar negara saat ini terdapatpada pengalokasian Dana Desa, hal ini bertujuan agar pemerataan pembangunan dan pengembangan pemberdayaan akan terjadi perubahan dengan dialokasikannya anggaran yang bombastis dan perhatiannya untuk ditingkat desa. Tercatat Pemerintah sudah mengucurkan dana desa sebanyak Rp 127,74 triliun sejak pertama kali digelontorkan pada 2015. Desa yang sudah menerima dana tersebut 74.910 dengan rincian pada 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, 2016 Rp 49,98 dan 2017 Rp 60 triliun.

 

Hemat penulis presiden jokowi jangan hanya pidato agar pengunaan dan desa harus berhati hati dimanfaatkan, namun harusnya dan memberikan keseimbangan dalam konteks mempertajam pengawasan agar pengalokasian anggaran tepat pada sasaran.

 

Peneliti Pusat Kajian Anti korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim,mengatakan, kewenangan desa untuk mengelola dana Rp 1 miliar dinilai oleh membuat perangkat desa gagap. Sebab, sejauh ini belum banyak desa yang memiliki rekam jejak dalam mengelola dana dengan jumlah yang besar Besarnya kucuran dana desa membuat KPK punya tugas besar mengawasinya. Semakin besar dananya, semakin besar pula kemungkinan penyalahgunaannya.

 

 Maka hal ini perlu menjadi bahan peninjaun kembali agar KPK (Khusus Satgas Desa) agar segera dibentuk untuk memblokade terjadinya hal yang tidak diinginkan yang bila disimpulkan akan terjadi korupsi berjama’ah dan menjadi korupsi paling dahsyat bila di seluruh desa diperhitungkan total yang telah dikorupsi kepala desa. Dan saat ini pun publik sangat menyayangkan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbatas sehingga tidak bisa menyentuh kepala desa (Kades), Sehingga memposisikan pejabat kepala desa sebagai aktor terbanyak korupsi anggaran desa. Maka dalam hal ini perlu menjadi perhatian, khususnya presiden joko widodo agar segera membuktikan wujud dari nawa cita yang essensinya mensejahterakan masyarakat.

 

Bahkan secara gamblang Pasal 26 ayat (4) UU Desa menyebutkan, Kades berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

 

Uraian Dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf C, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor yang melibatkan aparat penegak hukum, peyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

 

Menurut pengamat hukum Kades tidak masuk dalam kriteria KPK. Maka ini sangat disayangkan, akan terjadinya kerentanan sosial yang dihadapi masyarakat desa pada umumnya. Sebab kembali lagi pada sinkronisasi  antara maju mundurnya suatu desa akan berdampak pada stabilitas nasional. Maraknya Penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran hingga suap bukan hanya terjadi pada monster politik kepala daerah atau nasional, namun indonesia dipenuhi dengan monster dari setiap sudut. Bahkan apabila dilobang tikus ada pemerintah, mungkin saja lobang tikus pun akan ada monster yang menyerap dan mengkerdilkan masyarakat.

 

Penulis akan jauh lebih baik mengkritisi KPK dalam perspektif skala lebih luas dikarenakan pada suatu pertemuan KPK pada rilisan informasi dari berbagai media bahwa pimpinan KPK hanya saja memberikan wejangan normatif pada para kepala desa untuk agar dalam penggunaan dana desa tidak disalahgunakan. Alangkah baiknya KPK juga dalam pertemuan tersebut dapat memberikan terobosan kesepakatan MOU untuk membuat komitmmen bersama bahwa kejahatan korupsi ditingkat desa harus di blokade dikarenakan kurang perhatiannya kejahatan korupsi ditingkat desa sama halnya membiarkan akar negara semakin bobrok. Membuat wajah desa yang sejahtera tentu bukan hal yang mudah dan bukan berarti juga tidak bisa diperbaiki.

 

Maka peran mahasiswa dan pemuda yang menjadi ujung tombak dibutuhkan peranisasi secara optimal dan massive. Ketika gerakan mahasiswa atapun pemuda hanya saja tergiur akan isu daerah (kab/Kota/provinsi) dan nasional yang bargaining nya lebih jelas, maka hal ini yang sangat dikhawatirkan. Secara subtansi aktivis yang sejati akan menaruh hati tanpa ada batasan waktu dan tempat, meskipun status jenjang pendidikan tinggi yang ditorehnya ataupun skalaorganisasi yang dijalaninya sudah masuk cakupan nasional, tetapi misalnya apabila terjadi ketimpangan yang terjadi ditingkat desa ataupun RW maka alangkahbaiknya bergegaslah demi mewujudkan kestabilan dan wujud rasa memiliki pada tanah kelahiran.

 

Sebab, isu nasional yang tidak ada habisnya dari dampak dari oknum politisi yang mengotori definisi politik. Maka sangatlah penting peran mahasiswa dan pemuda dalam menyoroti isu hangat ditingkat desa demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.( Oleh : Hasyemi Faqihudin)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Para Santri Memenuhi Halaman Pondok Pesantren Tahfizh Baitul Qur'an Dabok Singkep, Lingga.

 

Lingga,(KT) - Ratusan bahkan bisa mencapai ribuan peserta pawai obor mulai dari Anak-Anak Santri tingkat SD,SLTP,SMU sampai dengan kaum Ibu-Ibu Majlis Ta'lim dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional Milad V terlihat memenuhi halaman Pondok Pesantren Tahfizh Baitul Qur'an yang beralamat jalan x stasiun TVRI Telek Dabo Singkep pada Minggu malam (14/10),

 

Pada acara pawai obor ini turut hadir "Abu Hasim" Seretaris Daerah Kabuoaten Lingga, "Hasby Kubis" Kapolsek Kecamatan Singkep, "Juwita" Camat Singkep beserta jajaran dan seluruh kaum ulama termasuk Tokoh-Tokoh Masyarakat Kecamatan Singkep.

 

Muhammad Nizar. MA, selaku Mudir Pondok Pesantren Tahfizh Baitul Qur'an Dabok Singkep, Kabupaten Lingga, kepada pewarta karimuntoday.com mengatakan, " terkait acara pawai obor yang dilaksanakan ini merupakan salah satu rangkaian acara peringatan Hari Santri Nasional (HSN) dan Menyongsong Milad V Pondok Pesantren Tahfizh Baitul Qur'an Dabo

Acara peringatan Hari Santri Nasional ini dilaksanakan selama sembilan hari terhitung mulai tanggal 14/10 berakhir nanti pada tanggal 22/10 dengan berbagai ragam kegiatan seperti, Latihan Dasar Kepemimpinan, Lomba Islam (Nasyid,Pildacil,Shilawat,Hafalan alqur'an), Khatam Al Qur'an 30 jus, Tabligh Akbar, dan dipenutup kegiatan kami me Wisudakan Tahfizh Santri mulai dari 1 Juz, 5 juz dan 30 juz, ucapnya pada pewarta

“ Kami juga berharap, dengan pelaksanaan pawai obor ini semoga para santri 6 pesantren Tahfizh Baitul Qur'an ini bisa mengambil hikmah betapa berat dan besarnya perjuangan para santri dan ulama dalam memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia ini,”  tutupnya (SB

Published in LINGGA

 

Ket Photo : Bupati Karimun, H.Aunur Rafiq di Dampingi Ketua IKSB, Sarjan dan Ketua LAM, Abu Samah.

Karimun,(KT) - Kondisi Gedung Karimun Exhibition and Convention Center (KECC) yang sampai saat ini belum selesai pembangunannya serta kondisi gedung yang dari waktu ke waktu bangunannya semakin banyak yang rusak, mulai dari plafon gedung yang telah berlubang, dinding gedung yang dipenuhi coretan oleh tangan yang tidak bertanggung jawab, sejumlah kaca jendela yang hancur tercerai berai serta sebagian bangunan gedung yang mulai retak membuat dahi berkerut saat karimuntoday.com memantau kondisi gedung, Sabtu, 07/10/17 lalu.

Terkait Gedung KECC, Bupati Karimun Aunur Rafiq saat acara pengukuhan dan launcing batik khas Karimun di hotel Aston beberapa hari yang lalu saat dimintai keterangannya mengatakan, Gedung KECC itu persoalannya kita harus membayar hutang kepada Kontraktor dan kita harus menyiapkan pembangunannya, selama ini kita defisit anggaran, karena kita juga melakukan pembangunan pada sektor yang lain seperti jalan yang berlubang maka gedung itu kita tunda dulu, hal ini menyangkut skala prioritas, tuturnya.

 Dilanjutkan Rafiq, gedung itu tetap akan dilanjutkan pembangunannya, kita membutuhkan anggaran hampir 6 Milyar untuk membayar hutang dan mencapai 7 Milyar untuk melanjutkan pembangunannya, jadi dibutuhkan anggaran sekitar 13 Milyar untuk menyelesaikannya, tadi saya telah bicarakan dengan teman-teman DPRD, semoga tahun 2018 bisa kita anggarkan untuk pembayaran hutang dan menyelesaikan bangunan bawahnya dulu, jelas Rafiq.

Nanti, lanjut Rafiq, jika gedung tersebut telah selesai, dekranasda yang kita kukuhkan hari ini juga bisa digunakan, gedung itukan luas, Dekranasda bisa pakai sebagian ruangan gedung, tidak mungkin seluruhnya, diatasnya untuk expo ekonomi kreatif, tutupnya.

 Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis yang turut hadir dalam acara itu kepada karimuntoday.com terkait gedung KECC mengatakan, pada prinsipnya kita harus memanfaatkan gedung tersebut sesegera mungkin, Waktu itu kita meminta gedung itu dihentikan pembangunannya karena tidak sesuai dengan ketentuan dan teknis.

 

 Lalu kemudian proses hukumnya sudah berjalan dan sudah dilakukan audit-audit, mudah-mudahan sudah selesai permasalahannya, anggaran kita kucutkan sudah belasan milyar untuk itu tidak mungkin kita biarkan begitu saja, semoga dalam waktu dekat ini kita sepakati dengan Pemerintah daerah untuk kelanjutan gedung tersebut, apapun peruntukannya gedung itu nanti, DPRD setuju saja asalkan untuk kebaikan Kabupaten kita, tuturnya. (DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Hj. Raja Azmah Rafiq saat dimintai keterangannya ketika peluncura 8 motip khas Karimun (kiri atas) serta model memperagakan motif khas Karimun,di Hotel Aston,(13/10/17).

 

Karimun,(KT) - Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 13 Oktober 2017, seperti diberitakan media ini bahwa Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) meluncurkan 8 (delapan) motif batik khas Karimun, bertempat di ball room Aston hotel Karimun. namun, tahukah anda nama dan makna 8 motif khas Karimun tersebut ?

 

Ketua Dekranasda Kabupaten Karimun Raja Azmah Rafiq ketika dimintai keterangannya mengenai makna dari 8 motif tersebut mengatakan, ya, setiap jenis motif yang kita launching hari ini memiliki makna, 8 motif batik khas Karimun tersebut adalah : Pertama, "Tampuk Manggis Bunga Melur", bunga melur menyimbolkan kesederhanaan, kemurnian kesucian dan keelokan budi, hal tersebut mencirikan masyarakat Kabupaten Karimun yang bersahaja yang mengedepankan kesucian dan berpegang pada adat dan istiadat.

 

Kedua, "Pokok Sagu Berayun", pohon sagu yang tumbuh tinggi menjulang melambangkan ketangguhan dan harapan yang menjulang tinggi, hal ini mencirikan masyarakat Karimun yang memiliki harapan yang tinggi untuk menjadikan Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang terdepan berlandaskan iman dan taqwa Ketiga yakni motif "Daun Sukun", daun sukun melambangkan kesetaraan dan adil antara sisi kanan dan kiri, mencirikan kepemimpinan yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan diantara sesama.

 

Keempat, "Jong Sri Gelam" Jong melambangkan ketangguhan dalam mengarungi lautan yang luas, melambangkan masyarakat Kabupaten Karimun yang tangguh dan regar dalam menghadapi kehidupan. Motif yang Kelima, ialah"Wajik Tersamar", wajik melambangkan hubungan kekerabatan yang akan tetap mekekat hingga akhir hayat, hal ini mencirikan masyarakat Kabupaten Karimun yang saling bersaudara dan bersilaturrahmi. Keenam motif " Ikan Kurau" Ikan Kurau melambangkan kecakapan gesit dan cepat tanggap, mencirikan kecakapan dan tindakan cepat tanggap para pemimpin yang berpacu padu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Ketujuh, "Udang Galah Beriring" udang galah yang membungkuk melambangkan suatu sikap menghormati dan selaku rendah hati, mencirikan masyarakat Karimun yang selalu rendah hati dan menghormati antar sesama walaupun berbeda suku dan agama. Motif kedelapan yang terakhir yakni "Tampuk Manggis Sirih Raja" Sirih menyimbolkan sifat rendah hati dan memuliakan orang lain, masyarakat Kepulauan Riau sangat menjunjung tinggi budaya upacara makan sirih, khususnya saat upacara penyambutan tamu selayaknya raja. Itulah kedelapan motif khas Karimun yang kita launching hari ini, ucap Azmah.

 

Ia melanjutkan, seperti yang kita tau, Kabupaten/Kota lain di Kepri ini telah lebih dulu memperkenalkan batik khasnya, kita baru hari ini, namun saya yakin seiring berjalannya waktu, masyarakat akan lebih mengenal batik khas daerah kita ini, saya rasa ini langkah tepat, sebagai langkah awal, seperti yang disampaikan Bupati tadi bahwa setiap hari kamis seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Karimun akan memakainya setiap hari Kamis, ujarnya. (DS)

Published in KARIMUN

 

 

 Ket Photo : Antrian Panjang Akibat Banjir di Persimpangan Kepri Mall Kota Batam, Kepri.

 

BATAM, (KT) - Hujan deras yang mengguyur sebagian kawasan kota batam pada Minggu siang (15/10/2017),membuat beberapa lokasi dan badan jalan digenangi air yang mengakibatkan terjadinya banjir serta kemacetan panjang.

 

 Kondisi cuaca di Kota batam yang tidak menentu,dimana hujan bisa saja turun dengan lebatnya pada suatu tempat,sementara dikawasan batam lainnya hanya gerimis saja,bahkan tidak ada hujan sama sekali.

 

 Seperti banjir yang terjadi siang ini pada persimpangan kabil persisnya didepan kepri mall,dengan ketinggian air yang mencapai hampir setengah meter,membuat arus lalu lintas dari segala arah mengalami kemacetan.

 

 Salah seorang warga yang terjebak kemacetan itu sebut saja Hendra kepada karimuntoday.com Minggu,(15/10/2017), menjelaskan,meskipun ketinggian air tidak terlalu tinggi,namun tetap saja membuat kawasan simpang kepri mall ini terjadi kemacetan yang cukup panjang,karena ini merupakan jalan utama yang cukup padat dengan volume kenderaan yang banyak.

 

 Ditambahkan, Hendra,hampir dari semua arah terjadi kemacetan,tapi yang lebih parah macetnya adalah dari arah bandara hang nadim menuju kenagoya,ataupun sebaliknya,ujar hendra.

 

 " Untung saja hujan yang deras ini tidak berlangsung lama,jadi tidak sampai terlalu tinggi genangan airnya,namun pos polisi yang ada dekat persimpangan sampai terendam juga",ucapnya.

 

Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Batam sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait banjir di seputaran kepri mall.

 

Dari Pantauan karimuntoday.com dilapangan, bajir di kawasan tersebut, tidak terlepas dari buruknya saluran drainase sehingga tidak bisa menampung air, sehingga meluap ke badan jalan.(Ardi oyong)

Published in BATAM

KALENDER BERITA

« October 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31