humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Friday, 03 November 2017

 

Ket Photo : Bupati Karimun,H. Aunur Rafiq Menandatangani Ranperda Perubahan RPJMD 2016-2021, di Saksikan, Azmi Wakil Ketua I DPRD Karimun  dan Bakti Lubis, Wakil Ketua II DPRD Karimun, Kepri.

 

Karimun,(KT) - Panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang perubahan rancana pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahun 2016-2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri menyampaikan 7 (tujuh) rekomendasi terhadap ranperda perubahan RPJMD 2016-2021 kepada pemkab Karimun dalam paripurna terbuka di gedung Balai Rong Sri, DPRD Karimun, Jum'at,(03/11/17).

 

Tujuh Rekomendasi tersebut disampaikan oleh anggota pansus Nyimas Novi Ujiani dalam laporan hasil pembahasan pansus ranperda perubahan RPJMD Karimun 2016-2021 dihadapan Bupati Karimun Aunur Rafiq, pimpinan DPRD Karimun, forum koordinasi perangkat daerah (FKPD) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

 

Nyimas Novi Ujiani mengatakan, RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang sangat penting bagi daerah, setelah pansus mencermati ranperda perubahannya, berikut kami sampaikan pandangan dan rekomendasi untuk di pertimbangkan dan jika memungkinkan dilakukan penyempurnaan, pertama, guna mewujudkan alokasi anggaran agar efektif, hendaknya kepala daerah melakukan reformasi dalam penganggaran dengan mengubah pendekatan money follow function ke money follow program, program dan kegiatan OPD secara holistik dan terintegrasi diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Bupati, ucapnya.

 

Kedua, dalam mengembangkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) agar mempertimbangkan upaya peningkatan kemitraan antara badan pengusahaan dan institusi pengelola/operator bertaraf dunia dalam pengelolaan kawasan, kemudian meningkatkan ketersediaan dan pelayanan infrastruktur energi listrik dan mengembangkan industri alat angkutan dan komponennya serta industri jasa, seperti transshipment, storage dan proses container, ship maintenance, juga oil and gas storage, perumahan asri dan modern serta perbankan dan asuransi, ucap Novi membacakan.

 

Ketiga, dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan pertanan untuk memperkuat industri pengolahan berbasis pada sumber daya pertanian dan maritim mempertimbangkan penguatan konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan dengan strategi peningkatan kerjasama dengan badan usaha dalam pembiayaan, lanjutnya.

 

Keempat, terkait pembangunan sumber daya manusia merekomendasikan agar sasaran dan kebijakan diarahkan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal yang memiliki standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) agar tenaga kerja lokal mampu bersaing di pasar lokal dan internasional, kemudian dibidang birokrasinya, agar mempunyai peta tentang rencana pengembangan SDM aparatur dalam melayani masyarakat, tambahnya.

 

Kelima, untuk permasalahan kesehatan pansus merekomendasikan agar beberapa variable terhadap angka harapan hidup lebih diperhatikan seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, keadaan lingkungan perumahan dan air bersih, kemudian untuk pendidikan, agar program wajib belajar 9 tahun dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga mampu mengatasi permasalahan rendahnya angka rata-rata lama sekolah, tutur Nyimas.

 

Keenam, terkait PDRB, mekanisme perencanaan seharusnya memungkinkan terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan outcome, peningkatan kemampuan capaian impact atas sasaran pembangunan, kemudian untuk perbaikan kualitas perencanaan keuangan daerah diwujudkan dalam peningkatan kualitas manajemen belanja daerah secara adil dan merata agar dinikmati seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, pansus juga menekankan pentingnya pengendalian efisiensi anggaran dengan memperhatikan penetapan secara jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, ujarnya.

 

 Ketujuh, menanggapi permasalahan kualitas SDM tenaga kerja lokal, pansus menyarankan agar dalam melaksanakan program SDM harus jeli dan update tentang kebutuhan lowongan kerja serta kriterianya, pemberian training harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada lowongan, sehingga setiap ada kebutuhan selalu dapat dipenuhi dengan cepat bagi tenaga kerja Lokal,” Papar Nyimas Novi (DS)

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Wawako, Sahrul beserta beberapa OPD.

 

Tanjungpinang,(KT) Pada Hari Jum’at (3/11/17) telah berlangsung acara di Kawasan jalan senggarang yang tidak jauh dengan Kantor Walikota Tanjungpinang,tepatnya memakai ruas jalan yang menuju Kantor Walikota Tanjungpinang. Acara tersebut di buka langsung oleh Walikota TanjungPinang H.LIS DARMANSAH pada pukul 14.00 wib yang juga  di hadiri oleh Ketua PKK Kota TanjungPinang Ibu WENI,serta seluruh Kepala Dinas dan Pejabat yang ada  di Pemerintahan Kota TanjungPinang.

 

Dalam  acara itu turut juga di  Hadiri Wakil Walikota TanjungPinang Bapak H. SAHRUL. S.Pd beserta Istri sedang asik menyaksikan acara jambore PKK ke-4 yang di ikuti oleh Ibu-ibu PKK dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kelurahan se-Kota TanjungPinang. Dalam acara Jambore yang ditampilkan oleh Ibu-ibu PKK adalah yang bertemakan tentang Pola hidup Sehat bagi Perempuan pada usia dini, agar terhindar dari kanker.sebagai budaya yang mencerminkan bagi kaum Ibu.

 

Maka  untuk melengkapi isi dari berita ini tim Media coba melakukan Wawancara kepada salah satu kelompok yang ikut dalam penampilkan tersebut yaitu Ibu-ibu PKK kelurahan tanjung Unggat, menjelaskan” kami sangat senang sekali mengikuti acara ini dikarenakan setiap ibu-ibu PKK yang ada di Kelurahan masing-masing dapat menampilkan kerajinannya yang menggunakan bahan bekas seperti karung goni dan pelastik,sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia. Jadi disinilah kami bisa saling menunjukan hasil kerjaan atau kerajinan tangan dari kami dalam mengolah barang bekas ujarnya.

 

Sedangkan pada saat Penampilan ternyata tidak banyak di saksikan oleh Masyarakat awam karena juga dengan jarak yang terlalu jauh dan yang menjadi pertanyaannya adalah selama apapun acara yang diadakan oleh Pemerintah Kota TanjungPinang, yang berlokasi jauh seperti sebelumnya tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat itu sendiri. Contohnya saja seperti acara di kawasan sungai carang, ternyata yang banyak meramaikan acara tersebut dari sekumpulan honorer dan para pegawai yang ada dikota tanjungpinang. Apalagi setiap acara yang diadakan oleh Pemerintah daerah sangat besar anggaran yang dikeluarkan,tapi kalau tidak menjadi daya tarik bagi Masyarakat untuk apa di buat.

 

Pada saat acara diadakan di tempat tim melakukan Wawancara lansung dengan salah satu Warga yang kebetulan lewat di area tersebut, beliau menjelaskan” Ada apa ya? Ini kok pada ramai-ramai, loh  kenapa banyak orang pada joget, jadi tim menjelaskan ini acara Jambore PKK ke 4 Bu....? ooooo.... jawabnya, tapi Kok gak ada yang nonton ya pak, hanya ramai Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang pakai baju merah saja. Kok Masyarakatnya nya gak ada yang nonton, ungkap ibu tersebut. Jadi apa yang kita dengar dari bahasa Orang tersebut tampak bahwa acara ini menjadi acara yang dibilang tidak sukses karena tidak menjadi daya tarik  bagi Masyarakat awamnya. ( JAKA SYAFRIADI )

 

 

Published in TANJUNGPINANG

 

 Ket Photo : .M Asraf Ali Camat Batam Kota.

 

 BATAM, (KT) -  Meskipun hanya mendapatkan sebanyak 600 blangko e- KTP dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam,hal tersebut tentunya sudah bisa mengurangi antrian dan keterlambatan dalam pembuatan serta pengurusan e- ktp dikecamatan batam kota.

 

 Blangko tersebut merupakan bagian dari jatah 8000 blangko e- ktp yang diberikan oleh kementerian dalam negeri kepada Disdukcapil kota batam beberapa waktu yang lalu.

 

Hal tersebut disampaikan.M Asraf Ali Camat Batam Kota   kepada karimuntoday.com Jumat (03/11/2017),ketika dikonfirmasi diruang kerjanya terkait datangnya 8000 pasokan blangko e- ktp untuk kota batam,provinsi kepri.

 

 Ditambahkankan Asraf,blangko E ktp yang datang tersebut didistribusikan oleh kantor Disdukcapil, kepada masing - masing kecamatan yang ada dikota batam.

 

Untuk kecamatan batam kota hanya mendapatkan jatah sebanyak 600 lembar blangko saja,yang diperuntukan bagi pemohon e- ktp yang sudah lebih awal ,memasukan permohonan dan merekam datanya dikantor kecamatan batam kota.

 

"Untuk saat ini kita hanya kebagian 600 lembar blangko saja,tapi paling tidak dapat mengurangi antrian dari pemohon yang menunggu sampai dalam waktu yang cukup lama",ucap Asraf.(Ardi oyong)

Published in BATAM

KALENDER BERITA

« November 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30