humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Tuesday, 17 October 2017

  

 Ket Photo : E-KTP.

 

BATAM, (KT) - Beberapa warga yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik,(E-KTP), di Kantor Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepri, mengeluh karena lamanya proses pembuatan kartu indentitas resmi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam hingga memakan waktu sampai lebih dari satu tahun.

 

 Meskipun telah dibuatkan surat keterangan tanda kependudukan yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (KADISDUKCAPIL) Kota batam,sebagai antisipasi apabila ada urusan yang memerlukan adanya kartu tanda penduduk,namun hal tersebut tetap saja membuat kita jadi repot,kata Wisiono kepada karimuntoday.com selasa (17/10/2017),salah seorang warga yang sudah satu tahun lebih kartu E Ktpnya belum juga siap.

 

 Ditambahkannya,akibat lamanya pembuatan e ktp ini,membuat dia harus sering bolak balik untuk melihat kekantor kecamatan guna mengecek,kalau kartu identitasnya sudah selesai.

 

 " Dia tidak habis pikir kenapa sampai satu tahun kartu tanda penduduknya belum juga selesai, pasalnya lebih nyaman memiliki KTP dari pada surat keterangan, apalagi kalau berpegian keluar kota,” Tuturnya 

 

 Secara Terpisah, Camat Batam Kota Asraf Ali ketika dikonfirmasi karimuntoday.com  Selasa (17/10/2017) mengatakan,keterlambatan pembuatan E Ktp yang sampai lebih satu tahun itu,dikarenakan putusnya blangko sejak bulan september tahun 2016 yang lalu,mengenai adanya pengambilan e-ktp di kantor kecamatan oleh masyarakat, di sebabkan, pihak kecamatan yang mengambil secata lansung ke disdukcapil, apabila ktp masyarakat sudah selesai dibuat, semua itu untuk memudahkan masyarakat, agar tidak datang lagi ke kantor disdukcapil.

 

 Disampaikannya juga, bahwa pada sekitar bulan april 2017 kemaren dapat pasokan enam ribu blangko dari kemendagri,,namun hal tersebut tidak dapat mengatasi persoalan keterlambatan pembuatan E Ktp,disebabkan kecamatan batam kota merupakan daerah yang cukup padat penduduknya,apalagi tingginya mobilitas perpindahan penduduk, baik antar kecamatan dan juga antar kelurahan.

 

“  Penduduk dikecamatan batam kota saat ini sudah mencapai sekitar 180 ribu jiwa,bahkan ada satu kelurahan saja penduduknya sudah tujuh puluh ribu jumlahnya,",ujar Asraf.

 

 Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (KADISDUKCAPIL) Kota Batam, ketika dikonfirmasi  terkait hal tersebut lewat hp selualrnya tidak ada tanggapan dan ketika dikirim pesan singkat sampai berita ini diunggah belum mendapatkan balasan dari yang bersangkutan.(Ardi oyong)

 

Published in BATAM

 

Ket Photo : Dana Desa.(kalikatur).

 

Madina,(KT) -  Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Desa dan Daerah tertinggal Republik Indonesia Mengucurkan Anggaran Ke setiap Desa di Seluruh Indonesia. Program tersebut adalah Dana Desa yang mana tiap Tahun nya Anggaran nya semakin Meningkat. Dana Desa tersebut dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan dibantu oleh Team Pelaksana Kegiatan dan diawasi oleh Camat dan Kapolsek untuk ditingkat Kecamatan dan Bupati dan Kapolres serta Kejari untuk tingkat Kabupaten.

 

Namun Aneh nya yang terjadi di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal sangat Miris pasal nya Diduga adanya Campur Tangan Pihak Kecamatan yang dikomandoi oleh Camat Sinunukan selain berfungsi sebagai Pengawasan Juga Merangkap sebagai Penyedia Bahan yang digunakan seperti Pasir,Batu,Sertu serta Kebutuhan bagunan lain nya yang diperlukan.

 

 Info yang berhasil dikumpulkan Kru Media ini dari Beberapa Pelaksana Dana Desa di Kecamatan Sinunukan bahwa Bahan Material dalam pelaksanaan Dana desa berasal dari Kantor Camat Sinunukan. Seperti yang diucapkan salah satu Pelaksana Dana Desa di Kecamatan Sinunukan pada Selasa (17/10/2017) " Kalo Bapak mau Konfirmasi Mengenai Bahan yang dilapangan saat ini Langsung aja Ke pihak Kecamatan Sinunukan Karena Mengenai Bahan bahan Keperluan Dana Desa itu berasal dari Kecamatan.

 

 Kemudian ditambahkan nya Juga Kalo pasir, Sertu dan Batu itu sih Dari Simpang Gambir dan ada itu Petugas Kecamatan yang tiap hari bergantian berjaga disana.” Tuturnya  

 

Sayang nya Hingga Berita ini sampai Ke Redaksi Oknum Camat Sinunukan Belum mau Berkomentar terkait Adanya Pengkondisian Bahan Bagunan untuk Program Dana Desa di Kacamatan Sinunukan. Begitu Juga saat diKomfirmasi secara Tertulis Belum Juga di Jawab.

 

 Menanggapi Hal tersebut Kurniawan Hasibuan Ketua LSM PMPR Indonesia Sumut Angkat Bicara pada (17/­­10). di Kantor nya Dirinya Mengecam Keras Tindakan yang dilakukan oleh Oknum Camat Sinunukan beserta Jajaran nya yang ikut ambil peran sebagai pensuplai Penyedia Bahan-Bahan Dana Desa di Kecamatan Sinunukan.

 

 " Kita sudah dapat Informasi dari Beberapa Pelaksana Dana Desa di Kecamatan Sinunukan yang mengaku Bahwa Bahan Bahan Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa berasal dari Kecamatan Yang dikomandoi oleh Oknum Camat, dan terkait Informasi tersebut sudah kita layangkan Surat Klarifikasi dan sampai saat ini belum digubris berarti hal tersebut Benar adanya,sebut nya.

 

Kemudian Dirinya meminta Kepada Bupati Mandailing Natal, Drs. Dahlan Hasan Nasution untuk segera Memanggil Oknum Camat Sinunukan yang Diduga Kuat Terlibat dalam penyediaan Bahan-Bahan Dana Desa di Kecamatan Sinunukan,Karena Jika dibiarkan akan Merusak Nama Baik Bapak Bupati Madina selaku Pimpinan Daerah Bumi Gordang Sambilan, dan juga diminta kepada pihak kejaksaan untuk melakukan pengusutan atas temuan ini,” tutupnya.(Ardian)

Published in KARIMUN

 

 Ket Photo : Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Sam Budigusdian, MH, Gubernur Provinsi Kepri, Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Ketua Panwaslu Kota TanjungPinang, Ketua KPUD Kota Tanjungpinang, Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, Para Pejabat Utama Polda Kepri, Para Kapolres/TA Polda Kepri, serta para para peserta apel Kasatwil.

 

 

BATAM, (KT) -Dalam rangka menciptakan dan menjamin keamanan yang kondusif pada pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2018 yang akan datang,kepolisian daerah (POLDA) Kepri menggelar apel kasatwil jajaran Polda kepri pada hari Selasa (17/10/2017) sekitar pukul 09.00 WIB.

 

Apel yang dilaksanakan di Graha Lancang Kuning Polda Kepri tersebut dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Sam Budigusdian, MH, Gubernur Provinsi Kepri, Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, 

 

Ketua Panwaslu Kota TanjungPinang, Ketua KPUD Kota Tanjungpinang, Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, Para Pejabat Utama Polda Kepri, Para Kapolres/TA Polda Kepri, serta para para peserta apel Kasatwil.

 

 Dalam Sambutannya Kapolda Kepri menyampaikan Apel Kasatwil Jajaran Polda Kepri Tahun 2017 merupakan momentum yang sangat istimewa dalam rangka menjamin situasi keamanan yang kondusif selama penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, namun juga sebagai sarana sosialisasi arah kebijakan Polri Tahun 2018 di bidang pembinaan dan operasional, sehingga dapat sebagai dasar bagi para kastawil/kasatker dalam menentukan kebijakan di satker masing-masing. 

 

 Selain itu, Apel Kasatwil Jajaran Polda Kepri juga merupakan suatu forum untuk membahas perkembangan lingkungan strategis, Memahami hasil evaluasi kinerja Polri tahun 2017 untuk perbaikan di tahun 2018, mengetahui perkembangan kalender Kamtibmas 2018, dan mengetahui agenda Nasional maupun Internasional 2018 serta mengetahui prediksi ancaman yang akan dihadapi pada tahun 2018. 

 

 Melalui Apel Kasatwil ini akan disampaikan hasil Apel Kasatwil Polri 2017 dengan tema “Polri Yang Promoter Siap Mengamankan Pilkada Serentak 2018”.  Untuk menyamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak bersama para pemangku kepentingan di wilayah guna mengantisipasi perkembangan situasi kamtibmas dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2018.

 

 Keberhasilan penyelenggaraan pilkada juga ditentukan oleh efektivitas cara bertindak/metode pengamanan dimana strategi pengamanan pilkada harus mengutamakan pencegahan pelanggaran, meskipun tingkat kecepatan penyelesaian tindak pidana / pelanggaran tetap menjadi salah satu indikator keberhasilan.

 

Sebagaimana arahan Presiden RI pada saat Apel Kasatwil Polri Tahun 2017 Di Akpol 

Semarang yaitu :

1. Agar antisipasi sedini mungkin dan perhitungkan secara cermat terkait dampak perubahan global dalam bidang teknologi yang tidak mungkin kita tolak. Inilah pekerjaan besar kita dalam rangka mengantisipasi perubahan itu jika tidak diantisipsi akan mempengaruhi stabilitas keamanan yang mempengaruhi ekonomi, investasi dan perkembangan dunia usaha.

 

2. Berkenaan dengan pengananan konflik sosial, harus berhati-hati dalam penanganannya. 

 

Konflik sosial sekecil mungkin harus segera diselesaikan, jangan sampai membesar dan jangan dianggap remeh. Fakta empiris menunjukan bahwa di afganistan dua suku bertikai dan bersengketa sudah hampir lebih dari 25 tahun tidak selesai hingga sekarang, sehingga bisa dijadikan contoh bagi kita.

 

3. Menjelang 2018, pengamanan harus betul-betul disiapkan secara detail, pemetaan friksi harus dilakukan secara tepat agar dapat dilakukan tindakan preventifnya. Intelijen harus punya data yang komplit terkait hal ini. Pencegahan lebih baik dengan menyiapkan alternatif-alternatif solusi, memiliki plan a, b, c. Seharusnya dibiasakan dengan berbagai alternatif rencana, jangan sudah terjadi baru tergopoh-gopoh menanggulanginya ,perencanaan-perencanaan harus disiapkan.

 

4. Berkaitan dengan pelayanan publik, agar dilakukan dengan proses digitalisasi sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin cepat.

5. Kemajuan teknologi akan menimbulkan kemajuan kejahatan jika tidak diantisipasi akan mengakibatkan ancaman stabilitas nasional, stabilitas politik dan stabilitas keamanan yang sangat diperlukan oleh negara.

6. Polri harus netral disetiap kontestasi politik ditingkat manapun, baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

 

 Presiden RI meyakini, bahwa kesuksesan pemilihan gubernur (pemilgub), pemilihan bupati dan walikota, kuncinya hanya satu, yaitu masyarakat melihat tni dan polri solid.   Oleh sebab itu, diperlukan loyalitas dan kesetiaaan kepada negara, rakyat dan pimpinan. Untuk kedepannya ada beberapa hal yang perlu diantisipasi bersama :

1. Antisipasi bencana alam.(Agar menyiapkan sarana dan prasarana yang ada).

2. Radikalisme.(Intelijen agar benar-benar melakukan pemetaan, pendekatan secara masif dan berkelanjutan dengan pok mahasiswa/perguruan tinggi dan pok masyarakat).

3. Tetap jaga hubungan dan soliditas dengan TNI (Terkait dengan anggaran agar masing-masing Satker dan Satwil memaksimalkan penyerapan anggarannya dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun).

 

Trend tantangan dan ancaman Dunia saat ini, yakni masalah pangan, energi, ekologi, masalah struktur keuangan global, pengalaman masa lalu.  Negara kaya esdm dan ekologi bagus seperti indonesia akan menjadi incaran banyak pihak, sehingga pihak-pihak tersebut akan melakukan berbagai daya upaya untuk mewujudkan keinginannya, termasuk melakukan serangan cyber war, salah satu contohnya adalah serangan cyber politik selama tiga tahun pemerintahan presiden jokowi berupa serangan berita-berita palsu seperti RI 1 dan keluarganya keturunan PKI, ditambah isu-isu yang 

memojokan pemerintahan. 

 

 Serangan cyber deception berita palsu tentang sejata api Polri yang bertujuan mengadu domba TNI dengan Polri. Serangan cyber propanganda yang membentuk persepsi dan opini masyarakat.(Ardi oyong/Humas Polda Kepri).

Published in BATAM

 

Ket Photo : Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq Salam Komando Dengan, Azmi Wakil Ketua I DPRD Karimun dari Partai Demokrat.

 

Karimun,(KT) - Bupati Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepri, H. Aunur Rafiq menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam sidang Paripurna DPRD Karimun, Selasa siang,(17/10/17), di gedung DPRD Kabupaten Karimun.

 

Lebih lanjut di podium paripurna Aunur Rafiq menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Karimun pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum terkait peristiwa kependudukan yang dialami penduduk Karimun, baik itu penerbitan akta kelahiran, pencatatan kematian serta dengan harapan terbitnya Perda ini dapat menyentuh seluruh aspek pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Karimun. tuturnya.

 

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 dan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2013 terdapat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, oleh sebab itu, tindak lanjutnya melalui penyusunan rancangan peraturan daerah ini, katanya.

 

Dengan demikian, sambung rafiq, kami sampaikan bahwa pentingnya rancangan peraturan daerah ini untuk dapat segera dibahas menjadi perda Kabupaten Karimun yang tentunya mengikuti kaedah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujarnya.

 

Semoga,Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang dapat melindungi dan memfasilitasi aparatur dalam memberikan pelayanan publik, harap Rafiq.

 

Mengenai Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2010 tentang penyelenggaran pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, karena sistematika perundang-undangan yang telah berubah serta materi dan esensinya juga telah berubah lebih dari 50%, akan dicabut dan tidak berlaku lagi bila rancangan perda ini diberlakukan nanti, jelas Rafiq.

 

Pantauan Karimuntoday.com seluruh anggota DPRD Karimun yang hadir dalam paripurna itu yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Karimun Azmi menyepakati untuk memberikan tanggapan secara tertulis menyangkut laporan Bupati Karimun terkait rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.(DS)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« October 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31