humas karimun
humas karimun
karimuntoday.com - Items filtered by date: Thursday, 09 November 2017

 

Ket Photo  Ketua KPU Karimun Ahmad Sulton bersama Anggota KPU dan Para Peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam Acara Sosialisai Penataan Dapil dan alokasi kursi pemilu 2019 terhadap bakal parpol peserta pemilu 2019 di Hotel Aston Karimun, Kamis, (09/11/17).

 

Karimun,(KT) - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karimun,Provinsi Kepri, menyelenggarakan sosialisasi penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilihan umum tahun 2019 serta simulasi penghitungan alokasi kursi, acara tersebut diselenggarakan di hotel Aston Karimun (09/11/17) yang dihadiri oleh partai politik yang akan menjadi peserta pemilu tahun 2019.

Ketua KPUD Karimun Ahmad Sulton mengatakan, acara ini bukan penetapan daerah pemilihan (dapil), tapi baru sosialisasi tentang tata cara maupun pedoman-pedoman yang akan kita gunakan dalam menyusun dapil untuk pemilu tahun 2019 mendatang, selain itu dalam acara ini juga akan disosialisasikan tahapan-tahapan yang akan dilalui untuk pemilu 2019, ujarnya.

Eko Purwanko, anggota KPU kabupaten Karimun dalam pemaparannya mengatakan, pedoman dalam penetapan dapil berdasarkan data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari kementerian dalam negeri, kemudian berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 penyerahan DAK2 tersebut dilakukan pada tanggal 17 Desember 2017 mendatang, paparnya.

Adapun mekanisme, lanjut Eko, atau garis besar alur dalam penetapan dapil adalah, KPU kabupaten/kota melakukan penyusunan usulan penataapenataa dengan memperhatikan 7 prinsip yakni, kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporscoterminus coterminus, kohesivitas, integralitas wilayah serta kesinambungan dengan pemilu sebelumnya.

Dilanjutkannya, kemudian, dari hasil penyusunan dilakukan uji publik, dari hasil uji publik tersebut, kabupaten/kota menyampaikan usulan penataan dapil kepada KPU Provinsi, kemudian KPU provinsi melakukan rekapitulasi serta menyampaikan rekapitulasi tersebut kepada KPU pusat, kemudian KPU melakukan konsultasi hasil penataan dapil kepada DPR, lalu kemudian KPU menetapkan dapil kabupaten/kota dengan keputusan KPU, tutur Eko.

Sedangkan untuk menentukan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduk dari kabupaten/kota tersebut, alokasi krsi minimal adalah 20 kursi dn maksimalnya 50 kursi, jika jumlah penduduknya 200.001 sampai dengan 300.000 alokasi kursinya adalah 30 kursi, bila jumlah penduduknya 300.001 sampai dengan 400.000 alokasi kursinya 35 kursi, jelasnya.(DS)

Published in KARIMUN

 

Amjon, Kadis ESDM Kepri saat tiba di kantor Satreskrim Polres Tanjungpinang. Foto: Rindu Sianipar

 

Tanjungpinang, sidaknews.com – Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Amjon memenuhi panggilan Polres Tanjungpinang untuk dimintai keterangan.

Ia diperiksa polisi dalam rangka pengusutan kasus dugaan pertambangan bauksit ilegal di Tanjung Moco, Kelurahan Dompak Tanjungpinang yang saat ini ditangani Satreskrim Polres Tanjungpinang.

Informasi yang dihimpun, Amjon tiba di kantor Satreskrim Polres Tanjungpinang, Kamis (9/11) sekitar pukul 10.00 Wib. Tiba di kantor tersebut, dengan menggunakan kemeja warna putih lengan panjang, ia langsung memasuki salah satu ruang penyidik.

“Ntar ya, nanti,” ujar Amjon singkat menyapa awak media sembari berlalu menuju ruang pemeriksaan. Sampai berita ini siap dilansir, Amjon masih menjalani pemeriksaan

Sebagaimana diketahui, Amjon akan diperiksa sebagai saksi khusus terkait ada tidaknya pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) biji bauksit di Tanjung Moco dari dinas yang dipimpinnya.

Polres Tanjungpinang menggerebek sebuah aktivitas penambangan biji bauksit di sebuah dermaga yang berada di sekitar wilayah Tanjung Moco, Kelurahan Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (31/10) lalu.

Penggerebekan dilakukan karena diduga aktifitas tersebut tidak resmi alias ilegal. Selain mengamankan lokasi dan alat berat yang digunakan melakukan penambangan, dari penggerebekan tersebut, polisi juga mengamankan lima warga.

Saat polisi ke lokasi, aktivitas penambangan tersebut lagi tahap memuat biji bauksit yang diangkut dari daratan ke sebuah kapal tongkang (loading-red).(sidaknews.com/karimuntoday.com)

Published in TANJUNGPINANG

 

 

Ket Photo : Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno bersama para Bupati/Walikota se Sumatera Barat dalam Acara Gelar Potensi dan Temu Usaha Sumatera Barat Yahun 2017, di Hotel Harris Batam Center Batam Provinsi Kepri.

 

 

BATAM, (KT) - Untuk meningkatkan dan menggaet para pengusaha dan Investor untuk berinvestasi,Pemerintah daerah sumatera barat,bekerja sama dengan IKSB kota batam melaksanakan Gelar potensi dan temu usaha sumatera barat tahun 2017,pada kamis (09/11/2017) sekitar pukul 09.00 WIB.

 

 Kegiatan yang dilaksanakan dihotel Harris batam center ini,dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat. Irwan Prayitno,dihadiri juga oleh beberapa orang bupati dan walikota yang ada disumatera barat,seperti bupati padang pariaman Ali Mukhni,bupati sawahlunto sijunjung Yusfir Arifin,walikota sawahlunto Ali yusuf,perwakilan bupati pasaman,Opd kota batam,para tokoh dan pengusaha minang yang ada dibatam,anggota DPRD provinsi kepri Syukri Fahrial,pengusaha kota batam,ketua IKSB batam Erwin Ismail dan jajarannya,serta para undangan lainnya.

 

Dalam sambutannya Irwan Prayitno menyatakan,kegiatan yang dilakukan ini adalah sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh pemda sumatera barat,untuk menghidupkan ekonomi masyarakat,dengan jalan menggaet para pengusaha baik lokal,nasional bahkan iternasional,untuk melirik sumatera barat dalam berinvestasi.

 

Selanjutnya gubernur yang sudah menjabat pada periode kedua ini menegaskan,kegiatan seperti ini juga sudah dilakukan dijakarta,bandung dan juga sudah mengunjungi beberapa negara dieropa seperti jerman,kanada dan akan melanjutkan juga keamerika tegas Irwan.

 

 " Kita berharap agar para pengusaha yang ada dibatam tertarik untuk mengembangkan usahanya disumatera barat,dan untuk urusan perizinannya sangat mudah dan semua kepala daerah dikabupaten/kota sudah berkomitmen akan memberikan pelayanan maksimal dan cepat",imbuhnya.

 

Sementara itu salah seorang pengusaha batam asal minang Sudirman Sikumbang kepada karimuntoday.com kamis (09/11/2017) disela - sela kegiatan menyampaikan,sebagai orang minang yang berada diperantauan,menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pemda sumatera barat dalam membangun kampung halaman kami yang hidup diparantauan.

 

Selama ini,yang sering menjadi kendalanya dalam berinvestasi adalah sulitnya ketersediaan dan urusan lahan serta perizinan,namun seperti komitmen yang disampaikan oleh beberapa kepala daerah seperti bupati padang pariaman,bahwa untuk lahan akan dijamin ketersediaan dan juga untuk urusan perizinan,apabila dokumennya lengkap,tidak butuh waktu lama,sekitar dua jam saja izinnya akan selesai.

 

 " Kalau prosesnya bisa dilaksanakan seperti yang disampaikan tadi,kita yakin banyak para investor yang akan tertarik melakukan usahanya disumatera barat,tukas pria asal solok ini.

 Dalam kesempatan kegiatan ini,beberapa bupati/walikota yang datang dari sumatera barat,memaparkan beberapa potensi investasi yang ada didaerahnya masing - masing,serta memberikan jaminan kemudahan dalam perizinan kepada para pengusaha dan undangan yang hadir. (Ardi oyong)

 

Published in KARIMUN

 

Ket Photo : Bupati Lingga Membuka Tirai Papan Nama Pos Pengaduan BLH, di Dampingi Ka.Badan BLH Junaidi Adzam serta Staf.

Lingga, (KT) - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lingga meluncurkan pos pengaduan lingkungan hidup untuk melaporkan jika ada pencemaran di wilayah tersebut.

Kepala DLH Lingga, Junaidi Adzam, Rabu (8/11/2017), mengatakan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup berfungsi sebagai sarana pengaduan dari masyarakat atau pihak manapun yang ingin melaporkan kondisi pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Lingga ini.

"Jadi silahkan saja kalau punya keluh kesah atau apapun terkait isu lingkungan bisa menyampaikan melalui pos tersebut," katanya saat peluncuran pos tersebut

Pos Pengaduan Lingkungan Hidup di katakannya  bisa diakses melalui layanan telpon, SMS dan Watshapp (WA) di nomor 082268111123 serta juga melalui sosial media seperti Facebook Pos Pengaduan Lingga.

Kemudian Twitter di @poslh_lingga atau datang langsung ke Kantor Badan Lingkungan Hidup di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Lingga,Provinsi Kepri.

"Jadi bagi masyarakat yang ingin membuat pengaduan bisa mengirim ke alamat itu," tuturnya

Sementara itu Bupati Lingga, Alias Wello yang hadir sekaligus melaunching pos pengaduan ini menyampaikan kepada BLH Lingga agar jangan risih jika menerima pengaduan dari masyarakat.

Karena dengan adanya layanan ini, masyarakat yang selama ini merasa bingung untuk melapor ketika ada pencemaran, akan bisa difasilitasi.

"Saya berharap nanti BLH jangan risih jika menerima banyak pengaduan dari masyarakat. Sebab kerja keras kita selama ini telah mengantarkan kita meraih predikat Adipura. Untuk itu mari kita bersama kerja lagi untuk menjaga kebersihan lingkungan ditempat kita ini," ungkap Awe

Pembukaan layanan pos pengaduan ini dilakukan BLH Lingga di kantornya pada Rabu (8/11/2017). Terlihat hadir Kepala Sub Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif,  Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) RI, Ir. Dadang Suganda. (Rs)

Published in LINGGA

KALENDER BERITA

« November 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30