humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Monday, 27 November 2017

 

Ket Photo : Padri Mahasiswa Universitas Riau (UNRI), Asal Kuansing,Provinsi Riau.

 

Kuansing,(KT) – Bupati Kuantan Singingi, telah menerbitkan Pebup Nomor: 19 Tahun 2017, sebagai payung hukum untuk melakukan pencairan dana tunjangan perumahan, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kuansing, dengan diterbitkan perbup tersebut sangat melukai hati masyarakat, pasalnya, ke tiga unsure pimpinan dewan sudah dibangunkan rumah dinas, kecuali belum memiliki rumah dinas untuk ditempati, dan juga nominal besaran tunjangan perumahan di berikan setiap bulan sangat mencengangkan.

 

Hal tersebut dikatakan, Padri Mahasiswa Universitas Riau (UNRI), Asal Kuansing kepada karimuntoday.com, Senin,(27/11/2017), Ya’ Dia sangat menyesalkan bupati kuansing mengelurkan perbup terkait tunjangan perumahan untuk ketua dan wakil ketua dprd, pasalnya mereka sudah memiliki rumah dinas jabatan di bangun menggunakan dana APBD,seharusnya bupati tidak menerbitkan perbup, sehingga mereka mau menempati rumdis tersebut, mengenai informasi rumdis tersebut belum ada serah terima dari pihak kontraktor dengan pemkab kuansing, bukankah bupati bisa memerintahkan inspektorat untuk melakukan audit atas proyek pembangunan rumdis tersebut, untuk mencari akar permasalahanya.

 

“ Tunjangan Perumahan diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kuansing sebesar, Rp. 16.108.000.- dan Wakil Ketua sebesar Rp.14.050.000.- perbulan, sangat membebankan APBD,karena, Ketua dan Wakil Ketua sudah memiliki rumdis, sedangkan untuk tunjangan perumahan anggota dprd, dapat hendaknya di anulir, karena relative sangat besar sekali,” Tuturnya

 

Ditambahkanya lagi, Dia juga mempertanyakan apa ukuranya sehingga anggaran tunjangan perumahan diberikan kepada dewan begitu besar, karena sepengetahuan dirinya, sebagai putra asli kuansing, belum pernah mendengar ada sewa rumah sampai 16 juta lebih untuk satu bulanya, bupati kuansing diminta menjelaskan kepada masyarakat, karena uang APBD bersumber dari pajak dibayar oleh masyarakat, artinya, harus transparan dalam penggunaan APBD, dan juga diminta kepada pihak penegak hukum  untuk melakukan penyelidikan, begitu juga dengan pihak BPK RI agar melakukan audit investigasi, karena disenyalir telah terjadi pemborosan anggaran dan mark’up,” Tukasnya

 

Secara terpisah, Bupati Kuansing, Mursini sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, terkait mengeluarkan perbup sebagai payung hukum pencairan dana tunjangan dewan, belum dapat dimintai tanggapanya.(red)

Published in KARIMUN

 

 

Ket Photo : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Drs Jamhur Ismail MM kepada karimuntoday.com Senin (27/11/2017).

 

BATAM,(KT) - Permohonan yang dimasukan oleh tiga perusahaan jasa angkutan beraplikasi online yang ada dibatam, kepada Kantor Dinas perhubungan provinsi kepri beberapa waktu lalu untuk diterbitkan izinnya ,ternyata telah dikembalikan lagi dan belum bisa diproses dengan alasan belum lengkap.

 

 Ketiga perusahaan yang masing - masingnya yaitu PT Suluh,PT Diva dan Koperasi jasa trans barelang,tidak bisa ditindaklanjuti prosesnya,karena belum memenuhi syarat - syarat yang diminta sesuai dengan Permenhub Nomor: 108 tahun 2017 yang berlaku sejak tanggal 1 november 2017 yang lalu.

 

Demikian ditegaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Drs Jamhur Ismail MM kepada karimuntoday.com pada Senin (27/11/2017) melalui sambungan telepon selular,terkait dengan izin angkutan online yang telah diajukan oleh beberapa perusahaan angkutan beraplikasi dibatam.

 

Lebih lanjut ditambahkannya,sambil menunggu berkas - berkas tersebut dilengkapi,pihak dinas perhubungan provinsi kepri akan melakukan survey dan kajian tentang jumlah kuota taksi online dikota batam,dengan melibatkan semua pihak terkait,seperti Organda,Aplikator,akademisi dan pihak yang berkompeten lainnya.

 

 "Pokoknya kalau semua syarat - syaratnya lengkap dan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Permenhub Nomor 108 tahun 2017,baru bisa diterbitkan izinnya",tegas Jamhur.

 

Sementara itu Hardisam Harun salah seorang pemilik perusahaan jasa angkutan PT Suluh yang dikembalikan permohonanya, saat dikonfirmasi karimuntoday.com Senin,(27/11/2017), membenarkan, kalau  berkas permohonannya memang dikembalikan lagi oleh dinas perhubungan provinsi kepri untuk dilengkapi.

 

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Organda kota batam ini,mengaku siap untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang angkutan beraplikasi online tersebut.

 

" Sebagai warga negara kami akan mematuhi segala aturan yang berlaku,dan secepatnya akan melengkapi berkas yang masih kurang,kami berharap agar setelah berkas kami lengkap,pihak dishub provinsi kepri kembali menindaklanjuti untuk dikeluarkan izin operasionalnya",harap Hardisam. (Ardi oyong/Rega)

Published in BATAM

 

 Ket Photo : Wakil Bupati Karimun, Wakapolres, Lanal, BNN, Kejari dan Bea Cukai Bakar narkoba jenis happy five dengan cara dibakar didalam drum, di Mapolres Karimun, Senin, (27/11/17).

 

 

Karimun,(KT) - Polres Karimun bersama dengan Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Perwakilan Lanal/TBK, Kepala BNN Karimun, perwakilan Kodim/0317, Perwakilan Kejari, serta pihak Bea Cukai memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan TNI Angkatan Laut (AL) beberapa waktu lalu di perairan Tekong Hiu, pemusnahan dilakukan di halaman Mapolres Karimun, Senin,(27/11/17).

 

 Wakapolres Karimun Kompol I Gede Ngurah Joni Mahardika dalam sambutannya mengatakan, terkait barang bukti yang dimusnahkan hari ini, untuk tersangkanya masih dalam status DPO, untuk 3 orang yang diamankan oleh TNI AL atas nama ZF, NH, dan AW, dari hasil penyidikan dan gelar perkara oleh penyidik sat resnarkoba beserta instansi lainnya tidak cukup bukti untuk dilakukan proses penyidikan sehingga diserahkan kepada pihak Imigrasi untuk dilakukan proses lebih lanjut dikarenakan yang bersangkutan adalah WNA yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah, ujarnya.

 

 Dilanjutkannya, Sat Resnarkoba Polres Karimun dalam melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan November tahun 2017 telah mengungkap sebanyak 69 kasus perkara dengan 119 tersangka, adapun seluruh jenis barang bukti sebagai berikut, Sabu sebanyak 7.838,79 gram, Extacy sebanyak 2079 butir, Happy Five sebanyak 5.726 butir, Heroin sebanyak 19,3 gram, Ganja sebanyak 154,13 gram dan PCC sebanyak 10 butir, jelasnya.

 

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Karimun, AKP Nendra Madya Tias saat diwawancarai awak media mengatakan, adapun barang bukti yang kita musnahkan hari ini adalah Sabu sebanyak 3145 gram, Extacy sebanyak 2024 butir dan happy five sebanyak 2240 butir, dari 3 jenis itu diperkirakan senilai Rp. 4,3 Milyar, ungkapnya.

 

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas usaha dan upaya yang dilakukan Polres Karimun serta FKPD lainnya yang telah bersinergi dalam pemberantasan narkoba di Karimun, kita tidak ingin generasi kita dipengatuhi oleh barang yang sangat tidak bermanfaat ini, Pemerintah daerah akan selalu berupaya untuk terus melakukan usaha dan upaya agar Karimun bersih dari narkoba, katanya.

 

 Generasi kita, sambung Wabup, harus energik, kita hidupkan kegiatan-kegiatan positif untuk mereka agar terhindar, kita hidupkan pramuka, kita gelar kegiatan olahraga, kita sosialisasikan bahaya narkoba, kita minta masyarakat, pemuka agama untuk mengingatkan generasi kita dimanapun dan kapanpun, serta sinergi yang kita lakukan, kita berdo'a, semoga Karimun semakin hari semakin aman, semakin nyaman dan tidak ada lagi barang haram itu, harapnya. (DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Kondisi Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

 

Kuansing,(KT) – Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau diminta untuk melakukan audit terhadap Proyek Pembangunan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kuansing, pasalnya sampai saat ini rumah dinas tersebut belum ditempati walaupun sejak tahun 2010 silam sudah rampung dibangun, kononnya rumdis tersebut belum diserah terimakan dari pihak kontraktor ke pemkab kuansing, akibatnya, Ketua dan Wakil Ketua DPRD masih menerima dana tunjangan perumahan dengan nominal yang sangat fantasis setiap bulanya, sehingga terjadi pemborosan.

 

Hal tersebut dikatakan, Zubirman SH Praktisi Hukum di Kuansing kepada karimuntoday.com, Senin,(27/11/2017), Ya diminta kepada pihak inspektorat agar melakukan audit terhadap anggaran proyek rumah dinas ketua dan wakil ketua dprd kuansing, begitu juga dengan alokasi dana perawatanya, sebab, dari pantauan dilapangan rumdis tersebut terlihat tidak terawat,namun, mirisnya anggaran perawatan dianggarkan setiap tahun.

 

“  Bupati Kuansing seharusnya jeli tentang rumdis sampai saat ini tidak dihuni oleh ketua dan wakil ketua dprd, bukanya mengeluarkan perbup tentang tunjangan perumahan unsure pimpinan dewan tersebut, selayaknya, memerintahkan inspektorat untuk melakukan audit, untuk mencari benang kusutnya,bukanya melakukan pembiaran,” Tutur Zubir

 

Ditambahkanya lagi, Bayangkan saja untuk tahun 2017 ini, Didalam Buku APBD yang telah di syahkan, Tunjangan Perumahan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sebesar, Rp. 16.108.000.- dan Wakil Ketua sebesar Rp. 14.950.000.-setiap bulan, sedangkan anggota dewan, sebesar,Rp. 14.050.000.- perbulanya, kalau dibandingkan dengan tahun 2013 silam, terjadi penurunan sekitar 2 jutaan, dan untuk proses pencairan dana tunjangan tersebut sebagai payung hukum, bupati kuansing telah mengeluarkan Perbup. Nomor : 19 Tahun 2017, pertanyaanya, andaikata rumdis tersebut dihuni oleh ketua dan wakil ketua dprd, dengan sendirinya, pemkab kuansing tidak lagi membebankan didalam APBD tunjangan perumahan bagi unsure pimpinan dewan tersebut,” Tukasnya

 

Secara terpisah, Irsyaddunnas Idon Kepala Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi ketika dimintai tanggapanya terkait adanya permintaan praktisi hukum agar institusinya melakukan audit terhadap proyek pembangunan rumah dinas ketua dan wakil ketua dprd kuansing, mengatakan, Pada prinsifnya dia selalu siap melakukan audit, bukan saja kepada rumdis ketua dan wakil ketua dprd kuansing, tetapi, sampai saat ini belum ada intruksi dari bupati untuk melakukan audit, andaikata ada perintah dari bapak bupati tentu akan kita lakukan pemeriksaan khusus,(Riksus-red), biar jelas status rumdis tersebut,” Ujarnya Singkat

 

Secara terpisah, Mursini Bupati Kuansing, sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai tanggapanya, terkait perbup yang diterbitkanya sebagi payung hukum untuk melakukan pencairan tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua serta anggota dewan dan belum adanya perintah untuk melakukan audit kepada inspektorat atas rumdis tersebut, belum dapat dimintai konfirmasinya.(red/roder)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Wakil Bupati Lingga, M.Nizar.

Lingga, (KT) - Wakil Bupati Lingga, M Nizar secara resmi menutup Perhelatan Memuliakan Tamadun Melayu Antarbangsa (PMTMA) pada Minggu (26/11/2017) malam di panggung utama halaman kantor Bupati Lingga.

Dalam penutupan itu, hadir kepala OPD dijajaran Pemkab Lingga, Anggota DPRD Provinsi Kepri, Anggota DPRD Lingga, PKK Lingga serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Perhelatan tamadun yang berlangsung selama 10 hari itu yakni dari mulai tanggal 17 hingga 26 November 2017 serta dibuka secara langsung oleh Wapres RI, Muhammad Jusuf Kalla pada 19 November lalu ditutup Nizar karena mewakili Bupati Lingga berhalangan hadir.

Dalam sambutannya Nizar menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Lingga, Alias Wello yang tidak bisa menutup kegiatan Perhelatan Akbar serumpun Melayu tersebut.

"Saya menyampaikan permohonan maaf pak Bupati karena tidak menutup perhelatan ini secara langsung. Beliau masih dalam keperluan di gorontalo," kata Nizar.

Kemudian disampaikan Nizar, terkait dihelatkannya perhelatan akbar Tamadun melayu sedunia ini adalah semata-mata untuk memperat tali silaturahmi antara serumpun melayu. Mulai dari Melayu yang ada di Indonesia hingga manca negara yakni seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam dan beberapa negara lainnya.

Selain itu, juga untuk melestarikan khasanah budaya Melayu, baik dari segi adat dan istiadat serta tradisinya.

"Perhelatan tamadun Melayu 2017 ini merupakan yang pertama kalinya. Dan ini menjadi berkah tersendiri bagi kita karna dibuka langsung oleh orang nomor dua RI. Saya harap semoga ada dampak positif dengan kedatangan beliau untuk program pembangunan didaerah kita," ungkap Nizar

Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Lingga, Ia mengucapakan terimakasih kepada segenap panitia PMTMA, tokoh masyarakat, budayawan, pihak Pemprov Kepri, DPRD Kepri, Personil TNI dan Polri, awak media dan seluruh tokoh-tokoh Melayu sedunia dan masyarakat atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang cukup terbilang sukses.

Meski diakuinya masih banyak kekurangan baik dari segi fasilitas, pelayanan dan semuanya terkait pelaksanaan kegiatan itu. Apalagi ditambah dengan kondisi keuangan Lingga yang minim serta jauh berada di Utara provinsi Kepri agar dapat dimaklumi dah di maafkan.

"Jadi sekali lagi kami sampaikan mohon maaf atas kekurangan dalam kegiatan ini. Apalagi SDM yang kami miliki masih lemah. Tapi kami harapkan kegiatan PMTMA ini tidak berhenti disini, terus dilanjutkan dalam jangka waktu dan tempat yang berbeda. Karena kerja kita belum selesai," ujar Nizar

Kemudian ia juga menyampaikan terkait kegiatan PMTMA untuk tahun 2018 akan dilaksanakan di negeri tetangga yakni Johor, Malaysia. Keputusan pelaksanaan itu menyusul hasil dari perbincangan tamadun Melayu beberapa waktu lalu dengan sejumlah tokoh besar pemakalah budaya dari berbagai negara.

"Untuk tahun depan kegiatan perhelatan tamadun akan di helat di Johor. Kalau untuk di Lingga karena melihat antusias masyarakat begitu tinggi, nanti akan kami evaluasi lagi terkait kegiatan Akbar ini yang perlu di kemas secara baik. Tidak hanya kegiatan tamadun," terang Nizar

"Jadi, sekali lagi saya sampaikan mohon atas segala kekurangan. Segala kesalahan dan kesiapan itu biasa. Tidak ada gading yang tidak retak," sambungnya sembari menutup kata sambutan dengan dua bait pantun.

Untuk diketahui, dalam malam penutupan PMTMA tahun 2017 itu juga diumumkan para pemenang sejumlah lomba permainan tradisional yang diselipkan dalam kegiatan PMTMA termasuk untuk pemenang pawai Tamadun Melayu. Hadir dalam penutupan, Kepala OPD Pemkab Lingga, Anggota DPRD Lingga, PKK Lingga, Anggota DPRD Provinsi Kepri serta sejumlah tamu undangan yang hadir.  (RS)

 

 

Published in LINGGA

 

Ket Photo : Kapal Pandu atau Tunda (ilustrasi).

 

Karimun,(KT) - Nasril, warga Pamak, Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun mengadukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak atas dirinya oleh PT. Aman Arwita Maritime (PT.AAM) yang merupakan perusahaan outsourcing PT. Pelindo ke Kantor Penyelenggara Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri - Kantor Wilayah Karimun, Kamis,(23/11/17).

 

 Laporan Nasril diterima oleh Riaswaty, salah Seorang Pengawas Ketenagakerjaan, di Kantor tersebut, Nasril mengatakan, saya sudah bekerja selama satu tahun di PT. AAM sebagai Kepala Mesin, setelah kontrak saya berakhir kemudian disambung kembali dengan posisi yang sama selama 1 (satu) tahun lagi, namun, baru berjalan 2 (dua) bulan saya tiba-tiba di PHK tanpa pesangon, menurut PT. Pelindo saya melakukan kesalahan, namun saya tidak melakukan apa-apa, saya coba menanyakan, tidak ditanggapi, ungkapnya.

 

Saya tidak apa diberhentikan, sambung Nasril, tapi saya tahu alasannya apa, jika saya salah saya tidak akan pertanyakan, namun saya tidak merasa bersalah dan kemudian hak-hak saya diabaikan, dengan arti kata, saya merasa dizalimi, sebelumnya secara lisan juga saya sampaikan ke dinas tenaga kerja Karimun ke bidang hubungan industrial bapak Poniman, beliau hanya menyarankan saya menemui lagi pihak terkait, masalahnya saya sudah tidak dihiraukan lagi, ujar Nasril

 

Sementara itu, Riaswaty, Pengawas Ketegakerjaan Wilayah Karimun yang menerima laporan Nasril mengatakan, kita akan pelajari dari berkas-berkas yang dilaporkan dia (Nasril-red), untuk menindaklanjutinya kita akan memanggil kedua pihak, jika Nasril terbukti melakukan kesalahan fatal, dia tidak akan mendapatkan haknya, namun jika tidak terbukti, kita tentu meminta pihak perusahaan membayarkan hak-haknya, lihat saja nanti, ucapnya.

 

Secara terpisah, Salah seorang teman Nasril sesama bekerja di kapal pandu milik PT Pelindo ketika dikonfirmasi karimuntoday.com, tentang karakter Nasril mengatakan, Bang Nasril itu orang baik, kami juga heran kenapa beliau di PHK, karena sepengetahuan kami beliau tidak pernah melakukan kesalahan, bahkan beliau sangat ramah, kami senang berkerjasama dengan beliau, apalagi kalau masuk kerja bang nasril suka membawa wedangan,(kue-red), Katanya dengan tersenyum.

 

 Manejer PT Pelindo TBK sampai berita ini diunggah belum dapat dimintai konfirmasinya, terkait, memberikan recomendasi kepada PT AMM, yang berujung Nasril di PHK.(DS)

Published in KARIMUN

KALENDER BERITA

« November 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30