humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Saturday, 07 October 2017

 

 Ket Photo : Pembagian obat penyakit kaki gajah (FILARIASIS) di posyandu Jelita kepada Warga Perumahan Bunga Raya Batam Center Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota.

 

BATAM, (KT) -Sebagai ujung tombak dan perpanjangan tangan dari pemerintahan dibidang kesehatan ,dalam ikut membantu memberikan pelayanan hidup sehat kepada masyarakat,keberadaan Posyandu yang terdapat pada beberapa perumahan, patut dan sangat pantas untuk diapresiasi.

 

 Demikian halnya dengan Posyandu Jelita yang ada diperumahan bunga raya kelurahan belian kecamatan batam kota,sabtu (07/10/2017) sekitar pukul 16.00 WIB,membagikan obat penyakit kaki gajah(FILARIASIS)kepada warga yang ada dilingkungan perumahan setempat.

 

 Pembagian obat penyakit kaki gajah tersebut dilakukan oleh kader posyandu, yang telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan bersama dengan petugas dari  puskesmas botania itu,bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penularan penyakit kaki gajah dilingkungan warga,khususnya diperumahan bunga raya.

 

Menurut salah seorang kader posyandu jelita perumahan bunga raya Siti Nurhidayah kepada karimuntoday.com mengatakan,pembagian obat kaki gajah gratis ini sudah rutin dilakukan setiap tahunnya,kepada warga perumahan bunga raya yang terdiri atas sekitar 400 kepala keluarga(KK)

 

 " Pembagian obat kaki gajah ini kita lakukan diposyandu,namun kalau ada warga yang belum datang,nantinya kita antar kerumah masing - masing" ,ucapnya.

 Sementara warga perumahan bunga raya yang mendapatkan obat kaki gajah dari posyandu,mengaku senang dan puas akan layanan yang diberikan oleh posyandu jelita kepada warga.

 

 " Kami warga khususnya yang punya anak kecil,dapat merasakan kinerja positif dari para kader posyandu, yang cukup aktif melakukan kegiatan - kegiatan lainnya,seperti ada juga kegiatan penimbangan balita,pembagian makan bayi sehat dan bergizi,serta kegiatan yang lain,"ujar bu ana. (Ardi oyong)

 

Published in BATAM

 

Ket Photo : Kajati Kepri, Yunan Harjaka.

 

Karimun,(KT) – Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri terkesan mengendapkan kasus dugaan korupsi dana bansos korpri di kabupaten karimun, pasalnya, sudah sekian tahun kasus tersebut di lakukan penyelidikan sampai saat ini belum juga ditingkatkan ke penyidikan,padahal banyak pihak sudah dimintai keterangan bahkan sudah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan,(BAP), namun, keseriusan kajati untuk mengungkap kasus tersebut, masih jauh panggang dari api, sehingga timbul persepsi ditengah masyarakat, kajati kepri seperti, tajam kebawah dan tumpul ke atas, apabila kasus tersebut menyangkut ke oknum pejabat di lingkungan pemkab karimun.

 

Hal tersebut dikatakan, Azhar MN Ketua Umum Ikatan Pemuda Melayu Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri kepada karimuntoday.com Kamis,(21/9/2017), Tuh’ kredibilitas kajati kepri untuk melakukan penuntasan kasus dugaan korupsi bansos korpri karimun sangat di pertanyakan. Pasalnya, kasus tersebut terkesan di peti eskan. Andaikata kajati serius untuk menuntaskan kasus tersebut, sudah dari dulu tuntasnya, berkemungkinan saat ini para penikmat uang bansos korpri tersebut masih mendekam di penjara.

 

“ Ketidak seriusaan kajati kepri menuntaskan kasus dugaan korupsi bansos korpri karimun, membuat ketidak percayaan kepada institusi berloggo timbangan tersebut semakin berkurang dan tentunya diharapkan kepada jaksa agung untuk mengirimkan sosok kajati yang tidak tebang pilih dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pasalnya, dia menilai kajati saat ini, tidak memiliki nyali lebih untuk menegakan supermasi hukum atas kasus tersebut,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia berharap agar kajati kepri untuk serius menuntaskan kasus dugaan korupsi dana bansos korpri, pasalnya masyarakat sudah lelah menunggu sejauh mana perkembangan kasus tersebut,artinya, kajati kepri jangan pernah bermimpi apabila kasus itu di endapkan sekian lama, masyarakat akan lupa, pasalnya, masyarakat selalu mengingat kasus tersebut di benaknya,” Tukasnya

 

Secara terpisah, Kajati Kepri, Yunan Harjaka sampai berita ini di unggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait sentilan IPMKK bahwa kasus dugaan korupsi dana bansos korpri di endapkan, belum dapat dimintai konfirmasinya.(lh)

 

R.Hadimi Sakih! Bongkar dan Siap Menjadi Saksi, Terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos Korpri Karimun

 

Karimun,(KT) – Kajati Kepri sampai saat ini belum juga melakukan pemanggilan terhadap dirinya untuk dijadikan saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bansos korpri beberapa tahun silam, padahal di media ini bbera[a waktu lalu, dia sudah menantang kajati kepri untuk memeriksa dirinya untuk dimintai keterangan sebagai saksi, apabila penyidik kejati butuh bukti tambahan, namun, sampai saat ini belum ada permintaan dari kajati kepri untuk memintanya menjadi saksi.

 

Hal tersebut dikatakan, R. Hadimi Sakih SH Mantan Devisi Hukum Korpri Karimun kepada karimuntoday.com Rabu,(20/9/2017), Ya dia siap membongkar dan menjadi saksi, dalam kasus dugaan korupsi dana bansos korpri beberapa tahun silam, yang dilidik oleh kajati kepri, namun, sangat disayangkan sampai saat ini belum ada permintaan dari penyidik kajati kepri, agar dia memberikan kesaksian, padahal dia pengen betul untuk dijadikan saksi, agar kasus ini terang benderang dan sampai ke tingkat peradilan.

 

“ Belum ada tuh penyidik kajati kepri untuk meminta agar saya menjadi saksi, padahal sebelumnya sudah saya tantang agar di jadikan saksi,biar kasus ini berlanjut ketingkat penyidikan, pasalnya selama sekian tahun terkesan mengendap, kelihatanya penyidik masih kekurangan alat bukti dan saksi, makanya saya menawarkan diri untuk menjadi saksi,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Keinginanya besarnya untuk menjadi saksi, di sebabkan, pengajuan dana bansos lewat proposal ke bagian keuangan beberapa tahun lalu, mengatas namakan korpri, dan dia salah satu bagian dari korpri tersebut, dan apabila ada dugaan korupsi dalam penetapan anggaran tentu dia tidak menerima begitu saja, pasalnya, saudara sekretaris korpri kala itu hanya mencairkan dana bansos tersebut selama satu tahun hanya berkisar 400 juta rupiah, sedangkan dari temuan BPK Pusat kurang lebih 900 juta rupiah, yang ditindak lanjuti oleh kajati, artinya ada selisih sekitar kurang lebih 500 juta, bukan angka yang kecil.” Tuturnya

 

Secara terpisah, Kasi Penkum Kajati Kepri, Wiwin Iskandar SH.MH, Ketika dikonfirmasi karimuntoday.com beberapa waktu lalu, terkait sejauh mana perkembangan kasus dugaan korupsi dana bansos korpri karimun mengatakan, Dia belum dapat berkomentar banyak terkait perkembangan kasus tersebut, pasalnya harus ditanyakan dulu ke Apidus,” katanya singkat (lh)

 

Kasipenkum Kajati Kepri! Terkait Dugaan Dana Bansos Korpri Karimun Ditanyakan Dulu ke Apidsus

 

Karimun(KT) – Kasus Dugaan Korupsi Dana Bansos korpri beberapa orang sudah dimintai keterangan oleh Penyidik Kajati Kepri bahkan sudah dilakukan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan,(BAP), salah satunya Mantan Sekretaris Korpri saudara Agusman, namun, sangat di sayangkan sekian tahun kasus tersebut bergulir belum satupun ditetapkan sebagai tersangka.

 

Kasipenkum Kajati Kepri, Wiwin Iskandar SH ketika dikonfirmasi karimuntoday,com via hp selularnya Senin,(17/9/2017), mengatakan, Dia belum dapat memberikan komentar banyak terkait perkembangan kasus tersebut, pasalnya harus di tanyakan dulu ke Apidsus.

 

“ Ya nanti saya tanyakan dulu ke Apidsus sudah sejauh mana perkembangan kasus dugaan korupsi dana bansos korpri tersebut, dan apabila sudah didapatkan konfirmasi, akan saya beritahu,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Mengenai perkara tersebut sampai saat ini belum ada tersangkanya, dia tidak bisa memberikan komentar pasalnya itu ranah penyidik di Apidsus,” Tukasnya singkat (lh)

 

Kejati Kepri Diminta Transparan Ke Publik Terkait Pengusutan Dugaan Korupsi Dana Bansos Korpri

 

Karimun,(KT) – Salah seorang Aparatur Sipil Negara,(ASN), di Kabupaten Karimun,Provinsi Kepulauan Riau meminta kepada kejati kepri agar transparan ke public terkait pengusutan dugaan korupsi dana bansos korpri, pasalnya sejak dilakukan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sampai detik ini tidak ada kejelasan dari pihak kejati, sehingga masyarakat tidak mengetahui sejauh mana tindak lanjut kasus tersebut,

Hal tersebut dikatakan, Muhammad Tahar Kepala Dinas Disdukcapil Pemkab Karimun, ketika dikonfirmasikarimuntoday.com diruang kerjanya Jum’at  (14/9/ 2017), Ya kejati kepri seharusnya mengumumkan ke public andaikata dalam melakukan penyelidikan tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana bansos korpri beberapa tahun silam,begitu juga apabila menemukan adanya unsure korupsi diminta untuk mengekspos ke media massa, agar di ketahui oleh public, pasalnya, kalau di diamkan saja, tentu akan menjadi persepsi negative ditengah masyarakat luas.

 

“ Korpri itu adalah wadah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),dan sebagai salah satu pegawai negeri sipil yang tergabung di wadah korpri dia patut meminta kejelasan kepada kejati kepri, dan juga setiap bulan gaji dia di potong untuk iuran korpri,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Dalam pengajuan proposal bansos bukankah mengatas namakan korpri, artinya, mengatas namakan seluruh PNS dijajaran pemkab karimun, wajar dia mempertanyakan hal tersebut, dan juga anggaran bansos tersebut  berasal dari APBD nota bene adalah dana umat.(masyarakat-red), harus dipertanggung jawabkan penggunannya, apalagi dia dari temuan BPK RI tersebut ditemukan kerugianya cukup besar,” tukasnya

 

Secara terpisah, Kajati Kepri, Yunan Harjaka sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanyam terkait adanya permintaan dari salah seorang aparatur sipil Negara di karimun, agar kajati kepri yransparan dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi dana bansos korpri, belum dapat dimintai konfirmasinya.(lh)

 

 

R.Hadimi Sakih SH! Tantang Kejati Kepri Periksa Dirinya Sebagai Saksi,Terkai Dugaan Korupsi Dana Bansos Korpri Karimun

 

Karimun,(KT) – Mantan Devisi Hukum Korpri Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, menantang Kejati Kepri untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya, terkait dugaan korupsi dana korpri yang pernah di sidik beberapa tahun silam, pasalnya, kasus tersebut sampai saat ini terkesan di endapkan, padahal beberapa pihak sudah dilakukan pemeriksaan bahkan sudah di buatkan Berita Acara Pemeriksaan,(BAP).

 

Hal tersebut dikatakan, R. Hadimi Sakih SH Kepada karimuntoday.com Rabu,(13/9/2017), Dia tidak habis pikir kenapa kasus dugaan korupsi dana bansos korpri terkesan mengendap di kejati kepri, apakah penyidik kekurangan saksi, apabila kekurangan saksi dia bersedia memberikan kesaksian, agar kasus tersebut ditingkatkan kepenyidikan, karena menurut hematnya, kerugian Negara atas kasus tersebut sudah sangat terang benderang, tinggal kemauan penyidik dan kejati kepri saja,” Tuturnya

 

Ditambahkannya Lagi, Dia melihat kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan oknum pejabat di karimun, sangat sulit untuk di tuntaskan, jauh berbeda dengan oknum pejabat di kabupaten/kota lainya di Provinsi Kepri, pihak kejati Kepri sangat cepat melakukan penindakan, salah satu contoh kasus dugaan korupsi di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Anambas, lumayan cepat ditetapkan tersangka dan hari ini, lansung dilakukan penahanan, pertanyanya, kenapa di kabupaten karimun, kejati sangat sulit untuk menindak pelaku dugaan korupsi,” Tuturnya

 

Secara terpisah, Kejati Kepri Yunan Harjaka  serta Apidsus Ferry Tass sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait tantangan salah seorang mantan devisi hukum korpri karimun, yang siap dipanggil menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bansos korpri, belum dapat dimintai konfirmasinya.(lh)

 

LSM RCW KEPRI, Tidak Serius Ungkap Perkara Dugaan Penggelapan/Korupsi Dana Bansos Korpri Karimun, Kejati Kepri Segera di Laporkkan ke Jamwas

 

Karimun,(KT) – Kepala Kejaksaan Tinggi,(KAJATI), Provinsi Kepri bakal segera di laporkan ke Jaksa Pengawasan,(JAMWAS), Pasalnya sudah sekian tahun di usut perkara dugaan penggelapan.korupsi dana bansos korpri di karimun sampai detik ini belum juga ada tersangka, sehingga terkesan kajati tidak serius menuntaskan kasus tersebut.

 

Hal tersebut dikatakan, Muklansyah Ketua LSM RCW Kepri kepada karimuntoday.com Minggu,(10/9/2017), Ya Insya Allah pekan depan surat sudah dia kirimkan ke jamwas di Jakarta, terkait laporan mangkraknya perkara dugaan penggelapan/ Korupsi dana bansos ditangani kejati kepri beberapa tahun silam, pasalnya sudah beberapa orang sudah dimintai keterangan, bahkan sudah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan,(BAP), namun, sampai saat ini belum jelas juntrungnya.

 

“ Dia menduga Kajati Kepri kurang serius menangani perkara tersebut, andaikata serius tentunya sudah ada oknum yang ditetapkan sebagai tersangka, karena kerugian negaranya sangat jelas, bahkan andaikata kajati masih kekurangan bukti otentik untuk meningkatkan ke tahap penyidikan, mantan devisi hukum korpri, R.Hadimi Sakih SH, siap dimintai keterangan sebagai saksi, jadi tunggu apalagi,” Tuturnya

Ditambahkanya lagi, Ketidak seriusan kajati kepri dalam menuntaskan kasus bansos korpri dilingkungan pemkab karimun, membuat citra penegakan hukum menjadi buram, pasalnya akan merembet ke tingkat bawah, seperti tingkat kajari dan kacabjari, pasalnya, sudah ada contoh yang kurang baik dari pimpinan lebih tinggi, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi,” Tukasnya

 

Secara terpisah, Kajati Kepri, Yunan Harjaka sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya terkait salah satu lsm di kepri bakal melaporkanya ke jamwas, atas kurang seriusnya menuntaskan perkara dugaan penggelapan/korupsi dana bansos korpri dilingkungan pemkab karimun, belum dapat dimintai konfirmasinya. (lh)

 

LSM ICTI-NGO Kepri Desak Kajati Kepri Naikan Status Dugaan Korupsi Dana Bansos Korpri Karimun ke Penyidikan

 

Karimun,(KT) – Lembaga Swadaya Masyarakat,(LSM) ICTI – NGO Kepri mendesak kepada kajati kepri untuk menaikan status dugaan korupsi dana bansos korpri karimun dari penyelidikan ke penyidikan, pasalnya sudah sekian tahun kasus tersebut bergulir belum juga sampai ke penuntutan, sehingga terkesan kajati kepri kurang serius memberantas tindak pidana korupsi di provinsi kepri.

 

Hal tersebut dikatakan, Kuncus Simatupang Ketua LSM ICTI-NGO Kepri kepada karimuntoday.com Sabtu,(9/9/2017), Ya, terlihat Kajati Kepri kurang serius menuntaskan dugaan kasus penggelapan/korupsi dana bansos korpri kabupaten karimun, pasalnya sudah sekian tahun, kasus tersebut masih mengendap, padahal sudah beberapa orang sudah dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan bahkan sudah di BAP, namun, kenyataanya sampai sekarang perkaranya belum juga ditingkatkan ke penyidikan.

 

“ Kajati Kepri diminta transparan dalam menangani perkara dugaan korupsi dana bansos korpri karimun, apabila memang tidak ada ditemukan kerugian Negara, tolong sampaikan ke public lewat media massa, sehingga public tidak bertanya-tanya, tentang kelanjutan perkara tersebut, artinya jangan di diamkan, sehingga persepsi public dapat ditepis,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Andaikata, Kajati Kepri serius menangani kasus ini tinggal memerintahkan Penyidik untuk memanggil saudara, R.Hadimi Sakih SH, Mantan Devisi Hukum Korpri Karimun, yang mau bersaksi, bukankah tinggal dipanggil saja, untuk dimintai keterangan, untuk melengkapi alat bukti, apabila belum cukup,” Tukasnya

 

Secara terpisah, Kajati Kepri sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait permintaan salah satu lsm dikepri, agar perkara dugaan penggelapan.korupsi dana bansos korpri karimun, dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan belum dapat dimintai konfirmasinya.(lh)

 

Akibat Mengendap! R. Hadimi Sakih SH, Siap jadi Saksi Apabila Diminta Penyidik Terkait Dana Bansos Korpri Karimun

 

Karimun,(KT) – Mengendapnya Kasus Dugaan Penggelapan.Korupsi Dana Bansos Korpri yang dilidik oleh Kejati Kepri beberapa tahun silam membuat salah seorang mantan pengurus korpri geram, pasalnya, dia mengetahui lansung proses pencairan dana bansos tersebut yang digelapkan oleh oknum di bagian keuangan secretariat daerah karimun, pasalnya dia saat itu di struktur korpri menjabat sebagai devisi hukum.

 

Hal tersebut dikatakan, R.Hadimi Sakih SH kepada karimuntoday.com Kamis,(7/9/2017), Ya andaikata penyidik kejati kepri butuh kesaksianya dalam proses pencairan dana bansos korpri yang tengah dilidik beberapa tahun silam, dia sangat bersedia sekali, pasalnya sampai saat ini, kasus tersebut sepertinya hilang ditelan bumi, padahal beberapa pihak sudah dimintai keterangan salah satunya, sekretaris korpri kala itu, bahkan dia sendiri yang mendampingi ke kejati kepri.

 

“ Dimana kurangnya lagi sehingga penyidik kejati kepri belum juga menetapkan tersangka atas dugaan penggelapan/korupsi dana bansos korpri, sudah jelas ada kerugian Negara sebesar 500 juta, kenapa kasusnya di diamkan, andaikata, penyidik butuh saksi tambahan dia bersedia bersaksi,” Tukasnya

 

Ditambahkanya lagi, Kasus dugaan penggelapan/ korupsi dana korpri sebenarnya simple saja, pasalnya dari hasil audit BPK RI sudah ditemukan penyimpangan, dan ditindak lanjuti oleh BPKP Kepri, dan beberapa orang sudah di BAP di Kejati Kepri salah satunya Saudara Agusman Sekretaris korpri kala itu, dan saudara agusman sudah menjelaskan secara rinci kepada penyidik, tentang proses pencairan dana bansos korpri tersebut di bagian keuangan, jadi apa lagi,” Tuturnya

 

Secara terpisah, Agusman Mantan Sekretaris Korpri ketika dikonfirmasi karimuntoday.com beberapa waktu lalu mengatakan, Memang benar dia sudah di BAP di Kejati Kepri, dan dia sudah menjelaskan kepenyidik bahwasanya dia selama satu tahun hanya mencairakan dana bansos korpri sebesar kurang lebih 400 juta bukan 900 juta, sambil menyerahkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana bansos korpri tersebut kepada penyidik, mengenai adanya temuan BPK RI terkait adanya laporan pencairana dana bansos korpri sebesar 900 juta dan bukan kurang lebih 400 juta dia tidak mengetahui secara pasti, karena ketika mencairkan dana bansos dia di berikan kwitansi kosong,” Imbuhnya

Secara terpisah, Kejati Kepri sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait mengedapnya sekian tahun kasus dugaan penggelapan/korupsi dana bansos korpri, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya.(lh)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Bapak Ase Salah Seorang Wali Murid Melakukan Aksi Demo di Depan SMAN I Cililin Bandung Barat, Jabar.

Bandung Barat,(KT) -  Sungguh Miris Kejadian yang Menimpa Bapak Ase warga Cililin Kabupaten Bandung Barat akibat Kurang mampu dalam perekonomian. Sehingga tidak Mampu Membayar Uang SPP anaknya untuk Mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) SMA Negeri 1 Cililin Jln Radio No 1 Cililin. Hari ini Sabtu (07/10).

 Bapak Ase Melakukan Aksi Unjuk Rasa Tunggal di SMAN 1 Cililin Menuntut agar Pihak Sekolah Memperboleh kan Anaknya Mengikuti Ujian Tengah Semester akan segera dilaksanakan.di karnakan belum mampu membayar SPP selama 3 bulan bahkan anak Beliau tidak di perbolehkan mengikuti Ujian Tengah Semester.

 Miris jika pendidikan untuk anak Bangsa ini di persulit akan jadi apakah Regenerasi Bangsa ini. Informasi yang berhasil dikumpulkan Kru Karimun Today Bahwa Anak Bapak Ase tesebut belum membayar SPP selama 3 bulan sebesar 250 rb / bulan X 3. Dan Aneh nya Pihak SMAN 1 Cililin tidak mendapatkan solusi dari pihak sekolah, saking tidak tahan Bapak Ase orang tua wali melakukan unras Tunggal.

Bapak Ase yang dihubungi Media ini dengan kontak person 082218352104 Membenarkan Bahwa Dirinya Melakukan Aksi Tunggal di SMAN 1 Cililin Hari ini. " Iya tadi saya Melakukan Unjuk Rasa walaupun sendiri Harapan Saya sebagai Wali Murid agar adanya solusi dari Sekolah SMAN 1 Cililin terkait belum membayar nya SPP anak Saya Selama 3 Bulan, sebut nya.

Mananggapi Hal tesebut Pemerhati Kebijakan Pemerintah, Rohimat/Joker yang Juga Ketua Umum DPP LSM PMPR INDONESIA saat dimintai tanggapan nya oleh Media ini Melalui Seluler Mengecam Keras Tindakan Kepala SMAN 1 Cililin beserta Jajaran nya.

" Kita sangat  trenyuh ketika Melihat tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ase salah satu wali Murid di SMAN 1 Cililin Akibat Belum Mampu membayar SPP 3 Bulan dirinya rela Turun ke Jalan agar Mendapatkan Solusi yang baik dari pihak SMAN 1 Cililin,,” tukasnya

 Ditambahkan nya juga, Dirinya Berharap Agar Gubernur jawa Barat  Beserta Instansi terkait Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk segera mencari Solusi,” Jangan Gara-gara tidak Mampu membayar SPP Siswa tidak ikut Ujian.” dan dalam waktu dekat ini Juga Kita DPP LSM PMPR Indonesia akan turun Kejalan Meminta Agar Gubernur jawa Barat segera Mencopot Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dinilai Kurang tanggap akan Permasalahan yang terjadi di  SMAN I Cililin yang dipimpinnya,"  Sebut Joker 

Secara terpisah, Kepala Sekolah SMAN I Bandung Barat, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait aksi demo dilakukan oleh salah seorang wali murid, terkait belum mampu membayar uang spp selama tiga bulan sehingga anaknya terancam tidak bisa mengikuti ujian tengah semester, belum dapat dimintai konfirmasinya.(kh)

 

Published in KARIMUN

 

 Ket Photo : Kondisi Gedung Karimun Exhibition and Convention Centre (KECC), Sabtu, (07/10/17).

 

Karimun, (KT) - Gedung Karimun Exhibition and Convention Centre (KECC) yang terletak disamping panggung rakyat putri kemuning coastal area dari informasi yang dikumpulkan, gedung tersebut dibangun menggunakan dana APBD Kabupaten Karimun Tahun 2013 yang menelan anggaran sekitar Rp. 15,5 M yang semula dibangun untuk mendukung fasilitas pelaksanaan MTQ Provinsi Kepri tahun 2014 lalu, saat ini kondisi gedung sangat memprihatinkan. Pantauan karimuntoday.com di lokasi, Sabtu, (07/10/17).

 

 Selain itu tampak kondisi gedung penuh dengan coretan, plafon gedung hancur, kaca jendela pecah berserakan, tumpukan sampah, bau pesing, bahkan dibeberapa sudut bangunan ada yang retak, tidak hanya itu, kabel yang telah dipasang untuk aliran listrik entah kemana rimbanya.

 

Amril, warga tebing yang memancing disekitar gedung turut prihatin dengan kondisi gedung KECC tersebut, " dari berita yang saya baca, gedung ini belum serah terima antara perusahaan pemenang tender dengan pemerintah daerah, karena pengerjaannya belum selesai, katanya, dari berita yang saya baca, pemerintah berhutang kepada kontraktor sebesar 5,6 M, sampai saat ini terkait hutang tersebut saya belum mendengar berita terbarunya, ucapnya.

 

Saya sebagai orang asli Karimun,lahir disini, besar disini, sekolah disini sangat menyayangkan dana yang telah digunakan milyaran rupiah untuk membangun gedung ini kondisinya seperti gedung tak bertuan, kesalnya, seandainya dana milyaran itu digunakan untuk membangun rumah type 36 untuk masyarakat tidak mampu, berapa rumah yang bisa disiapkan, tutur amril.

 

“ Saya mengharapkan gedung ini menjadi prioritas pemerintah dalam menggunakan anggaran, sampai kapan gedung KECC dibiarkan seperti ini, masalah yang ada digedung ini harus diselesaikan secepatnya, kalau tidak, apakah menunggu gedung ini roboh kelaut ? lalu dana yang milyaran itu apakah dibiarkan begitu saja ? tanyanya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Kabupaten Karimun,Provinsi Kepri sampai berita ini diunggah belum didapat konfirmasinya, serta PT. Nindya Karya selaku kontraktor pengerjaan gedung KECC sesuai dengan Kontrak kerja No.02/SP/KECC/CK/DPU/2013,belum juga bisa dimintai keterangannya. (DS)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« October 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
DISPENDA KARIMUN
DISPENDA KARIMUN