humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Thursday, 19 October 2017

 

Ket Photo : Amren Zaini Sekdes Tanjung Irat.

 

Lingga,(KT) – Terkait adanya pemberitaan dialah satu media online terbitan kepri mengatakan bahwa perangkat desa tanjung irat mangkir pada panggilan pertama tanpa keterangan oleh kejari lingga dijawab lansung oleh Sekdes Tanjung Irat, Amren, Sekdes Tanjung Irat saat di konfirmasi karimuntoday.com Kamis,(19/10), Menjelaskan, Bahwa ketidak hadiranya dirinya bersama kepala desa pada panggilan pertama karena unsure ketidak sengajaan, dan sudah disampaikan kepada Kasi Pidsus, Alexander Kritian Silaen SH.MH. Jadi tidak benar seperti yang diberitakan kami tidak datang dipanggil tanpa keterangan.

 

" Kami sudah menyampaikan langsung alasan ketidakhadiran pada panggilan pertama 17 Oktober yang lalu kepada Pak Kasi Pidsus, ini murni ketidak sengajaan karen surat panggilan yang kami terima itu hanya satu amplop dan isi nya dua surat, jadi kami membaca hanya satu surat, karena kami beranggapan tentu hari nya sama karena di isi dalam satu amplop, namun sekitar jam 3 sore  hari selasa tersebut kami di hubungi staff Kantor Kejari Lingga yang bernama Dani melalui telpon untk mengambil surat lagi, dan saat di telpon itulah baru kami mengetahui bahwa isi surat yang satu lagi adalah pemanggilan hari selasa tersebut". Demikian ungkap Amren, Sekdes Tanjung Irat.

 

Amren juga menyapaikan bahwa setelah mengetahui hari pemanggilan itu berbeda, dia langsung menghubung Kasi Pidsus Kejari Lingga, tentang ketidaksengajaan tersebut. " ya saat kita di beritahu bahwa isi surat di dalam amplop yang sama itu hari pemanggilan berbeda, maka dia langsung menghubungi Pak Alexander, Kasi Pidsus Kejari Lingga pada saat itu juga, dan pak Kasi Pidsus memaklumi serta memberitahu agar dia di minta hadir pada hari Kamis  (19/10) hari ini, dan kami memenuhi panggilan tersebut" tambahnya.

 

Dimana pemanggilan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi tentang penjualan lahan di Desa Tanjung Irat untuk dimintai keterangan terkait prosedur penerbitan surat sporadik dan tentang mengetahui atau tidaknya sporadik yang telah diterbitkan tersebut, dan saya menjawab tidak tahu, pasalnya, surat sporadik tersebut diterbitkan pada tahun 2015, sedangkan saya diangkat menjadi Sekdes pada Tahun 2017," Tukasnya (Ahmad/Am)

Published in LINGGA

 

 

Ket Photo : Proyek Seminisasi Tanpa Papan Plang di Desa Pulau Panjang Hulu,Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.

 

Kuansing,(KT) - Perbaikan infrastruktur jalan di Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman Kabupaten Kuansing,Provinsi Riau, bagaikan proyek siluman. Pasalnya proyek tersebut tidak dilengkapi dengan papan plang sehingga masyarakat tidak mengetahui proyek tersebut berasal dari mana, dan pagu anggaranya berapa serta luas dan panjangnya berapa,sehingga masyarakat tentunya tidak bisa mengawasi proyek tersebut.

 

Masyarakat Desa Pulau Panjang Hulu ingin proyek tersebut transparan agar benar-benar dikerjakan maksimal.

 

"  Aneh bisa tak berplang dan seperti siluman begitu," sebut warga sekitar yang enggan disebut namanya pada Rabu kemarin (18/10/17).

 

Dalam Undang-Undang No.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi menjelaskan bahwa masyarakat berhak mengawasi bangunan atau jalan yang dibangun dengan anggaran yang bersumber dari dana desa maupun dari dana Kabupaten/Propinsi.

 

"Namun bagaimana masyarakat bisa mengawasi bila berapa besar anggaran saja masyarakat tidak mengetahuinya. Siapa rekanan tidak diketahui, berapa panjang jalan yang dibangun tidak diketahui akibat tidak adanya papan informasi proyek tersebut, apakah ini proyek siluman atau nggak,masyarakat tidak tahu,“ ulasnya sedikit menyesali.

 

Bukan tentang pembangunan seminisasi saja yang dipertanyakan masyarakat Desa Pulau Panjang /hulu tersebut. Pam Bimas air yang dibangun sudah sekian lama juga demikian. Sebab sampai saat ini, sumur bor tersebut tidak ada berfungsi dari mulai dibangun dan meterannya pun tak ada.

 

Ketika karimuntoday.com menghubungi Kades Pulau Panjang Hulu membenarkan mengenai PAM BIMAS AIR tersebut tak bagus.

 

Namun narasumber KT mengatakan kalau sumur bor yang dibangun di dusun 3 Pulau Panjang Hulu tersebut, dulunya  air sumur tersebut airnya sangat jernih karena  pernah dikonsumsi masyarakat untuk air minum,”  Tuturnya

 

Secara terpisah, Arif Budiman salah seorang Praktisi Hukum di Kuansing kepada karimuntoday.com mengatakan, Dia berharap agar pihak yang berkompoten salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk melakukan pengawasan terhadap  penggunaan dana desa agar lebih ekstra ketat lagi untuk melakukan pemantauan dilapangan, sehingga bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, dan pihak penegak hukum diminta juga untuk melakukan penyelidikan,” Pintanya (Ridho/roder)

 

Published in KARIMUN

 

 

 Ket Photo :Kepala BNN Provinsi Kepri Brigjen Pol Nixon Manurung,didampingi oleh Kabid Pemberantasan,dan dihadiri juga oleh Kepala KPU Bea dan Cukai Batam Susila Brata,dari Ditpam Bp Batam AKBP Nasrun Ihza,Direskrim Narkoba Polda Kepri,Perwakilan BPOM Batam,dan Granat.

 

BATAM, (KT) - Untuk melaksanakan amanat UU NO 35 TAHUN 2009,tentang Narkotika dan pemusnahan barang bukti,maka pihak Badan Narkotika Nasional (BNN)Provinsi kepulauan riau pada hari kamis (19/10/2017) sekitar pukul 11.00 WIB,melakukan pemusnahan barang bukti narkotika hasil tangkapan,bertempat di Kantor BNN Provinsi Kepri Batu Besar Kecamatan Nongsa Batam.

 

 Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNN Provinsi Kepri Brigjen Pol Nixon Manurung,didampingi oleh Kabid Pemberantasan,dan dihadiri juga oleh Kepala KPU Bea dan Cukai Batam Susila Brata,dari Ditpam Bp Batam AKBP Nasrun Ihza,Direskrim Narkoba Polda Kepri,Perwakilan BPOM Batam,dan Granat serta puluhan awak media cetak dan elektronik.

 

Dalam kesempatan tersebut Kepala BNN Provinsi Kepri yang memulai kegiatan pemusnahan itu,menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada semua pihak atas kerja sama yang baik dalam pengungkapan beberapa kasus narkoba,sambil menjelaskan secara umum,bahwa pemusnahan yang dilakukan adalah dalam rangka menjalankan amanah dari UU NO 35 TAHUN 2009 tentang narkotika yang wajib dilaksanakan.

 

 Selanjutnya dikatakannya juga,dalam pemusnahan kali ini,akan dimusnahkan barang bukti hasil tangkapan dari jaringan peredaran gelap narkoba yang ada diprovinsi kepri,yaitu narkotika sabu seberat 2314 gram dari enam kasus yang terjadi,dengan melibatkan lima belas orang tersangka.

 

Setelah itu kepala bidang pemberantasan BNN provinsi kepri,menjelaskan satu persatu dari kronologis kejadian dari enam kasus narkoba yang berhasil diungkap dan diamankan yang terjadi dibeberapa lokasi yang ada diwilayah kepri,seperti berikut: 1. Laporan Kasus Narkotika : LKN / 35 / VIII / 2017 / BNNP,Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, sekira pukul 04.20 Wib di Bengkong Asrama Penataan Blok E5 No. 19, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki atas nama IA (26 Thn) WNI, M (42 Thn) WNI, AK (40 Thn) WNI dan AS (29 Thn) WNI karena kedapatan memiliki Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 459,85 (empat ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram.

 

Dari barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari tersangka, akan dilakukan pemusnahan sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) gram dan sebanyak 19,85 (sembilan belas koma delapan puluh lima) gram disisihkan untuk uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan.Atas perbuatannya tersebut, tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(Ardi oyong)

 

Published in BATAM

 
Ket Photo : Bupati Karimun, H.Aunur Rafiq.

 

Karimun,(KT) - Penahanan terhadap mantan Kepala dan Bendahara Puskesmas Moro (R) dan (AA) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Cabang (Kacabjari) Moro Kabupaten Karimun ditanggapi oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq saat ditemui awak media di rumah dinas Bupati Karimun, Kamis,(19/10/17) usai acara peresmian penggunaan armada pembersihan sampah pantai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan Karimun.

 

Kepada kedua tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Aunur Rafiq mengatakan, "hadapi dengan tenang, hormati mekanisme hukum yang ada, dikarenakan kasusnya adalah tindak pidana korupsi, jadi pengacaranya tidak ditanggung pemerintah, kecuali kasus perdata, jadi saya berpesan, jalani saja, ujar Rafiq.

 

Aunur Rafiq menambahkan, "saya harapkan dan saya tegaskan kepada perangkat-perangkat daerah dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Karimun bahwa hal ini adalah pembelajaran, jangan coba-coba bermain dalam penggunaan anggaran yang tidak pada tempatnya, kita pemerintah daerah mendukung apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepada KPK dalam menindak penyelewengan terhadap penggunaan anggaran, tegas Rafiq.

 

Terkait pengganti (R) sebagai Kepala Puskesmas Moro, Aunur Rafiq mengungkapkan telah menugaskan kepala puskesmas yang baru, tinggal pelantikannya saja, sekarang juga telah bertugas disana,(Puskesmas Moro-red), penggantinya seorang sarjana kesehatan masyarakat yang telah memenuhi persyaratan yang dibahas dalam rakerkesda beberapa waktu yang lalu, ungkap Rafiq.(DS)

Published in KARIMUN

 

 

Ket foto : Bupati Karimun melakukan penyisiran perdana dalam membersihkan sampah di wilayah pesisir Karimun, Kamis,19/10/17, di kawasan Coastal Area.

Karimun,(KT) - Bupati Karimun H.Aunur Rafiq meresmikan penggunaan armada pembersihan sampah pantai yang kegiatan penyelenggaran kegiatannya ditaja oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan (Disperusperum Kabupaten Karimun, Kamis,(19/10/17), di Coastal Area.

 

Kepala Disperum KPK Rosmawati dalam sambutannya mengatakan, setelah diresmikan nanti oleh bapak Bupati penggunaan armada untuk penanganan sampah diwilayah pesisir pantai, kedepan petugas kebersihan kita akan menyisir sampah diwilayah pesisir untuk Karimun bersih, katanya.

 

Namun, lanjut Rosma, dengan adanya armada dan petugas kebersihan untuk membersihkan sampah diwilayah pesisir tidak menjadikan masyarakat malah membuang sampah kelaut, itu tidak menyelesaikan masalah, jadi diharapkan dukungan masyarakat terutama dukungan dari Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI) karena wilayah pesisir mayoritas masyarakat Tionghoa, tuturnya.

 

Sementara itu, Bupati Karimun H. Aunur Rafiq dalam kesempatan itu mengatakan, program Karimun bersih tidak akan pernah berhenti, setiap tahun harus ada terobosan-terobosan yang kita anggap belum terpenuhi, untuk mewujudkannya diperlukan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat terkait penanganan sampah di pesisir, selama ini, kita telah menghimbau untuk tidak membuang sampah kelaut, namun hal ini tidak cukup, karena masih banyaknya prilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, ujarnya.

 

Aunur Rafiq menambahkan, selama ini, sedikit sulit untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang tinggal di pesisir bila kegiatan gotong royong, mungkin karena bekerja, jadi saya berharap kepada Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI) perannya untuk berkomunikasi dengan masyarakat, harapnya.

 

Dilanjutkan Rafiq, Alhamdulillah hari ini kita baru bisa menyewa pompong, walaupun standarnya tidak seperti ini, saya sudah sampaikan kepada Rosmawati untuk 2018 membuat kapal khusus yakni sampan kotak, karena ini tidak efektif, bila tetap pompong ini sewanya Rp. 6 juta, satu tahun 72 juta, 3 tahun sewa dengan nominal demikian mungkin telah bisa memiliki aset sendiri, ini tidak efektif, namun, saya berterima kasih kepada Kadisperum KPK bahwa hari ini akhirnya dilakukan juga hasil pemikiran saya yang saya presentasikan di Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan peningkatan menangani kebersihan yang salah satunya menyisir sampah diwilayah pesisir, saya berterima kasih, tutur Rafiq. (DS)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« October 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31